Dalam keterangan tertulisnya, Jumat (29/8/2025), KAPI juga mengecam keras dan mengutuk brutalitas anggota Polri kepada rakyat, saat menjalankan hak berdemonstrasi. Dia juga menuntut Kapolri untuk menghentikan represi, dan meninggalkan praktik kekerasan.

Menurutnya, hal itu bisa dilakukan, dengan mulai dihilangkannya militeristik dalam institusinya. Seperti membubarkan Korps Brigade Mobil (Brimob), menjadi polisi pelayanan masyarakat yang humanis.

BACA JUGA: Rusuh di Halaman Kantor Gubernur, Massa Bakar 4 Mobil dan Merusak Kendaraan Parkir

”Oleh karena itu, KAPI menuntut kepada Presiden RI, untuk membebaskan semua mahasiswa dan masyarakat yang ditangkap dan ditahan, saat melakukan demonstrasi di seluruh Indonesia,” kata Nasrul dalam rilisnya.

KAPI juga meminta Presiden RI mengeluarkan hak Abolisi kepada mahasiswa-mahasiswa di Kota Semarang, yang saat ini didakwa di Pengadilan Negeri Semarang.

Selain itu, menuntut DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan dan legislasinya, untuk lebih mengutamakan kepentingan rakyat, serta berempati terhadap situasi sulit yang dihadapi saat ini.

”Kami juga menuntut Kapolri, untuk menghapuskan imunitas anggota Polri yang menganiaya dan bahkan membunuh warga negara, dengan menghukum berat secara pidana dan pemecatan melalui kode etik profesi,” tegas dia, dalam sejumlah tuntutannya itu.

Riyan

The post KAPI Tuntut Presiden RI, DPR dan Polri untuk Lindungi Rakyat appeared first on SuaraBaru.id.

Seperti dikutip dari laman resmi PSSI, Arya menanggapi rilis temuan survei Nasional yang dilakukan Indikator Politik Indonesia, yang bertajuk ‘Sikap Publik terhadap Kebijakan Naturalisasi Pemain Timnas’.

Dalam survei yang dilakukan pada 10-15 Oktober itu, Founder dan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menyampaikan, mayoritas responden pun sependapat dengan kebijakan naturalisasi yang dilakukan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir.

BACA JUGA: Polres Blora Gandeng Perhutani Jadikan Lahan Kosong Kebun Jagung Dukung Swasembada Pangan

Sebanyak 71,5 persen dari 1.200 responden yang tersebar di 38 provinsi, menyatakan setuju dan sangat setuju, dengan langkah Erick menaturalisasi sejumlah pemain keturunan di berbagai negara, untuk membela Timnas.

Arya melanjutkan, berbagai kebijakan yang dilakukan Ketum PSSI dalam mentransformasi sepak bola Indonesia, dan berdampak dengan melesatnya prestasi Timnas di level Asia, dinilai Arya, menjadi daya tarik para pemain diaspora untuk membela Merah Putih.

”Ketika Pak Erick memimpin PSSI, program prestasi Timnas jadi prioritas awal, sehingga dukungan optimal diarahkan ke sana. Termasuk PSSI menambah pemain naturalisasi, seperti Jay Idzes, Nathan Tjoe A On,” ujarnya

BACA JUGA: Lapas Pati Gelar Pelatihan Pembuatan Roti bagi WBP, Langkah Baru Menuju Kemandirian

Menurut dia, hasilnya prestasi Timnas melesat. Peringkat FIFA naik. Respon publik bagus, karena mereka kini jadi idola. Pemain juga bangga membela Merah Putih. Sesuatu yang mereka kejar selama ini sebagai pemain sepak bola, yakni membela Timnas.

”Ekosistem inilah yang sekarang menjadi daya tarik para pemain diapora. Upaya Pak Erick dan PSSI membangun ekosistem diaspora ini, menurut saya bisa ditiru sektor-sektor lain,” tandas Arya.

Riyan

The post Cabor Lain Bisa Tiru PSSI Bangun Ekosistem Sepak Bola appeared first on SuaraBaru.id.

Pernyataan ini merespons beredarnya informasi di media sosial, soal larangan nikah di hari libur, setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Agama (PMA) No 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan.

”Kami ingin meluruskan, bahwa aturan itu tidak membatasi pasangan untuk melangsungkan pernikahan di luar KUA, pada hari kerja ataupun di hari libur,” kata Anna, seperti dalam keterangan tertulisnya, Minggu (13/10/2024).

BACA JUGA: Penyuluh Lintas Agama se-Jateng Gelar Kampanye Pilkada Damai di Alun-alun Batang

Dijelaskan juga, pelaksanaan pernikahan di KUA pada dasarnya hanya dapat dilaksanakan pada hari dan jam kerja. Sebab KUA beroperasi mulai hari Senin hingga Jumat. Di luar hari-hari itu, KUA tidak melayani pernikahan di kantor.

”Ini penting untuk dicatat, bahwa yang libur hanyalah Kantor KUA, bukan petugas penghulunya,” imbuh Anna.

Disampaikan juga, PMA itu baru akan mulai berlaku tiga bulan setelah ditetapkan. ”Untuk penerapan PMA ini, membutuhkan waktu penyesuaian. Dan selama tiga bulan ke depan, kami akan terus mendengarkan masukan dari berbagai pihak, untuk meningkatkan layanan pada masyarakat,” terangnya.

BACA JUGA: Kabupaten Temanggung Juara Umum Sippa Dhamma Samajja

Menurut Anna, layanan pencatatan nikah sudah diatur dalam Undang Undang. Selama memenuhi syarat-syarat yang berlaku, pasangan tetap bisa melangsungkan pernikahan di lokasi yang diinginkan, baik di rumah, tempat ibadah, atau lainnya. Kemenag sendiri berkomitmen untuk terus memberi pelayanan pencatatan pernikahan yang memudahkan masyarakat.

”Semoga ini bisa meredakan kekhawatiran masyarakat, yang berencana menikah di luar KUA Kecamatan. Kemenag berkomitmen, untuk terus memberi layanan terbaik dalam proses pencatatan pernikahan,” ungkapnya.

Ke depan, imbuh Anna, Kemenag akan melakukan sosialisasi lebih lanjut terkait PMA No 22 Tahun 2024, agar tidak ada lagi kesalahpahaman di masyarakat, terkait aturan pernikahan yang berlaku.

Riyan

The post Kemenag Pastikan Tak Ada Larangan Menikah di Hari Libur appeared first on SuaraBaru.id.