Jalan tol itu sendiri merupakan salah satu proyek infrastruktur strategis Nasional, yang saat ini menjadi perhatian dalam pengembangan konektivitas wilayah di Pulau Jawa, pada Senin (1/6/2026). Kegiatan ini mengambil tema ‘Belajar dari Struktur, Berkarya untuk Masa Depan’.

Mereka didampingi dosen sekaligus Kaprodi S1 Teknik Sipil, Dr Dhamang Budi Cahyono ST MT IPM ACPE, Ir Ngudi Hari Crista ST MT IPM ASEAN Eng, dan Ir Kukuh Wisnuaji Widiatmoko ST MT.

BACA JUGA: Mahasiswa Ilkom USM Gelar Sosialisasi Komunikasi Gender di SMKN 2 Semarang

Dalam keterangannya, Dr Dhamang mengatakan, Field trip diikuti mahasiswa Program Studi S1 Teknik Sipil, sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap penerapan ilmunya di lapangan.

Melalui kegiatan ini, mahasiswa memperoleh kesempatan untuk melihat secara langsung proses perencanaan, pelaksanaan konstruksi, manajemen proyek, serta penerapan teknologi yang digunakan dalam pembangunan jalan tol.

”Kegiatan field trip merupakan salah satu metode pembelajaran yang efektif, untuk memperluas wawasan mahasiswa mengenai dunia konstruksi yang sesungguhnya. Mahasiswa tidak hanya mempelajari aspek teknis pembangunan infrastruktur, tetapi juga memahami tantangan dan solusi yang diterapkan, dalam pelaksanaan proyek berskala besar,” katanya.

BACA JUGA: BEM USM Studi Banding dengan Tujuh BEM Semarang Raya

Selama kunjungan, peserta memperoleh penjelasan dari pihak proyek, mengenai tahapan pelaksanaan pekerjaan, sistim pengendalian mutu, aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), serta inovasi teknologi yang digunakan dalam pembangunan jalan tol.

”Mahasiswa juga berkesempatan melakukan diskusi langsung dengan para praktisi, dan tenaga ahli yang terlibat dalam proyek,” ungkapnya.

Riyan

The post Mahasiswa Teknik Sipil USM Field Trip ke Proyek Tol Yogya-Solo appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu seperti yang diungkapkan Wali Kota Semarang, Dr Agustina Wilujeng Pramestuti SS MM, dalam sambutannya pada peresmian Kantor Sekretariat PII Cabang Kota Semarang, di Jalan Mutiara Arteri C5, Semarang, Rabu (13/5/2026).

Hadir dalam kegiatan itu antara lain, Sekjen PII Pusat Dr Ir Teguh Haryono ST MBA IPU ACPE ASEAN Eng, Ketua PII Jateng Dr T Ir Herry Ludiro Wahyono ST MT IPU ASEAN Eng dan Ketua Pengurus Cabang PII Kota Semarang Dr Supari ST MT beserta jajarannya.

BACA JUGA: Pascasarjana USM Perkuat Kerja Sama dengan Pemkab Kendal

”Keberadaan Kantor Sekretariat PII di Semarang ini, menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi antara akademisi, praktisi, dan pemerintah kota,” kata orang nomor satu di Kota Semarang ini.

Dia menambahkan, integrasi antara dunia pendidikan dan praktik keinsinyuran, diharapkan mampu melahirkan solusi-solusi inovatif bagi permasalahan perkotaan. Mulai dari tata ruang, hingga sistim drainase.

Pihak universitas dan PII pun sepakat, tantangan zaman yang semakin kompleks, menuntut para insinyur untuk terus memperbarui kompetensi mereka secara berkelanjutan.

BACA JUGA: Kasus Eksploitasi Anak di Pesantren Kudus, Polisi Didesak Segera Tahan Tersangka

”Kita butuh kontribusi nyata dan pemikiran teknis para insinyur, untuk memastikan pembangunan di Kota Semarang berjalan tepat guna dan bermanfaat bagi warga,” tambahnya.

Disebutkan juga, peresmian Kantor Sekretariat PII ini, menjadi titik awal bagi PII Cabang Kota Semarang, untuk mengonsolidasi sekitar 4.000 insinyur yang terdaftar di Kota Semarang, agar lebih aktif berkontribusi.

”Kami berharap, dengan fasilitas yang kini tersedia di Semarang, tercipta akselerasi pembangunan yang lebih matang, dan berbasis data teknis yang kuat,” ungkapnya.

BACA JUGA: Jalan TMMD Sragen Ubah Wajah Desa Puro, Dampak Besar bagi Masyarakat

Sementara itu, Ketua Pengurus Cabang PII Semarang, Dr Supari ST MT berharap, kolaborasi antara PII dan Pemkot Semarang, membawa dampak luas bagi kemajuan daerah.

”Harapannya, bersama-sama merumuskan solusi-solusi keinsinyuran yang tepat untuk Kota Semarang, sehingga akan menjadi kota yang semakin maju dan terakselerasi,” tandas Rektor USM itu.

Riyan

The post Wali Kota Butuh Kontribusi Nyata dari Insinyur untuk Pembangunan Kota Semarang appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan itu dilakukan di Kelurahan Lamper Kidul, tepatnya di Balai Pertemuan Kelurahan Lamper Kidul. Pada acara ini, tim PKM USM terdiri dari Ketua Sulistyowati ST MT, anggota Diah Aryati Puji Lestari SSi MSi, Andi Nurcahyo SPd MPd, Dr Ir AR Hanung Triyono MSi. Tim ini juga dibantu dua mahasiswa, Dicky Maulana Riyadi dan M Ghulwan Yudi Sarwana.

Menurut Sulistyowati, tujuan kegiatan ini untuk mendata kondisi infrastruktur lingkungan secara partisipatif, dengan melibatkan masyarakat secara langsung, dalam proses identifikasi permasalahan di wilayah mereka. Di antaranya drainase, jalan lingkungan, hingga fasilitas umum.

BACA JUGA: Mahasiswa Ilkom USM Gelar Kampanye Antibullying

”Kami kemudian mendokumentasikan laporan itu, dengan menuliskannya secara manual, serta memberikan pin lokasi pada peta digital, menggunakan Google My Maps,” katanya.

Ditambahkan dia, hasil diskusi menunjukkan, secara umum kondisi infrastrukturnya masih tergolong baik, dan tidak ditemukan adanya kerusakan yang signifikan.

Namun demikian, warga menyampaikan beberapa persoalan utama yang perlu mendapat perhatian. Di antaranya, kawasan Taman Mangga yang semakin sering mengalami banjir saat hujan, serta usulan agar tempat sampah di Taman Gacor dibuat tertutup.

BACA JUGA: Dekan Fakultas Hukum USM Lepas 123 Calon Wisudawan

”Melalui kegiatan ini, kami akan untuk menindaklanjuti hasil pemetaan dengan menyusun peta infrastruktur, dalam ukuran A0 atau A1, yang nantinya akan diserahkan kepada pihak kelurahan, sebagai bahan masukan dalam perencanaan perbaikan infrastruktur,” ujarnya.

Selain kegiatan pemetaan, tim PKM juga memperkenalkan profil USM kepada masyarakat. Dia berharap, melalui kegiatan ini, keberadaan dan kontribusi USM akan semakin dikenal luas oleh masyarakat, khususnya dalam mendukung penyelesaian persoalan lingkungan berbasis keilmuan dan teknologi.

Kegiatan ini juga menjadi bukti nyata, kontribusi dosen USM dalam mendukung pembangunan masyarakat, melalui pendekatan partisipatif dan pemanfaatan teknologi SIG.

Riyan

The post Tim PKM USM Lakukan Pemetaan Partisipatif Infrastruktur Berbasis SIG appeared first on SuaraBaru.id.

DINAMIKA geopolitik global dalam beberapa tahun terakhir, memperlihatkan betapa rapuhnya ketahanan energi dunia. Konflik di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada jalur vital seperti Selat Hormuz, menjadi pengingat bahwa pasokan energi global sangat bergantung pada stabilitas politik kawasan tertentu. Gangguan pada jalur tersebut berimplikasi langsung pada lonjakan harga minyak dunia, yang pada akhirnya membebani negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Dalam konteks ini, efisiensi energi bukan lagi sekadar pilihan kebijakan, melainkan sebuah keniscayaan strategis. Negara-negara di dunia dituntut untuk berinovasi dalam mengelola konsumsi energi secara efisien guna mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan memitigasi dampak krisis global.

Indonesia menghadapi dilema klasik: di satu sisi membutuhkan energi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, di sisi lain dituntut untuk menjaga keberlanjutan lingkungan. Di sinilah hukum memainkan peran krusial, tidak hanya sebagai instrumen pengatur, tetapi sebagai alat rekayasa sosial (law as a tool of social engineering) untuk mengubah perilaku konsumsi energi masyarakat.

Artikel ini mengkaji bagaimana hukum dapat diimplementasikan secara progresif dalam meningkatkan efisiensi energi di Indonesia, serta bagaimana pendekatan hukum yang lebih adaptif dan transformatif dapat menjawab tantangan zaman.

Indonesia telah memiliki fondasi hukum yang cukup memadai dalam bidang energi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi menegaskan bahwa, energi harus dikelola secara adil, berkelanjutan, dan efisien untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi memberikan kerangka operasional yang lebih konkret, khususnya dalam hal kewajiban manajemen energi bagi pengguna energi besar. Regulasi ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari sekadar eksploitasi energi menuju konservasi energi.

Namun, dalam perspektif hukum progresif, keberadaan regulasi saja tidak cukup. Hukum tidak boleh berhenti sebagai teks normatif yang kaku. Hukum harus hidup, responsif, dan mampu mengikuti dinamika sosial serta perkembangan teknologi.

Pendekatan hukum progresif menuntut agar regulasi energi tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan substantif dan kemanfaatan sosial. Artinya, regulasi harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, termasuk kelompok rentan yang terdampak oleh kebijakan energi.

Dalam praktiknya, implementasi hukum efisiensi energi di Indonesia masih menghadapi kesenjangan antara norma dan realitas. Banyak regulasi yang telah dibuat, namun belum sepenuhnya efektif dalam mengubah perilaku masyarakat dan pelaku industri.

Dari perspektif hukum progresif, persoalan ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan formalistik. Penegakan hukum harus disertai dengan pendekatan kultural dan struktural. Artinya, negara tidak hanya berperan sebagai penegak aturan, tetapi juga sebagai fasilitator perubahan sosial.

* * * * *

Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan yang lebih inklusif, seperti edukasi publik berbasis komunitas, insentif berbasis kinerja energi, dan kolaborasi dengan sektor swasta dan akademisi.

Industri juga harus didorong untuk tidak sekadar patuh terhadap regulasi, tetapi memiliki kesadaran moral untuk berkontribusi dalam efisiensi energi. Dalam konteks ini, konsep corporate social responsibility harus diperluas menjadi corporate energy responsibility.

Sementara itu, masyarakat perlu diposisikan sebagai subjek, bukan objek kebijakan. Perubahan perilaku konsumsi energi hanya dapat terjadi jika masyarakat merasa memiliki peran dan manfaat langsung dari kebijakan tersebut.

Pendekatan hukum konvensional sering kali menitikberatkan pada sanksi sebagai alat utama penegakan hukum. Namun, dalam perspektif hukum progresif, pendekatan ini perlu dilengkapi dengan mekanisme insentif yang mendorong partisipasi aktif.

Sanksi tetap diperlukan untuk menjaga kepatuhan, tetapi harus diterapkan secara proporsional dan adil. Sanksi yang terlalu represif justru dapat menimbulkan resistensi, sementara sanksi yang lemah tidak akan memberikan efek jera.

Sebaliknya, insentif dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam mendorong perubahan perilaku. Pemerintah dapat memberikan insentif fiskal, kemudahan perizinan, atau penghargaan bagi pelaku usaha yang berhasil menerapkan efisiensi energi.

Dalam kerangka hukum progresif, insentif tidak hanya dilihat sebagai stimulus ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk pengakuan terhadap kontribusi sosial. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai alat pemberdayaan.

Tantangan utama dalam implementasi hukum efisiensi energi di Indonesia adalah, masih dominannya paradigma hukum positivistik yang cenderung kaku dan formalistik. Pendekatan ini sering kali tidak mampu menjawab kompleksitas persoalan energi yang bersifat multidimensional.

Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan kapasitas institusi juga menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan energi. Banyak program efisiensi energi yang tidak berjalan optimal karena kurangnya koordinasi antarlembaga.

Namun, di balik tantangan tersebut, terdapat peluang besar untuk melakukan transformasi hukum. Pendekatan hukum progresif membuka ruang bagi inovasi kebijakan yang lebih fleksibel dan adaptif.

* * * * *

Perkembangan teknologi digital, energi terbarukan, serta meningkatnya kesadaran global terhadap perubahan iklim menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat kebijakan efisiensi energi.

Hukum harus mampu menjadi katalisator perubahan, bukan sekadar pengikut. Dalam konteks ini, diperlukan keberanian pembuat kebijakan untuk melakukan terobosan hukum yang berpihak pada keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial.

Pendekatan hukum progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo menekankan bahwa, hukum harus berpihak pada manusia dan keadilan substantif, bukan sekadar pada aturan tertulis. Dalam konteks efisiensi energi, pendekatan ini menuntut adanya pergeseran paradigma dari compliance-based approach menuju transformation-based approach.

Artinya, hukum tidak cukup hanya memastikan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi harus mampu mendorong perubahan sistemik dalam pola produksi dan konsumsi energi. Negara harus berani keluar dari pendekatan administratif menuju pendekatan inovatif.

Beberapa langkah progresif yang dapat dilakukan antara lain, mendorong regulasi berbasis hasil (outcome-based regulation), bukan hanya prosedur, mengintegrasikan kebijakan energi dengan kebijakan lingkungan dan transportasi, dan memberikan ruang bagi inovasi lokal dalam efisiensi energi.

Pendekatan ini juga menuntut adanya keberpihakan terhadap generasi masa depan. Efisiensi energi bukan hanya soal penghematan saat ini, tetapi juga tentang keberlanjutan sumber daya bagi generasi mendatang.

Dengan demikian, hukum harus menjadi instrumen transformasi yang mampu menjawab tantangan global sekaligus kebutuhan lokal.

Efisiensi energi merupakan kebutuhan strategis bagi Indonesia di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian. Hukum memiliki peran penting dalam mengarahkan perilaku masyarakat dan pelaku usaha menuju penggunaan energi yang lebih efisien.

Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan pendekatan hukum yang lebih progresif yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan dan kemanfaatan sosial. Hukum harus mampu menjadi motor perubahan, bukan sekadar penjaga status quo.

Keberhasilan efisiensi energi membutuhkan sinergi antara pemerintah, industri, dan masyarakat. Selain itu, perubahan gaya hidup juga menjadi faktor penting. Penggunaan transportasi ramah lingkungan, seperti bersepeda, dapat menjadi alternatif yang efektif dalam mengurangi konsumsi energi.

Dalam hal ini, penggunaan sepeda onthel justru memiliki nilai lebih dibandingkan sepeda listrik, terutama jika didukung oleh infrastruktur yang memadai, seperti jalur khusus yang aman, kondisi lalu lintas yang tertib, serta mempertimbangkan faktor topografi dan usia pengguna.

Pada akhirnya, efisiensi energi bukan hanya tanggung jawab negara, tetapi tanggung jawab bersama. Dengan pendekatan hukum yang progresif dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, Indonesia memiliki peluang besar untuk mewujudkan sistem energi yang berkelanjutan, adil, dan berpihak pada masa depan.

— Advokat Dr Drs H Kukuh Sudarmanto Alugoro BA SSos SH MH MM (Dosen S1 dan S2 Fakultas Hukum Universitas Semarang) —

The post Mengejawantahkan Hukum untuk Meningkatkan Efisiensi Energi di Indonesia appeared first on SuaraBaru.id.

Kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Kades Pesalakan Bandar Rapini yang berharap infrastruktur desa makin baik di masa depan.

“Kami berharap supaya memperbaiki paving masjid biar lebih nyaman bagi jemaah, lapangan desa juga memerlukan untuk diperbaiki, termasuk pagar ukir juga perlu diperbaiki,” katanya, saat ditemui, di Masjid Baitussalam, Desa Pesalakan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, Rabu (25/2/2026) malam.

Ia mewakili warga desa setempat, mengharapkan agar harapan perbaikan infrastruktur menjadi fokus Pemda dan segera terwujud demi kenyamanan saat beraktivitas. “Semoga segera terealisasi karena termasuk mendesak untuk kebaikan masyarakat,” harapnya.

Usai mendengar aspirasi, Bupati Batang M Faiz Kurniawan memastikan, fokus pada perbaikan infrastruktur demi pelayanan publik, yakni sarana prasarana untuk mendukung kemudahan masyarakat beraktivitas.

“Setelah tadi mendengar langsung aspirasi, kami berupaya untuk mewujudkan harapan masyarakat, di antaranya perbaikan lapangan desa akan dianggarkan Rp100 juta,” jelasnya.

Yang tidak kalah pentingnya, yakni perbaikan untuk pengairan sawah dengan segera mendatangkan alat berat untuk membantu menormalisasi sistem pengairan. “Ini penting karena untuk membantu mewujudkan harapan pemerintah pusat memenuhi kebutuhan pangan warga lokal,” tegasnya.

Pemkab Batang pun menyiapkan anggaran untuk mewujudkan masjid sebagai tempat ibadah yang aman dan nyaman. “Kami siapkan Bantuan Keuangan Desa, untuk membantu menjadikan masjid lebih indah dengan pagar ukir,” ujar dia.

Faiz berharap, ke depan tidak hanya berfokus pada perbaikan infrastruktur, namun juga membentuk mental dan karakter yang lebih baik.

“Contohnya hidup yang lebih sehat dan bersih. Serta tetap mengedepankan pendidikan bagi kebaikan masa depan generasi muda khususnya di Kecamatan Bandar,” harapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati bersama unsur Forkopimda turut menyerahkan santunan maupun bantuan langsung kepada masyarakat yang berhak. Termasuk diserahkan pula bantuan mushaf Alquran untuk memakmurkan masjid dengan lantunan ayat-ayat suci oleh jemaah.

Nur Muktiadi

The post Tarawih Ukhuwah, Bupati Batang Fokus Perbaikan Infrastruktur appeared first on SuaraBaru.id.

“Banjir di Jawa Tengah memang sampai saat ini belum selesai semuanya. Untuk penanganan pascabencana, kami baru mulai menghitung dan memetakan,” kata Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, usai menerima kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis, 22 Januari 2026.

Menurutnya, jalur utama Pantura dari Kabupaten Rembang hingga Kota Semarang menjadi perhatian utama.  Kerusakan tidak hanya terjadi di jalan nasional, tetapi juga di jalan kabupaten dan provinsi akibat tingginya intensitas kendaraan yang melintas saat banjir.

“Kami sampaikan ke pemerintah pusat, jalur Pantura dari Rembang sampai Semarang itu belum kita hitung semuanya. Belum lagi dari Semarang ke arah barat,” katanya.

Pemprov Jateng, lanjutnya, sedang menyiapkan pengajuan anggaran, termasuk untuk pembangunan dan peninggian tanggul sebagai langkah pencegahan agar banjir tidak terulang tahun depan.

Banjir Pati

Di wilayah Kabupaten Pati, lanjut Taj Yasin,  banjir terjadi akibat limpasan debit air yang sangat tinggi.

“Kalau limpasan, berarti debit airnya tinggi. Ini artinya perlu peninggian tanggul atau normalisasi sungai,” ucap sosok yang akrab disapa Gus Yasin itu.

Tantangan semakin berat karena banjir terjadi bersamaan dengan rob, sehingga pembuangan air menjadi lebih sulit.

Di Kota Pekalongan, Pemprov Jateng menilai pembangunan bendungan karet di Sungai Bremi menjadi kebutuhan mendesak meski membutuhkan anggaran besar.

Hal serupa direncanakan di wilayah hilir Kabupaten Pati. Namun, Taj Yasin menegaskan pemasangan infrastruktur pengendali banjir harus melalui dialog dengan masyarakat, khususnya nelayan di sekitar Sungai Juwana.

“Kalau dipasang tanggul karet, kapal nelayan bisa tidak masuk. Ini tidak boleh langsung dipasang begitu saja, harus kita diskusikan dan libatkan masyarakat,” tegasnya.

Kepala Pelaksana Harian BPBD Jawa Tengah, Bergas Catursasi Penanggungan, mengungkapkan banjir masih terjadi di Kabupaten Pati, Kudus, dan Pekalongan. Kerugian yang ditimbulkan pun tidak sedikit.

Dalam situasi ini, BPBD menegaskan prioritas utama tetap keselamatan warga. Evakuasi terus dilakukan bersama TNI, Polri, relawan, dengan fokus pada kelompok rentan. Kebutuhan dasar pengungsi juga dipastikan terpenuhi.

“Pengungsian semua memakai bangunan fasos dan fasum, seperti sekolah, masjid, dan aula. Pangan didukung Kemensos, Dinsos, PMI, Baznas, dan masyarakat,” katanya. (*)

Diaz A Abidin

The post Taj Yasin Sebut Pantura Semarang ke Rembang jadi Perhatian Perbaikan Infrastruktur appeared first on SuaraBaru.id.

Program ini dirancang, untuk menjawab tantangan pembangunan infrastruktur yang semakin kompleks, khususnya di wilayah rawan bencana, seperti di Jawa Tengah.

Dalam keterangannya Supari mengatakan, program baru ini merupakan bentuk komitmen USM, dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, dan pengurangan risiko bencana.

BACA JUGA: Tiga Atlet USM Raih Emas di Kodim Klaten Sport Fest 2025

”Melalui Program Magister Teknik Sipil ini, USM berupaya menghasilkan lulusan yang tidak hanya unggul secara teknis, tetapi juga mampu merancang dan mengelola infrastruktur yang tangguh terhadap bencana,” kata dia usai acara peresmian di kampus setempat, Selasa (23/12/2025).

Menurut dia, salah satu konsentrasi unggulan yang ditawarkan yakni, Manajemen Rekayasa Kebencanaan, yang membekali mahasiswa dengan kompetensi perencanaan, desain, serta evaluasi infrastruktur berbasis mitigasi risiko bencana.

Hal itu dinilai relevan dengan kondisi geografis Indonesia, yang rentan terhadap banjir, tanah longsor, dan gempa bumi.

BACA JUGA: Kualitas Pelayanan Administrasi USM Tunjang Kelancaran Proses Akademik dan Nonakademik

Pada kesempatan yang sama, Direktur Program Pascasarjana USM, Prof Dr Indarto SE MSi menyatakan, Program S2 Magister Teknik Sipil USM ini, memiliki keunggulan pada kurikulum aplikatif dan berbasis kebutuhan Nasional.

”Program ini tidak hanya berorientasi pada penguasaan teori, tetapi juga pada penerapan keilmuan teknik sipil, dalam kondisi darurat dan pascabencana,” jelas dia.

Sementara itu, Dekan Fakultas Teknik USM, Dr Purwanto ST MT menyampaikan, kehadiran Program S2 ini, diharapkan mampu mencetak lulusan yang memiliki kompetensi khusus dalam merancang infrastruktur yang aman, andal, dan berkelanjutan di wilayah rawan bencana.

BACA JUGA: Pejabat Struktural Tenaga Kependidikan USM Ikuti Pelatihan Administrasi

”Program ini didukung tenaga pengajar bergelar Doktor (S3), serta praktisi profesional yang berpengalaman dalam proyek infrastruktur Nasional. USM juga menyediakan fasilitas penunjang, berupa laboratorium teknik sipil, akses perpustakaan digital internasional, serta sistim pembelajaran berbasis teknologi,” ungkapnya.

Sedangkan Ketua Program Studi S2 Magister Teknik Sipil USM, Dr Adolf Situmorang ST MT menyebutkan, program ini dikembangkan untuk menjawab kebutuhan nyata di lapangan, khususnya bagi para engineer dan praktisi teknik sipil, yang terlibat langsung dalam pembangunan dan penanganan infrastruktur di wilayah rawan bencana.

”Kurikulum Magister Teknik Sipil USM telah diselaraskan dengan kebutuhan industri konstruksi modern. Termasuk penerapan Building Information Modeling (BIM), dan konsep pembangunan berkelanjutan, guna meningkatkan daya saing lulusan,” tambahnya.

BACA JUGA: Akademisi USM Susun Risalah Kebijakan untuk Pemkot

Program ini menyasar profesional, konsultan, kontraktor, akademisi, serta Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya yang bergerak di bidang pekerjaan umum dan infrastruktur. Perkuliahan diselenggarakan secara hybrid, dengan jadwal fleksibel pada Jumat dan Sabtu, untuk mengakomodasi mahasiswa yang telah bekerja.

Pada tahap soft launching, tercatat hampir 10 calon mahasiswa telah mendaftar. USM menargetkan 20-30 mahasiswa pada angkatan pertama. Ke depan, program ini juga diarahkan untuk memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah, BUMN, dan sektor swasta dalam bidang riset, serta pengembangan kebijakan infrastruktur berbasis mitigasi bencana.

Dengan dibukanya program ini, USM menegaskan perannya sebagai perguruan tinggi yang adaptif dan berorientasi pada kebutuhan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Riyan

The post Universitas Semarang Buka Prodi S2 Magister Teknik Sipil appeared first on SuaraBaru.id.

Tim PKM USM memberikan pendampingan dalam melakukan pemasangan batu belah, untuk memperbaiki dinding penahan jalan yang longsor, di ruas Semarang–Godong, sebuah jalur penting penghubung antarwilayah.

Menurut Son Haji ST MT, selaku Ketua PKM USM dengan anggota Dr Dhamang Budi Cahyono ST MT menyatakan, curah hujan tinggi di awal tahun 2025, menyebabkan kerusakan sepanjang kurang lebih 30 meter, pada dinding penahan jalan.

BACA JUGA: Dekan FH USM Lepas 98 Lulusan, Ini Pesan Rektor

”Kondisi ini mengancam keselamatan pengguna jalan dan akses warga. Metode ini kami pilih karena material mudah didapat secara lokal, biaya relatif ekonomis, serta terbukti kuat menahan tekanan tanah,” katanya.

Dia menambahkan, selama kegiatan masyarakat mendapatkan pelatihan teori, praktik lapangan, dan pendampingan konstruksi. Warga dilatih mulai dari cara persiapan fondasi, penyusunan batu agar saling mengunci, hingga penerapan sistem drainase sederhana, untuk mencegah longsor susulan.

Selain itu, tim juga menyusun panduan teknis sederhana yang dapat digunakan warga sebagai acuan untuk perbaikan infrastruktur di masa mendatang. Hasil kegiatan menunjukkan, dinding penahan berhasil diperbaiki sesuai standar teknis.

BACA JUGA: Empat Mahasiswi USM Terima Penghargaan dari Rektor

Disampaikan Son Haji, warga semakin memahami pentingnya konstruksi yang benar, dan aktif terlibat dalam proses pelaksanaannya. Pendekatan kolaboratif ini, tak hanya menyelesaikan masalah longsor, tetapi juga menumbuhkan semangat gotong royong, serta meningkatkan kemandirian masyarakat dalam menjaga infrastruktur desa.

”Kegiatan pengabdian ini menjadi bukti nyata, sinergi antara perguruan tinggi dan masyarakat, dalam mencari solusi praktis, ekonomis, dan berkelanjutan bagi permasalahan infrastruktur lokal,” ungkapnya.

Riyan

The post Tim PKM USM Beri Pendampingan Teknis Pemasangan Batu Belah untuk Perbaikan Longsor appeared first on SuaraBaru.id.

Tim PKM USM terdiri dari Ketua Ir Kukuh Wisnuaji Widiatmoko ST MT, anggota Bagus Acung Billahi ST MT, dan Ir Faizal Mahmud ST MT.

Dalam pelaksanaannya, Tim PKM USM berkolaborasi dengan menggandeng Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Desa Sambirejo, yang diketuai Darno. Mereka memberikan pendampingan teknis, dalam perencanaan dan pengelolaan saluran irigasi yang lebih efektif.

BACA JUGA: Tim Basket Putra dan Putri USM ke Final Pomprov Jateng 2025

Menurut Kukuh, tujuan kegiatan ini untuk membantu masyarakat, khususnya kelompok tani dan P3A, dalam merancang sistim irigasi yang sesuai dengan kondisi geografis dan kebutuhan pertanian lokal.

Pada kegiatan itu, tim melakukan observasi lapangan, pengukuran teknis, diskusi kelompok, serta penyusunan rencana saluran irigasi yang dirancang, berdasarkan pendekatan partisipatif.

”Kegiatan ini merupakan bentuk nyata dari peran akademisi, dalam pengabdian kepada masyarakat. Kami berharap, hasil dari pendampingan ini dapat digunakan secara langsung oleh masyarakat, untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan memperkuat ketahanan pangan desa,” ujarnya.

BACA JUGA: Juara di Indonesia, Tim Robotik USM Berangkat ke Korsel

Sementara itu, Darno menyampaikan apresiasinya atas kegiatan ini. Dia menilai, kehadiran tim dari USM membawa wawasan baru bagi para petani, dalam memahami pentingnya perencanaan teknis pada saluran irigasi.

”Selama ini kami hanya mengandalkan pengalaman dan kerja bakti. Sekarang kami mendapatkan panduan teknis yang jelas dan bisa dipahami,” tuturnya.

Menurutnya, kegiatan ini menjadi contoh sinergi antara perguruan tinggi dan masyarakat desa, dalam rangka penguatan sektor pertanian berbasis teknologi dan pemberdayaan.

Dia berharap, keberhasilan program ini dapat direplikasi di desa-desa lain di Kabupaten Grobogan dan sekitarnya.

Riyan

The post Tim PKM USM Beri Pendampingan Perencanaan Saluran Irigasi di Desa Sambirejo appeared first on SuaraBaru.id.

Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Wonosobo, Achmad Faqih dihadiri Bupati Afif Nurhidayat, Wakil Bupati Amir Husein, anggota dewan dan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).

Dalam rapat tersebut masing-masing fraksi menyampaikan pandangan pendapat akhir fraksi terhadap LKPJ Bupati Wonosobo tahun 2024. Ada beberapa catatan dari setiap fraksi agar jajaran eksekutif bisa meningkatkan kinerjanya.

Wakil Ketua DPRD Wonosobo Achmad Faqih, Kamis (1/5/2025) menjelaskan, rapat pendapat akhir terhadap LKPJ Bupati Wonosobo tahun 2024 telah melalui tahapan-tahapan sebelumnya. Baik eksekutif maupun legislatif harus saling bersinergi dan berkolaborasi untuk memajukan daerah.

“Secara garis besar kami melihat proses di DPRD sudah berjalan dengan baik. Artinya penyusunan pandangan akhir ini sudah berangkat dari komisi-komisi. Sudah rapat di komisi, meminta pendapat profesional dan dari perangkat daerah,” ucapnya.

Dia menyampaikan kinerja Bupati Wonosobo di tahun 2024 sudah baik, hanya saja ada beberapa sektor yang harus ditingkatkan. Sektor pariwisata, infrastruktur dan pertanian mendapatkan perhatian untuk menjadi agenda prioritas pemerintah di masa yang akan datang.

Kemajuan Pariwisata

Salah satunya sektor pariwisata yang dinilai belum sepenuhnya optimal mengingat potensi yang dimiliki Wonosobo begitu besar namun belum sebanding dengan pendapatan asli daerah (PAD) yang didapat.

“Kita melihat potensi wisata sangat besar, tapi belum optimal. Pendapatan asli daerah pun itu belum optimal. Kami mendorong, misalnya homestay atau restoran yang belum berizin, biar berizin. Mereka harus memberikan sumbangsih terhadap daerah sesuai regulasi yang ada,” tegasnya.

Di kepemimpinan Bupati-Wakil Bupati Wonosobo selanjutnya, pihaknya juga menekankan perihal infrastruktur yang masih menjadi sorotan masyarakat khususnya terkait jalan rusak. Jalan yang rusak akan jadi prioritas untuk diperbaiki dan dibangun.

The post DPRD Wonosobo Dorong Optimalisasi Sektor Pariwisata dan Infrastruktur appeared first on SuaraBaru.id.