Forum BEM yang terdiri dari 52 kampus di DIY itu, menilai pelaksanaan Pemilu yang digelar pada 14 Februari sudah direkayasa untuk memenangkan pasangan calon (paslon) tertentu.

Koordinator Forum BEM se-DIY, Gunawan Haramain mengatakan, Forum BEM DIY mengawal penuh pelaksanaan Pemiu 2024 demi menjaga kedaulatan dan harapan masyarakat. Namun bagi elit oligarki dan penguasa, proses Pemilu justru dijadikan sebagai pesta demokrasi yang hanya bertujuan untuk mewujudkan kepentingan segelintir kelompok, bukan untuk kesejahteraan rakyat.

Menurutnya, para elite politik menggunakan segala cara, termasuk politik uang, intimidasi, dan propaganda, untuk mengamankan posisi mereka dan menghancurkan esensi demokrasi sejati. Pesta demokrasi dalam Pemilu 2024 yang seharusnya menjadi perayaan kebebasan dan kedaulatan serta kemenangan bagi masyarakat, malah menjadi ajang memamerkan kecurangan yang memalukan.

“Kami melakukan tinjau fakta di lapangan dan analisis basis data secara mendalam, betapa banyak permasalahan dan pelanggaran yang terjadi pada Pemilu 2024 ini,” kata Gunawan saat Konferensi Pers Forum BEM se-DIY ‘Membongkar Rekayasa Pilpres 2024’ Rabu (21/2/2024) di Modalan, Banguntapan, Bantul.

Dirinya mencontohkan sejumlah kejanggalan yang ditemukan oleh Tim IT Forum BEM Jogja pada aplikasi Sirekap dan pemilu2024.kpu.go.id. Hal itu juga sudah dikonfirmasi oleh pihak KPU di mana pada tanggal 20 Februari 2024, KPU mengakui ada 1.223 TPS salah input rekapitulasi Pilpres 2024 di Sirekap.

“Padahal temuan kami pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 ada kesalahan Input data di 2.447 TPS saat melakukan rekapitulasi Pilpres 2024 di Sirekap KPU. Anomali data ini masih berpotensi bertambah karena proses scraping masih terus berjalan,” bebernya.

Tim IT Forum BEM Jogja, sambung Gunawan, juga menemukan kejanggalan di mana berdasarkan data scraping di Sirekap KPU, data Pilpres yang diinput tidak bisa direvisi atau sekali input langsung dianggap final.

“Tapi untuk input data DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan DPD bisa direvisi. Kenapa ini berbeda?,” katanya.

The post Dinilai Terjadi Kecurangan Masif, Forum BEM DIY Tuntut Pembatalan Hasil Pemilu 2024 appeared first on SuaraBaru.id.

Pernyataan itu diungkapkan oleh Ketua Umum Forum Komunikasi LSM dan Ormas (FORKOMMAS) RI Jawa Tengah Imanuel Adhi Siswanto Wisnu Nugroho kepada suarabaru.id, menyikapi beredarnya informasi hasil sementara Pileg DPRD Kota Semarang tersebut, Sabtu (17/02/2024).

“Informasi yang beredar itu, merupakan penggiringan opini untuk melenggangkan para caleg incumbent untuk kembali “bertahta”,” terangnya melalui pesan WhatsApp.

Baca juga Hasil Sementara Pileg DPRD Kota Semarang Sudah Beredar, Padahal KPU Baru Mulai Rekap Perhitungan Hari ini

Sebab menurutnya, saat ini masih dilakukan perhitungan secara manual oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang dan belum final hasilnya. Oleh sebab itu, diharapkan perhitungan yang dilakukan oleh KPU transparan, jujur dan adil.

“Untuk keputusan tepatnya, bisa saat perhitungan Final sampai dengan 20 Maret 2024. Ya semoga perhitungan KPU nya transparan dan jujur adil. Selamat bertugas KPU,” harapnya memberikan semangat.

Rekapitulasi Baru Dimulai

Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Semarang Henry Casandra Gultom menyatakan, bahwa rekapitulasi perhitungan suara baru di seluruh Panitia Pemungutan Suara Kecamatan (PPK) Kota Semarang, dimulai pada hari ini Sabtu (17/02/2024) hingga awal Maret 2024

“Kami baru memulai rekapitulasi (tingkat kecamatan) secara manual hari ini,” jelas Nanda, sapaan akrabnya kepada Suarabaru.id.

Ditanya terkait dengan beredarnya hasil sementara Pileg DPRD Kota Semarang, Nanda juga menyatakan tidak paham dengan adanya informasi yang beredar tersebut, karena proses rekapitulasi secara manual sudah diatur di dalam undang Pemilu.

Baca juga Beredar Hasil Penghitungan Suara Sementara Lewat WA, Ketua KPU Semarang Nyatakan Tak Tahu Sumbernya

“Saya tidak paham informasi itu. Kami berpegang dan menghormati proses rekapitulasi secara manual yang diatur dalam undang-undang,” tegasnya.

Diakui oleh Nanda, bahwa proses tahapan rekapitulasi memang lebih panjang karena prosesnya harus secara manual dengan menghitung surat suara satu per satu dan disaksikan oleh semua orang.

Setelah itu, lanjut Nanda, ada proses memfoto untuk melengkapi alat bantu sistem informasi rekapitulasi (Sirekap) yang membuat waktunya menjadi cukup panjang, karena Sirekap sebagai alat bantu. Rekapitulasi dilakukan secara berjenjang dan manual.

“Makanya, sebisa mungkin semua administrasi penyelenggaraan selesai di tingkat TPS, sehingga dalam proses administrasi di kelurahan dan kecamatan akan jauh lebih mudah,” imbuhnya

Absa

The post Beredarnya Hasil Sementara Pileg DPRD Kota Semarang Dinilai sebagai Penggiringan Opini appeared first on SuaraBaru.id.

Pegiat medsos yang beken dengan nama Bang #NalaR dengan kun @Paltiwest di Twitter atau X itu, ditangkap Bareskrim Polri, Jumat (19/1/2024) sekitar pukul 03.00 WIB.

Pakar komunikasi yang akrab disapa Jojo mengatakan, dalam kasus ini semestinya polisi melakukan penyelidikan tentang substansi masalah dugaan pelanggaran pemilu terkait netralitas aparatur negara.

Alih-alih melakukan penyelidikan terkait substansi dugaan pelanggaran netralitas aparat, polisi justru menangkap masyarakat yang ikut melakukan pengawasan.

“Harusnya polisi melakukan penyelidikan terkait substansi masalah pelanggaran pemilu tentang netralitas aparat. Jangan malah “kill the messenger”, memberangus penyampai pesannya dan tak fokus menyelesaikan isi pesannya,” kata Tenaga Ahli Komunikasi Kantor Staf Presiden (KSP) periode 2016-2019 ini.

Ia mengatakan, jangan sampai Indonesia kembali ke masa kegelapan kala kebebasan demokrasi, bersuara, dan berpendapat dibungkam seperti sebelum 1998. Pada masa Orde Baru (Orba) di bawah kepemimpinan Soeharto, rakyat yang mengkritik pemerintah serta merta ditangkap dengan tuduhan subversif.

“Masyarakat sipil harus terus menggaungkan semangat agar spirit Indonesia sebagai negara demokratis terbesar ketiga di dunia terus terjaga. Lawan segala bentuk pembungkaman kebebasan hak-hak sipil,” kata Jojo.

Sebelumnya, Pengamat Kepolisian pada Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto mengkritik arogansi dan netralitas aparat Polri pada penyelenggaraan pemilu 2024.

“Alih-alih melakukan penyelidikan terkait substansi masalah pelanggaran aturan pemilu tentang netralitas aparat, Polri malah melakukan penangkapan anggota masyarakat yang menyampaikan informasi terkait indikasi pelanggaran Pemilu,” kata Bambang melalui keterangan tertulisnya, Jumat (19/1/2024).

Diketahui, Palti ditangkap setelah mengunggah rekaman suara yang diduga berisi percakapan yang mengarahkan Kepala Desa di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara (Sumut), menggunakan Dana Desa untuk memenangkan salah satu pasangan calon (Paslon) yang berkontestasi pada Pilpres 2024.

Disebutkan, menilik surat penangkapan yang beredar, proses pelaporan, penyelidikan, dan penyidikan sampai penangkapan yang berlangsung hanya 3 hari dari laporan dan sangat instan, akan memunculkan persepsi negatif, yang semakin menggerus kepercayaan publik pada netralitas kepolisian, dalam Pemilu 2024.

“Informasi yang ditersangkakan kepada Palti adalah bentuk pengawasan masyarakat pada perilaku penyelenggara negara, yang harusnya justru dilindungi undang-undang, bukan malah dibungkam oleh undang-undang,” jelas Bambang.

Dikatakan, pembungkaman upaya partisipasi masyarakat yang sedang melakukan pengawasan pada aparatur pemerintah dengan UU ITE mencederai semangat demokrasi. Hal ini menunjukkan aparat negara masih alergi terhadap peran masyarakat yang mengawasinya.

“Pertunjukkan arogansi aparat dan potensi abuse of power di ruang-ruang tertutup yang jauh dari pantauan publik ini, adalah puncak gunung es dari problema yang terjadi dalam penegakan hukum,” tandasnya.

Ning S

The post Pakar Komunikasi Soroti Penangkapan Pegiat Medsos yang Bongkar Dugaan Kecurangan Pilpres 2024 appeared first on SuaraBaru.id.