Pada sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor, Semarang, Kamis (26/2/2026), menghadirkan empat saksi dari rencana lima orang yang dijadwalkan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Ketua LBH Advokasi Publik (AP) PP Muhammadiyah, Taufik Nugroho mengatakan, saksi yang hadir dalam persidangan kali ini antara lain, Dwi Raharjo, Istanto Cristian, Agung Dhany Nurtjahja (eks karyawan PT Sritex), serta FX Putra Misa (eks karyawan Bank DKI).

BACA JUGA: Hujan Deras Memicu Banjir, Akses Jalan Terputus

”Dalam sidang kali ini, baru tiga saksi dari unsur PT Sritex yang diperiksa. Sementara FX Putra Misa dijadwalkan akan memberikan keterangannya di sidang pada pekan depan,” kata Taufik, dalam keterangannya, Jumat (27/2/2026).

Menurut dia, dari keterangan para saksi terungkap sejumlah fakta krusial, yang berpotensi memperluas konstruksi perkara.

Pertama, terungkap adanya dugaan manipulasi laporan keuangan PT Sritex, sehingga kondisi perusahaan tampak sehat secara administratif. Kedua, dugaan penggunaan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi, oleh Direktur PT Sritex.

BACA JUGA: Siap Dipasarkan Jelang Idul Adha, Kandang Amanah Grobogan Pastikan Hewan Kurban Sehat dan Sesuai Syariat Sejak Dini

Ketiga, terungkap keberadaan adanya perusahaan afiliasi bernama PT Multi Adika Paramita. Saksi Agung Dhany Nurtjahja yang tercatat sebagai Komisaris, mengaku tidak mengetahui bidang usaha perusahaan itu.

”Dia juga mengaku tak mengetahui alamatnya, serta tidak pernah mengikuti RUPS. Dia menyatakan hanya dipinjam namanya, dalam struktur perusahaan,” jelas Taufik.

Fakta keempat, terungkap dugaan penyamaran asal-usul dana perusahaan, yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Dalam praktiknya, dana itu diduga dicatat melalui akun ‘Toko Wijaya’, dan dibukukan dalam pos piutang lain-lain. Pola pencatatan ini, dinilai berpotensi mengarah pada dugaan tindak pidana pencucian uang.

BACA JUGA: Air Terjun Tanggedu di Sumba Timur, Eksotika Oase Segar di Perbukitan Savana

Pada persidangan sebelumnya, juga mencatat perkembangan penting dari saksi kunci, yakni mantan Vice Senior President PT Sritex Periode 2016–2023, Herman Wibowo.

Dia pun mengoreksi pernyataan sebelumnya kepada penyidik, dengan menjelaskan, kondisi keuangan perusahaan bukanlah utang lebih besar dari aset, melainkan utang lebih besar dari ekuitas.

Perbedaan ini dinilai signifikan secara hukum. Pernyataan awal yang menyebut utang melampaui aset, sempat menjadi dasar asumsi kalau PT Sritex tak memiliki jaminan memadai dalam pengajuan kredit.

BACA JUGA: Tersehat se-Indonesia, Gubernur Ahmad Luthfi Minta Bank Jateng Ikut Entaskan Kemiskinan

Padahal secara prinsip keuangan, selama nilai aset masih lebih besar dari kewajiban, perusahaan tetap dianggap memiliki kemampuan memenuhi tanggung jawab finansialnya.

Tim kuasa hukum Babay Farid Wazdi menilai, kekeliruan itu menjadi salah satu faktor yang menyeret kliennya dalam proses hukum. Mereka menegaskan, Babay tidak terlibat dalam manipulasi laporan keuangan, maupun rekayasa pemberian kredit.

”Keputusan kredit, menurut mereka diambil secara kolektif, dalam Komite Kredit tanpa interaksi langsung dengan debitur,” papar Taufik lagi.

BACA JUGA: BEC Goes to School, Hadirkan Mahasiswa Asing di English Adventure Day #2 SD Muhammadiyah Kriyan

Tim pembela juga menyatakan, tidak ditemukan indikasi adanya keuntungan pribadi yang diterima para pengambil keputusan, di pihak bank. Atas dasar itu, mereka berpandangan, perkara ini lebih tepat diposisikan sebagai sengketa bisnis akibat gagal bayar, bukan sebagai tindak pidana korupsi.

Dengan munculnya koreksi dari saksi kunci serta berbagai fakta baru dari keterangan saksi, persidangan kini memasuki fase krusial. Perdebatan mulai bergeser pada batas antara kesalahan administratif, risiko bisnis, dan dugaan pelanggaran hukum.

”Sidang lanjutan akan dilakukan pekan depan, termasuk pemeriksaan saksi dari pihak Bank DKI. Ini diperkirakan akan menjadi titik penting, dalam menguji konstruksi perkara secara lebih mendalam,” terang Taufik.

Riyan

The post Sejumlah Fakta Penting Terungkap dalam Sidang Perkara Bank DKI – PT Sritex appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam kasus tersebut DMH didakwa dengan Pasal 263 dan 266 KUHP, dimana dengan adanya surat palsu tersebut membuat saksi korban, Shelvia (mantan istri DMH) harus kehilangan haknya untuk bertemu dan mengasuh anaknya atas nama EGP, yang hingga saat ini masih disembunyikan keberadaannya.

Kasus ini berawal pada 3 Oktober 2022, dimana DMH diduga memberikan keterangan palsu di Polsek Braja Selebah terkait kehilangan paspor anak atas nama EGP saat di perjalanan dari Metro Lampung ke Braja Selebah, Lampung Timur.

Dengan surat kehilangan Nomor : STPL/C1/135/X/2022/SEK Braja Selebah/Polres Lampung Timur/Polda Lampung tanggal 03 Oktober 2022 (yang isinya palsu) digunakan terdakwa untuk membuat paspor baru An. Ezekiel Gionata Purba di kantor Imigrasi Kota Bumi, Lampung Utara.

Namun ternyata paspor tersebut digunakan terdakwa dengan kedua orang tuanya untuk berangkat ke Singapore melalui Pelabuhan Nongsa Batam dengan Ferry Batam Fast.

Berdasarkan nomor perkara 273/Pid.B/2023/PN Sdn, DMH sudah dilakukan penahanan di Rutan oleh Jaksa Penuntut, M.Habi Hendarso, di Kejaksaan Lampung Timur tertanggal 5 September 2023.

Sudah ada upaya pengajuan restorative justice dari penasehat hukum DMH, dan saksi korban, Shelvia menyetujui upaya mediasi tersebut dengan syarat meminta kepulangan anaknya (EGP) ke rumahnya di Bekasi dalam keadaan baik-baik.

Namun restorative justice tidak dilakukan lantaran tidak ada kesepakatan untuk pengantaran anak kembali ke Bekasi sesuai dengan tanggal yang diajukan Shelvia (15 September 2023).

Diketahui, dari putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1080/Pdt.6/2022/PN Tng, tanggal 08 Februari 2023, dan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 121PDT/2023/PTBTN, tanggal 10 April 2023 menyatakan salah satu amar putusannya adalah Hak Asuh Anak EGP jatuh pada saksi korban, Shelvia.

Penasehat Hukum terdakwa, Adheri Zulfikri Sitompul menyatakan keberatan atas dakwaan terhadap DMH dengan Pasal 263 ayat 1 atau 263 ayat 2 atau 266 ayat 1 yang terancam vonis 7 tahun.

Ada beberapa point yang disampaikan oleh Penasehat Hukum terdakwa, diantaranya belum terpenuhinya Pasal 184 KUHAP perihal legalitas dari pelapor, dimana menurutnya yang dirugikan di sini bukan Shelvia, namun anak EGP yang paspornya dibuat oleh terdakwa.

“Hak selaku tersangka menghadirkan saksi ahli tidak dilaksanakan oleh Polda Lampung, tidak dicantumkan dakwaan dalam cerita awal. Minggu depan (5 Oktober 2023), saya akan melakukan eksepsi keberatan terkait dakwaan dengan focus 184 KUHAP,” jelas Adheri dalam keterangan tertulisnya, Jumat (29/9/2023).

“Dakwaan Pasal 263 ayat 1, Pasal 263 ayat 2, dan Pasal 266 ayat 1 tentang pemalsuan maupun penggunaan surat palsu untuk kepentingan seseorang bisa menimbulkan hak tertentu pada orang lain. Padahal itu kepentingan anak. Untuk kepentingan anak sendiri yang mau dibawa berobat sekaligus vaksin di Singapore,” jelas Adheri.

Shevia usai dikonfirmasi mengatakan, apakah masuk akal jika melakukan pemalsuan surat hanya untuk vaksinasi di Singapore? “Kenapa tidak ada komunikasi dengan saya selaku ibu EGP. Malah diam-diam berangkat ke Singapore dengan paspor baru. Padahal sebelumnya, tanggal 9 September (2022), anak sudah saya daftarkan di RS PIK dan diabaikan begitu saja. Sudah banyak rumah sakit ternama di Indonesia yang juga menawarkan vaksin dengan merek dan jenis yang serupa,” terang Shelvia.

“Kenapa harus membawa anak ke Singapore tanpa pemberitahuan kepada saya. Saya tahu mereka ke Singapore dari KBRI Singapore dengan paspor baru. Kenapa anak selalu dijadikan alasan atas tindakan pidana. Padahal yang dikorbankan di sini adalah anak. Saya minta Pengadilan Sukadana menegakkan hukum seadil-adilnya. Saya percaya atas profesionalitas dan kinerja para hakim, jaksa di PN Sukadana,” tandasnya.

Sementara itu, ada upaya lain yang ditempuh terdakwa melalui penasehat hukumnya yang lain, Jatendra Hutabarat.

Ia melakukan gugatan kepada Kepala Kantor Imigrasi Kota Bumi di PTUN Bandar Lampung dengan nomor perkara 22/G/2023/PTUN.BL, yang isi gugatannya adalah menyatakan tidak sah atas Surat Keputusan (SK) Kepala Kantor Imigrasi Kota Bumi tentang Pembatalan Dokumen Perjalanan RI atas nama Ezekiel Gionata Purba. Tertanggal 21 September 2023, dimana PTUN Bandar Lampung menyatakan bahwa gugatan DMH tidak dapat diterima.

Ning S

The post Mantan Suami Shelvia Keberatan Divonis 7 Tahun dalam Kasus Pemalsuan Dokumen Hak Asuh Anak appeared first on SuaraBaru.id.