Kegiatan ini diikuti dari berbagai pemangku kepentingan, antara lain perwakilan Bapperida Kota Tegal, Dinas Kelautan Perikanan, Pertanian, dan Pangan (DKP3), perguruan tinggi, sekolah, serta masyarakat umum yang menjadi peserta Krenova. Dari Kanwil Kemenkum Jateng, dan dihadiri oleh tim Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual.

Bimtek ini menjadi forum strategis dalam mendorong perlindungan hukum terhadap hasil inovasi dan karya cipta masyarakat melalui skema Kekayaan Intelektual, khususnya paten dan hak cipta.

Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah Bapperida Kota Tegal, Sasanti Dwiyana menyampaikan harapannya, agar kegiatan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih luas kepada peserta terkait kekayaan intelektual.

“Melalui Bimtek drafting ini, diharapkan peserta dapat memahami apa itu kekayaan intelektual, bagaimana prosesnya, hingga tujuan akhirnya, sehingga karya yang dihasilkan dapat terlindungi secara hukum,” ujarnya.

Kegiatan diisi dengan pemaparan materi oleh Analis Kekayaan Intelektual Madya dari Kanwil Kemenkum Jateng, Martha Sari Wandoyo, dan Analis Kekayaan Intelektual, Mahdya Isyah Putra Sihite. Dalam paparannya, keduanya menjelaskan konsep dasar paten dan hak cipta, jenis karya yang dapat dilindungi, serta prosedur dan persyaratan pengajuan permohonan.

Selain itu, peserta juga diberikan contoh-contoh hasil inovasi dan karya cipta yang berpotensi untuk didaftarkan sebagai paten maupun dicatatkan sebagai hak cipta. Kegiatan ini berlangsung interaktif melalui sesi diskusi, di mana peserta dapat berkonsultasi langsung terkait potensi kekayaan intelektual dari karya yang dimiliki serta kendala yang dihadapi dalam proses perlindungannya.

Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pentingnya perlindungan kekayaan intelektual, sekaligus mampu mendorong lahirnya inovasi yang tidak hanya kreatif, tetapi juga memiliki kepastian hukum.

Kanwil Kemenkum Jawa Tengah juga membuka ruang konsultasi dan pendampingan bagi peserta yang berminat untuk mengajukan permohonan paten maupun pencatatan hak cipta, sehingga karya inovasi masyarakat dapat terlindungi dan memiliki nilai tambah secara ekonomi.

Ning S

The post Pacu Kreativitas dan Inovasi, Kemenkum Jateng Beri Pemahaman KI bagi Peserta Krenova Kota Tegal appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu diungkapkan Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Tejo Harwanto saat membuka kegiatan edukasi pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual (KI) bagi pelaku usaha di wilayah Jawa Tengah, di Pekalongan, Selasa (30/4/2024).

Tingginya jumlah permohonan KI dari Jawa Tengah menunjukkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan KI semakin meningkat dari tahun ke tahun. Namun tren positif ini tidak linear dengan kesadaran masyarakat dalam menghargai karya orang lain.

“Tingginya kesadaran untuk mendaftarkan atau mencatatkan Kekayaan Intelektual ini ternyata belum berbanding lurus dengan kesadaran untuk menghargai karya orang lain,” kata Tejo.

Menurut Tejo, di wilayah Jawa Tengah sendiri, sepanjang tahun 2023 terdapat 7 pengaduan Kekayaan Intelektual, yang terdiri atas dugaan pelanggaran merek, hak cipta, paten, dan rahasia dagang.

Mengutip penjelasan, Lawrence Meir Friedman, seorang pakar hukum, Kakanwil Kemenkumham Jateng menyebutkan bahwa terdapat 3 komponen dalam sistem hukum.

“Yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Budaya hukum sendiri dibagi ke dalam dua bagian, yaitu budaya hukum penegak hukum dan budaya hukum masyarakat,” jelas Tejo.

“Jika dikaitkan dengan penegakan hukum Kekayaan Intelektual, maka selain penegak hukum yang bekerja secara optimal, perlu juga didukung oleh budaya hukum masyarakat. Budaya masyarakat untuk menghargai karya orang lain perlu untuk ditingkatkan dari waktu ke waktu,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Sub Bidang Pelayanan KI Tri Junianto menjelaskan, kegiatan ini sebagai sarana diskusi dan sosialisasi mengenai pelanggaran KI, serta meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya KI dan mencegah terjadinya pelanggaran KI di Jawa Tengah.

Hadir sebagai narasumber, Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Anom Wibowo, anggota Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan Kepala Sub Bidang Pelayanan KI Kemenkumham Jateng.

Ning S

The post Kemenkumham Jateng Edukasi Pencegahan Pelanggaran KI bagi Pelaku Usaha appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu disampaikan Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Tejo Harwanto saat menjadi narasumber pada acara Talk Show Program Expose di Batik TV Pekalongan, Kamis (15/2/2024).

“Bukan hanya berkaitan secara hukum, artinya pemegang Hak Kekayaan Intelektual mendapatkan perlindungan atas karya, produk dan kreasinya. Namun juga akan meningkatkan perekonomian masyarakat,” jelas Tejo.

“Secara singkat bisa dikatakan, kreasi, karya atau produk yang telah didaftarkan akan memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Ada legalitas, ada pengakuan penuh dari masyarakat atas suatu produk-produk,” ujarnya.

“Otomatis akan meningkatkan branding, citra dari produk tersebut. Nantinya, nilai ekonomisnya juga akan bertambah,” sambungnya.

Bicara Kota Pekalongan, Kakanwil menilai Pekalongan memiliki potensi Kekayaan Intelektual yang sangat besar, khusus yang bersifat komunal.

The post Talk Show, Kemenkumham Jateng Paparkan Pentingnya Perlindungan KI appeared first on SuaraBaru.id.

Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah merasa perlu menanamkan doktrin KI kepada para pelajar, agar mereka lebih mengenal urgensi menjaga sebuah karya atau kreasi hasil intelektualitas.

Melalui Guru Kekayaan Intelektual (RuKI), Kemenkumham Jateng rutin memberikan sosialisasi kepada kalangan pelajar. Terkini, RuKi Kemenkumham Jateng melakukan sosialisasi pengenalan KI sejak dini kepada siswa SLB Negeri Kota Semarang.

Kemenkumham Jateng menilai, siswa berkebutuhan khusus juga memiliki banyak potensi yang menghasilkan suatu karya cipta bernilai ekonomi, misalnya dalam bidang seni dan lagu.

Kepala SLB Negeri Kota Semarang, Sri Sugiharti saat membuka acara menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kehadiran Tim RuKI Kemenkumham Jateng yang memberikan perhatian khusus bagi anak didiknya.

Menurutnya, hal tersebut bisa menjadi bekal para siswa dalam menciptakan karya yang bernilai ekonomi.

Dalam kesempatan tersebut, Tim RuKI yang terdiri dari Siti Yulianingsih, Toto Kuncoro, Lily Mufidah, Martha Sari Wandoyo secara bergantian menyampaikan ragam KI yaitu hak cipta, merek, paten, desain industri, rahasia dagang serta pentingnya pendaftaran kekayaan intelektual.

Peserta yang terdiri dari siswa, juga didampingi orang tua serta guru terlihat antusias dengan materi yang disampaikan RuKI Kemenkumham Jateng.

Momen paling seru terlihat pada sesi tanya jawab, dimana Tim RuKI juga membagikan doorprize bagi yang bertanya, menjawab pertanyaan maupun yang berani menunjukkan bakatnya di bidang seni.

Pengenalan KI menjadi pengalaman pertama dalam materi pembelajaran tambahan di sekolah tersebut.

Ning S

The post Kemenkumham Jateng Sosialisasikan KI kepada Siswa Berkebutuhan Khusus appeared first on SuaraBaru.id.

Pada kesempatan tersebut, Tejo didampingi Kepala Divisi Administrasi Hajrianor dan pejabat administrasi, sementara Pj Gubernur didampingi Kepala Biro Hukum Iwanuddin Iskandar.

Selain dalam rangka perkenalan, dalam kunjungan tersebut Kakanwil menyampaikan tugas dan fungsi (tusi) serta capaian-capaian yang telah diraih bersama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

“Di kabupaten/kota kita sudah melakukan langkah-langkah hukum dan HAM, kita punya kurang lebih 250 paralegal, nantinya para lurah dan Kepala Desa menjadi ujung tombak,” ujar Tejo.

Kakanwil juga menyampaikan terkait Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM) dan harmonisasi peraturan daerah. “Pemantapan konsepsi hukum agar Peraturan Daerah bisa diterima masyarakat melalui harmonisasi,” lanjutnya.

Selain masalah hukum di daerah, Kakanwil juga membahas hal yang lebih teknis seperti pengawasan orang asing dan perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) bagi para pelaku usaha di Jawa Tengah. “Kita juga mendukung pelaku ekonomi, ada perlindungan KI, yang melindungi value dari pelaku usaha tersebut,” tuturnya.

“Indikiasi geografis sebagai bagian dari KI akan menjadi motor penggerak di 2024 nanti, salah satunya di Jateng ada batik lasem yang merupakan gabungan dari seni keanekaragaman, dan ini sudah ada perlindungannya,” papar Tejo.

“Selain itu kita punya Timpora, yang melakukan pengawasan terhadap orang asing. Kami sudah menjalin kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan instansi lain,” terang Tejo.

Pj Gubernur Nana Sudjana menanggapi baik apa yang telah disampaikan oleh Tejo. Mantan Kapolda Sulawesi Selatan itu berharap kerja sama yang sudah terjalin baik bisa ditingkatkan ke depannya.

“Selama ini memang kami dengan Kemenkumham selalu dekat. Saya minta kerja sama ke depannya, saya harapkan koordinasi kita ke depan tambah baik,” ujar Nana.

Selain itu Kakanwil Tejo juga melaporkan bahwas telah terjalin kolaborasi antar kabupaten/kota dengan jajaran Kumham Jateng terkait penekanan angka TBC di dalam Lapas dan Rutan.

Di sana Kumham Jateng dibantu oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas di masing-masing wilayah. Tejo meminta support dari Pj Gubernur bahwasanya akan dilakukan pembentukan Gugus Depan Bisnis dan HAM di Jawa Tengah yang mana hal ini menjadi strategi nasional dalam mendorong iklim bisnis yang ramah HAM.

“Dalam waktu dekat ini akan ada kegiatan pembentukan bisnis dan HAM, mohon supportnya dari Pak Pj Gubernur,” kata Kakanwil.

Ning S

The post Audiensi dengan Pj Gubernur Jateng, Kakanwil Tejo Paparkan Capaian dan P2HAM appeared first on SuaraBaru.id.

The post Kakanwil Kumham Jateng Berharap, Melalui KI Dorong Kesejahteraan Masyarakat appeared first on SuaraBaru.id.

Perusahaan furniture asal Italia Whutessence srl pemilik merek Ethimo melayangkan aduan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara atas pengrajin furniture di Jepara yang ditengarai menjiplak desain dari produk mereka.

Mediasi digelar di Kantor Disperindag Kabupaten Jepara, yang dihadiri Kepala Sub Bidang Pelayanan Kekayaan IntelektualIntelektual (KI), Tri Junianto didampingi Kepala Sub Bagian Humas, RB dan TI Hazmi Saefi.

Hadir Plt. Sekretaris Dinas Disperindag Himawan Muttaqim dan Plt. Kabid Perdagangan Edi Widodo, perwakilan Ethimo bersama kuasa hukum, dan para pengrajin furniture sebagai pihak yang diadukan.

Pihak Ethimo menjelaskan kronologi dimana mereka menemukan postingan di instagram yang menjual furniture mirip dengan produk yang dikeluarkan pabrikan asal Italia itu.

Dengan menjelaskan dokumen-dokumen yang dibawa, pihak Ethimo meminta produksi yang menjiplak mereknya dihentikan dan tidak dipasarkan lebih lanjut.

Para pengrajin furniture berdalih mereka tidak menjiplak namun hanya membuatkan pesanan sesuai permintaan konsumen dan yang lain hanya melakukan finishing. Sehingga inisiatif untuk produksi barang yang mirip tidak datang dari mereka.

Dalam kasus ini Kasubbid Pelayanan KI, Tri Junianto belum bisa memberikan tanggapan karena tidak ada pembanding produk dan hanya dilihat dari foto saja.

“Kami belum bisa memberikan tanggapan karena tidak ada pembandingnya,” jelas Tri.

“Dalam penegakkan hukum desain industri jika hanya gambar saja tidak bisa dilakukan, namun harus ada deskripsi dan dibandingkan antar produknya,” ujarnya.

Pihak Ethimo pun menerima keterangan tersebut dan mengajak para pengrajin furniture khususnya di Jepara untuk sama-sama aware dan sadar akan hukum dalam Kekayaan Intelektual.

“Apabila ada orderan tolong dipastikan dahulu (itu) desainnya siapa dan darimana,” kata Joko kuasa hukum dari Ethimo.

Mediasi berakhir dengan damai dan pihak pengrajin furniture sepakat untuk lebih berhati-hati dalam memproduksi barang. Dari Disperindag Jepara juga akan memberikan edukasi lagi bagi para pelaku usaha di Bumi Kartini ini.

Ning S

The post Mediasi Dugaan Pelanggaran KI di Jepara Berakhir Damai appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan tersebut bekerja sama dengan Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM,

Mewakili Kakanwil, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Nur Ichwan mengatakan, saat ini desain industri memegang peran penting dalam menciptakan produk dan layanan yang inovatif, fungsional, dan menarik bagi konsumen.

“Penting bagi perguruan tinggi untuk memastikan bahwa program desain industri yang ditawarkan dapat memenuhi tuntutan industri saat ini,” ujar Nur Ichwan.

Menurutnya, sebagai salah satu jenis Kekayaan Intelektual (KI), desain industri merupakan hasil olah pikir dan kreativitas manusia yang dapat dilindungi hak kepemilikannya.

“Untuk itu perlu diperhatikan juga panduan teknis pengajuan penyiapan data permohonan desain industri dengan baik dan benar,” jelasnya.

Kadiv Yankumham menerangkan, dalam pemeriksaan permohonan, aspek administratif dan substantif merupakan hal yang penting, yang harus dipenuhi oleh pemohon, karena akan menentukan berhasil atau tidaknya suatu permohonan untuk mendapatkan hak desain industrinya.

“Permohonan desain industri yang diajukan tersebut harus dapat memenuhi definisi desain industri yang memiliki nilai kebaruan, dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan,” terang Nur Ichwan.

“Kami mengajak peserta untuk meningkatkan pemahaman, menjalin hubungan kolaboratif, dan bawa pulang pengetahuan yang berharga, untuk diterapkan dalam pekerjaan kita masing-masing,” tambahnya.

Ia berharap, seluruh peserta bisa memperoleh manfaat dan tambahan pengetahuan terkait penyiapan data substansi desain industri langsung dari narasumber, serta dapat ditularkan kepada mahasiswa, keluarga atau masyarakat umum, agar permohonan desain industri ke depannya akan semakin meningkat.

Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal yang inspiratif dalam mendorong keunggulan desain industri di wilayah Jawa Tengah.

Sebelumnya, kegiatan dibuka oleh Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Anggoro Dasananto. Anggoro menilai bahwa Provinsi Jawa Tengah berpotensi memiliki pendaftaran desain industri yang tinggi, karena jumlah perguruan tinggi sangat banyak.

Pada momen tersebut, juga dilakukan penyerahan Sertifikat Desain Industri kepada Prof. Dr. Benny Riyanto selaku Ketua Sentra KI Unnes dan Perwakilan dari Universitas Dian Nuswantoro.

Ning S

The post Dorong Peningkatan Pendaftaran Desain Industri, Kumham Jateng Bersama DJKI Gelar Konsultasi Teknis appeared first on SuaraBaru.id.

Namun, faktanya 90% dari pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Indonesia belum memiliki kesadaran untuk mendapatkan pelindungan KI terhadap produk dan karyanya.

“KI ini adalah power tool untuk pertumbuhan ekonomi nasional yang harus dimanfaatkan secara optimal, penggunaan strategi KI dapat menambah nilai dari aset-aset yang dimiliki,” ujar Yasonna dalam kegiatan ‘Satu Jam Bersama Menkumham’ yang diselenggarakan di Universitas Udayana, Bali pada Jumat, (1/9/2023).

Di era digitalisasi seperti saat ini jangkauan pasar untuk pelaku UMKM sudah terbuka luas.

Produk-produk UMKM tersebar secara masif baik dalam negeri maupun di luar negeri melalui platform digital. Kemudahan ini diiringi dengan maraknya tingkat pembajakan dan pemalsuan dari produk atau karya cipta. Oleh sebab itu, pemahaman akan pentingnya pelindungan KI terhadap pelaku usaha masih sangat diperlukan.

Yasonna menilai bahwa salah satu daerah yang berhasil memanfaatkan KI untuk membangkitkan roda perekonomiannya adalah Provinsi Bali, terutama di tengah masa pandemi, kreativitas dan inovasi masyarakat Bali justru berkembang dengan pesat.

“Selama ini yang diketahui orang, tulang punggung perekonomian Bali adalah sektor pariwisata yang menjadi bidang paling terdampak selama pandemi. Akan tetapi peningkatan pendaftaran KI dari Bali justru naik selama pandemi,” terang Yasonna.

Pada awal pandemi tahun 2020, sebanyak 2.250 permohonan KI dari Provinsi Bali yang diajukan ke DJKI. Angka tersebut kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi sebesar 4.265 permohonan.

The post Menkumham Ajak UMKM Bali Bicara KI dan Kemudahan Berusaha appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam National Statement-nya, Yasonna menyampaikan dukungan pemerintah Indonesia terhadap pemajuan Kekayaan intelektual (KI) dalam skala nasional hingga global.

“Indonesia berkomitmen penuh membuka potensi insan berbakat, menghargai kreator dan inovator, serta memberikan pengetahuan untuk kepentingan masyarakat,” kata Yasonna melalui keterangan tertulisnya, Jumat (7/7/2023).

Ia menjelaskan, Indonesia mendukung sistem Kekayaan Intelektual global, salah satunya melalui aksesi Nice Agreement tentang Klasifikasi Internasional Barang dan Jasa untuk meningkatkan sistem merek nasional berstandar internasional. Menurutnya, kerja sama internasional di bidang KI akan memberikan banyak manfaat.

“Kerja sama dan kemitraan internasional akan membentuk lanskap yang memupuk kreativitas, merangkul keragaman, dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” tutur Yasonna.

Dalam momen sidang WIPO ini, Indonesia akan melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan WIPO tentang Pendirian Pusat Pelatihan KI Nasional. “Indonesia dan WIPO akan melakukan kerja sama mendirikan pusat pelatihan KI nasional untuk meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan KI,” ungkapnya.

Di samping itu, lewat kepemimpinan Indonesia dalam ASEAN 2023, Indonesia membawa ASEAN fokus pada pertumbuhan ekonomi global dengan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dalam berkreasi dan berinovasi.

Dalam skala nasional, Indonesia sendiri telah memiliki Peraturan Pemerintah No.56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal. Peraturan ini memainkan peran penting melestarikan dan mempromosikan warisan budaya Indonesia yang kaya, sekaligus melindungi pengetahuan tradisional.

Sidang Majelis Umum WIPO ke-64 akan berlangsung pada 6-14 Juli 2023. Sidang ini dihadiri oleh 156 negara anggota WIPO. Indonesia merupakan satu dari 88 negara yang menyampaikan National Statementnya dalam sidang ini.

Menteri Hukum dan Ham memimpin Delegasi Republik Indonesia, didampingi Wakil Tetap RI di Jenewa (Watapri), Dirjen Kekayaan Intelektual, dan Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM Bidang Hubungan Luar Negeri.

Ning S

The post Sidang WIPO Ke-64, Menkumham Sampaikan Dukungan Indonesia terhadap Pemajuan KI Global appeared first on SuaraBaru.id.