Pembahasan difokuskan pada harmonisasi pasal demi pasal hingga mengakomodir aspirasi dan rekomendasi setelah sebelumnya Pansus II melakukan public hearing bersama stakeholder guna menjaring masukan dan aspirasi.

Ketua Pansus II DPRD Kudus, Sayid Yunanta,S.Si menegaskan salah satu isu krusial dalam penyusunan Ranperda PUG adalah ketersediaan data. Menurutnya, data yang terintegrasi menjadi fondasi penting untuk merancang maupun mengimplementasikan kebijakan berbasis gender.

“Seharusnya kita memiliki data yang tersentral, tetapi realitasnya selama ini data masih tersebar di OPD masing-masing. Ke depan harus ada bank data, sehingga memudahkan perencanaan program,” ujarnya.

Ia menambahkan, data yang tersentral akan mempermudah penyusunan anggaran sekaligus memaksimalkan program-program pengarusutamaan gender di Kabupaten Kudus.

Politikus asal PKS tersebut mengungkapkan, Ranperda PUG juga mengatur pembentukan lembaga pendukung, seperti kelompok kerja (pokja) dan tim teknis yang melibatkan perangkat OPD. Selain itu, diperlukan pula sinergi dengan lembaga eksternal, mulai dari universitas hingga organisasi masyarakat, untuk bersama-sama merancang, mengevaluasi, dan mengawasi kebijakan berbasis gender.

“Sebetulnya Kudus sudah menjalankan kebijakan PUG, tetapi dengan adanya Perda ini akan lebih kuat secara hukum dan implementasinya bisa lebih masif,” tegasnya.

H Sayid Yunanta S.Si berharap, Ranperda ini nantinya dapat memperkuat keadilan gender di Kudus, sehingga tidak ada lagi ketimpangan antara laki-laki dan perempuan.

“Dengan Perda ini, program-program pemberdayaan perempuan seperti pelatihan akan lebih diutamakan. Harapannya, Kudus bisa semakin baik dalam urusan keadilan gender,” pungkasnya.

Shelter hingga Kota Ramah Perempuan

Ranperda PUG menjadi salah satu Ranperda yang menjadi prioritas dalam Program Pembentukan Perda (Propemperda) tahun 2025 ini. Ranperda ini cukup penting untuk mengakomodir kesetaraan gender dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat di wilayah Kabupaten Kudus.

Sebelumnya, Pansus II DPRD Kudus juga sudah menggelar public hearing guna menyerap aspirasi dari berbagai stakeholder. Berbagai masukan dan usulan telah disampaikan berbagai elemen masyarakat terutama organisasi peremuan yang ada di Kudus.

Salah satunya seperti yang disampaikan oleh Perwari Kudus. Ketua Pewari Kudus, Sri Endang, mengusulkan adanya shelter khusus berupa gedung penampungan bagi perempuan dan anak-anak yang membutuhkan pertolongan.

“Kalau PUG di Kudus sudah kuat dengan Perda, shelter tersebut bisa dikelola lebih detail, ada tenaga profesional yang menjaga, dan kebersihan juga terjamin,” ujarnya.

Sementara itu, perwakilan Aisyiyah Kudus, Eny Alifah Kurnia, menekankan pentingnya perhatian terhadap lansia. Ia mengusulkan agar Ranperda PUG juga mengatur penyediaan daycare lansia.

Selain itu, muncul pula aspirasi agar Kudus diarahkan menjadi Kota Ramah Perempuan, misalnya dengan memperbanyak ruang menyusui di tempat umum dan ruang istirahat khusus bagi perempuan.

Ads-Ali Bustomi

The post Matangkan Ranperda PUG, DPRD Kudus Perkuat Kebijakan Berbasis Gender appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu seperti yang diungkapkan Pengurus Ikatan Perempuan Positif Indonesia (IPPI) Jawa Tengah, Nurul Safa’atun, dalam Talkshow Kudengar (Kuliah Keadilan dan Kesetaraan Gender), di Studio Radio USM Jaya, di Gedung N Universitas Semarang (USM), belum lama ini.

Kegiatan yang dipandu penyiar Radio USM Jaya FM, Putri Sabila itu, juga menghadirkan narasumber Vocal Point Kota Semarang IPPI Jateng, Lutfi Nurul Hidayah. Adapun tema yang diambil, ‘Perempuan HIV dalam Lingkaran Kekerasan Berbasis Gender’. Kegiatan ini digelar atas kerja sama Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) USM.

BACA JUGA: UPZ Masjid Alqodar Sendangmulyo Raih Baznas Award 2024

Nurul mengungkapkan, perempuan yang telah divonis status HIV, seakan tidak memiliki daya tawar, serta banyak mendapatkan diskriminasi di lingkungan masyarakat. Diungkapkan dia, ketika ada perempuan HIV, dan ketika ada seorang laki-laki yang dekat, itu sudah dianggap beruntung.

”Di sini kita tidak ada kesetaraannya, jadi kita hanya pasrah, mau diperlakukan seperti apa oleh pasangan, manut-manut saja. Jadi kalau kita melihat kesetaraan gender dengan kaitannya perempuan HIV sangat erat. Karena diluar sana masih banyak perempuan HIV, dan mereka hanya bisa menerima dan pasrah,” katanya.

Dia menambahkan, kondisi itu dapat membuat perempuan dengan HIV, lebih rentan mendapat kekerasan berbasis gender. Padahal seharusnya, perempuan khususnya dengan HIV, berhak mendapatkan hak-haknya, serta layak mendapatkan kesetaraan gender.

BACA JUGA: Tim Bulu Tangkis PWI Jateng Juara Umum di Porwanas 2024

”Kuncinya adalah dengan pasangan, sering-seringlah berkomunikasi walaupun statusnya kita mungkin HIV. Jadi kita bernegosiasi, bahwa hak-hak kita itu harus juga dipenuhi, bukan hanya untuk diberikan kasih sayang saja, tapi suami juga harus memahami konteks, bahwa urusan rumah itu tidak hanya urusan istri, melainkan berdua,” tambahnya.

Selain itu, lanjutnya, perempuan dengan HIV dipandang memiliki citra yang jelek oleh masyarakat. Dimana ketika terdapat perempuan HIV, maka anaknya pasti terkena HIV, yang sebetulnya hal itu tidak sepenuhnya benar.

”Orang yang terkena HIV, tidak bisa sembuh tapi bisa sehat, asalkan jangan berhenti mengonsumsi obat Anti Retroviral (ARV). Jangan sampai putus pengobatan. Kalau sampai putus, akan naik jumlah virusnya,” ungkap Nurul.

BACA JUGA: Jamrud Puaskan Puluhan Ribu Penggemar di Alun-alun Kebumen

Dia berharap, masyarakat tidak meninggalkan orang-orang dengan HIV, namun harus diperlakukan lebih baik, dengan cara merangkul dan menguatkan mereka.

”Perempuan dengan HIV tidak butuh gelar, karena dia sudah dapat gelar seumur hidup. Itu juga stigma dan diskriminasi buat kita, yaitu ODHA atau Orang Dengan HIV/AIDS. Kami berharap, ketika menemukan tetangga maupun kolega yang mendapatkan status HIV, jangan ditinggal. Paling tidak, jangan tanyakan bagaimana kejadiannya, tapi bagaimana nanti dirangkul,” harapnya.

Hal senada disampaikan Lutfi Nurul Hidayah. Menurutnya, penularan HIV hanya bisa melalui cairan bertemu cairan. ”Jadi kalau kita salaman, pelukan, atau makan di satu piring yang sama, itu tidak akan menular. Biasanya lewat cairan darah, dari ibu ke anak melalui menyusui, tapi bukan air susunya yang membuat penularan, melainkan proses menyusuinya,” jelasnya.

BACA JUGA: Gus Mahfudz : Rijalul Ansor Harus Teladani Sikap Kenegarawanan Tokoh NU

Dia mengatakan, bentuk diskriminasi lain akibat dari stigma yang berkembang di lingkungan masyarakat, salah satunya seorang yang menjadi pekerja seks dan terkena HIV yang mendapatkan kombo diskriminasi, bahkan hingga dikeluarkan dari tempat kos.

Adapun beberapa perempuan HIV yang memiliki pasangan untuk melarang meminum obat ARV, dengan anggapan bahwa istrinya sehat. Menurut Lutfi, hal itu melanggar hak istri. Dia menilai, perbedaan orang yang terkena HIV dengan orang biasa, hanya dari status medisnya.

Menurutnya, keluarga memiliki peran yang besar sebagai pendukung, agar para orang khususnya perempuan dengan HIV, tidak merasa sendirian. ”Jangan takut menyuarakan, karena kalau bukan kita siapa lagi,” tukas Lutfi.

Riyan

The post Perempuan dengan HIV Sering Jadi Korban Diskriminasi appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu diungkapkan Ketua Pusat Studi Gender dan Anak Fakultas Hukum Universitas Semarang (USM) Dr. Subaidah Ratna Juita, S.H.,M.H. saat menjadi narasumber dalam Talkshow Kudengar (Kuliah Keadilan dan Kesetaraan Gender) yang mengangkat tema “Memahami Hak Perempuan dan Kesetaraan Gender : Aspek Pencegahan Viktimisasi” di Studio Radio USM Jaya FM Gedung N Universitas Semarang (USM) pada Rabu (20/9).

Menurut Ratna, kesetaraan gender merupakan suatu istilah yang merujuk pada konstruksi sosial dan budaya. Semua warga negara memiliki hak yang sama di mata hukum dan pemerintahan seperti yang tertuang dalam Pasal 27 ayat 1 UUD 1945.

Selain itu perempuan yang memiliki hak dan harus dilindungi oleh Undang-Undang, salah satunya yang tercantum dalam UU Ketenagakerjaan dimana perempuan berhak mengajukan cuti melahirkan.

”Tak hanya itu, hak-hak yang dimiliki oleh perempuan telah diatur pula dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan termasuk perempuan. Lalu UU Nomor 23 Tahun 2004 terkait penghapusan kekerasan dalam rumah tangga,” ujarnya.

Dia mengatakan, perempuan juga memiliki hak bekerja bahkan berpolitik, atau memilih sebagai wanita karir namun jangan sampai melupakan tugas dan tanggung jawabnya yang ada di rumah.

Kesetaraan gender dan hak perempuan serta budaya sosial di masyarakat dapat menyebabkan lahirnya kasus kekerasan seksual dimana korban didominasi oleh perempuan. Korban kekerasan seksual tersebut dapat masuk dalam zona viktimisasi yang membuat korban menjadi semakin merugi.

”Salah satu contoh dari viktimisasi adalah ketika korban kekerasan seksual menceritakan pengalamannya dan menyebut pelakunya di media sosial, situasi itu dapat diputar balik dengan si pelaku melaporkan korban balik atas nama pencemaran nama baik. Akhirnya di awal menjadi korban kekerasan seksual dan berakhir menjadi korban kembali,” jelasnya.

Menurut Ratna, korban pelecehan seksual harus mendapatkan pendampingan. Dia berpesan, masyarakat harus paham dengan kesetaraan gender sehingga tidak menjadi korban atau tidak masuk dalam area viktimisasi.

Muhaimin

The post Talkshow Kudengar di Radio USM Jaya FM, Dr Ratna: Kesetaraan Gender Bagian dari Hak Asasi Manusia appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka pengabdian kepada masyarakat itu diikuti 25 peserta dari ibu – ibu PKK Kelurahan Lamper Tengah.

Kegiatan menghadirkan narasumber Revanka Rizki dan Rara Odetta. Mereka menjabarkan materi mengenai pemberdayaan wanita yang berkaitan dengan kesetaraan gender.

Tim PkM mahasiswa Ilkom USM terdiri atas Adinda Tifany, Aqsall Maulana, Revanka Rizki, Reggy Afrio, Rizky Joe, Irnantio Bintang, Mizanul Kharir, Awan Cahya, Nurul Wahida, Inarotul Ulya, Deni Aviana, Wahyu Danu.

Menurut Tifany, kegiatan kampanye ini memaparkan adanya fenomena mitos terkait dengan gender dan profesi
yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Masih banyak dari masyarakat percaya pada
mitos mengenai wanita karier yang dianggap menelantarkan keluarga.

”Kami memberikan kampanye mengenai bagaimana cara menyatukan peran sebagai ibu rumah tangga sekaligus wanita karier.
Ibu-ibu PKK selaku audiens yang sebagian besar merupakan wanita karier, sangat antusias mengikuti kegiatan ini,” katanya.

Salah satu peserta, Harmini sangat berterima kasih kepada Mahasiswa Ilkom USM karena telah membagikan ilmu yang sangat bermanfaat. Dia akan merealisasikan ilmu yang telah didapat untuk kehidupan keluarga dan lingkungan sekitar.

”Kami berharap, kegiatan serupa akan digelar lagi di sini agar masyarakat khususnya para ibu rumah tangga semakin paham dalam mengenai pemberdayaan wanita yang berkaitan dengan kesetaraan gender,” ungkapnya.

Muhaimin

The post Mahasiswa Ilkom USM Kampanyekan Kesetaraan Gender appeared first on SuaraBaru.id.