Hal itu seperti yang dia sampaikan, saat KI Pusat bersama seluruh KI Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia, menggelar Focus Group Discussion (FGD), pada akhir pekan kemarin.

Menurut dia, saat ini pembahasan masih berada pada tahap perumusan awal. Karena itu, seluruh komisioner diharapkan menyepakati narasi kelembagaan yang sama.

BACA JUGA: Polresta Magelang Mengungkap Dua Kasus Narkoba, Ada Kades Terlibat

”Kita perlu menyamakan persepsi, mulai dari penamaan, apakah tetap Majelis Etik, Dewan Etik, atau Dewas Komisioner, hingga komposisi dan mekanisme kerjanya,” ujar Handoko.

Mantan anggota KI Jateng ini menjelaskan, struktur sementara yang diusulkan adalah lima orang untuk Majelis Etik di tingkat pusat, serta tiga orang untuk tingkat provinsi, dan kabupaten/kota.

Dalam FGD itu juga menyepakati salah satu unsur Majelis Etik idealnya berasal dari mantan komisioner KI, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang akan bertugas secara ad hoc.

BACA JUGA: Ari Susanto, Wartawan ‘Jateng Pos’ di Sragen Meninggal

”Semua masukan masih bersifat dinamis. Belum final. Nantinya akan kita rangkum menjadi draf Perki Etik yang solid, dan dapat diterapkan secara Nasional,” tambahnya.

Para pimpinan KI daerah yang hadir, aktif menyampaikan gagasan serta pengalaman terkait penegakan etika komisioner di masing-masing wilayah. Tanggapan dan gagasan itu sebagai masukan konstruktif dalam penyusunan regulasi etik.

Ketua KI Jateng, Indra Ashoka Mahendrayana mengungkapkan, pihaknya mendukung adanya kode etik yang jelas, serta mendorong dibentuknya Majelis Etik.

BACA JUGA: Diseminasi Tugas Talenta Unggul, Mahasiswa FH UKSW Pamerkan Karya Hukum yang Berdampak

”Pembahasan mendalam ini sangat penting. Dengan demikian, ketika ada perkara etik bisa ditangani secara baik, demi menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap lembaga KI, baik di pusat maupun daerah,” ujarnya.

Diharapkan dia, Majelis Etik juga dapat melindungi lembaga KI dari konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang, dan penyimpangan moral.

Pihaknya pun memiliki keyakinan, Perki Etik ini akan meningkatkan profesionalisme dan menjaga kredibilitas KI, sebagai lembaga publik yang menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Riyan

The post Komisi Informasi Rumuskan Perki Majelis Etik untuk Jaga Integritas Lembaga appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam kesempatan itu Koordinator PKY Jateng, Muhammad Farhan didampingi PIC Pemantuan, Helmi Yan Harmianto, PIC Penerimaan Laporan Masyarakat, Siti ALifah, dan PIC Adminitrasi dan Sosialisasi Kelembagaan, Dewi Ratna Siti Mukharomah.

Sementara dari Sekretariat DPD RI Provinsi Jateng diwakili oleh Suroto bersama jajarannya.

Menurut Farhan, fungsi dan tugas KY adalah menegakkan peradilan bersih dan transparan. Begitupun tugas PKY di daerah.

”Komisi Yudisial merupakan lembaga Negara yang bersifat mandiri dan memiliki wewenang mengusulkan Hakim Agung dan menjaga menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim sesuai Pasal 24B UUD 1945,” tutur Farhan, Sabtu (21/1/2023).

“PKY melaksanakan tugas di daerah, untuk memberikan kemudahan masyarakat dalam menyampaikan laporan tentang dugaan pelanggaran perilaku hakim, melakukan pemantuan persidangan, advokasi hakim, serta sosialisasi kelembagaan KY seperti yang kita lakukan ini,” terang Farhan

Sementara itu, PIC Penerimaan Laporan Masyarakat menambahkan, Jateng merupakan daerah 5 besar laporan dari masyarakat terkait dugaan Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

”Jawa Tengah ini masuk 5 besar laporan dari masyarakat yang masuk di kantor kami. Dengan terbatasnya Sumber Daya Manusia di PKY Jateng, maka perlu adanya sinergitas bersama beberapa Instansi pemerintah,” ujarnya.

“Kita berharap semua bisa bersama-sama mengawal peradilan yang ada di Jawa Tengah,” imbuh dia.

Sementara Suroto menyampaikan terima kasih atas kunjungan PKY Jateng di kantornya. Ia berharap ke depannya kegiatan seperti ini bisa terus berlanjut.

”Dengan adanya forum koordinasi dan silaturahmi ini, diharapkan ke depan bisa terjalin sinergisitas yang baik antara PKY Jawa Tengah dengan Kantor Sekretariat DPD Provinsi Jawa Tengah,” tukasnya.

Ning Suparningsih

The post PKY Sambangi Sekretariat DPD RI Jateng, Lakukan Koordinasi Kelembagaan appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan tersebut dalam rangka memperingati 100 tahun Eksistensi Daktiloskopi berdasarkan Slstaatsblad 1911 & 1920 yang berlangsung di Gumaya Hotel Semarang.

Daktiloskopi memegang peranan penting dalam pelaksanaan hukum pidana. Terlebih eksistensinya di Indonesia selama lebih dari seabad telah digunakan untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, kependudukan, keamanan, pertahanan, keimigrasian, pendidikan, hingga asuransi dan bisnis.

Menurut Direktur Jenderal (Dirjen) AHU, Cahyo R. Muzhar, Kemenkumham harus mengembangkan database daktiloskopi sesuai kebutuhan tugas dan fungsi di Kemenkumham maupun Kementerian atau lembaga lain.

“Di Kemenkumham daktiloskopi digunakan pada Ditjen AHU, Pemasyarakatan, dan Imigrasi. Berbagai Kementerian atau lembaga juga mengambil sidik jari seperti Kemendagri, Kepolisian, TNI, dan lainnya,” ungkap Cahyo, Rabu (26/10/2022).

“Penyatuan sentralisasi data sidik jari itu diperlukan antar lembaga yang mengumpulkan sidik jari. Sebagaimana yang diamanatkan Presiden yaitu One Big Data Indonesia. Jika bisa terwujud kita akan menghemat anggaran yang dialokasikan untuk database di tiap Kementerian ataupun lembaga, dan kita harus memastikan bahwa database itu ada di Kemenkumham dan dapat dimanfaatkan oleh kementerian maupun lembaga lainnya,” lanjut Cahyo.

Disampaikan, untuk menganalisa sidik jari merumus dan mengidentifikasi hanya dapat dilakukan oleh tenaga profesional daktiloskopi yang memperoleh pendidikan khusus daktiloskopi, dan diangkat oleh pejabat yang berwenang.

Dirinya menyebut, analis sidik jari sampai saat ini hanya terdapat di Kementerian Hukum dan HAM dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan jumlah yang terbatas.

Dirjen AHU juga menyampaikan salah satu rekomendasi hasil dari Bimtek, yaitu adanya pembentukan Jabatan Fungsional Analis Sidik Jari atau pemeriksa dan penguji sidik jari, untuk menunjang tugas fungsi pengumpulan daktiloskopi.

Hadir mengikuti penutupan Bimtek Sekretaris Ditjen AHU, M. Aliamsyah, Direktur Pidana Ditjen AHU, Slamet Prihantara, Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng, A Yuspahruddin, Pimti Pratama, Kepala UPT se-Kota Semarang, dan peserta Bimtek dari perwakilan 33 Kanwil Kemenkumham.

Ning Suparningsih

The post Ditjen AHU Bersama Kanwil Jateng Gelar Bimtek Penguatan Kelembagaan appeared first on SuaraBaru.id.