BELAKANGAN ini jagat media sosial Indonesia dihebohkan oleh viralnya video seorang perempuan Warga Negara Indonesia (WNI) yang mengenakan seragam militer Amerika Serikat (AS), lengkap dengan bendera dan atribut “US Army” pada lengannya, sembari berpamitan dengan keluarganya di bandara sebelum bertugas.

Perempuan bernama Kezia Syifa, asal Tangerang, Banten, yang kini bertugas di Maryland Army National Guard (Garda Nasional Angkatan Darat AS), menjadi perbincangan publik karena ia mengenakan hijab bersama seragam militer tersebut.

Kisah ini memicu diskusi luas terutama mengenai status kewarganegaraan, loyalitas kebangsaan, dan implikasi hukum domestik Indonesia jika WNI terlibat dalam dinas militer asing. Publik bertanya: apakah tindakan ini sah menurut hukum AS? Bagaimana dengan hukum Indonesia? Apa dampaknya terhadap status kewarganegaraan Kezia bila memang benar ia menjadi anggota militer AS?

Secara administratif, Amerika Serikat memperbolehkan warga negara asing bergabung dengan militer AS, tetapi bukan tanpa syarat. Salah satu syarat utama adalah memiliki status Lawful Permanent Resident (LPR) atau Green Card, izin tinggal tetap di AS yang memberi hak bekerja dan menetap secara permanen.

Green Card juga membuka kemungkinan bagi pemegangnya untuk mendaftar sebagai Enlisted personnel (bintara/tamtama) di US Army atau Garda Nasional, tetapi tidak langsung memberikan akses pada peran yang memerlukan security clearance tinggi atau jabatan perwira sebelum menjadi warga negara AS penuh.

Dengan demikian, secara hukum AS, seseorang seperti Kezia Syifa yang telah bermukim di AS serta memegang Green Card dapat memenuhi syarat administrasi untuk bergabung dengan Garda Nasional sebuah komponen resmi militer AS yang dapat dipanggil baik oleh pemerintah negara bagian maupun federal.

Green Card merupakan passport imigrasi AS pertama yang paling penting bagi WNA yang ingin menjadi militer di AS. Pemegang Green Card dapat menerima pelatihan militer dan bertugas sebagai prajurit aktif setelah lolos seleksi kesehatan, tes kebugaran, dan pemeriksaan background.

Selain itu, militer AS memiliki ketentuan percepatan naturalisasi bagi anggota militer asing di bawah beberapa program tertentu. Hal ini berarti mereka berpeluang mendapatkan kewarganegaraan AS lebih cepat dibanding pelamar biasa, bahkan beberapa di antaranya bisa langsung mengajukan naturalisasi setelah menyelesaikan pelatihan dasar dan masa dinas tertentu.

Proses naturalisasi ini juga terkait dengan sumpah setia kepada Konstitusi Amerika Serikat, yang menjadi titik sentral perdebatan hukum dan identitas bagi WNI yang memilih jalur ini.

* * * * *

Proses seseorang pindah ke Amerika Serikat umumnya melalui student Visa — dengan bukti kemampuan finansial tinggi, employment visa — melalui sponsor perusahaan/pekerjaan, family visa — melalui hubungan keluarga, dan Diversity Visa Lottery — program undian nasional.

Untuk student visa, calon mahasiswa internasional harus menunjukkan kemampuan finansial yang signifikan tabungan mencakup biaya hidup dan kuliah, yang dalam praktek dapat mencapai kisaran ratusan juta rupiah setiap tahunnya untuk belajar di AS.

Namun penting dicatat bahwa visa pelajar tidak memberi hak otomatis untuk bekerja penuh waktu apalagi bergabung ke militer AS, sehingga WNA yang ingin bergabung tetap membutuhkan status Green Card.

Walaupun hukum AS membuka peluang bagi pemegang Green Card untuk mendaftar, jalan menuju anggota militer Amerika Serikat tetap kompleks. Selain persyaratan imigrasi, calon harus melewati seleksi fisik dan mental, menunjukkan kompetensi, menjalani pelatihan dasar, dan menandatangani Sumpah Kesetiaan AS.

Sumpah ini bukan sekadar ritual dalam hukum militer AS, sumpah setia kepada Konstitusi AS adalah syarat keanggotaan resmi. Hal ini yang kemudian menimbulkan debat tentang loyalitas ganda di antara beberapa pihak di Indonesia.

Istilah dual loyalty merujuk pada situasi di mana seseorang memiliki keterikatan hukum, emosional, atau moral kepada dua negara sekaligus. Dalam konteks WNI yang menjadi militer di negara lain, hal ini menjadi pusat perdebatan.

Bergabung dengan militer dianggap tidak sekadar pekerjaan profesional; itu adalah bentuk kesetiaan konstitusional kepada sebuah negara. Ketika WNI mengucapkan sumpah setia kepada negara asing, muncul pertanyaan: apakah ia masih memiliki kewajiban hukum yang sama kepada Indonesia?

Pertanyaan ini bukan hanya soal identitas, tetapi menyentuh inti status kewarganegaraan, loyalitas nasional, dan perlindungan negara terhadap warganya.

Isu ini harus dilihat melalui lensa hukum domestik Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

* * * * *

Menyatakan bahwa seorang WNI kehilangan kewarganegaraannya jika masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden Republik Indonesia.

Mengatur bahwa WNI kehilangan kewarganegaraannya jika secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut.

Pasal-pasal ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia menganggap keikutsertaan dalam militer negara lain sebagai tindakan yang dapat menggugurkan status kewarganegaraan, apalagi jika dilakukan tanpa izin resmi Presiden RI.

Namun, otoritas hukum Indonesia merespons fenomena ini secara hati-hati dan prosedural. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan menegaskan bahwa kehilangan kewarganegaraan tidak otomatis terjadi begitu seseorang bergabung dengan militer asing; hal itu harus melalui mekanisme administratif formal, termasuk keputusan Menteri Hukum dan HAM, serta pengumuman dalam Berita Negara.

Implikasi hukum dari bergabungnya WNI dalam militer AS meliputi, potensi kehilangan status kewarganegaraan Indonesia, bila terbukti tanpa izin Presiden, pencabutan paspor Indonesia, sehingga individu tersebut diperlakukan sebagai orang asing di Indonesia, hilangnya hak sipil dan politik di Indonesia, termasuk hak memilih dan dipilih, dan risiko status “stateless” sementara, jika kewarganegaraan Indonesia dicabut sebelum naturalisasi AS diproses.

Pakar hukum menegaskan bahwa status WNI yang menjalani dinas militer asing harus dibedakan dari aktivitas lain seperti bekerja di bagian administratif sekali pun, karena hukum militer internasional memandang semua personel berseragam sebagai kombatan resmi.

Indonesia adalah negara berdaulat dengan sistem hukum yang tegas mengenai kewarganegaraan dan loyalitas nasional. Meskipun globalisasi membuka berbagai peluang karier internasional, termasuk di bidang militer asing, kebanggaan menjadi WNI harus terus dipupuk.

Keanggotaan dalam militer asing bukan sekadar perubahan status pekerjaan, tetapi keputusan besar yang berimplikasi terhadap status hukum personal dan hubungan konstitusional dengan negara Indonesia.

Kasus Kezia Syifa menjadi cermin bagi bangsa bahwa diaspora Indonesia memiliki peluang dan pilihan, namun setiap langkah harus dibingkai oleh pemahaman hukum yang matang. Pemerintah berkewajiban memberikan edukasi hukum kepada diaspora agar hak dan kewajibannya jelas, terukur, dan sesuai dengan konstitusi.

Fenomena WNI yang menjadi militer Amerika Serikat merupakan dinamika hukum dan sosial yang kompleks. Secara hukum AS, hal itu mungkin terjadi jika seseorang memenuhi persyaratan imigrasi dan militer tetapi secara hukum Indonesia, keputusan tersebut membawa konsekuensi serius bagi status kewarganegaraan.

Pada akhirnya, pilihan karier boleh global, tetapi loyalitas kepada NKRI dan pemahaman atas hak-hak kewarganegaraan harus tetap menjadi prioritas utama bagi setiap WNI, di mana pun mereka berada.

— Dr Drs Adv H Kukuh Sudarmanto Alugoro BA SSos SH MH MM, (Dosen S1 dan S2 Hukum Universitas Semarang) —

The post Implikasi Hukum dan Dual Loyalty WNI Jadi Militer di Amerika Serikat appeared first on SuaraBaru.id.

Petikan Surat Keputusan diserahkan kepada Wakil Walikota Pekalongan, Balgis Diab. Nantinya Wakil Walikota Pekalongan akan menyerahkan Petikan tersebut kepada yang bersangkutan.

Diketahui, Phe Jong Tjaij merupakan warga Kota Pekalongan dari Etnis Tionghoa. Phe Jong Tjaij sendiri telah lama tinggal di Indonesia, namun selama ini dokumen kewarganegaraan belum lengkap.

Pada April 2023, Phe Jong Tjaij sudah mengajukan permohonan kewarganegaraan. Tak lama setelah itu, Tim Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan verifikasi dan peninjauan langsung

Kini Phe Jong Tjaij resmi Berkewarganegaraan Indonesia. Terbitnya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penegasan Status Kewarganegaraan Republik Indonesia kepada Phe Jong Tjaij, memastikan hal tersebut.

Proses penyerahan Petikan Surat Keputusan tersebut berlangsung di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan.

Plt Kepala Dinas Dukcapil Kota Pekalongan mengungkapkan, pengajuan permohonan Kewarganegaraan sejak 2023 hingga terbit Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM bukan perkara yang mudah.

Sementara Wakil Walikota Pekalongan, Balgis Diab memberikan selamat kepada Phe Jing Tjaij. Iya berharap dengan Surat Keputusan tersebut Phe Jing Tjaij semakin cinta tanah air.

“Semakin besar rasa tanggung jawab melestarikan budaya, sera berkontribusi bagi negara demi membangun masa depan yang lebih baik,” tutur Balgis Diab.

Hal yang sama disampaikan Kepala Kantor Wilayah, Heni Susila Wardoyo. Ia memberikan apresiasi kepada Disdukcapil Kota Pekalongan atas sinergi dan kolaborasi dalam proses Kewarganegaraan itu.

Berkat kerja sama ini proses pelayanan status kewarganegaraan hingga terbitnya keputusan menteri tentang penegasan status kewarganegaraan, berjalan dengan baik.

Ning S

The post Kepala Kemenkum Jateng Serahkan SK Kewarganegaraan Phe Jong Tjaij appeared first on SuaraBaru.id.

Verifikasi yang banyak dilakukan dengan metode wawancara itu digelar di ruang rapat Dukcapil Kota Pekalongan.

Dari Kantor Wilayah, tampak Kepala Divisi Pelayanan Hukum Tjasdirin, didampingi Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU), Deni Kristiawan dan anggota tim lainnya. Sementara tim Dukcapil Kota Pekalongan dipimpin oleh Kepala Dinas, Slamet Hariyadi.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan kepastian hukum bagi warga negara Indonesia yang lahir dan bertempat tinggal secara turun-temurun di Indonesia, namun tidak memiliki dokumen kewarganegaraan.

Dalam wawancara tersebut, tim Kemenkum Jateng menggali keterangan pemohon mengenai riwayat hidup, keahlian atau keterampilan, dan hubungan sosial pemohon di lingkungan tempat tinggal.

Tim juga menguji wawasan kebangsaan pemohon dan kemampuan pemohon dalam menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selain itu, tim juga melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan permohonan, dimana hasil dari verifikasi akan diteruskan kepada Menteri Hukum melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Menurut Tjasdirin, sebenarnya pemohon sudah “Sangat Indonesia”. Pemohon lahir, besar dan hidup di Indonesia selama 45 tahun. Hanya memang selama ini pemohon belum mengantongi legalitas sebagai warga negara Indonesia.

Kadiv Yankum, Tjazdirin menyampaikan bahwa konsen dari Menteri Hukum, warga negara Indonesia hanya “Single Identity”. Tidak ada Warga Negara Indonesia yang mempunyai dua kenegaraan.

Ning S

The post Kemenkum Jateng Lakukan Verifikasi Kewarganegaraan Keturunan Tionghoa appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan sakral tersebut berlangsung di Aula Kresna Basudewa Kantor Wilayah Kemenkumham Jateng. Satu orang yang diambil sumpahnya tersebut adalah Yu Lanying asal Tiongkok.

Prosesi ini merupakan bagian dari tahap pewarganegaraan atau sering disebut naturalisasi, yang merupakan proses hukum yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh atau memiliki kewarganegaraan Indonesia atau beralih status dari Warga Negara Asing (WNA) menjadi WNI.

Menurut Kakanwil Tejo Harwanto, warga negara yang baik tidak hanya memahami dan mampu membela hak, tetapi juga menunaikan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab. “Sebagai Warga Negara Indonesia yang baru diharapkan memegang teguh kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Tejo.

“Selalu mengamalkan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadilah warga negara yang patuh hukum dan menjauhi perbuatan tercela,” sambungnya.

Pada saat yang sama, Kakanwil Kemenkumham Jateng juga mengambil sumpah jabatan 2 orang notaris pengganti dan 2 orang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Kepada yang dilantik Tejo berpesan untuk bekerja secara profesional dan memberikan pemahanan hukum yang baik bagi masyarakat.

“Bagi PPNS saya harap menggiatkan upaya membangun kesadaran hukum masyarakat dan melakukan penegakan peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan secara objektif dan berkeadilan,” kata Tejo.

“Bagi notaris pengganti agar selalu berpedoman pada kode etik, serta memenuhi segala kewajiban dan menjauhi semua larangan sebagaimana diatur dalam undang-undang jabatan notaris dan peraturan perundang-undangan lainnya,” tuturnya.

Dalam pengambilan sumpah tersebut juga disaksikan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kemenkumham Jateng, Anggiat Ferdinan, serta pejabat administrasi kantor wilayah.

Ning S

The post Kakanwil Tejo Harwanto Ambil Sumpah Kewarganegaraan Seorang Warga Negara Tiongkok appeared first on SuaraBaru.id.

Diketahui dua orang tersebut merupakan kakak beradik yang telah lama menetap di Kota Pekalongan, dimana kedua orang tua mereka (Bapak) asli dari Yaman dan Ibu asli Pekalongan.

Kegiatan yang berlangsung di ruang Bima Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah ini, proses wawancara dipimpin Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng, Tejo Harwanto yang diwakili Kasubid Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Widya Pratiwi Asmara.

Dalam proses wawancara dihadiri perwakilan dari Polda Jateng, Kanwil Kemenag Jateng, Ditjen Pajak, Dukcapil Jateng, dan Dinas Kesehatan Jateng, serta perwakilan dari Divisi Keimigrasian Kanwil Jateng.

Pada setiap sesi wawancara, masing-masing pemohon diajukan pertanyaan yang sama yang menyangkut pemahaman tentang NKRI. Keduanya juga diminta untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan membacakan 5 butir pancasila.

Latar belakang kehidupan pemohon juga digali oleh tim guna memperoleh informasi lebih lengkap terhadap para calon WNI tersebut. Seluruh prosesi wawancara dilakukan menggunakan bahasa Indonesia untuk melihat sejauh mana para pemohon menguasai percakapan sehari-hari dalam bahasa Indonesia.

Kasubid AHU, Widya Pratiwi meminta kepada kedua pemohon untuk selalu berperilaku baik dan beradab, untuk menjaga identitas sebagai bangsa Indonesia. “Kami minta untuk selalu menjaga NKRI dan berperilaku yang baik,” ucap Widya.

Menurut Widya, wawancara hari ini akan menjadi salah satu dasar untuk menilai permohonan, apakah dilanjutkan atau diadakan pengulangan.

Ning S

The post Kemenkumham Jateng Lakukan Wawancara 2 Orang Pemohon Kewarganegaraan Republik Indonesia Asal Yaman appeared first on SuaraBaru.id.

Langkah ini merupakan bagian dari pemberian layanan permohonan pewarganegaraan Republik Indonesia yang diajukan oleh Warga Negara Asing (WNA).

Dalam kesempatan itu, Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Tejo Harwanto memimpin sekaligus membuka kegiatan.

Hadir sebagai pewawancara, perwakilan dari Polda Jawa Tengah, perwakilan dari Dinpermadesdukcapil Provinsi Jateng, perwakilan Kanwil Kemenag Jateng, perwakilan dari Kanwil DJP Jateng, serta Dinkes Provinsi Jateng.

Adapun, 3 pemohon pewarganegaraan adalah Ka Chi Yeung WNA berkewarganegaraan Hongkong, Mirna Unisia Purwanto WNA berkewarganegaraan Inggris, dan Yasmeen Abdullah WNA berkewarganegaraan Yaman.

Dalam pelaksanaannya, pemohon diajukan pertanyaan dengan metode wawancara berupa pemahaman pancasila, presiden, sejarah Indonesia serta bendera merah putih.

Seluruh proses wawancara ini menggunakan bahasa Indonesia yang juga dilakukan untuk menilai pemohon dapat berbahasa Indonesia dengan baik.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Anggiat Ferdinan menyampaikan, bahwa proses wawancara ini nantinya menjadi dasar penilaian proses pewarganegaraan.

“Wawancara ini untuk mengetahui latar belakang pemohon dan diharapkan orang tersebut bisa berkontribusi bagi Indonesia dan tidak menyumbangkan masalah bagi negara,” ujar Anggiat.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Kepala Bidang Pelayanan Hukum dan HAM Agustinus Yosi, Kepala Sub Bidang Administrasi Hukum Umum Widya Pratiwi, serta Kepala Sub Bidang Perizinan Keimigrasian Mohamad Sungeb.

Diketahui, kewarganegaraan Republik Indonesia dapat diperoleh melalui proses pewarganegaraan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.

Pada pasal 8, disebutkan bahwa permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan, salah satunya wawancara ini.

Ning S

The post Kanwil Kemenkumham Jateng Verifikasi Tiga WNA Pemohon Kewarganegaraan appeared first on SuaraBaru.id.

Hasil itu didapat setelah Komisi III dan X mengadakan rapat kerja dengan Plt Menpora Muhadjir Effendy yang dihadiri Wakil Ketua Umum PSSI Zainudin Amali, Ratu Tisha Destria, Anggota Exco PSSI Endri Erawan, Sekjen Yunus Nusi, dan Direktur Teknik Indra Sjafri di Gedung DPR RI Senayan pada Senin (20/3).

“Memutuskan menyetujui rekomendasi Kewarganegaraan RI tiga atlet sepak bola atas nama Justin Quincy Hubner, Ivar Jenner dan Rafael William Struick, dengan catatan bahwa penetapan Kewarganegaraan RI ditetapkan oleh instansi yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Ketua Komisi X Syaiful Huda.

Hal yang sama juga diutarakan oleh pimpinan sidang Komisi III Pangeran Khairul Saleh.

Walaupun menyetujui, ada catatan dari Komisi III dan X DPR RI yaitu pembinaan usia muda harus bisa dirancang dengan baik. Road map pembinaan atlet usia muda sangat penting agar naturalisasi tidak sering dilakukan.

“Terima kasih kepada Komisi III dan X DPR RI serta Plt Menpora atas atensinya terhadap sepakbola. Tadi ada catatan dari Komisi X, mengenai road map, kami sedang dalam tahap penyesuaian road map kita,” kata Zainudin Amali.

PSSI mempunyai rencana strategis yang tertuang dalam Visi PSSI 2045. Ada 4 fase menuju itu, yaitu pemulihan (tahun 2023), pengembangan (tahun 2024-2028), performa (2028-2034), keemasan (2034-2045).

“Draft road map akan kami berikan satu setengah bulan setelah ini kepada Komisi X DPR RI, berdasarkan Visi PSSI 2045,” sebut Zainudin Amali

“Kehadiran ketiga atlet tersebut sangat dibutuhkan oleh pelatih Shin Tae-yong. Mereka juga sudah banyak berpengalaman bermain di Liga Eropa. Naturalisasi adalah proses jangka pendek, pembinaan tetap masuk dalam proses jangka panjang,” lanjutnya.

Muhaimin

The post Komisi III dan X DPR Menyetujui Rekomendasi Kewarganegaraan Tiga Atlet Sepak Bola appeared first on SuaraBaru.id.

Permohonan pewarganegaraan tersebut diajukan oleh Chan Wan, seorang WNA asal Tiongkok. Kegiatan verifikasi ini merupakan salah satu rangkaian yang harus dilalui untuk memperoleh Kewarganegaraan RI.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Jawa Tengah, Bambang Setyabudi melakukan verifikasi didampingi Kepala Bidang Hukum, A. Yosi Setyawan dan Kasubbid AHU, Widya Pratiwi Asmara. Mereka mewawancarai pemohon yang merupakan seorang wirausahawan.

“Kegiatan verifikasi permohonan kewarganegaraan Republik Indonesia merupakan bagian dari rangkaian pemrosesan permohonan seorang WNA untuk menjadi WNI. Apapun nanti pertanyaan yang diajukan sudah sesuai standar, dan dijawab dengan sebaik-baiknya,” kata Bambang.

Pada kesempatan itu Bambang memberikan beberapa pertanyaan kepada Chan Wan seputar wawasan kebangsaan, dilanjutkan pertanyaan serta saran maupun rekomendasi dari tim evaluasi terpadu.

Diketahui, tim evaluasi terpadu tersebut beranggotakan dari Polda Jawa Tengah, Dinpermadesdukcapil Provinsi Jateng, Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah, Kanwil DJP Jawa Tengah, dan Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah.

“Ikuti aturan yang berlaku di Indonesia, lakukan bisnis yang benar terutama dalam kegiatan ekspor impor, jangan sampai ada perbuatan menyimpang,” ujar AKBP Franky Ani Sugiharto, perwakilan dari Polda Jateng.

Usai tahap verifikasi dilakukan pemeriksaan fakta aktual di lapangan, untuk membuktikan jawaban saat wawancara ini jujur, dan tidak ada kebohongan.

Ning Suparningsih

The post Kanwil Jateng Lakukan Verifikasi Pemohon Kewarganegaraan appeared first on SuaraBaru.id.

Kedua orang WNA itu adalah Lee Keun Dae asal Korea Selatan dan Arfat Afzal dari Pakistan.

Sebelum sampai ke tahap pengambilan sumpah menjadi WNA, terlebih dulu dilakukan pengkajian dan verifikasi data kewarganegaraan sebagai tindak lanjut atas permohonan menjadi WNI.

Kepala Kanwil Kemenkumham, A. Yuspahruddin didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Jawa Tengah, Bambang Setyabudi hadir dalam kegiatan tersebut.

“Hari ini dilakukan verifikasi terhadap pemohon, mudah-mudahan berlangsung lancar,” kata Yuspahruddin, Kamis (4/8/2022).

Selanjutnya Bambang memberikan beberapa pertanyaan kepada pemohon dan dilanjutkan saran dari tim evaluasi terpadu.

“Kita melakukan verifikasi terkait status kewarganegaaran pemohon, sehingga saat kita merekomendasikan pemohon tidak ada masalah, baik terkait dengan sisi kriminalitas, sisi kependudukan, kehidupan dan juga pajak,” terang Bambang.

Diketahui, Tim Evaluasi Terpadu sendiri beranggotakan dari unsur Polda Jawa Tengah, Dinpermadesdukcapil Provinsi Jateng, Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah, Divisi Imigrasi Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah dan Kanwil DJP Jawa Tengah.

Setelah tahap verifikasi selanjutnya dilakukan pemeriksaan fakta aktual di lapangan, untuk membuktikan jawaban saat wawancara tersebut jujur, dan tidak ada kebohongan.

Ning Suparningsih

The post Kanwil Jateng Verifikasi 2 Orang Pemohon Kewaarganegaraan appeared first on SuaraBaru.id.