Menurut Wurja, kegiatan ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Brebes untuk terus mendekatkan diri kepada masyarakat, mempererat ukhuwah Islamiyah, serta memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan para pegiat agama dalam membangun Brebes yang religius dan berakhlakul karimah.

Wurja menegaskan, para pegiat keagamaan memiliki peran yang sangat strategis dalam kehidupan masyarakat. Mereka menjadi garda terdepan dalam membina akhlak umat, membentuk karakter generasi muda, serta menjaga harmoni sosial di tengah masyarakat.

“Melalui pemberian insentif ini, Pemerintah Kabupaten Brebes ingin menyampaikan rasa hormat, apresiasi, dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pegiat keagamaan atas pengabdian yang telah diberikan kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan, pemerintah menyadari pengabdian para pegiat agama tidak dapat dinilai dengan materi. Namun, insentif yang diberikan diharapkan menjadi bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah agar para pegiat keagamaan semakin semangat dalam menjalankan tugas mulianya.

Lebih lanjut, Wakil Bupati menekankan, pembangunan daerah tidak hanya bertumpu pada pembangunan fisik semata, tetapi juga pembangunan mental dan spiritual masyarakat. Infrastruktur dapat dibangun melalui anggaran, namun karakter dan akhlak masyarakat hanya dapat dibentuk melalui pendidikan serta pembinaan keagamaan yang berkelanjutan.

Wurja berharap, kegiatan pembinaan keagamaan seperti ini terus diperkuat dan dijadikan momentum untuk meningkatkan kualitas kehidupan beragama di tengah masyarakat.

“Momentum Ramadan hendaknya kita jadikan sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri, mempererat persaudaraan, serta meningkatkan kepedulian sosial kepada sesama, terutama kepada masyarakat yang membutuhkan,” tambahnya.

Wakil Bupati juga mengajak seluruh pegiat keagamaan untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menjaga kondusivitas wilayah, menyebarkan pesan-pesan kedamaian, serta menangkal berbagai paham yang dapat memecah belah persatuan umat.

“Semoga hubungan antara pemerintah daerah dan para tokoh agama semakin erat, sehingga bersama-sama dapat mewujudkan masyarakat Brebes yang religius, harmonis, dan berakhlak mulia,” pungkasnya.

Acara dihadiri oleh sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes, Camat Larangan beserta Forkopimca, serta ratusan pegiat keagamaan yang terdiri dari guru ngaji, guru Madin, imam masjid dan musala, dai, hafidz/hafidzah, serta para pengasuh pondok pesantren di wilayah Kabupaten Brebes.

Nur Muktiadi

The post Pemkab Brebes Berikan Insentif kepada 886 Pegiat Keagamaan appeared first on SuaraBaru.id.

Pemprov Jateng dan DPRD Jateng menetapkan belanja daerah pada 2024 sebesar Rp28,5 triliun.

“Belanja daerah ini dari pendapatan daerah Rp27,1 triliun dan pembiayaan daerah Rp1,4 triliun,” kata Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana di Gedung Berlian Semarang, Jumat 24 November 2023.

Nana mengatakan, hasil kesepakatan KUA PPAS 2024 difokuskan pada upaya untuk meningkatkan perekonomian tangguh yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Selain itu, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter, dan adaptif.

Penganggaran itu juga untuk meningkatkan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dinamis.

Bahkan, digunakan untuk mendukung kebijakan nasional tahun 2024, terutama pada penurunan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, implementasi Satu Data Indonesia (SDI), dan perluasan implementasi Desa AntiKorupsi.

Dari anggaran yang direncanakan, salah satunya juga untuk memberikan insentif guru keagamaan di Jawa Tengah.

Insentif guru keagamaan dialokasikan untuk 230.830 orang. Jumlah penerimanya masih sama sebagaimana anggaran 2023 lalu.

Bahkan, lanjut Nana, guru keagamaan itu juga akan mendapatkan asuransi ketenagakerjaan. Dengan begitu, mereka justru akan mendapat dua manfaat.

“Jadi kita tambahkan asuransinya itu. Jadi jumlahnya (guru keagamaan) tetap seperti di tahun 2023. Kita menyesuaikan dengan anggaran yang ada,” ucap Nana.

Sementara itu, Anggota Komisi E DPRD Jateng, Muh Zen Adv mengatakan, memang sudah ada alokasi untuk insentif guru keagamaan. “Di pendidikan aman. Saya melihat angka-angkanya masih diperuntukkan kepada mereka yang berhak dan yang sudah berjalan selama ini,” tuturnya.

Ia  berharap, ke depan insentif guru keagamaan bisa ditingkatkan. Namun, jika hanya dibebankan APBD Provinsi Jateng, memang tidak mencukupi. Dirinya berpandangan, karena pendidikan merupakan urusan konkruen antara pemerintah pusat dan daerah, semestinya APBN juga memberi perhatian kepada kesejahteraan guru, khususnya guru swasta.

Diaz Aza

The post KUA dan PPAS APBD 2024 Ditetapkan, Fokus Perekonomian Tangguh Berdaya Saing dan Berkelanjutan appeared first on SuaraBaru.id.

Dikatakannya, upaya penyelesaian persoalan kawasan PRPP Jateng memakan waktu cukup lama. Meski tak banyak mendapat dukungan, selaku kepala daerah dia tetap berjuang, dan akhirnya berhasil mengembalikan aset PRPP ke Pemprov Jateng.

”Perjuangannya sangat panjang. Jadi setelah kita berjuang cukup lama untuk bisa mengembalikan aset kita melalui putusan pengadilan, proses sudah inkrah, sekarang kita akan memanfaatkan area itu,” katanya.

BACA JUGA: Mesin Partai Mulai Bergerak Menangkan PDIP dan Ganjar Pranowo

Rencananya, kawasan PRPP akan dirombak besar-besaran. Ganjar telah menyiapkan konsep yang ramah lingkungan, futuristik, dan modern, untuk kawasan PRPP yang baru nanti. Kawasan itu juga akan disiapkan sebagai pusat pameran yang menunjang Meeting, Insentif, Conference and Exhibition (MICE).

”Sekarang kita siapkan satu convention hall, kemudian teknologi informasi yang di-install di situ, lalu beberapa yang terkait dengan fasilitas-fasilitas sport, kemudian tempat pameran yang semuanya mengarah pada masa depan,” ungkap dia.

Guna menunjang konsep itu, seluruh area PRPP Jateng nantinya akan menggunakan teknologi dan transportasi yang ramah lingkungan. Yaitu berbasis baterai, agar tidak mencemari lingkungan.

BACA JUGA: Ribuan Kader PDI Perjuangan Jateng Padati Stadion Jatidiri, Menunggu Kehadiran Ganjar Pranowo

”Kami harapkan di area itu juga teknologinya dipakai. Untuk teknologi transportasinya semua berbasis baterai, yang tidak mencemari,” ujar Ganjar lagi.

Sementara terkait pembangunan tahap pertama, dimulai dari pembangunan Community Recreation and Sports Hub. Areal itu berada di bekas sirkuit PRPP Jateng. Di dalam Community Recreation and Sports Hub itu, tersedia venue untuk driving range, mini soccer, e-sport, dan kuliner UMKM.

”Sekarang kami mulai dulu dari beberapa spot yang bisa dipakai, dalam waktu pendek. Hal ini agar masyarakat bisa segera mengakses. Sambil berjalan, nanti pada konsep besar secara total kita selesaikan,” janjinya.

Riyan

The post Kawasan PRPP Disulap Jadi Community Recreation and Sports Hub appeared first on SuaraBaru.id.

Rinciannya adalah Rp 80 juta untuk pembelian mobil listrik, Rp 40 juta untuk pembelian mobil listrik berbasis hybrid, Rp 8 juta untuk pembelian sepeda motor listrik yang baru, dan Rp 5 juta untuk motor yang dikonversi menjadi motor listrik.

Institute for Essential Services Reform (IESR) memandang, pemberian insentif kendaraan listrik lebih baik difokuskan pada pembelian kendaraan listrik roda dua, konversi kendaraan roda dua menjadi kendaraan listrik roda dua dan elektrifikasi transportasi publik.

Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa menilai, saat ini belum tepat untuk menggelontorkan insentif dalam pembelian mobil listrik.

Hal itu disampaikannya dalam acara Pojok Energi “Insentif Jumbo Kendaraan Listrik” yang dilaksanakan oleh IESR, Selasa (20/12/2022), diantaranya kapasitas fiskal yang terbatas, serta kebutuhan anggaran yang cukup besar bagi aktivitas lain dalam rangka mendukung transisi energi berkeadilan, seperti mengembangkan energi terbarukan dan memastikan kualitas akses listrik di daerah tertinggal.

Fabby mengatakan, dengan pertimbangan tersebut, pemerintah seharusnya lebih fokus memberikan insentif terhadap pembelian kendaraan listrik roda dua, sehingga meningkatkan permintaan kendaraan listrik dan mencapai target 13 juta motor listrik di 2030.

“Pemberian insentif untuk motor jauh lebih tepat dibandingkan mobil, kita juga mendukung elektrifikasi transportasi umum seperti bus listrik. Apabila hal ini direalisasikan tidak saja mengurangi konsumsi BBM, tetapi juga mengurangi kemacetan dan penurunan emisi,” terang Fabby.

Menurut Fabby, pemberian insentif untuk pembelian motor listrik akan menguntungkan bagi masyarakat menengah ke bawah yang menggunakan motor tidak hanya sebagai sarana transportasi, melainkan juga salah satu sumber mata pencaharian terutama di daerah perkotaan.

Sementara, insentif terhadap pengadaan bus hingga angkutan kecil di perkotaan berbasis listrik akan mendukung terciptanya transportasi publik rendah emisi.

Peneliti Muda Sistem Ketenagalistrikan dan Sumber Daya Energi Terdistribusi IESR, Faris Adnan menyebut, Pemerintah Indonesia bisa berkaca dari pengalaman India yang memberikan insentif kendaraan listrik melalui skema The Faster Adoption and Manufacturing of Electric Vehicles (FAME). Di dalam skema tersebut, insentif bus lebih besar dibandingkan mobil pribadi.

“Apabila kita membahas mobilitas di perkotaan (urban mobility), terdapat kerangka Avoid (hindari), Shift (alihkan), Improve (tingkatkan),” ujarnya.

Dengan framework (kerangka) tersebut, selain menggunakan kendaraan listrik untuk kendaraan pribadi, pemerintah bisa membangun transit oriented city (kota yang ramah pejalan kaki dan transportasi publik) dan menggunakan transportasi umum berbasis listrik.

“Dari pengalaman yang sudah ada, hanya menggunakan framework avoid dan shift tersebut bisa menurunkan emisi antara 40-60%. Untuk itu, transportasi umum perlu disubsidi,” kata Faris.

Selain itu, IESR mendukung pemerintah apabila penyaluran insentif dilakukan untuk proses konversi dari motor konvensional menjadi motor listrik.

Dijelaskan, proses konversi terutama perlu dilakukan pada kendaraan berusia 6-7 tahun dengan kondisi badan motor yang bagus, sehingga yang perlu diganti hanya mesinnya dan pemasangan baterai. Dengan asumsi motor yang dikonversi adalah yang sudah melewati usia 10 tahun, diperkirakan ada 6 juta motor per tahun yang siap di konversi.

Berdasarkan survei yang dilakukan IESR, tarif konversi kendaraan listrik roda dua termurah ada di angka Rp10 juta dan termahal Rp30 juta dengan kisaran rata-rata di rentang Rp15 juta-Rp23 juta.

Survei IESR juga menunjukkan keinginan untuk membayar (willingness to pay) masyarakat Indonesia untuk mengonversi kendaraan konvensional menjadi motor listrik ada di kisaran Rp5 juta-Rp8 juta per unit.

Untuk itu, pemerintah harus memikirkan skema tambahan untuk membuat konversi motor listrik menjadi lebih murah.

“Dengan adanya insentif, anggaplah kita bisa memangkas Rp5 juta sehingga harga rata-rata konversi kendaraan listrik dari Rp15 juta-23 juta menjadi di rentang Rp 10 juta-Rp 18 juta untuk motor listrik yang menggunakan sistem penggantian baterai,” tambahnya.

“Jika pada sistem yang tidak perlu membeli baterai, maka harganya dapat dikurangi lagi sebesar Rp 6 juta-Rp 8 juta. Dengan begitu, harga konversi motor listrik tanpa pembelian baterai bisa menjadi Rp4 juta-Rp10 juta, yang berarti sudah masuk dalam angka willingnes to pay masyarakat,” pungkasnya.

Ning Suparningsih

The post IESR Menyebut, Insentif Kendaraan Listrik Lebih Difokuskan Roda Dua appeared first on SuaraBaru.id.

“Untuk saat ini rumah sakit yang sudah menyampaikan laporannya ada tiga yaitu RS Islam Sunan Kudus, RS Aisyiyah dan RS Mardi Rahayu,” kata Juru Bicara Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kudus Andini Aridewi, Selasa (11/8).

Hanya saja, kata dia, untuk jumlahnya belum mengetahui apakah sesuai usulan awal atau tidak karena yang memverifikasi.

Jika tenaga kesehatan dari rumah sakit swasta sudah cair, maka tidak demikian dengan tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan milik pemerintah hingga kini belum cair.

Pasalnya, kata dia, anggaran dananya memang bersumber dari APBN, namun pencairannya mengikuti mekanisme keuangan daerah dengan menunggu anggaran dari pusat tersebut masuk ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan 2020.

Untuk pemenuhan dana insentif tenaga kesehatan dari fasilitas kesehatan milik pemerintah, kata dia, Kudus mendapatkan alokasi dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebesar Rp5,01 miliar.

“Saat ini, tahapan anggaran tersebut masuk ke DPA perubahan sudah dilalui sehingga pencairannya tidak perlu menunggu lama,” ujarnya.

Sementara tenaga kesehatan di rumah sakit swasta, kata dia, verifikasinya langsung ditangani Kementerian Kesehatan, kemudian dananya langsung ditransfer ke masing-masing rumah sakit swasta sehingga lebih cepat.

Direktur Utama Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus Pujianto membenarkan bahwa dana insentif tenaga kesehatan yang menangani pasien Covid-19 sudah diterima dari pusat.

Di antaranya, bulan Maret 2020 sebesar Rp170,45 juta untuk 56 karyawan, sementara April 2020 sebesar Rp982,61 juta untuk 206 karyawan dan Mei 2020 sebesar Rp980,34 juta untuk 235 karyawan.

Untuk insentif bulan Juni dan Juli 2020, katanya, baru dalam proses penyusunan berkasnya.

Direktur RSI Sunan Kudus Ahmad Syaifuddin juga mengakui dana insentif untuk tenaga kesehatan sudah diterima dari pusat untuk periode bulan Maret, April dan Mei 2020.

Nilai insentif yang diberikan kepada tenaga kesehatan sesuai surat dari Kementerian Keuangan untuk dokter spesialis sebesar Rp15 juta per bulan, dokter umum dan dokter gigi sebesar Rp10 juta, bidan dan perawat sebesar Rp7,5 juta, dan tenaga medis lainnya Rp5 juta.

Sementara nilai santunan bagi tenaga medis yang meninggal sebesar Rp300 juta.

Ant-Tm

The post Tenaga Kesehatan Covid-19 di Kudus Mulai Terima Insentif appeared first on SuaraBaru.id.

“Saya sudah menandatangani pengajuan dana insentif tenaga kesehatan. Mudah-mudahan bisa segera cair karena anggaran yang disiapkan mencapai Rp5,01 miliar,” kata Pelaksana Tugas Bupati Kudus HM Hartopo.

Ia berharap dana insentif tersebut bisa menjadi pendorong dan motivasi para tenaga kesehatan untuk bekerja lebih baik lagi dalam penanganan pasien corona sehingga tingkat kesembuhan pasien juga semakin tinggi.

Selain itu, lanjut dia, petugas yang berada di laboratorium COVID-19 juga harus bekerja dengan ekstra hati-hati agar tidak sampai terjadi kesalahan soal identitas atas data hasil pengecekan virus corona.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Joko Dwi Putranto membenarkan bahwa pengajuan dana insentif tenaga kesehatan sudah ditandatangani oleh Plt Bupati Kudus sehingga tinggal menunggu pencairannya.

“Mudah-mudahan, bulan Agustus 2020 sudah cair. Harapannya memang lebih cepat lebih baik,” ujarnya.

Awalnya, kata dia, verifikasi data pengajuan dana insentif tenaga kesehatan ke Kementerian Kesehatan, namun dikembalikan karena ada aturan baru bahwa untuk tenaga kesehatan yang bekerja di fasilitas kesehatan milik pemerintah cukup diverifikasi oleh dinkes setempat.

Sementara untuk tenaga kesehatna yang bekerja di fasilitas kesehatan milik swasta, maka verifikasinya tetap ditangani Kemenkes, termasuk penganggarannya.

Meskipun dana insentif belum cair, untuk pemberian santunan terhadap ahli waris dua tenaga kesehatan yang meninggal dunia akibat COVID-19 sudah diberikan secara simbolis oleh Kementerian Kesehatan.

Nilai insentif yang diberikan kepada tenaga kesehatan sesuai surat dari Kementerian Keuangan untuk dokter spesialis sebesar Rp15 juta per bulan, dokter umum dan dokter gigi sebesar Rp10 juta, bidan dan perawat sebesar Rp7,5 juta, dan tenaga medis lainnya Rp5 juta.

Sementara nilai santunan bagi tenaga medis yang meninggal sebesar Rp300 juta.

Ant-Tm

The post Pencairan Insentif Tenaga Medis Covid-19 Sebesar Rp 5,01 M Sudah Diteken appeared first on SuaraBaru.id.