Ada 9 hal perubahan mendasar yang dilakukan oleh BPSDM Kumham terhadap dasar, nilai, teori, konsep dan metode untuk merubah pandangan terhadap Corporate University yang baru.

Kepala BPSDM Kumham, Razilu menerangkan hal tersebut pada kegiatan “Sosialisasi Paradigma Baru Corporate University”, yang digelar di Aula Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Rabu (2/10/2024).

BACA JUGA: Kepala BPSDM Kumham Sebut, Pelayanan Lahir dari ASN Prima dan Cerdas

Paling fundamental adalah penyesuaian nomenklatur menjadi Pengayoman Corporate University (Corpus). “Nanti kita akan ganti namanya menjadi Pengayoman Corporate University,” tegas Razilu.

Menurutnya, BPSDM akan melakukan Revisi atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Melalui Sistem Pembelajaran Terintegrasi di Bidang Hukum dan HAM.

Kemudian akan meningkatkan hierarki Perundang-undangan Pedoman Pelaksanaan Corpus dalam Surat Keputusan Kepala BPSDM Kumham menjadi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM.

BACA JUGA: BPSDM Kumham Laksanakan Program Magang dan Satriya Sancaya Karyadhika di Nusakambangan

Sebagai bentuk implementasi, BPSDM akan melakukan pengintegrasian aplikasi E-Kompetensiku dengan Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi (Si – Bangkom), penambahan pegawai dan menggabungkan pembelajaran yang bersifat klasikal dan non-klasikal. “Ini untuk memberikan kemudahan bagi seluruh pegawai untuk kesempatan mendapatkan haknya atas pengembangan kompetensi. Jadi tidak ada lagi pegawai yang harus menunggu lama untuk memperoleh pendidikan dan pelatihan,” ungkapnya.

BPSDM Kumham, lanjut Razilu, akan mempermudah akses terhadap seluruh ASN Kemenkumham untuk mendapatkan pengembangan kompetensi.

Paradigma Baru Corpu Kemenkumham juga akan mengedepankan pendekatan sistem pembelajaran terintegrasi, yang mengkoneksikan perencanaan penganggaran, penilaian kinerja, manajemen pengetahuan serta manajemen talenta dan pengembangan karir dengan didukung oleh teknologi informasi.

BACA JUGA: Sosialisasi Tata Nilai ASN BerAKHLAK, Badiklat Jateng Hadirkan KemenpanRB dan BPSDM Kumham

Sebelumnya, mantan Inspektur Jendral Kemenkumham itu menjelaskan, konsep Paradigma Baru Corpu akan didukung 3 pilar utama, yakni Coaching, Mentoring dan Counselling.

The post Tampil dengan Wajah Baru, Kepala BPSDM Kumham Sosialisasikan New Paradigma Corporate University appeared first on SuaraBaru.id.

Untuk membangun dan menjalankan mekanisme prinsip-prinsip kebijakan Kementerian Hukum dan HAM, ada banyak hal yang harus dilakukan oleh Kantor Wilayah.

Hal itu diungkapkan Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia (BSK Hukum dan HAM) Y. Ambeg Paramarta saat memberikan penguatan Tugas dan Fungsi BSK Hukum dan HAM pada UPT Pemasyarakatan se-Nusakambangan, Sabtu (28/10/2023).

Ambeg menjabarkan peran-peran kantor wilayah dalam menjalankan kebijakan dari Kementerian Hukum dan HAM. Mulai dari implementasi kebijakan yang merupakan tahapan penerapan kebijakan sekaligus untuk melihat apakah kebijakan tersebut tercapai tujuannya.

“Pada tahapan ini, Kanwil harus berusaha mencapai tujuan kebijakan tersebut, yang berarti proses implementasi akan melibatkan sumber daya kebijakan secara terus menerus. Implementasi kebijakan memiliki output yaitu strategi implementasi kebijakan dan revisi implementasi kebijakan,” jelasnya.

Dalam peran melakukan implementasi kebijakan, Ambeg menganjurkan Kanwil hingga UPT untuk melakukan analisis strategi implementasi kebKantor wilayah diharapkan dapat melakukan evaluasi dengan menganalisis dampak dari kebijakan tersebut dan menilai seberapa sulitnya menjalankan kebijakan publik.

“Berbeda dengan implementasi, evaluasi berguna sebagai masukan bagi unit pusat. Unit pusat yang menerima hasil evaluasi kebijakan maka akan mengetahui kebijakan yang harus dihilangkan atau direvisi,” ujar Ambeg.

Dalam kegiatan kali ini, terdapat juga pembahasan mengenai peningkatan kualitas pelayanan kantor wilayah. Peningkatan kualitas pelayanan kantor wilayah oleh Badan Strategi Kebijakan dilakukan melalui hasil survei Indeks Persepsi Korupsi dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IPK-IKM).

Hasil survei IPK-IKM merupakan tolak ukur penilaian suatu instansi atau lembaga dalam memberikan pelayanan kepada masyarkat. Badan Strategi Kebijakan melakukan evaluasi dan monitoring dari hasil IPK-IKM.

Dalam mendukung penguatan tugas dan fungsi Badan Strategi Kebijkaan Kementerian Hukum dan HAM, Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Tejo Harwanto menyampaikan beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan pada kantor wilayah.

“Kanwil Kemenkumham Jateng telah melakukan evaluasi kebijakan hukum dan HAM terkait implementasi Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. 22 Tahun 2021 tentang kriteria daerah kabupaten/kota peduli Hak Asasi Manusia dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia, melakukan analisis kebijakan dengan pemanfaatan
SIPKUMHAM yang mendukung pembuatan kebijakan di wilayah,” terang Tejo.

“Selanjutnya secara rutin melakukan Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Indeks Persepsi Korupsi dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IPK dan IKM), sosialisasi hasil analisis strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia mengenai pemenuhan hak warga binaan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan mental di Lapas, dan menjalankan program Indeks Reformasi Hukum (IRH) yang pada tahun 2023 ini Provinsi Jawa Tengah mencapai 100% pemenuhan data dukung yang dilaksanakan oleh 36 Pemerintah Daerah dari 35 kabupaten/kota dan satu Provinsi,” pungkasnya.

Ning S

The post Kemenkumham Jateng Terima Penguatan Tugas dan Fungsi BSK Hukum dan HAM appeared first on SuaraBaru.id.

Di tingkat pusat, upacara peringatan difokuskan di halaman komplek Kementerian Hukum dan HAM. Sementara Kantor Wilayah (Kanwil) dan UPT Pemasyarakatan se Indonesia mengikuti secara virtual.

Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah sendiri mengikutinya dari Aula Kresna Basudewa, Kanwil setempat.

Pada kesempatan itu, Kepala Kanwil, Dr. A. Yuspahruddin didampingi oleh seluruh Kepala Divisi, para Pejabat Administrasi, Pejabat Fungsional, Pelaksana dan perwakilan Ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Pengayoman Kemenkumham Jateng yang dipimpin Ibu Ketua, Restu Rida Yuspahruddin.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly dalam amanatnya menyerukan untuk mempererat silaturahmi dan kebersamaan.

“Halal bihalal harus kita maknai sebagai momentum untuk bersilahturahmi dan saling memaafkan, instrospeksi diri, dan juga memperkuat rasa kebersamaan,” tandas Yasonna.

“Dengan semangat baru setelah cuti lebaran, mari kita mulai kembali bekerja dan melayani masyarakat dengan semakin baik,” tambahnya.

Menkumham berpesan, momen peringatan HBP harus digunakan untuk merefleksikan kembali apa saja yang belum dikerjakan.

“Bagaimana konsep serta langkah-langkah perbaikan ke depannya. Teguhkan komitmen dan konsistensi seluruh insan Pemasyarakatan dalam mewujudkan transformasi pemasyarakatan yang semakin PASTI dan BerAKHLAK,” pesannya.

Menkumham mengimbau untuk selalu mengingat jasa para pendahulu dan tidak melupakan sejarah.

“Jangan sekali-kali lupakan sejarah. Sebagaimana pesan yang disampaikan oleh Menteri Kehakiman RI Sahardjo pada 5 Juli 1963, bahwa Pemasyarakatan merupakan tujuan dari pidana penjara untuk memulihkan kembali kesatuan hubungan kehidupan dan penghidupan yang terjalin antara individu terpidana dan masyarakat, atau lebih dikenal dengan re-integrasi sosial,” ujarnya.

“Yang terus kita kembangkan hingga melahirkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang berorientasi pada paradigma hukum pidana modern yakni keadilan korektif, keadilan restoratif dan keadilan rehabilitatif,” sambungnya.

Menkumham mengingatkan jajarannya untuk mulai kembali fokus bekerja, tetap semangat dan bangun komitmen bersama untuk memberikan pengabdian yang terbaik di Kemenkumham, sehingga menjadi institusi yang dipercaya dan dicintai masyarakat.

“Dirgahayu Pemasyarakatan! Selamat Hari Bakti Pemasyarakatan ke-59! Tetaplah menjadi Aparatur Sipil Negara yang tulus dan ikhlas mengabdi kepada bangsa dan negara Indonesia!,”pungkas Yasonna.

Pada kegiatan tersebut juga dilakukan pemotongan tumpeng oleh Menteri Hukum dan HAM yang didampingi Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hiariej, serta pimpinan tinggi lainnya.

Ning S

The post Menkumham Pimpin Peringatan HBP Ke-59 secara Hybrid appeared first on SuaraBaru.id.

Di dalamnya mencakup capaian yang dihasilkan organisasi dalam periode satu tahun, serta tertulis pula hambatan yang dihadapi dalam mencapai tujuan organisasi.

Di Kementerian Hukum dan HAM, penyusunan LKjIP sampai level Unit Pelaksana Teknis (UPT) dianggap sangat penting, karena sangat menentukan laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di level Kementerian.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bagian Program dan Humas Toni Sugiarto, dalam kegiatan Supervisi Penyusunan LKjIP yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah dari tanggal 27-29 Maret 2023.

Dalam kegiatan tersebut diikuti oleh peserta dari 29 UPT eks Karesidenan Banyumas dan Kedu yang diselenggarakan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Salatiga.

Toni menjelaskan, digelarnya supervisi ini untuk menghasilkan laporan yang berkualitas, sehingga dapat menggambarkan capaian kinerja dari setiap satuan kerja. Ia mengimbau peserta aktif dalam kegiatan ini.

“Laporan kinerja UPT sangat menentukan laporan SAKIP Kementerian, maka pada kegiatan ini jika ada kekurangan (di laporan) untuk segera dikoreksi,” ujar Toni, Selasa (28/3/2023).

Karutan Salatiga, Andri Lesmano menyampaikan hal serupa untuk para peserta kegiatan. Menurutnya, di Kemenkumham sendiri dituntut mampu menghasilkan Good Governance.

Ia juga meminta peserta serius dalam kegiatan dan outputnya dapat menunjang kinerja di satuan kerja masing-masing. “Kita dituntut untuk terus berkembang agar tercipta Good Governance. Semoga ilmu yang didapat dalam kegiatan ini bisa menunjang kinerja di lapangan,” terangnya.

Hadir pada kegiatan, Kepala Sub Bagian Humas RB dan TI, serta tim LKjIP Kantor Wilayah, dan Pejabat Administrasi Rutan Salatiga.

Ning S

The post Wujudkan Laporan Berkualitas, Kemenkumham Jateng Gelar Supervisi LKjIP appeared first on SuaraBaru.id.