Hadir pada rapat paripurna ini, Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal, Agus Dwi Lestari, Forkopimda Kabupaten Kendal, para Staf Ahli Bupati, para Asisten Sekda Kabupaten Kendal, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, para Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal, dan puluhan tamu udangan lain.

Rapat paripurna ini dipimpin Ketua DPRD Kendal, Mahfud Sodiq dan Wakil Ketua DPRD Kendal dari fraksi PDIP Akhmat Suyuti serta Teguh Santoso dari fraksi Gerindra.

Mahfud Sodiq mengucapkan terima kasih atas kehadiran seluruh anggota DPRD Kendal dan para undangan yang telah memenuhi undangan pada rapat paripurna ini.

Mahfud Sodiq mengatakan, program pembentukan Peraturan Daerah adalah rencana strategis yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis untuk pembentukan rancangan Peraturan Daerah dalam satu tahun anggaran berdasarkan skala prioritas Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas antara DPRD dan Pemerintah Daerah.

Hal ini penting karena Propemperda akan menjadi panduan dalam penyusunan Peraturan Daerah agar selaras dengan rencana Pembangunan Daerah dan kebutuhan hukum masyarakat atau aspirasi masyarakat.

Berdasar perhitungan hasil pengkajian bersama terhadap program pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2026 yang dilaksanakan oleh Gubernur Jawa Tengah yang tertuang dalam Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor: B/100.3/1390/2025 tanggal 18 November 2025, perihal Hasil Pengkajian Propemperda Kabupaten Kendal Tahun 2026 dan mendasar Pasal 15 Ayat (6) Permendagri Nomor 80 Tahun 2025, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Empat Judul Raperda

“Kabupaten Kendal hanya dapat menetapkan Propemperda Tahun 2026 paling banyak sejumlah empat judul Raperda baru dengan memperhatikan prioritas berdasarkan hasil analisis kebutuhan peraturan daerah,” kata Mahfud Sodiq.

Acara selanjutnya adalah Persetujuan Bersama tentang Raperda APBD Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026, bahwa Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Ini mencakup sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, serta mengikuti prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dan disusun berdasarkan kebijakan umum anggaran yang telah diselaraskan dengan kebijakan ekonomi makro.

Badan Anggaran dan TAPD telah melaksanakan proses rapat pembahasan sesuai dengan tahapan dan mekanisme yang berlaku yang mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

“Serta tidak terlepas dari  tanggung jawab,  komitmen,  kesungguhan dan kerja sama yang baik dari pimpinan dan anggota Badan Anggaran  bersama Bupati Kendal  lewat   TAPD   Kabupaten  Kendal  dengan mencermati dan konsultasi dengan komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada,” ujar Mahfud Sodiq.

Sebagai Ketua Badan Anggaran, tambah Mahfud Sodiq, pihaknya akan memberikan penjelasan mengenai jalannya rapat kerja pembahasan dan penyimpulan Pembahasan Raperda APBD Tahun 2026.

Mahfud Sodiq menyampaikan, rapat Badan Anggaran dibuka oleh Ketua Badan Anggaran, dilanjutkan penjelasan oleh Ketua TAPD Kabupaten Kendal   serta tanya jawab antara Badan Anggaran DPRD dengan TAPD Kabupaten Kendal terhadap RAPBD Tahun Anggaran 2026.

“Dalam rapat pembahasan terjadi penyempurnaan-penyempurnaan dari Badan Anggaran DPRD dan TAPD Kabupaten Kendal. Selanjutnya  pada intinya bahwa Badan Anggaran dapat  menerima dan menyetujui  RAPBD Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah  Kabupaten Kendal,” kata dia.

Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, merupakan wujud komitmen bersama dan kepatuhan terhadap amanat Peraturan  Pemerintah  Nomor : 12  Tahun  2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah  yang   menyatakan bahwa, Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib menyetujui bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah paling lambat  satu  bulan  sebelum  dimulainya  tahun  anggaran.

RAPBD Cerminan Visi-Misi

Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal serta kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras membahas dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hingga tiba pada tahapan persetujuan bersama ini.

Selain itu, penyusunan RAPBD bukan sekadar sebuah proses teknis administratif, melainkan juga sebuah upaya strategis dalam merumuskan langkah-langkah pembangunan yang menjawab kebutuhan masyarakat, menghadapi tantangan zaman, dan memastikan keberlanjutan pembangunan daerah.

“RAPBD adalah cerminan dari visi dan misi bersama untuk membawa Kabupaten Kendal menuju masa depan yang lebih baik, berdaya saing, dan sejahtera. Pada kesempatan kali ini pula, izinkan saya menyampaikan beberapa poin penting terkait RAPBD yang telah kita bahas dan setujui bersama,” ungkap bupati.

Menurut bupati, dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2026 ini, pihaknya mengacu pada prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain itu, RAPBD juga disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.

“Kami memastikan bahwa setiap alokasi anggaran telah mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah, aspirasi masyarakat, serta kondisi perekonomian terkini,” kata bupati.

Bupati menambahkan, bahwa program prioritas Pemerintah Kabupaten Kendal  adalah, peningkatan kualitas SDM yang unggul dan produktif sebagai akseptor pencapaian tujuan pembangunan (Kendal Hebat), peningkatan tata kelola kelembagaan sebagai pondasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (Kendal Lincah), pemerataan infrastruktur pembangunan yang ramah lingkungan menuju pembangunan ekonomi berkelanjutan (Kendal Mantap), pemantapan produktivitas ekonomi daerah menuju perbaikan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur (Kendal Berdikari) dan pemantapan pembangunan daerah yang maju dan berkelanjutan (Kendal Maju dan Berkelanjutan).

Adv

The post DPRD Kabupaten Kendal Setujui APBD Tahun Anggaran 2026 appeared first on SuaraBaru.id.

Berlangsung di Kawasan Produksi Widuri Pegandon, Desa Wonosari Kendal, program ini diluncurkan oleh Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau yang akrab dengan sapaan Cak Imin, dengan mengusung semangat “Bergerak, Bergerak, Berdaya.”

Menurutnya, pemberdayaan masyarakat harus ditopang dengan kolaborasi. “Jika dulu penggerak utama pemberdayaan berasal dari non-pemerintah, maka hari ini kita membangun ekosistem baru melalui sinergi antara pemerintah, lembaga filantropi, badan amil zakat, dan para penggerak di lapangan,” ujarnya, Kamis (18/9/2025).

“Harapan kita, ekosistem ini akan tumbuh dan berkembang di desa-desa, melahirkan kemandirian yang berdiri di atas kaki sendiri dan berkelanjutan. Saya sangat mengapresiasi hadirnya Paragon sebagai salah satu pihak yang memfasilitasi, dan saya siap mendukung seluruh bentuk pemberdayaan yang melibatkan potensi masyarakat,” ungkap Cak Imin.

Sebagai bagian dari kolaborasi lintas sektor, Paragon menghadirkan dukungan berupa studio digital dan pelatihan digital marketing. Studio digital ini dapat dimanfaatkan masyarakat untuk melakukan livestreaming produk lokal mereka secara langsung, sehingga penjualannya bisa menjangkau lebih luas melalui platform digital.

Melalui pelatihan digital marketing, masyarakat juga dibekali keterampilan untuk memasarkan produk secara lebih efektif di kanal online. Inisiatif ini ditujukan agar produk lokal memiliki akses pasar yang lebih luas dan berdaya saing tinggi.

Selain itu, program di Pegandon juga mengintegrasikan berbagai inisiatif penguatan ekonomi masyarakat, mulai dari pengembangan perkebunan melon dengan sistem greenhouse, peternakan ayam petelur, hingga pengembangan domba.

Ana Miftahuddin Amin, EVP and Chief of Business Ecosystem Development ParagonCorp, menyampaikan, kolaborasi ini sejalan dengan semangat #ParaGoNation, di mana Paragon ingin terus tumbuh bersama masyarakat dan menghadirkan kebermanfaatan nyata.

Melalui dukungan studio digital dan pelatihan digital marketing, kami berharap masyarakat Kendal dapat memperluas jangkauan pasarnya, meningkatkan daya saing produk lokal, sekaligus membuka lebih banyak peluang ekonomi yang berkelanjutan.

“Kontribusi ini menjadi bagian dari Paradaya Movement, program unggulan Paragon dalam pilar pemberdayaan ekonomi. Paradaya berfokus pada peningkatan keterampilan vokasi agar sesuai dengan kebutuhan industri dan pasar kerja, melalui kerja sama dengan berbagai mitra kolaborator,” terangnya.

Di Kendal, semangat Paradaya diwujudkan melalui pelatihan afiliator dan pengadaan studio digital marketing, yang diharapkan dapat memperkuat kapasitas masyarakat untuk berkembang dan mandiri.

Paragon percaya, keberhasilan Pilot Project dan Aktivasi 1001 Titik dapat menjadi model kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat. Sebagai perusahaan nasional, Paragon berkomitmen terus berkontribusi melalui inisiatif di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, lingkungan, serta penguatan ekonomi masyarakat.

Ning S

The post Bareng Cak Imin, Paragon Luncurkan Program Digital Marketing di Kendal appeared first on SuaraBaru.id.

Prosesi pengambilan sumpah jabatan dipimpin Kepala Kanwil Kemenkum Jateng, Heni Susila Wardoyo yang diwakili Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Tjasdirin.

Pada kesempatan tersebut, Kadivyankum memberikan pesan tegas mengenai integritas, kehati-hatian, dan peningkatan kompetensi bagi para notaris.

Ia menjelaskan, notaris merupakan profesi yang dijalankan atas dasar kepercayaan publik, dengan peran penting dalam hubungan hukum keperdataan. Notaris dituntut mampu merumuskan kehendak para pihak secara cermat, jelas, dan tegas ke dalam akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna.

“Untuk menjamin kepastian hukum di bidang keperdataan, Notaris Pengganti harus memiliki keahlian hukum yang setara dengan notaris pada umumnya, serta wajib mematuhi Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Notaris Pengganti juga harus mengikuti perkembangan hukum, menerapkan prinsip kehati-hatian, dan meningkatkan kompetensi,” tegasnya.

Pelantikan ini menandai pengangkatan Rahmat Tri Lukito Sihombing sebagai Notaris Pengganti yang menggantikan Dr. Daror Mujahidi selaku notaris di Kabupaten Kendal yang sedang menjalani masa cuti.

Ning S

The post Kemenkum Jateng Kukuhkan Notaris Pengganti di Kendal appeared first on SuaraBaru.id.

Kedua program ini menjadi alternatif wisata baru di wilayah pegunungan Kendal yang menawarkan pengalaman menikmati keindahan alam, sekaligus menambah wawasan tentang pelestarian lingkungan dan pertanian kopi. Paket wisata ini merupakan paket wisata unik yang pertama di wilayah tersebut.

Program Birdwatching mengajak wisatawan menyusuri jalur-jalur alami mengamati langsung berbagai jenis burung langka di habitat aslinya. Jenis-jenis burung yang kerap ditemukan antara lain Julang Emas, Elang, Sepah, Kuniran, Cica Koreng Jawa, dan Ciung Batu.

Kegiatan ini dipandu oleh tour guide terlatih yang sekaligus memberikan edukasi mengenai ekosistem hutan, fungsi ekologis burung, dan upaya konservasi yang telah dilakukan warga desa.

Salah satu daya tarik kegiatan ini adalah kehadiran Kang Polo, seorang mantan pemburu burung yang kini menjadi pelestari alam dan pemandu wisata. Ia mengaku telah beralih dari aktivitas merusak menjadi penjaga ekosistem.

“Dulu saya menikmati sensasi menembak burung dengan senjata. Sekarang saya menembaknya dengan kamera. Sensasinya lebih hidup karena kita bisa merawat alam. Jaga alam, untuk kehidupan,” ujar Kang Polo, baru- baru ini.

Sementara itu program Edukopi menyuguhkan pengalaman edukatif tentang kopi lokal. Pengunjung diajak mengikuti seluruh proses produksi kopi, mulai dari pembibitan, penanaman, perawatan, panen, hingga pengolahan pascapanen.

Semua proses dilakukan sesuai standar Good Agricultural Practices (GAP) dan Good Handling Practices (GHP). Paket ini tidak hanya mengedukasi, tapi juga memperkenalkan potensi kopi khas Gunungsari kepada wisatawan.

Untuk paket wisata Birdwatching dibanderol dengan harga antara Rp350.000 hingga Rp700.000 (untuk dua hingga empat orang). Adapun paket Edukopi ditawarkan mulai dari Rp450.000 untuk minimal empat orang peserta.

Diketahui, Pokdarwis Gunungsari menjadi bagian dari program TJSL yang dilakukan oleh PT PLN Indonesia Power UBP Semarang bekerja sama dengan Universitas Negeri Semarang (Unnes). Berbagai inisiatif pemberdayaan telah mendorong kemajuan ekonomi masyarakat desa, mulai dari pengolahan kopi, konservasi hutan, hingga pengembangan Café Pucuke Kendal yang kini menjadi salah satu tujuan wisata alam dan kuliner.

The post Di Kendal, Pokdarwis Gunungsari Tawarkan Wisata Unik Birdwatching dan Edukopi appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu seperti yang dia sampaikan, saat melakukan audiensi dengan Ketua Umum KONI Jateng beserta jajarannya, di Kantor KONI Kompleks GOR Jatidiri, Semarang, Kamis (20/2/2025).

Saat itu Alex hadir bersama Ketua KONI Salatiga Agus Purwanto, Kabid Olahraga Dispora Danang Budi, Tedjo Supriyanto (Sekretaris KONI), Sulistyo (Bendahara KONI), Nasirudin (Dispora), Nono Rohano, Hartono Budhiono, Anthonius Ocohan, Rafael Laksamana, dan Esti Supriyanti (DPRD Kota Salatiga).

BACA JUGA: Tingkatkan Kompetensi Tenaga Kerja, Hapi Gelar Pelatihan Aplikasi Baja Ringan 

Adapun Ketum KONI Jateng, Bona Ventura Sulistiana didampingi Waketum I, II, dan V, yakni Bambang Rahardjo Munadjat, Soedjatmiko dan Sudarsono, serta Bendahara Umum Prasetyo dan Sekum KONI Jateng Ade Oesman.

”Kami meminta arahan tentang langkah-langkah penyelenggaraan Porprov. Maka kami bersama KONI, bahkan awalnya Ketua DPRD Salatiga bergabung, dan dari Pemkot dalam hal ini Dispora, untuk bersilaturahmi dengan KONI Jateng,” kata Alex dalam sambutannya.

Seperti diketahui, Salatiga bersama Kota Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang dan Demak, yang kemudian disebutnya “Semarang Raya”, akan menjadi tuan rumah Porprov XVII.

BACA JUGA: Kantor Pemkab Kebumen Dipenuhi Karangan Bunga untuk Lilis-Zaeni

Hal itu juga tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Jateng Nomor 426.11/38 Tahun 2024, tentang Penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah XVII, di Semarang Raya. Untuk koordinator tuan rumah adalah, Ketua Umum KONI Kota Salatiga, Agus Purwanto.

Langkah-langkah sementara yang sudah dilakukan di antaranya, menentukan venues pertandingan dari 57 cabang olahraga. Empat daerah yakni, Salatiga, Kendal, Demak dan Kabupaten Semarang, mengambil cabang-cabang olahraga yang sesuai dengan kemampuan venues, ssisanya digelar di Kota Semarang.

”Kota Semarang memang tidak memilih. Pak Arnaz (Ketua KONI Kota Semarang-red) menyatakan silakan memilih cabang, sisanya nanti diserahkan ke Kota Semarang,” ungkap Agus dalam paparannya

BACA JUGA: Berbagi Sempol Ayam dalam Tradisi Sedekah Kubur Punden Masin

Sementara itu, Ketum KONI Jateng, Bona Ventura meminta kepada lima calon tuan rumah, agar menjunjung tinggi sportivitas dalam pertandingan. Hal itu bukan berarti, sebagai tuan rumah kemudian menginginkan medali sebanyak mungkin, dengan menghalalkan segala cara

Dia kemudian mencontohkan “kecurangan” tuan rumah PON XXI/2024 di Aceh-Sumatera Utara. Dua provinsi tuan rumah itu, lolos di semua cabang olahraga tanpa babak kualifikasi.

”Celakanya, dalam PON mereka minta dapat medali di semua cabang olahraga. Maka dari itu, jangan gunakan cara-cara seperti itu. Jadilah tuan rumah yang baik bagi tamu-tamunya,” saran dia.

Riyan

The post Tuan Rumah Porprov 2026 Diminta Belajar dari Penyelenggaraan PON XXI/2024 appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam keterangannya, Prof Sudharto mengatakan, silaturahmi ke ponpes itu sebagai wujud komitmen yayasannya, yang juga menaungi USM. Dia menyebut, pentingnya memahami kehadiran ‘Kiai Kampung’, di tengah masyarakat, seperti KH Saiful Amar SE MH.

Menurutnya, KH Saiful telah berjuang dengan susah payah, untuk mendidik umat dan calon pemimpin bangsa, dengan memberikan pendidikan di ponpes miliknya. ”Kami berharap, beliau tetap semangat menularkan ilmunya di pondok pesantren, melalui pendidikan mengaji kepada para santri,” pinta Prof Dharto, panggilan akrabnya.

BACA JUGA: Mahasiswa Ilmu Komunikasi USM Beri Edukasi tentang Pelecehan Seksual

Sedangkan Dr Supari menyatakan, USM selalu membangun ‘networking’ dengan lembaga manapun, termasuk ponpes. Karena pada dasarnya, USM hadir untuk semua lapisan masyarakat.

”Silakan sambil mondok, para santri bisa kuliah di USM. Mau mengambil kuliah pagi atau sore, sehingga kelak akan jadi pemimpin yang komprehensif dan akseptabel. Ilmu agama dikuasai, ilmu pengetahuan juga didapat, sehingga penguasaan makin lengkap ketika memimpin negara yang besar, seperti Indonesia,” ungkapnya.

Sementara itu, KH Saiful menyatakan, kegiatan di ponpes sudah cukup padat. Baik majelis dari kalangan ibu-ibu, bapak dan anak-anak, seperti setoran hafalan Alquran, madrasah dan wustho, tadarus dan murajaah, kajian kitab kuning, serta zikir Qolwat.

BACA JUGA: Tim PKM USM Beri Edukasi Akuntansi ke Pelaku UMKM Paguyuban Pasar Johar

”Selain itu, ada juga Jamm’iyah Yasin, Waqiah dan Tabarok, Manaqiban, Kajian Fiqih, dan kegiatan yang lain,” imbuhnya.

Di bagian lain, Dr Kukuh Sudarmanto berharap, pada saatnya nanti para santri dan santriwati, akan bisa kuliah S2 Hukum di USM, agar para santri juga menguasai Hukum Tata Negara, Pidana dan Hukum Bisnis.

Riyan

The post Yayasan Alumni Undip dan USM Jalin Kerja Sama dengan Ponpes appeared first on SuaraBaru.id.

Tim PKM USM terdiri dari Ketua Vera Mahardika ST MT, anggota Andi Nurcahyo SPd MPd dan Diah Aryati Puji Lestari SSi MSi. Mereka dibantu dua mahasiswa Mochammad Aprillyan Santosa dan Sanggar Dibyo Fatahilud Woro.

Sedangkan dari PT Adhi Konsultan Utama diwakili Faizah Khoirunnisa Amin SArs, Afandi Didik Nur Ichsan SArs. dan Achmad Choerudin. Dari pihak SMKN 2 Kendal diwakili Wigiarto SPd, Wajiyo SPd, Anisah Prihastuti ST, Nanang Abdullah SPd, dan Alfaolis Suriarso Suryo SPd.

BACA JUGA: Tim PKM USM Beri Pelatihan Merakit Tulangan ‘Tie Beam’

Dalam keterangannya, Vera berharap, kegiatan PKM itu memberikan manfaat bagi siswa-siswi SMKN 2 Kendal. ”PKM ini merupakan permintaan dari pihak sekolah, sebagai salah satu sarana untuk pendalaman materi. Karena siswa-siswi SMKN 2 Kendal sudah mengenal Autocad secara mendasar,” kata Vera.

Sementara itu, Wigiarto berharap, ke depan kegiatan serupa bisa digelar lagi, karena sangat bermanfaat bagi siswanya. ”Kalau bisa ada kegiatan untuk guru-guru juga. Kalau itu terlaksana, kami sangat senang,” ujarnya.

Riyan

The post Tim PKM USM Beri Pelatihan Pengaplikasian Autocad 2020 appeared first on SuaraBaru.id.

Disebutkan, perusahaan asal China itu akan menginvestasikan dananya sebesar Rp3,2 triliun di KEK Kendal. Pada capaian di triwulan II tahun 2024, sudah terealisasi Rpy08,5 miliar.

Kapasitas produksi anoda per tahun bisa mencapai 80 ribu ton, dengan penyerapan tenaga kerja lokal sebanyak 1.800 orang pada saat beroperasi.

Jokowi Presiden turut memuji kecepatan pembangunan pabrik tersebut, yang hanya memakan waktu 10 bulan sejak penandatanganan di Beijing. Pabrik ini juga diharapkan mampu memproduksi 80 ribu ton material anoda per tahun pada tahap berikutnya, yang setara dengan 1,5 juta mobil listrik.

“Sangat besar sekali, apalagi kalau ditambah dengan 80 ribu ton produksi di industri ini, berarti akan menjadi 3 juta mobil listrik per tahunnya, sebuah jumlah yang sangat besar, sehingga kita akan menjadi pemasok terbesar baik EV (electric vehicle) baterai maupun kendaraan listriknya,” kata Jokowi saat memberikan sambutan.

Jokowi menandaskan pemerintah berkomitmen membangun ekosistem kendaraan listrik yang kuat dan terintegrasi, dengan memanfaatkan sumber daya lokal seperti nikel, kobalt, dan mangan.

Upaya ini diharapkan memperkuat posisi Indonesia dalam pasar baterai litium dan kendaraan listrik global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartato mengemukakan, keberadaan KEK Kendal memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi setempat sebesar 42%. Income per kapita Kendal sudah mencapai Rp52 juta per tahun.

“Lahan 1.000 hektare sudah hampir habis. Sehingga akan ekspansi ke berikutnya 1.200 hektare. Tentu tinggal nanti fasilitas pelabuhannya, agar logistiknya bisa berjalan. Nah, bersama dengan KEK Kendal, Pantura ini memang menjadi penggerak ekonomi di Pulau Jawa,” tuturnya.

Adapun, Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana bilang, ingin terus melakukan pengembangan kawasan industri.

Diaz Abidin

The post Pj Gubernur Jateng Turut Resmikan Pabrik Baterai asal China di KEK Kendal appeared first on SuaraBaru.id.

Lokasinya strategis dan sejuk. Semula, tanah-tanah di Kaki Gunung Ungaran sebelah Barat itu merupakan kebun-kebun palawija seperti Jagung, atau tanaman buah seperti Durian, Alpukat, dan jenis pohon kayu.

Wilayah itu tumbuh di perbatasan dengan Kota Semarang sebagai Ibu Kota Jawa Tengah, serta akses menuju lokasi sejumlah wisata. Di antaranya Kawasan Pemandian Air Panas Nglimut, Gonoharjo, Kebun Teh Medini, perkemahan Gunung Ungaran, dan lainnya.

Di salah satu kompleks perumahan itu, baru tampak pemerataan lahan, pemasangan spanduk-spanduk tanda akan dibangun perumahan, dan kebun jagung yang tersisa. Lokasinya berbatasan langsung dengan perkampungan warga dengan keramahannya.

Sejumlah ibu lansia bercengkrama dari salah satu rumah di perkampungan sekitar. Beberapa orang asing tampak menghampiri dan bercengkrama sembari menunggu dimulainya kegiatan peresmian pembangunan perumahan subsidi yang diinisiasi tujuh instansi lintas sektor.

Secara rinci, warga sekitar memang tak menaruh paham pada MoU dan GroundBreaking “Perencanaan, Pembangunan, dan Pembiayaan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kab Kendal”, Selasa 23 Juli 2024.

“Itu sebelumnya (ada) kebun jagung, warga di sini yang menggarap dengan sistem sewa tanah,” ujar seorang perempuan yang sedang gembira memangku cucu perempuan berusia dua bulan.

Peran Badan Bank Tanah 

Ya, di kawasan itu akan dibangun hunian subsidi Bumi Svarga Asri dengan konsep hijau atau green building sekaligus menjadi perumahan subsidi eksklusif pertama di Indonesia. Perumahan yang sekaligus menjadi percontohan itu, akan dibangun menggunakan teknologi sepablok.

Badan Bank Tanah berperan untuk menyediakan seluas 4,2 hektar di lokasi tersebut. Tanah itu segera digarap menjadi kawasan perumahan bersubsidi yang ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Rencananya tanah seluas 4,2 hektar itu akan menjadi 395 bangunan, dengan 386 rumah subsidi, dan 9 ruko. Kemudian ditambah rencananya empat tower rumah susun sederhana milik (rusunami) yang rencananya digarap Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

Badan Bank Tanah berkolaborasi dengan enam pihak untuk menggarapnya, tujuannya mengatasi tingginya kebutuhan rumah (backlog) sekaligus pemerataan ekonomi.

Tujuh pihak dalam ekosistem perumahan itu di antaranya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR), Badan Bank Tanah, PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) dan PT Sarana Multigriya Finansial atau SMF (Persero), BP Tapera, Pemerintah Kabupaten Kendal, dan PT Asatu Realty Asri.

Ekosistem perumahan tersebut melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang perencanaan, pembangunan dan pembiayaan perumahan bagi MBR, di Desa Mergosari, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, Selasa 23 Juli 2024.

Deputi Bidang Pemanfaatan dan Kerja Sama Usaha Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, mengatakan, hal itu wujud komitmen dalam melaksanakan amanat dalam PP 64 Tahun 2021. Salah satu isinya untuk menjamin ketersediaan tanah bagi kepentingan umum.

“BBT (Badan Bank Tanah) menyuplai tanah yang disesuaikan dengan tata ruang untuk (perumahan) MBR. 10 tahun kemudian diharapkan jadi pemerataan ekonomi di wilayah sekitar, jadi tujuan akan pembangunan tercapai,” kata dia.

Hakiki menyampaikan, angka backlog hunian di Indonesia masih sangat tinggi. Merujuk data Kementerian PUPR, masih ada kebutuhan sebanyak 12,7 juta unit rumah untuk mewujudkan Indonesia zero backlog.

“Di Kendal ini proyek kedua setelah di Kabupaten Brebes. Mudah-mudahan aka nada proyek lanjut supaya bisa lebih besar dan banyak serta merata di Indonesia. Khususnya di Pulau Jawa yang tingkat backlog-nya masih tinggi,” ujarnya.

Hakiki melanjutkan, tanah yang telah disediakan oleh Badan Bank Tanah di Kendal itu diberikan dengan tarif pemanfaatan yang kompetitif.

Dengan demikian, harga rumah subsidi yang bisa diakses MBR bisa lebih murah dari perumahan subsidi lain yakni pada angka Rp 165,5 juta. Artinya masih di bawah peraturan menteri.

“Yang menarik juga status kepemilikan tanah. Setelah 10 tahun, Masyarakat pemilik perumahan subsidi ini bisa menaikkan status kepemilikan sertifikatnya menjadi sertifikat hak milik (SHM),” katanya menjelaskan.

Untuk diketahui, kolaborasi Badan Bank Tanah dalam menyediakan lahan untuk perumahan subsidi bagi MBR sebelumnya digarap di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Saat ini, pembangunan rumahnya telah dilakukan secara berkala dan dipasarkan kepada masyarakat.

Instansi yang didirikan pada 2021 itu bekerjasama dengan Kementerian Kementerian PUPR, Perumnas, PT SMF, Bank BTN dan BP Tapera.

Sebagai informasi, Badan Bank Tanah hingga akhir 2023 memiliki aset persediaan tanah seluas 18.758 hektar. Dari total aset tersebut, HPL Badan Bank Tanah telah disediakan untuk Pembangunan Bandara VVIP IKN, jalan tol IKN seksi 5B, reforma agraria, hingga untuk perumahan MBR.

Kurangi Backlog di Kendal

Sekretaris Daerah Kendal, Sugiono menambahkan, pihaknya terus mengejar hingga ke pemerintah pusat akses mendapat akses kawasan perumahan subsidi percontohan tersebut.

Menurut Sugiono, Kabupaten Kendal dengan luas wilayah lebih dari 1.000 kilometer persegi, 20 kecamatan, 260 desa, dan 20 kelurahan di tiap satu kecamatan, kini punya masalah backlog.

“Jumlah penduduk kami lebih dari satu juta jiwa, 372 KK, dan kepadatan penduduk 1.050 jiwa per meter persegi. Backlog jadi salah satu permasalahan di Kendal, angkanya pada 2024 mencapai 47 ribu 210 unit,” kata dia.

Dengan dibangunnya kawasan perumahan subsidi kepada MBR tersebut dengan konsep hijau dan ramah lingkungan sebagai percontohan itu, akan menyasar kalangan pegawai lepas, dan swasta.

“Untuk lokasi strategis berbatasan dengan Kota Semarang dan Kabupaten Semarang. Banyak pekerja dari Kota Semarang lebih memilih (beli rumah) di Kendal, karena salah satu alasanya lebih murah biaya hidupnya,” kata Sugiono.

Butuh terobosan untuk membuat akses perumahan subsidi bagi MBR, melalui sinergi lintas instansi tersebut. Dari sisi perizinan, Pemerintah Kabupaten Kendal, aku Sugiono, bisa mempercepat perizinan yang bisa dipercepat hanya butuh dua pekan saja.

Salah satu kemudahan lain bagi MBR, yakni disediakan akses fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) melalui BP Tapera dan BTN.

“Melalui FLPP masyarakat dapat subsidi, untuk kredit ada subsidi bunga menjadi 5 persen, serta bantuan uang muka Rp 4 juta. Artinya all in (hanya) Rp 5 juta sudah dapat rumah, biaya notaris sudah ditanggung. Bahkan, dapur, kompor sudah disediakan, pokoknya masuk jadi siap huni,” ujar Sugiono.

Lebih rinci dalam peningkatan ekonomi, di Kendal telah disiapkan tata ruang kawasan industri seluas 5.109 hektar. Setidaknya, kata Sugiono, bisa mendatangkan investasi untuk 300 perusahaan rencananya untuk serap tenaga kerja lebih banyak.

Hal itu bakal menjadikan Kabupaten Kendal lebih punya akses ekonomi yang baik, hingga menarik developer untuk membangun perumahan dalam rangka menyuplai kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah khususnya.

Teknologi Bangunan Ramah Lingkungan

Joko Santosa, Direktur Utama Asatu Realty Property sebagai pemegang tender menguraikan, pembangunan kawasan green building perumahan subsidi itu akan didukung Semen Indonesia Group (SIG) yang menyediakan semen ramah lingkungan.

“Yakni semen khusus dengan nilai standar (untuk) perumahan hijau (ramah lingkungan). Nanti akan dibangun dua versi, jadi ada bangunan konvensional, dan satu lagi akan dibangun SIG menggunakan teknologi Precision Interlocking Brick. Contohnya di Padang dan IKN. Dengan teknologi ini bisa bangun secara cepat dalam waktu 21 hari. Bulan Januari 2024, diharapkan sudah bisa terbangun semua,” katanya.

Secara rinci, luasan lahan ruang terbuka hijau (RTH) termasuk sarana prasarana di perumahan tersebut akan mencapai 60 persen. Di antaranya terdapat embung, taman, hingga rumah ibadah yakni masjid.

“Kami punya pakem membangun satu hektar lahan akan 100 unit rumah. Nah harusnya kalau 4,25 hektar ini ya minimal 420 unit, akan tetapi ini hanya 395 unit. Jadi ruang hijaunya di atas 60 persen. Kalau 1 hektar 100 unit itu berarti 60 persen banding 40 persen, kalau sekarang berarti di atas 60 persen,” kata dia.

Di dalamnya, lanjut Joko, termasuk lahan 2.000 meter persegi yang akan dibangun rusunami dari Disperakim Jawa tengah.

“Ada embungnya, lokasinya bagus. Lebih rincinya bisa dikonfirmasi ke sana gambarannya seperti apa,” ujarnya.

Joko bilang, pihaknya cukup berpengalaman membangun rumah subsidi, seperti di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Samarinda. Misalnya di Samarinda membangun 350 unit, proses bangun di Bandung Barat 500 unit, Bandung 300 unit. Khusus garapan di Desa Margosari, Kendal, dia bilang, menjadi lokasi terbaik yang pernah dikerjakannya.

Dia mengungkapkan, memang berpengalaman membangun konsep perumahan hijau non subsidi. Akan tetapi, untuk perumahan subsidi hijau baru pertama kali akan digarapnya di Desa Margosari, Kendal, dengan penyedia tanah dari Badan Bank Tanah.

Target Penjualan

Joko melanjutkan, Asatu punya target akan membangun dan menjual 150 unit rumah hingga Desember 2023. Hal itu, kata dia, berkenaan dengan kuota yang diberikan dari SMF dan BP Tapera yang disalurkan melalui semua Bank.

“Itu sudah dicadangkan sebanyak 150 unit. Nah sisanya diharapkan bisa diselesaikan pada tahun 2025,” ujar dia.

Untuk lebih menarik minat calon pembeli, kata Joko, di samping konsep bangunan hijau, kemudian siap masak dengan penyedian kompor, dan siap huni, juga ada promosi Rp 5 juta sudah bisa menempati rumah tersebut.

“Tentu kalau persyaratan berlaku. Artinya bagi yang berhak untuk rumah subsidi itu sesuai dengan aturan pemerintah. Tim marketing kita baru bisa membuka programnya,” katanya.

Lokasi yang strategis juga diprediksinya bakal meningkatkan ketertarikan calon pembeli. Karena, kaa dia, biasanya rumah subsidi lokasinya cukup jauh dari sarana-prasarana perkotaan.

Di lokasi di Desa Margosari, Kendal itu, dia menganggap sudah seperti perkotaan dengan sarana-prasarana memadai.

“Kami tidak ragu kalau ini akan cepat habis. Target awal kami dari kuota awal 150 unit, pada bulan Agustus sebanyak 20 unit laku, September 25 unit, November 40 unit, dan sisanya di Bulan Desember,” katanya.

SHM setelah 10 Tahun

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Haryo Bekti Martoyoedo berharap, developer dan Badan Bank tanah bisa memberikan kepastian sertifikat hak milik (SHM) kepada pembeli rumah subsidi setelah 10 tahun.

Rincian gambarannya, tanah dibeli developer dari Badan Bank Tanah berupa Hak Pengelolaan Lahan (HPL) menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) untuk PT Asatu sebagai pengembang. Kemudian pembeli perumahan dapat bentuk pecah-pecah HGB.

Pengembang punya Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), untuk diberikan menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) kepada pembeli perumahan setelah 10 tahun dimiliki. Pemkab Kendal juga menggratiskan biaya BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) atas pemindahan status dari SHGB jadi SHM.

Untuk pembiayaan, dia ingin agar BP Tapera memberikan kuota 380 unit flpp, bisa disalurkan melalui BTN. Untuk, SMF merupakan sumber pembiayaan jangka panjang.

“Sehingga harga rumah bisa di bawah Kepmen yang ada. Ini sinergi 7 pihak, jadi harus terlaksana baik. Harapan kepada pengembang agar bangun rumah yang kualitas, standar bangunan gedung hijau, serta terjangkau. Tim dari kami dan Pemkab Kendal bisa mendampingi,” kata dia.

Generasi Milenial dan Gen Z

Direktur Consumer BTN Hirwandi Gafar menambahkan sejauh ini, mayoritas pengakses kredit pemilikan rumah (KPR) dari kalangan generasi (gen) milenial dan gen Z, baik subsidi dan non subsidi.

“Mayoritas realitanya 80 persen milenial dan Gen Z, dengan FLPP mencapai 60 persen. Kebanyakan pekerja swasta yang kita kasih mendominasi yang kita realisasikan,” kata dia.

Tahun ini, BTN diberi target FLPP 120 ribuan unit, dengan realisasi sudah mencapai 100 ribu unit pada semester I 2024.

“Kita dikasih (target) 122-123 ribu unit. Jadi kalau 110 ribu unit, bulan depan selesai semua,” katanya.

Dalam pembiayaan FLPP, kata Gafar, tantangannya lebih kepada kemampuan anggaran yang diberikan pemerintah pusat.

“Tahun ini hanya 166 ribu yang diberikan. Tapi kami berharap pemerintah akan menambah kalau melihat animo dari masyarakat ya. BTN saja sudah lebih 110 ribu unit terealisasi, belum bank yang lain sementara anggarannya 166 ribu. Tahun lalu anggarannya 220 ribu, bisa terealisasi lebih dari 229 ribu. Tentu kita berharap para pengembang menyuarakan yang sama. Tahun ini minimal sama atau lebih dari tahun lalu,” ujarnya.

Diaz Azminatul Abidin

The post Kolaborasi Badan Bank Tanah dkk, Memulai Perumahan Subsidi Berkonsep Hijau Pertama dari Desa Margosari di Kendal appeared first on SuaraBaru.id.

Ketiga armada BRT Trans Jateng itu mengisi rute Semarang-Kendal, dan Solo-Sukoharjo-Wonogiri.

Pelaksana Harian (Plh) Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Erry Derima Ryanto menjelaskan, pihaknya melakukan penambahan armada bus sebanyak tiga unit.

Alasan penambahan, klaim dia, misalnya kemanfaatan Trans Jateng rute Semarang-Kendal cukup tinggi.

Adanya dua bus berkapasitas 40 orang dengan empat rit sehari, membuat daya tampung dalam satu harinya bertambah menjadi 640 orang penumpang.

“Untuk rute Solo-Sukoharjo-Wonogiri itu tiga rit atau enam kali. Kalau itu satu bus, 40 orang kali enam sama dengan 240 orang. Jadi, kapasitas penumpang 240. Total semua 900 orang, hampir seribu (penumpang),” kata Erry, saat Tasyakuran Penambahan BRT Trans Jateng, di Terminal Mangkang, Semarang, Senin 1 Juli 2024.

Dengan penambahan BRT Trans Jateng, kata dia, bisa menambah kapasitas dan mengurangi waktu tunggu.

Contohnya, sebelumnya masyarakat menunggu 15 menit-17 menit, bisa berkurang 12 menit.

Kemudian untuk tarif bus masih terjangkau, yakni Rp4 ribu per orang untuk umum, dan Rp2 ribu per orang untuk pelajar, mahasiswa, veteran, dan buruh.

“Kita akan lakukan perhitungan lagi tarif keekonomian, dan selalu kita evaluasi lagi untuk layanan Trans Jateng yang lebih baik lagi,” ujar Erry.

Ia mengemukakan, alasan penambahan bus adalah tingginya kemanfaatan bus. Misalnya, rute Solo-Sukoharjo-Wonogiri mencapai 99,65 persen, dan

Semarang-Kendal 90,24 persen. Artinya, terang Erry, setiap keberangkatan bus selalu penuh, sehingga calon penumpang mesti berdesakan.

“Hampir selalu penuh baik jam sibuk atau tidak. Itu mendorong kami bisa menambah kapasitas, dan mengurangi waktu tunggu. Jadi, masyarakat tidak perlu menunggu lama lagi,” tuturnya.

Secara total, Trans Jateng sudah menyediakan tujuh rute, dengan total armada sebanyak 112 unit.

Adapun tujuh rute yang beroperasi yaitu rute Semarang-Bawen 28 unit, rute Purwokerto-Purbalingga 14 unit armada.

Kemudian rute Semarang-Kendal 14 unit, rute Magelang-Purworejo 14 unit, rute Solo-Sragen 14 unit, rute Semarang-Gubug 14 unit, dan rute Solo-Sukoharjo-Wonogiri 14 unit.

Meski demikian, saat ini belum semua wilayah di Jawa Tengah terlayani BRT Trans Jateng.

“Ini akan kami dorong, untuk biaya subsidi angkutan umum bisa bertambah. Istilah kita, subsidinya membeli layanan. Operator yang mengoperasikan, pemerintah yang melakukan pembayaran. Dasarnya adalah biaya operasi kendaraan. Prinsipnya, di tahun mendatang kita akan coba kembangkan layanan Trans Jateng di seluruh wilayah Jateng,” harapnya.

Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Provinsi Jateng, Sujarwanto Dwiatmoko mengatakan, penambahan armada merupakan hal yang sangat bagus. Karena kemanfaatan BRT Trans Jateng dari tujuh koridor itu total mencapai 85,45 persen. Sedangkan pada dua rute yang ditambah bus kemanfaatannya lebih tinggi.

“Berarti memang perlu ditambah. Ini pasti kebutuhan masyarakat. Jadi penambahan di Semarang-Kendal, dan rute Solo-Sukoharjo-Wonogiri adalah bagian menambah kemampuan angkut,” kata Sujarwanto.

Penambahan itu, imbuhnya, akan mengurangi kepadatan terutama pada jam sibuk. Dengan begitu, masyarakat akan lebih terlayani dengan baik. Pihaknya akan terus mengevaluasi agar pelayanan BRT makin maksimal.

“Harapan kita, transportasi makin baik, transportasi pakai fasilitas umum makin baik, polusi bisa kita kendalikan, kemacetan bisa kita kendalikan,” ujarnya.

Luar Biasa

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Jawa Tengah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Ardono mengatakan, jika melihat tingginya kemanfaatannya, keberadaan Trans Jateng hal yang luar biasa.

“Dari indikator rata-rata load factor (kemanfaatan) hampir 85 persen. Dua koridor 99 persen. Itu luar biasa,” kata Ardono di lokasi kegiatan.

Sementara itu, Sekda Kendal Sugiono menyambut antusias dengan adanya penambahan bus. Sebab masyarakat Kendal banyak yang telah beralih dari sepeda motor ke BRT Trans Jateng. Terutama, masyarakat dari kalangan buruh, hingga elemen masyarakat lain.

“BRT memang mengurangi beban keuangan buruh. Ada sekitar kisaran 60 persen buruh beralih ke BRT. Saya lihat akan berangsur-angsur kalau ditambahin jumlah busnya,” ujarnya, mewakili warga Kendal pengguna BRT Trans Jateng.

Diaz Aza

The post Pemprov Jateng Tambah 3 Armada Bus Trans Jateng, di Semarang dan Solo, Makin Laris? appeared first on SuaraBaru.id.