Sejumlah opini yang disuarakan tokoh-tokoh partai di Surakarta tersebut disisipi harapan agar Polri khususnya kepolisian Kota Surakarta mampu menjaga perannya sesuai harapan masyarakat sekaligus ucapan terima kasih atas kegiatan yang intens dilakukan petugas berseragam coklat itu

Ketua DPD Partai Perindo Kota Surakarta, Milia Jatmiati merasa kegiatan patroli yang dilakukan Polresta Surakarta justru memberi rasa aman bagi dirinya dan kantor partainya.

“Atas nama keluarga besar Partai Perindo mengucapkan terima kasih dan apresiasi untuk Kapolresta Surakarta atas kegiatan patroli di kantor kami di Jl Ki Mangunsarkoro, Banjarsari,” kata Milia, Jumat (10/11/2023)

Menurutnya, kegiatan patroli pengamanan merupakan hal wajar demi terciptanya rasa aman masyarakat menjelang Pemilu 2024.

Mila menuturkan, kunjungan ke kantornya tak hanya dilakukan personel Polri saja namun juga dilakukan oleh personel TNI.

The post Jelang Pemilu, Tokoh-Tokoh Parpol di Surakarta Dukung Patroli Polisi appeared first on SuaraBaru.id.

Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ahmad Luhtfi mengatakan, doa bersama ini dilaksanakan menjelang Pemilu. Untuk meningkatkan keamanan Pemilu, pihaknya melakukan kegiatan doa bersama menggandeng Forkopimda Provinsi yang diikuti dari berbagai unsur mulai dari Gubernur, Pangdam IV/Diponegoro, tokoh agama, KPU, Bawaslu, FKUB, perwakilan partai politik dan unsur lainnya.

Luthfi menyebut, kegiatan ini dilakukan dalam rangka Operasi Mantap Brata 2023-2024 yang harapannya di wilayah Jawa Tengah tercipta situasi yang kondusif.

Menurut Luthfi, total ada 1.200 orang yang terlibat dalam kegiatan doa bersama di halaman Mapolda Jawa Tengah  malam ini.

Kegiatan ini juga dalam rangka memberikan jaminan keamanan terkait Pemilu 2024 mendatang. “Kita berharap dengan doa bersama ini dapat memberikan wilayah Jawa Tengah dalam situasi yang kondusif, memberikan spirit baik kepada pemeluk agama Islam dan agama lainnya,” terang Luthfi.

Sementara dalam pengamanan Pemilu, Polda Jawa Tengah mengerahkan 22 ribu personel gabungan ke 117 ribu titik Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Pihaknya dalam Pemilu 2024 berkomitmen mengutamakan netralitas, dan melakukan tugas dengan profesional dan prosedural.

Ia menjelaskan, jelang Pemilu 2024, Polda Jawa Tengah juga mewaspadai pergerakan terorisme di Jawa Tengah. Untuk itu pencegahan aksi terorisme menjelang Pemilu menjadi prioritasnya.

Pihaknya akan memaksimalkan fungsi-fungsi pengawasan intelejen termasuk bekerja sama dengan BIN, Densus 88 dan lembaga lainnya.

Ning S

The post Doa Bersama, Kapolda Jawa Tengah Jamin Keamanan Pemilu 2024 appeared first on SuaraBaru.id.

Informasi yang mengandung isu-isu menyesatkan, sengaja menggiring opini dengan informasi seolah-olah benar tetapi faktanya adalah bohong. Hoaks dimanfaatkan penyebar untuk mengambil keuntungan, padahal merugikan orang lain.

Menyikapi fenomena tersebut, Kasatgas Humas Operasi Mantap Brata Candi 2023-2024 Polda Jateng yang dijabat Kabidhumas Polda Jateng, Kombes Pol. Stevanus Satake Bayu Setianto mengimbau seluruh lapisan masyarakat agar waspada dan bijaksana dalam mempercayai informasi yang berkembang, agar tidak mudah termakan isu merugikan.

“Kita antisipasi isu yang ingin memecah belah mendekati Pemilu 2024, jangan mudah percaya dengan isu yang beredar dari sumber-sumber tidak kredibel. Bijaksanalah dalam mencerna berita dan jagalah persatuan kita demi keutuhan negara,” ungkap Satake,  Senin (6/11/2023).

Satake menegaskan, saat ini pemerintah, aparat keamanan, penyelenggara Pemilu dan semua elemen masyarakat terus memperkuat persatuan untuk menangkal hoaks, sehingga cita-cita demokrasi melalui Pemilu 2024 dapat terlaksana dengan baik.

“Hoaks yang besifat politis sangat berpotensi menjadi sumber perpecahan, menimbulkan kekacauan di tengah masyarakat. Kita tentunya tak ingin proses demokrasi terganggu,” katanya.

Menurutnya, informasi hoaks patut diwaspadai karena dapat memberikan ancaman diantaranya ujaran kebencian dan fitnah.

Satake menambahkan, kepolisian dalam hal ini satuan tugas Humas terus melakukan patroli siber untuk memantau kemungkinan penyebaran berita bohong atau hoaks yang bisa menimbulkan kegaduhan. Jika ditemukan penyebaran hoaks, polisi akan memberi peringatan terlebih dahulu sebelum melakukan proses hukum.

“Apabila ditemukan penyebaran berita bohong di dunia maya maupun media online, polisi bakal memberi peringatan virtual terlebih dahulu kepada pelaku. Kita akan terlebih dahulu memberi peringatan virtual. Setelah dirasa tidak diindahkan, barulah pelaku ditindak sesuai jenis pelanggaran pidana yang dilakukannya,” imbuh Satake.

Satake menjelaskan, Satgas Cyber Polda Jateng beranggotakan personel dari Direktorat Intelijen, Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Direktorat Reserse Kriminal Umum serta Bidang Humas. “Saat ini Satgas Cyber terus menggencarkan patroli di dunia maya untuk mengantisipasi penyebaran berita hoaks, terutama yang terkait dengan politik dan Pemilu,” tandasnya.

“Mari kita sukseskan Pemilu 2024, jangan mudah percaya dengan berita yang tidak benar atau hoaks, guna menjaga situasi Kamtibmas jelang Pemilu menjadi agar aman dan kondusif,” sebutnya.

Ning S

The post Kasatgas Humas Operasi Mantap Brata Candi Polda Jateng Imbau Masyarakat Jangan Percaya Hoaks appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu diungkapkan Ketua Program Studi S1-Ilmu Komunikasi Universitas Semarang (USM), Edi Nurwahyu Julianto S.Sos.,M.I.Kom dalam Talkshow USM Update di Radio USM Jaya FM dengan tema ”Lembaga Penyiaran Sukseskan Pemilu 2024”, baru-baru ini.

Talkshow yang dipandu oleh Elsa Safira dan Intan Tiwi itu menghadirkan dua narasumber yaitu Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Tengah Muhammad Aulia Assyahidin S.S., dan Ketua Program Studi S1-Ilmu Komunikasi Universitas Semarang (USM), Edi Nurwahyu Julianto S.Sos.,M.I.Kom.

Edi mengatakan, lembaga penyiaran harus bersifat netral serta dapat menjadi rujukan sumber informasi yang akurat, objektif, netral dan tidak menimbulkan konflik di tengah masyarakat khususnya menjelang pelaksanaan pemilu.

”Lembaga penyiaran sebisa mungkin netral. Tidak hanya sekadar mementingkan cari uang, jangan sampai membuat keadaan dalam pemilu semakin panas. Namun, lembaga penyiaran juga harus bisa menjadi rujukan sumber informasi yang akurat, objektif, netral, memberikan gambaran kepada masyarakat, dan lain sebagainya, sehingga pelaksanaan pemilu bisa berjalan baik,” kata Edi.

Menurutnya, dalam pemberitaan mengenai kampanye pemilu, tak jarang terjadi pelanggaran salah satunya di media sosial, dimana banyak cuitan yang viral dan berbau berita hoax. Lembaga penyiaran baik radio hingga televisi harus melakukan screening terhadap konten yang dibuat dan bernilai mengedukasi, menjaga perbedaan agar tidak menjadi konflik.

”Pengalaman saya pernah di lembaga penyiaran di Jawa Tengah, sejauh ini Jawa Tengah cukup aman. Terkait pemilu, sekarang yang rawan adalah konten di sosial media banyak yang tidak mendidik,” jelasnya.

Dia berharap, lembaga penyiaran di Jawa Tengah dapat menjaga dalam memberikan informasi yang akurat, objektif serta netral, sehingga pelaksanaan pemilu selama 5 tahun sekali itu dapat berjalan dengan baik tanpa menimbulkan konflik di masyarakat.

Edi menambahkan, radio merupakan lembaga penyiaran yang tepat bagi peserta pemilu untuk menyosialisasikan visi, misi, serta program. Meskipun demikian, dia mengimbau lembaga penyiaran untuk bisa memberikan asas keadilan dalam memberikan informasi tekait dengan kampanye.

Muhaimin

The post Jelang Pemilu, Kaprodi Ilkom USM: Lembaga Penyiaran Harus Netral appeared first on SuaraBaru.id.

Kunjungan tersebut untuk meningkatkan sinergitas kedua belah pihak, khususnya terkait penanganan perkara kepemiluan yang masuk ke pengadilan.

Dalam kesempatan tersebut, rombongan PKY Jateng diterima oleh Anik Solihatun selaku Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah bersama jajarannya.

Muhammad Farhan, selaku Koordinator PKY Jateng menjelaskan, KY RI dan Bawaslu RI telah menandatangani MoU, sehingga di daerah perlu menjalin silaturahmi dan meningkatkan sinergitas.

“Sesuai Pasal 24B UUD 1945, Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat dan perilaku hakim di seluruh Indonesia,” kata Farhan.

Berkaitan dengan Pemilu, Komisi Yudisial ikut berperan aktif dalam mengawal proses-proses demokrasi, sesuai dengan tugasnya. Seperti ketika terjadi tindak pidana Pemilu maupun pelanggaran administrasi Pemilu lainnya yang bergulir ke pengadilan.

Menurut Farhan, peran KY dalam Pemilu untuk memastikan institusi pengadilan khususnya hakim untuk memutus perkara berkaitan dengan Pemilu dengan seadil-adilnya, dan menjamin putusan hakim bebas dari intervensi oleh pihak manapun.

Sementara itu Anik menerangkan, Bawaslu sangat mungkin berinteraksi dengan para hakim maupun pengadilan, misalnya dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu, terkait dengan penetapan partai politik, penetapan pasangan calon Presiden/Wakil Presiden, dan DCT pemohon yang tidak puas dengan putusan Bawaslu dapat mengajukan keberatan ke PTUN.

“Dalam proses sengketa Pilkada, pihak yang tidak puas dengan putusan Bawaslu Jawa Tengah bisa mengajukan keberatan ke Pengadilan Tinggi TUN di Surabaya. Lalu dalam penanganan pelanggaran pidana, ujung dari proses di Sentra Gakkumdu adalah di PN dan PT secara kelembagaan,” ujar Anik.

Dikatakan, Bawaslu saat mengeluarkan keputusan, misalnya SK pemberhentian komisioner sebagai tindak lanjut putusan DKPP, penetapan Panwascam, dapat digugat ke PTUN.

“Tentu saja Bawaslu berkepentingan dengan proses peradilan yang fair, dimana salah satu pilarnya adalah adanya sosok-sosok hakim yang profesional dan bermartabat. Proses penegakan hukum yang dikawal oleh Bawaslu ini, tentunya sangat dipengaruhi proses penegakan hukum berikutnya di jajaran peradilan,” tandasnya.

Ning Suparningsih

The post Jelang Pemilu, PKY Jateng Kunjungi Bawaslu Tingkatkan Sinergitas appeared first on SuaraBaru.id.