Oleh karena itu dia menyarankan kepada warganet, untuk tidak melakukan tindak pidana berupa penghinaan atau pernyataan permusuhan terhadap netizen atau golongan penduduk, berdasarkan karakter tertentu.

Dalam keterangan singkatnya melalui pesan WhatsApp, Sabtu (16/5/2026), ditegaskan oleh Pratama, yang juga Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC, bahwa AI tidak bisa dipidana, karena berstatus sebagai objek hukum (alat), dan bukan subjek hukum.

BACA JUGA: Indonesia Miliki Potensi Besar Jadi Sport Nation

”Namun manusia, organisasi atau perusahaan di balik produk AI, baik pembuat, pengembang, atau pengguna akhir, bisa dipidana atas pelanggaran yang ditimbulkan oleh AI,” kata pengajar Ketahanan Siber di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI itu.

Dengan demikian, tidak hanya pembuat dan pengembang yang terancam pidana, tetapi pengguna akhir (end user), harus bertanggung jawab langsung, jika dengan sengaja menggunakan AI untuk melakukan kejahatan. Misalnya pencemaran nama baik, manipulasi dana, atau penipuan deepfake.

Penipuan deepfake sendiri merupakan modus kejahatan siber canggih, yang menggunakan AI untuk memalsukan suara, video, atau gambar seseorang (seringkali tokoh publik atau orang terdekat), yang bertujuan agar korban memberikan uang, data pribadi, atau akses keamanan.

BACA JUGA: Pertina Kota Surakarta Susun Program Rutin ‘Solo Boxing Fest’

Meskipun belum ada undang-undang khusus tentang AI, namun menurut Pratama, penegakkan hukum bisa menggunakan regulasi seperti KUHP terbaru, maupun Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

”Jadi, warganet yang menyebarkan ujaran kebencian dengan menggunakan AI, sangat bisa dipidana. Dalam hal ini, yang dilihat bukan bagaimana cara membuatnya, melainkan penyebarannya dan kontennya,” kata pria asal Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah ini.

Sigit Pr

The post Penyebaran AI Berkonten ‘Hate Speech’ Terancam Pidana appeared first on SuaraBaru.id.

SOLIDITAS pelaksanaan etika, sudah konsistenkah dalam praktik berjurnalistik dan bermedia kita, saat ini?

Media berjalan seperti biasa, dengan segala riuh rendah dinamika dan sorotannya. Etika juga bergerak dengan persepsi dan segala kelenturan penghayatan, lalu berefek pada pelaksanaannya.

Dalam praktik, pengunggahan informasi berbentuk berita, feature, atau yang diberi label apa pun di sebuah media, bergerak dengan dinamika-dinamika yang acapkali berkesan “tayang dulu urusan belakang”. Tayangan Expose Uncensored di televisi Trans7 tentang kehidupan santri dan pengasuh pondok pesantren Lirboyo, Kediri beberapa waktu lalu, menjadi contoh kontroversi yang akhirnya berujung unjuk rasa dan banyak reaksi, lalu permintaan maaf dari pengasuh stasiun televisi tersebut.

Pada sisi kedalaman praktik bermedia, persoalan tersebut memantik berbagai diskusi, evaluasi, dan refleksi tentang pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik.

Iktikad
Bagaimanapun, realitasnya, payung utama produk jurnalistik adalah etika. Yang sering kurang terhayati oleh para praktisi jurnalistik, etika selalu bergandeng dengan masalah “iktikad”. Iktikad punya dua sisi, yakni iktikad baik dan iktikad buruk.

Etika merupakan cabang filsafat yang membahas tentang nilai-nilai moral, prinsip, dan standar yang membimbing perilaku manusia. Dia adalah ilmu yang mempelajari dikotomi tentang apa yang baik dan buruk, benar dan salah, bertanggung jawab dan tidak bertanggung jawab, empati dan tidak simpati, serta hak dan kewajiban moral.

Dalam praktik jurnalistik, etika adalah keputusan hati nurani sebagai pilihan sikap untuk memberitakan atau tidak memberitakan sebuah informasi. Atau jika dikaitkan dengan iktikad, bisa berupa pilihan “seperti apa sebuah informasi diolah, dikemas, dan ditayangkan”.

Apabila pertimbangan tentang efek apa yang bakal muncul apabila media memberitakan tentang sesuatu, maka artinya pada saat itu, pengelola media berpikir mengenai kemungkinan akibat yang bakal muncul dari sebuah pemberitaan. Keputusan untuk menyajikan berita tersebut sudah dikalkulasi secara matang. Apakah dengan kalkulasi itu berita akhirnya diunggah atau tidak diunggah, nuranilah yang memandu untuk memutuskan.

Nilai iktikad akan terasa dari “kepedulian” terhadap efek yang berkemungkinan muncul. Apabila wartawan, redaktur, atau pengelola media tidak memedulikan apa pun yang akan terjadi, dan tetap mengunggah berita tertentu, artinya pertimbangan etis tidak dieksplorasi secara cermat untuk menghasilkan keputusan yang bermasalahat.

Bisa jadi unggahan berita tersebut menimbulkan kerusuhan, pencemaran nama baik orang atau institusi, destruksi terhadap keluarga, terhadap pekerjaan, trauma bagi seseorang, kemuraman masa depan seorang anak, luka bagi disabilitas, dan sebagainya. Dengan tujuan, kepentingan, dan framing tertentu, sangat mungkin efek-efek demikian ini disadari dan diabaikan, sehingga “konsiderans efek” diabaikan atau tidak digunakan.

Sebaliknya, jika iktikad dieksplorasi dengan mempertimbangan tujuan kemaslahatan, bakal memunculkan “konsiderans efek” yang kemudian diwujudkan dalam cara mengemas produk jurnalistik tersebut. Misalnya, bagaimana wartawan dan media sejauh mungkin melengkapi berita dengan standar verifikasi yang berdisiplin, untuk mencapai akuntabilitas dan membangun kepercayaan publik atau audiens.

Maka seperti apa ungkapan iktikad baik dan iktikad buruk itu, sebenarnya bisa dilihat dari sejauh mana wartawan atau media mengemas produk jurnalistiknya. Dalam praktik jurnalistik, solid atau tidak solid, konsisten atau tidak konsisten, penghayatan iktikad baik dan iktikad buruk itu bisa dinilai dari bentuk atau kemasannya.

Anarki Jurnalistik
Dalam dunia komunikasi sekarang, makin sulit membedakan mana produk jurnalistik dan mana produk media sosial. Apalagi ketika media-media mainstream cenderung makin terbiasa mengambil sumber dari unggahan-unggahan para tokoh publik di media sosial, yang kemudian diolah sebagai berita yang dianggap sebagai karya jurnalistik.

Banyak wartawan yang menyiasati praktik itu dengan mengonfirmasi terlebih dahulu unggahan-unggahan tersebut kepada pemilik akun media sosial. Lalu tanpa disadari, dengan menjadi “follower” seperti itu, wartawan tidak merasa perlu lagi melakukan pendalaman tentang apa yang dikemukakan.

Belum lagi berbagai potongan statemen atau komentar yang biasa kita serap dari akun TikTok, wawancara dalam podcast-podcast, atau YouTube — yang terkadang satu arah –; ini merupakan model-model komunikasi yang menjadi “menu harian” kita saat ini. Kadang-kadang sepihak, dangkal, dan hanya menampilkan permukaan.

Kalaupun ini dipandang sebagai warna lain dunia jurnalisme kita, saya lebih mengkhawatirkannya sebagai semacam “anarki jurnalistik”, praktik berjurnalistik yang lebih berkecenderungan “memaksakan opini” sebagai sebuah iktikad yang dirancang dengan intensi untuk menyerang, men-down grade seseorang atau kelompok.

Katakanlah “anarki jurnalistik” adalah praktik berjurnalistik yang diliputi oleh semangat iktikad buruk, yakni tendensi untuk merugikan orang atau pihak lain. Kerusakan yang ditimbulkan oleh “anarkisme” itu bisa berupa kehancuran nama baik, reputasi orang atau lembaga, keluarga, pekerjaan, dsb. Hal ini bisa timbul apabila wartawan tidak menggunakan standar berjurnalistik sesuai dengan Undang-Undang Pers dan etika jurnalistik.

Respons Sikap
Perkembangan penghayatan dan pelaksanaan etika jurnalistik ini membentuk lingkaran ekosistem yang saling bertaut dengan kebutuhan informasi masyarakat. Kultur masyarakat dalam mengakses informasi, yang cenderung lebih menyukai postingan berita yang instan, direspons oleh para pengelola media dengan memberi sebanyak mungkin sajian dengan kualifikasi seperti itu.

Pada satu sisi, dengan kepentingan “ideologi viral”, media boleh dibilang merespons kultur akses informasi publik, sementara pada sisi lain “pelayanan oleh media” berpotensi menyuburkan dan menguatkan budaya masyarakat tersebut.

Ringkas, instan, permukaan, dan viral. Seperti itulah kira-kira kultur akses informasi yang sekarang ini menjadi semacam kultur yang melingkar dalam ekosistem komunikasi massa.

Kondisi seperti ini tentulah tidak mudah digerakkan menuju muara yang berbeda, apalagi dipulihkan. Dibutuhkan konsep dan pemikiran yang sistemik, simultan, dan konsisten. Ikhtiar-ikhtiar literasi digital harus menyentuh semua lapis masyarakat. Tidak hanya masyarakat pengakses informasi, tetapi juga wartawan dan pengelola media.

Perkembangan pesat teknologi informatika saat ini, termasuk ke wilayah kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) merangsek seluruh lapis usia, sehingga otoritas negara seperti Kementerian Komunikasi dan Digital, harus makin kuat memetakan berbagai persoalan yang muncul akibat kemajuan teknologi informatika ini, dan bagaimana menemukan solusinya.

Kesadaran tentang budaya akses informasi, ketersediaan akses informasi, serta beragam akibat dari viralitas sebuah informasi, merupakan elemen-elemen yang membutuhkan pendekatan tentang arah, tujuan, dan hasil.

Dan, tidak bisa diabaikan, bagaimana persoalan etika, iktikad, dan anarki jurnalistik masuk dalam wilayah yang bisa memberikan landasan sikap bagi semua pelaku komunikasi. Tentu saja, pelaku komunikasi itu tidak hanya wartawan dan media, tetapi juga kita semua.

— Amir Machmud NS, wartawan Suarabaru.Id, dan dosen jurnalistik Fiskom UKSW —

The post Etika, Iktikad, dan “Anarki Jurnalistik” appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu seperti yang disampaikannya, dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk ‘Sustainability Media di Era Digital’, yang digelar di Studio Dreamlight World Media, Ungaran, Kabupaten Semarang, Rabu (29/10/2025).

Diskusi ini juga menghadirkan Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto secara virtual, serta dua anggota DPRD Jawa Tengah, Tietha Ernawati Suwarto dan M Dipa Yustia Pasa.

BACA JUGA: Ahmad Luthfi: Sekolah Rakyat Sesuai Kebutuhan Jawa Tengah dalam Entaskan Kemiskinan

Menurut Wahyu Dhyatmika, ada “garis api” yang memisahkan antara redaksi dan kepentingan iklan. Dalam memroduksi berita, redaksi menolak memenuhi logika marketing, misalnya memberitakan gaya hidup kelompok anak muda perkotaan berusia 25-30, agar bisa menarik iklan-iklan dari brand yang cocok.

Namun di sisi lain, pengguna internet dan AI naik, serta belanja iklan terus tumbuh. Yang terjadi, porsi belanja iklan untuk publisher atau news, cenderung turun, dan beralih ke platform portal dan platform digital populer.

Di tengah users dan potensi revenue iklan yang makin membesar, ironisnya media online terlihat kesulitan untuk bertahan, seiring dengan anjloknya porsi pendapatan iklan dan pembayaran server.

BACA JUGA: Menpan RB Apresiasi Pemerintahan Kolaboratif Gubernur Ahmad Luthfi

Dipaparkan juga, tugas media sesuai esensinya, sebagai watchdog atau menjalankan fungsi pengawasan kepada penyelenggara kepentingan publik (pemerintah), sesuai amanat UU Pers yang produknya tidak bisa dipolitisasi.

”Itulah kenapa, sekarang yang kita lihat tumbuhnya influencer, content creator yang non-jurnalisme, dan memproduk konten yang cocok dengan pengiklan. Di situlah terjadi disconnect atau keterputusan. Kita tak tahu mana kebenaran mana hoaks,” kata pria yang akrab disapa Bli Komang itu.

Ketua Umum AMSI itu juga menyatakan, pihaknya saat ini juga terus berjuang, agar Pemerintah ikut memberikan perlindungan kepada karya-karya media. Dia menyebut, ada tiga langkah yang akan dilakukannya, yakni menyusun regulasi agar AI tidak seenaknya mencomot langsung karya media, namun ada payment system yang mengaturnya.

BACA JUGA: Bunda Literasi Memuji Kiprah  FTBM Jepara, Nur Hidayat Ajak Perjuangkan   Perda Literasi

Lalu membuat federasi website, untuk turut melindungi, dan peningkatan value karya jurnalistik. ”Ibaratnya, karya media saat ini seperti toko tanpa penjaga. Isinya bisa diambil siapa saja, termasuk AI ini,” tandasnya.

Sementara itu, Totok Suryanto dari Dewan Pers menyebutkan, penggunaan kecerdasan buatan dalam pembuatan berita, selama mematuhi standar etik profesi tetap dibenarkan. Karena bagaimanapun perkembangan teknologi tak bisa ditolak. Yang perlu ditekankan, verifikasi dan cek bertingkat, karena AI tetap memberikan sinyal disclaimer.

Di bagian lain, Anggota Komisi A DPRD Jateng, Tietha Ernawati Suwarto yang hadir mewakili Ketua DPRD Sumanto, menganggap perkembangan digital yang beredar, sudah tak bisa dibendung. Dia mencontohkan, kehadiran AI semestinya bisa dimanfaatkan untuk menunjang pekerjaan.

Menurutnya, AI bukan sebagai ancaman, melainkan alat kolaborasi untuk bekerja sama terutama pada bidang legislasi. ”AI bisa digunakan sebagai penunjang kerja-kerja DPRD atau dinas,” tukasnya.

Riyan

The post Pemerintah Diminta Ikut Beri Perlindungan pada Karya-karya Media Massa appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan itu menghadirkan empat dosen dari Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi (FTIK) Universitas Semarang (USM) sebagai narasumber. Mereka adalah Dr April Firman Daru MKom, Alauddin Maulana Hirzan MKom, Nurtriana Hidayati MKom, dan Agus Hartanto MKom.

Kepala SMA Masehi 2 PSAK, Netty Anthonetha Suatan SSi dalam sambutannya mengatakan, pelatihan ini mampu memberikan manfaat nyata bagi para guru.

BACA JUGA: Kaprodi MH USM Luncurkan Buku Hukum Konstitusi di Indonesia

”Saya berharap, pelatihan ini mampu memperluas wawasan dan keterampilan guru-guru kami, dalam memanfaatkan teknologi, khususnya AI. Hal ini untuk menunjang tugas-tugas administrasi maupun kegiatan pembelajaran,” ujar Netty.

Pelatihan dibuka dengan materi mengenai perkembangan kecerdasan buatan, yang disampaikan Dr April Firman Daru. Dalam paparannya Firman menjelaskan, bagaimana AI telah berkembang pesat, dan mulai diadopsi di berbagai bidang, termasuk pendidikan.

Adapun Nurtriana Hidayati mengulas tentang manfaat AI bagi guru dan dunia pendidikan secara umum. Dia menekankan, AI dapat membantu guru dalam menyusun rencana pembelajaran, evaluasi siswa, hingga pengelolaan data akademik secara lebih efisien.

BACA JUGA: Kisruh KONI Kudus Berakhir Damai! Ini Keputusan Mengejutkan dari KONI Jateng

”Sesi yang paling menarik perhatian peserta adalah praktik ‘Berkreasi dengan Generative AI’, yang dibawakan Alauddin Maulana Hirzan. Para guru diajak mencoba langsung berbagai platform AI generatif, yang dapat menghasilkan teks, gambar, hingga materi ajar interaktif,” katanya.

Sementara itu, Agus Hartanto menyoroti pentingnya pemahaman tentang bentuk output AI yang beragam, mulai dari teks, gambar, audio hingga video. ”Yang paling utama dalam penggunaan AI adalah, kemampuan menulis perintah (prompt) secara rinci dan tepat. Tanpa itu, hasil yang diperoleh tidak akan optimal,” ungkapnya.

Para guru pun antusias mengikuti kegiatan itu. Mereka aktif bertanya tentang cara penerapan AI dalam tugas keseharian, seperti penyusunan perangkat ajar, pembuatan soal, serta media pembelajaran yang menarik dan interaktif.

Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi terbuka. Para peserta membagikan pengalaman dan ide terkait pemanfaatan teknologi dalam proses mengajar. Pelatihan ini menjadi langkah awal SMA Masehi 2 PSAK, dalam mempersiapkan tenaga pendidik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, khususnya di era digital saat ini.

Riyan

The post Dosen FTIK USM Beri Pelatihan Pemanfaatan AI pada Guru SMA Masehi 2 PSAK appeared first on SuaraBaru.id.