WARGA melakukan halal bi halal Idul Fitri 1441 H secara virtual, di kawasan Rawa Bambu, Bekasi, Ahad, 24 Mei 2020. Halal bi halal yang dilakukan secara virtual tersebut, dilakukan untuk mengurangi risiko penularan dan penyebaran covid-19.

Saling mengunjungi atau bersilaturahmi, untuk saling bermaafan, selama ini telah menjadi tradisi penting dalam perayaan Idul Fitri. Ada yang bertanya, haruskah itu semua dilakukan menunggu saat Lebaran? Tentu tidak. Setiap saat kita bisa bersilaturahmi dan saling mengunjungi.

Bermaafan juga demikian. Islam mengajarkan, hendaknya kita memaafkan siapa saja. Bahkan sebenarnya, tidak ada kamus meminta maaf. Yang diajarkan, justru memberi maaf. Kepada yang mendzalimi sekalipun, kita harus memaafkan.

Tradisi saling bermaafan saat Lebaran—dengan saling mengunjungi atau bersilaturahmi—itu, kemudian disebut halal bi halal. Tradisi demikian memang hanya ada di Indonesia, juga sebagian di Asia Tenggara. Kita tak akan menemukan tradisi itu di negara-negara lain yang merayakan Idul Fitri.

Bahkan di Arab sekalipun, di mana Islam pertama kali muncul dari sana, kita tak akan menemukannya. Idul Fitri mereka rayakan dengan berkumpul keluarga, bersilaturahmi, dan saling mendoakan: Taqabbalahu minn waminkum, semoga Allah menerima amalan kami dan kalian semua, sebagaimana yang memang disunnahkan.

Sudut Pandang
Lalu, kenapa kita mesti saling bermaafan? Bagi sebagian kalangan, hal ini akan dinilai mengada-ada, karena dianggap tak ada dasarnya. Tapi bagaimana pun, tradisi ini telah beruratakar, dan menjadi tradisi Nusantara yang cukup tua. Tak hanya di kampung dan di desa-desa, saling bermaafan juga dilakukan semua kalangan. Tidak hanya umat Islam!

Jauh sebelum istilah halal bi halal itu sendiri tercipta, tradisi perayaan Lebaran yang diwarnai dengan saling bermaafan, sudah terlebih dahulu dilakukan. Anak mengunjungi orangtuanya, yang muda bersilaturahmi dengan yang lebih tua, para santri sowan kiai, para pejabat juga menggelar open house, dan lain-lain pertemuan yang membahagiakan itu, tak lain untuk saling memaafkan.

Ketika tak ada kesempatan lagi, hal itu dilakukan secara personal, maka halal bi halal kemudian menjadi ajang “bermaafan” secara massal. Seremonial yang selama ini telah menjadi “ritual” penting sepanjang bulan Syawal. Di jajaran pemerintahan misalnya dilakukan setelah mengakhiri liburan dalam perayaan Lebaran.

Tradisi halal bi halal, dalam bentuk kegiatan seremonial, juga dilakukan berbagai kalangan. Saat ini saja, karena alasan pandemi covid-19, pemerintah resmi mengeluarkan imbauan agar pelaksanaan halal bi halal cukup dilakukan secara virtual. Namun demikian, kita masih jumpai kegiatan tersebut dilakukan secara langsung, meski dengan penuh keterbatasan.

Halal bi halal itu sendiri, menurut Prof Dr Quraish Shihab (2008), dapat ditinjau dari dua pandangan. Yaitu, pandangan berdasarkan hukum Islam dan berdasarkan pada arti kebahasaan. Sudut pandang ini penting dipahami, agar kita dapat memahami tradisi halal bi halal itu sendiri dengan tepat.

Yang pertama, dari sudut pandang hukum Islam, di mana halal selalu dikontradiksikan dengan haram. Kita tentu paham, sesuatu yang terlarang, dilarang, dan berakibat dosa jika dilakukan, inilah yang dikategorikan haram. Sebaliknya, halal merupakan sesuatu yang diperbolehkan dan tidak berakibat dosa.

Dalam konteks itulah, halal bi halal bermakna menjadikan sikap kita terhadap pihak lain yang tadinya haram dan berakibat dosa, menjadi halal, yang dilakukan dengan jalan memohon maaf, juga saling memaafkan.

Yang kedua, dari segi bahasa, di mana akar kata “halal” yang kemudian membentuk berbagai bentukan kata, mempunyai aneka ragam arti sesuai bentuk dan rangkaian kata berikutnya. Makna yang tercipta dari bentukan kata tersebut, di antaranya menyelesaikan problem, meluruskan benang kusut, melepaskan ikatan, dan mencairkan kebekuan.

Dari sudut pandang yang kedua itulah, halal bi halal menemukan makna yang lebih mendasar. Tiada lain, sebagai aktivitas yang mengantarkan para pelakunya untuk meluruskan benang kusut, menghangatkan hubungan yang tadinya membeku sehingga cair kembali, melepaskan ikatan yang membelenggu, serta menyelesaikan kesulitan dan problem yang menghalangi terjadinya keharmonisan hubungan.

Jika itu yang dimaksudkan, bukankah hal tersebut sangat mendasar, karena memang demikianlah Islam mengajarkan.

Sudut pandang tersebut tentu tak lepas dari prinsip ajaran Islam, yang memang sangat menekankan kedamaian. Inilah juga makna “Islam” itu sendiri. Terciptanya keharmonisan, tanpa pertentangan dan pertikaian, mewujudkan perbaikan, dengan demikian sudah seharusnya diteladankan.

Dalam Alquran kita mengenal ajaran tentang “islah” sebagai salah satu jalan membangun kehidupan yang harmonis dan penuh kedamaian. Bahkan secara khusus diperintahkan, agar mendamaikan pihak yang bertikai atau terlibat peperangan, dengan jalan keadilan. Apalagi bagi sesama kaum beriman (Qs.49:9-10).

Dalam kajian hukum Islam, “islah” bermakna memperbaiki, mendamaikan, dan menghilangkan sengketa atau kerusakan, baik dalam lingkup personal maupun kehidupan sosial.

Di sinilah sebenarnya, kita dituntut untuk selalu berusaha mewujudkan perdamaian, menciptakan keharmonisan, dengan berbuat baik, dan menganjurkan untuk selalu menebarkan kedamaian.

Dalam perspektif itulah, sejatinya halal bi halal mesti dipahami. Tradisi khas Nusantara ini menunjukkan kearifan bahwa kedamaian harus diteladankan, diwujudkan dalam laku keseharian.

Di sini, harmoni akan tercipta dalam kehidupan sosial, ketika masing-masing pihak saling memaafkan secara personal. Dan sebaliknya, saling memaafkan itu sendiri akan terjadi ketika ada sikap harmoni.

Islam Nusantara
Istilah halal bi halal itu sendiri, meski berbahasa Arab, namun di negara-negara Arab sekalipun kosa kata itu tak pernah dikenal. Bahkan tak lazim digunakan, apalagi dipahami sebagai “ajaran” untuk saling memaafkan di saat Lebaran. Dari sini sebenarnya bisa dilihat, betapa luhurnya tradisi masyarakat kita, terutama komunitas Muslim Nusantara.

Bila dirunut kesejarahannya, tradisi halal bi halal sebenarnya sudah berkembang sangat lama, jauh sebelum negara ini berdiri. Beberapa referensi menyebut, sebagaimana dijelaskan antropolog UIN Sunan Kalijaga, Mohammad Soehadha, tradisi ini berakar dari “pisowanan”, yang sudah ada di zaman Praja Mangkunegaran Surakarta, pada abad ke-18.

Meminjam istilah Robert Redfield, Soehadha menjelaskan, bahwa halal bi halal bermula dari “great tradition” di keraton yang kemudian diabsorpsi umat Islam Indonesia, kemudian memancar pada keseharian rakyat biasa sebagai “little tradition”.

Saat itu, Raden Mas Said KGPA Arya Mangkunegara I, mengumpulkan para bawahan dan prajurit di balai astaka, untuk melakukan “sungkeman” kepada raja dan permaisuri, selepas perayaan Idul Fitri. Pisowanan secara bersama ini dianggap lebih efektif dan efisien, dibanding dilakukan secara perorangan.

Secara terminologis, istilah halal bi halal sudah dikenal sejak 1920-an. Majalah Suara Muhammadiyah, misalnya, pada tahun 1926 telah memuat istilah itu pada edisi menjelang 1 Syawal 1344 H. Bahkan dalam dokumen tahun 1924, majalah itu pun sudah menyebutkan dalam salah satu paragraf artikelnya.

Dari sanalah, mungkin istilah itu kemudian dituangkan dalam kamus Jawa-Belanda karya Theodoor Gautier Thomas Pigeaud (w.1988) yang terbit pada 1938.

Ahli sastra Jawa dari Universitas Leiden ini menyusun kamus pada 1926, atas perintah Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat itu, Andries Cornelis Dirk de Graeff (w.1957). Pada entri huruf “A” dalam kamus ini misalnya, ditemukan kata “Alal Behalal” yang diartikan dengan “acara maaf-memaafkan ketika hari raya”.

Memang belum sempurna penulisannya. Namun hal itu telah menjadi konstribusi pustaka yang sangat berharga. Ahli perkamusan, tokoh sastra, dan penulis kamus bahasa Indonesia WJS Poerwadarminta (w.1968), menjadikannya sebagai dasar dan Baoesastra Djawa.

Maka dalam kamus besar bahasa Indonesia saat ini, kita bisa membaca penyempurnaannya. Bahwa halal bi halal diartikan sebagai “hal maaf-memaafkan setelah menunaikan ibadah puasa Ramadan, biasanya diadakan di sebuah tempat (auditorium, aula, dan sebagainya) oleh sekelompok orang”. Tak hanya itu, dari sisi penulisannya pun mengalami perubahan. Halal bi halal menjadi istilah baku yang harus ditulis dengan benar, sebagai satu kesatuan kata yang tak terpisahkan.

Tradisi pertemuan untuk saling bermaafan tersebut, menjadi populer sejak 1945. KH Nasaruddin Umar (2018) bahkan menyebutnya sebagai asal usul halal bi halal itu sendiri.

Dijelaskan, ketika itu para pemuda Masjid Gedhe Kauman Yogyakarta kebingungan mencari tema untuk mewadahi dua momentum istimewa, yakni Idul Fitri dan Proklamasi Kemerdekaan RI. Kita tahu, Proklamasi sendiri terjadi pada Jumat (sayyidul ayyam) di bulan Ramadan (sayyidus syahr).

Suasana batin itulah yang dirangkum dalam sebuah “ritual”, dengan mengusung tema halal bi halal, sebagai upaya saling memaafkan, merelakan, dan menghalalkan. “Momentum Idul Fitri digunakan untuk menggalang persatuan dan kesatuan dalam mengisi kemerdekaan“. Demikian Imam Besar Masjid Istiqlal itu menjelaskan.

Halal bi halal kian populer lagi, ketika Presiden Soekarno menggunakannya sebagai ajang rekonsiliasi antartokoh bangsa saat konflik memuncak pada 1948, pasca pemberontakan PKI Madiun dan DI/TII di Jawa Barat.

Pertikaian para elit politik tak kunjung menemukan titik penyelesaian. Masing-masing pihak justru menunjukkan egonya sendiri, bersikap menang-menangan, dan tidak mau duduk bersama untuk mencari solusi. Bahkan, terkesan saling menyalahkan.

Di tengah kegelisahan karena kondisi itu, pada pertengahan Ramadan 1367 H, Presiden Soekarno melakukan komunikasi khusus dan berkonsultasi dengan KH Wahab Hasbullah, Rais Aam PBNU saat itu, untuk merumuskan langkah terbaik dalam rangka penyelesaian konflik.

Konon, saat itu Kiai Wahab mengusulkan agar dilakukan pertemuan silaturahmi pada saat Idul Fitri. Namun Bung Karno meminta istilah lain, karena istilah silaturahmi menurutnya sudah sangat umum digunakan.

Kiai Wahab pun kemudian memberikan argumen keagamaan. Dijelaskan, bahwa saling serang dan menyalahkan itu termasuk dosa, dan haram hukumnya. Agar terlepas dari dosa (haram), maka di antara mereka harus dihalalkan.

“Thalabu halal bi thariqin halal”, kata Kiai Wahab berhujjah. Maksudnya, mencari penyelesaian masalah atau keharmonisan hubungan (halal) dengan cara memaafkan kesalahan (halal). Dengan cara ini, maka para elit politik harus duduk satu meja, berbicara satu sama lain secara terbuka, saling memaafkan, juga saling menghalalkan. Pelaksanaannya disebut dengan halal bi halal.

Sejak itulah, istilah dan tradisi halal bi halal menjadi sangat dikenal luas. Tak hanya di kalangan rakyat biasa. Semua lapisan masyarakat pun melakukannya. Bahkan komunitas Muslim di Malaysia dan Brunei juga menyelenggarakan.

Saya menyebutnya sebagai tradisi Islam Nusantara. Yakni, model Islam khas Indonesia, merupakan perwujudan universalitas nilai-nilai Islam dalam konteks ke-Indonesia-an sebagai hasil interaksi, interpretasi dan kontekstualisasi, yang sejalan dengan realitas sosial budaya masyarakat Indonesia.

— Idham Cholid, Ketua Umum Jayanusa, Pembina Gerakan Towel Indonesia —

The post Tradisi Halal Bi Halal yang Mesti Dipahami appeared first on SuaraBaru.id.

HARI ini, 24 Juli 2021, masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Wonosobo memperingati hari jadi yang ke-196. Usia yang sangat panjang, tentu juga sudah lebih matang.

Peringatan hari jadi yang jauh dari kesan meriah, apalagi mewah, sudah dua kali ini diselenggarakan di tengah situasi pandemi covid-19. Tentu yang paling penting, dengan momentum ini kita bisa memetik hikmah. Untuk apa menghelat acara meriah ketika rakyat sedang susah?

Jika menengok sejarah, Kabupaten Wonosobo yang berdiri pada 24 Juli 1825, di masa kolonial itu, memang tak lepas dari semangat perjuangan melawan penjajahan. Yakni, Perang Diponegoro (1825-1830), di mana Wonosobo dan sekitarnya menjadi benteng pertahanan yang sangat penting.

Salah seorang tokoh utamanya adalah Kiai Muhammad Ngarpah, atau yang kemudian dikenal dengan Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) Setjonegoro. Nama gelar yang diberikan oleh Pangeran Diponegoro, setelah berhasil memenangkan pertempuran yang pertama. Dari sinilah Pemerintahan Wonosobo pun dimulai.

Dalam sejarah tentang Wonosobo, kita bisa membaca lengkap hal tersebut. Tanpa kecuali, tokoh-tokoh yang mempunyai peran kesejarahan. Bahkan, juga tutur tinular tentang tiga orang pengelana yang babat alas Wonosobo pada abad ke 17, yaitu Kiai Kolodete, Kiai Karim, dan Kiai Walik.

Dari sana sangat jelas sebenarnya, Wonosobo tak lepas dari kiai. Peran tokoh agama inilah yang meletakkan fondasi terciptanya bangunan Wonosobo hingga saat ini. Inilah fakta!

“Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah”. Demikian Bung Karno ingatkan kita. Tentu agar kita selalu mempunyai kesadaran historis. Tanpa kesadaran itu, kita tak bisa menapaki hari ini dengan baik. Apalagi merumuskan proyeksi ke depan lebih baik lagi.

Namun selain “Jasmerah,” untuk konteks sejarah Wonosobo khususnya, justru “Jashijau” harus benar-benar digarisbawahi. Jangan sekali-kali hilangkan jasa ulama! Mereka pewaris para Nabi. Mereka lah peletak fondasi.

Maka, menggali nilai-nilai kebaikan harus terus-menerus dilakukan. Kreativitas tanpa batas. Proses yang tiada henti agar benar-benar menemukan relevansinya saat ini, juga kehidupan di masa depan. Bukankah para kiai pula yang mengajarkan kita untuk selalu mengkonservasi tradisi nilai-nilai lama yang baik, selain juga merevitalisasi dan reaktualisasi nilai-nilai baru yang lebih baik lagi (al-muhafadzatu ‘ala alqadimi al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadidi al-ashlah)?

Dalam konteks itulah, nilai kejuangan yang telah diteladankan para kiai pendiri Wonosobo, akan selalu menemukan maknanya. Apalagi di saat situasi seperti ini. Jika dulu rakyat susah karena hidup terjajah, dan para kiai berjuang melawan penjajahan. Saat ini, kita menghadapi ujian yang tak ringan. Boleh dikata, hidup susah karena musibah.

Dengan begitu, bukan berarti kita menyerah. Kamus ulama tak mengenal rumus itu. Terutama para pemimpin, justru disinilah tantangan kepemimpinan yang sebenarnya. Terlebih jika memahami filosofi “al-faqatu busthu al-mawahib,” sebagaimana diajarkan kalangan sufi. Bahwa segala ujian merupakan hamparan anugerah.

Yang paling sederhana harus dipahami saat ini, anugerah itu adalah berupa kesempatan untuk terus menata diri, membangun jati diri, dengan merumuskan tidak sekadar panduan tetapi juga menjadi “cara pandang” yang tepat.

Saya pernah sampaikan, dalam menghadapi pandemi covid-19 ini misalnya, selain Prokes 5M yang harus ditaati, juga perlunya 5K sebagai protokol krisis. Karena saat ini kita memang tengah mengalami krisis.

5K dimaksud adalah Ketenangan hati. Dari hati yang tenang, pikiran juga akan terang. Tidak mudah panik. Lalu, Kepercayaan diri. Tanamkan keyakinan, kita bisa melewati semua ujian ini dengan baik. Selalu optimis.

Kemudian, Kejelasan sikap. Maksudnya, jangan terpaku dengan kebiasaan lama. Jangan pula mudah terpukau dengan yang dianggap baru. Harus selektif tapi solutif. Selanjutnya, Kepedulian kepada sesama dengan saling memotivasi, menyemangati, dan berbagi. Meskipun sekadar berbagi informasi, untuk saling menguatkan. Berempati pada setiap penderitaan.

Dan yang terakhir, Konsitensi tindakan. Disinilah perlunya berpikir jelas, bersikap tegas, dan tindakannya pun tuntas. Konsisten bukan berarti kaku, tetapi juga kreatif merumuskan solusi yang tepat.

Itulah cara pandang yang sangat kita perlukan sekarang. Apa yang kemudian menjadi tagline Bupati Afif Nurhidayat dan Wabup Muhammad Albar saat ini, yaitu ‘Sesarengan Mbangun Wonosobo’, merupakan formulasi yang tepat, dalam konteks cara pandang tersebut.

Meskipun tema itu sendiri bukanlah barang baru. Pada 2000 yang lalu kita mengenal istilah “Politik Kebersamaan” (collectivisme politics). Substansinya sama, mengembangkan prinsip-prinsip “kebersamaan” dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, dengan mengedepankan partisipasi masyarakat.

Tagline memang bukan sekadar slogan yang mudah untuk diucapkan. Lebih dari itu, ia menjadi identitas yang melekat. Mengikat. Sudah seharusnya menjadi tekad, semangat, dan komitmen bersama. Karena itu, sebenarnya tak sulit juga untuk melaksanakannya.

Dari mana memulainya? Sekarang inilah justru menemukan momentum yang tepat. Kekompakan, kegotong-royongan, dan kebersamaan semua kekuatan diperlukan. Jangan biarkan rakyat terlalu lama dalam ketidakpastian!

Akhir kata, Dirgahayu Wonosobo.

— Idham Cholid, warga Wonosobo —

The post Sesarengan Mbangun Wonosobo appeared first on SuaraBaru.id.

MENGHADAPI pandemi covid-19 dengan berbagai dampak masalahnya, pesan mendalam KH Ulin Nuha Arwani, patut kita renungkan. “Sing luwih waspodo kalih fitnahe corona, amargi langkung ageng fitnahe tinimbang wabahe“.

Demikian kiai sepuh dari Kudus, Jawa Tengah itu berpesan. Maksudnya jelas, yang juga harus lebih diwaspadai adalah fitnah berkaitan dengan corona, karena ternyata fitnahnya itu justru lebih besar daripada wabahnya.

Kita menyaksikan sendiri, misalnya, bagaimana pemberitaan seputar pandemi covid-19 demikian gencar. Setiap hari, bahkan setiap saat, kita dibanjiri berbagai informasi yang sudah sangat sulit terkendali. Benar-benar menumpulkan nalar sehat masyarakat.

Publik justru dibuat panik. Mulai dari korban yang berjatuhan, rumah sakit yang penuh sesak, kelangkaan oksigen, PPKM Darurat yang membatasi ruang usaha dan menutup tempat ibadah, hingga isu tentang konspirasi untuk mengerdilkan umat Islam, adalah sekian daftar dari berbagai informasi yang malah menimbulkan kebingungan publik, menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap otoritas kesehatan dan penyelenggara pemerintahan.

Pandemik vs Infodemik
Pertama kali virus corona muncul pada awal Desember 2019 di Wuhan, Cina (yang kemudian disebut covid-19), meskipun sudah sangat meresahkan masyarakat di sana, tapi publik dunia masih biasa-biasa saja. Jangankan kita yang di sini, Presiden USA Donald Trump waktu itu bahkan sekadar menganggapnya sebagai virus Cina biasa.

Namun dengan penyebaran yang demikian cepat, WHO akhirnya menetapkan bahwa kasus corona yang berakibat covid-19 itu adalah darurat global, dan pada 9 Maret 2020 dinyatakan sebagai pandemi. Karena dalam beberapa minggu saja, di luar Cina telah mengalami peningkatan berkali-kali lipat.

Pada awalnya, konon, WHO sendiri menghindari istilah “pandemi” karena jelas akan membawa berbagai konsekuensi. Pandemi menuntut respons cepat –baik dari pemerintah, otoritas kesehatan, maupun masyarakat itu sendiri– untuk memutus penyebarannya. Dalam beberapa hal, istilah pandemi juga bisa menciptakan keresahan dan kepanikan publik. Selain itu, konsekuensi penanggulangannya memakan anggaran yang tidak ringan.

Tetapi melihat penyebaran yang demikian massif, “status” pandemi pun tak terelakkan. Pandemi memang berkaitan dengan itu. Terambil dari bahasa Yunani, “pan” berarti semua, dan “demo” yang berarti orang atau masyarakat. Artinya, wabah yang menjangkit secara luas pada semua orang, bahkan di seluruh dunia secara bersamaan. Beda dengan endemik, hanya mewabah di wilayah tertentu dalam rentang waktu tertentu pula.

Kita mencatat, sampai akhir Februari 2020, covid-19 telah menyebar di 40 negara. Sedang kini, sebarannya sudah semakin mendunia, menjangkit di 201 negara, dengan angka terkonfirmasi 177.011.962 orang, dan memakan korban meninggal 3.842.815 (data WHO, 18 Juli 2021). Inilah wabah global.

Sebagai perbandingan, dalam sejarah pandemi yang lebih dahsyat sebenarnya sudah beberapa kali terjadi, dengan angka korban yang jauh lebih besar lagi. Tercatat pada tahun 541 Masehi, yaitu wabah Justianius yang disebabkan wabah pes, memusnahkan 25-50 juta jiwa dalam satu tahun. Kemudian wabah Hitam yang dalam tempo empat tahun (1347-1351) menelan korban hingga 75 juta warga.

Demikian pula pandemi flu Spanyol pada 1918 yang dalam satu tahun menewaskan 50 juta orang, juga pandemi cacar pada abad ke-20 yang telah merenggut tidak kurang 300-500 juta jiwa. Atau, pandemi Tuberkulosis (TBC) berkelanjutan yang terus membunuh 1.5 juta jiwa setiap tahunnya, sampai saat ini.

Dengan fakta tersebut bukan berarti kita bisa menganggap remeh pandemi covid-19. Apalagi virus ini juga sudah bermutasi ke varian Delta yang dampaknya jauh lebih ganas lagi. Saat ini di Indonesia sendiri, yang terkonfirmasi positif sudah mencapai 2.877.476 warga, yang meninggal 73.582 jiwa. Meski demikian kita tetap bersyukur bahwa 2.261.658 dinyatakan sembuh (update terakhir, 18 Juli 2021).

Tentu sangat tidak tepat jika kita masih menganggap angka tersebut merupakan prosentase yang kecil, terutama untuk Indonesia dengan populasi 271 juta jiwa. Artinya, baru sekitar 1 persen. Anggapan demikian, apalagi dengan menilai kebijakan yang ditempuh pemerintah selama ini dianggap terlalu berlebihan, justru sangat kontra produktif dalam upaya menekan laju dan memutus penyebaran virus yang makin mengganas itu.

Di situlah masalahnya. Alih-alih fokus bagaimana menangani pandemi lebih efektif lagi, dengan langkah-langkah yang konsisten dan berkelanjutan, menciptakan kesadaran baru agar semuanya mempunyai disiplin tinggi, yang terjadi malah sebaliknya. Di tengah upaya mengatasi pandemi dengan berbagai persoalan yang dihadapi, muncul hambatan yang tak kalah serius. Yaitu “infodemik” seputar covid-19.

Infodemik menjadi istilah yang digunakan sejak 2003 ketika wabah SARS menjangkiti beberapa belahan dunia. Sejak akhir Maret 2020 WHO juga menggunakannya untuk pandemi covid-19 ini. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia itu, infodemik tiada lain informasi yang berlebihan tentang suatu masalah, sehingga justru menjadi tidak solutif, bahkan hanya menebarkan kebingungan dan keresahan. Tentu masyarakat yang akhirnya menjadi korban.

Terlebih, jika kita melihat perkembangannya kemudian. Adanya ketidakpercayaan terhadap sains dan penggunaan otoritas ahli secara selektif, juga kepada perusahaan farmasi, bahkan kepada pemerintah sendiri; penjelasan langsung dari otoritas resmi yang selalu ditumpulkan dengan penggunaan dan luapan emosi, adalah beberapa fenomena yang sangat memprihatinkan.

Kita dibanjiri kabar berita yang tak jelas sumbernya. Hoax merajalela di mana-mana, penyebaran informasi yang salah atau distorsi informasi, bahkan rumor selama keadaan “darurat” kesehatan selama ini, malah menghambat respons masyarakat yang sebenarnya harus lebih efektif lagi dalam mengatasi pandemi.

Dalam beberapa hal, justru telah mengakibatkan keresahan publik, menciptakan ketidakpercayaan di antara sesama warga masyarakat, juga kepada penyelenggara pemerintahan dan otoritas kesehatan. Informasi yang menyesatkan sudah tak terkendali, sangat banyak jumlahnya. Sampai pertengahan Juli ini saja, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), LSM yang konsen pada literasi digital, sudah mencatat 1.069 hoax seputar Covid-19. Mulai dari kabar tentang perawat sebuah RS yang terjangkit Covid-19 yang disebar melalui chat WA pada 4 Januari 2020, hingga penyusutan pengiriman vaksin dari USA ke Indonesia yang dimuat di media mainstream pada 17 Juli 2021.

Itu semua, saya menyebutnya sebagai fitnah di tengah wabah. Apalagi ketika hoax dan rumor itu telah dibumbui hal-hal sensitif berkaitan dengan agama atau aspek primordial, tentu akan lebih sensasional. Kita bisa ambil contoh, informasi yang menyesatkan bahwa kasus Covid-19 adalah konspirasi USA dan Yahudi untuk mengerdilkan umat Islam, bahwa ada ketakutan para elite global terhadap kebangkitan dunia Islam, misalnya. Di sini penutupan sementara tempat ibadah selama PPKM Darurat khususnya selalu dijadikan dasar, meskipun kemudian aturan itu sudah direvisi.

Atau yang paling sederhana, dengan prokes yang harus selalu menjaga jarak, tanpa kecuali saat shalat berjamaah misalnya, maka muncul tudingan jika hal demikian adalah bagian dari protokol iblis. Lebih parah lagi, si penebar fitnah juga meyakinkan itu semua adalah fitnah Dajjal yang paling kejam di akhir zaman. Juga tentang 10 negara dengan kasus covid-19 tertinggi adalah negara dengan penduduk muslimnya minoritas, jelas sekali informasi seperti ini sangatlah menyesatkan.

Sense of Crisis
Tentu, kita tak bisa membiarkan itu semua terus terjadi. Meremehkan pun jangan, karena pada akhirnya masyarakatlah yang akan jadi korban. Maka, yang paling utama saat ini adalah menyamakan frekuensi. Bahwa kita sedang mengalami krisis. Titik.

Kita tak mungkin lagi memperdebatkan istilah dan definisi soal krisis itu. Yang pasti, kini ketidakpastian dan perubahan sangat tidak menguntungkan, destruktif, kritis, mengancam jiwa, dan perlu waktu yang cukup lama untuk memulihkannya.

Karena itu, yang mesti ditumbuhkan adalah kepekaan, kewaspadaan, dan kesiapsiagaan. Inilah sense of crisis yang harus dikedepankan. Menumbuhkannya menjadi sikap dan kesadaran bersama, baik penyelenggara pemerintahan maupun seluruh kekuatan masyarakat, adalah keniscayaan. Tentu para pejabat pemerintahan yang harus memberikan keteladanan. Sudah berulang kali Presiden Jokowi juga menegaskan soal ini.

Di situlah pentingnya kesadaran bersama, tidak sekadar menerapkan Prokes 5M (Memakai masker, Menjaga jarak, Mencuci tangan, Menghindari kerumunan, Mengurangi mobilitas) secara ketat. Lebih dari itu, kita juga perlu Protokol Krisis (Prokris), terlebih untuk para penyelenggara pemerintahan dan pengambil kebijakan.

Prokris dimaksud adalah 5C. Yakni Calm, tak lain adalah ketenangan. Ini yang harus menjadi sikap dasar kita menghadapi segala kondisi, apalagi dalam situasi seperti ini. Hanya dengan ketenangan kita bisa berpikir dengan jernih. Tanpa itu, kita akan selalu gagap. Terhadap berbagai pemberitaan misalnya, kita harus menyikapinya dengan tenang. Apalagi pemerintah, haruslah menciptakan situasi itu. Para pejabat juga jangan malah sibuk sendiri, membuat pernyataan dan langkah yang justru membingungkan.

Selanjutnya Confidence, keyakinan atau kepercayaan diri. Bahwa kita bisa menghadapi situasi ini dengan baik. Covid-19 adalah musibah yang sudah jelas ukurannya. Tuhan memberikan ujian sesuai batas kemampuan, haruslah menjadi dasar keyakinan yang harus selalu ditanamkan. Namun, kepercayaan diri para pemimpin khususnya mesti tercermin dalam sikap, ucapan, tindakan, dan kebijakan, yang selalu mengayomi. Contingency plan atau rencana darurat juga perlu dirumuskan secara lebih terperinci agar mempunyai panduan ketika harus mengambil langkah yang mendesak.

Berikut adalah Clarity, kejelasan sikap dan langkah. Jangan terpaku pada persoalan yang tak jelas, apalagi berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sumbernya, karena akan pasti menjerumuskan. Di sinilah perlunya selalu “tabayun” (clarification) terhadap berbagai informasi, sehingga setiap “aksi” akan terkendali. Untuk penyelenggara pemerintahan dan pengambil kebijakan khususnya, perlu kejelasan action plan yang detail, spesifik, dan bisa segera dieksekusi.

Yang juga sangat penting adalah Care, kepedulian kepada sesama. Saling menyemangati, memotivasi, dan saling berbagi, meskipun sekadar berbagi informasi yang bisa menguatkan dalam menghadapi segala cobaan. Berempati terhadap setiap penderitaan. Di sinilah kita semua harus menunjukkan sensitivitas yang tinggi. Tentu, para pemimpin khususnya tak cukup tampil sebagai “motivator.” Kepeduliannya harus lebih tajam lagi. Mereka adalah para eksekutor, aksi di lapangan mestilah dikedepankan.

Dan yang terakhir, Consistent, ketetapan dan kemantapan dalam bertindak. Konsistensi, yang juga berarti menghilangkan segala keraguan, menjadi sikap dasar yang memandu setiap tindakan. Terhadap segala aturan yang ditetapkan berkaitan dengan Covid-19 sudah semestinya tak ragu lagi untuk ditegakkan. Semua harus konsisten!

Namun demikian, konsistensi bukanlah sikap kaku. Bagi para pemimpin khususnya, konsistensi itu mesti dibarengi dengan upaya yang sungguh-sungguh untuk mencari terobosan (creativity) baru. Kreativitas tanpa batas harus terus-menerus dikembangkan. Bukan sekadar melaksanakan rutinitas.

Dalam kerangka itulah semestinya kita merumuskan dan melakukan langkah lebih efektif lagi. Melawan fitnah di tengah wabah perlu menjadi gerakan bersama. Yang paling minimal, dalam hal ini Maulana Habib Lutfi bin Yahya, Rais Aam JATMAN dan Anggota Wantimpres RI, telah memberikan panduan.

“Kalau tidak bisa menjernihkan, setidaknya jangan memperkeruh. Kalau tidak bisa membantu, setidaknya jangan membebani. Kalau tidak bisa menciptakan tawa, setidaknya jangan menyebabkan luka.” Demikian tausiyahnya.

— Idham Cholid, Ketua Umum Jamaah Yasin Nusantara, Pembina Gerakan Towel Indonesia —

The post Melawan Fitnah di Tengah Wabah appeared first on SuaraBaru.id.

SEMUA itu tentang pekerjaan atau sesuatu yang dikerjakan. Yang terpenting sebenarnya, bagaimana kita meresponnya. Ini tak hanya soal pandangan. Lebih dari itu, berkaitan dengan pertanggungjawaban.

Ada yang menganggap luar biasa. Ada yang memandangnya biasa-biasa saja. Ada pula yang justru meremehkannya. Semua itu membawa konsekuensi yang tak sama.

Mereka yang meremehkan, dapat dipastikan akan bertindak serampangan. Jangankan soal kinerja, aturan dan norma kerja sekalipun boleh jadi akan diterjangnya.

Bukan karena “terjepit” kondisi, tapi niatnya memang “memaksa” situasi. Selalu saja, keuntungan diri yang menjadi ukurannya.

Yang berpandangan biasa-biasa saja akan melakukan itu semua dengan ala kadarnya. Mungkin sekadar menggugurkan kewajiban, yang penting sudah melakukan. Titik.

Ada pun yang menganggap luar biasa, sudah pasti akan menempatkan suatu “profesi,” apa pun itu, dengan penuh tanggung jawab yang pasti.

Tidak saja menyukai tapi lebih dari itu, menikmati profesi dengan selalu memperbaiki diri, meningkatkan kinerja dan mengukur hasilnya secara tepat guna.

Istilah Jawa

Bisa dilihat, pertama-tama, dari cara kerjanya. Kerja cepat, setiap hal dikerjakan dengan tepat, sudah menjadi ritmenya. Yang demikian ini, dalam istilah Jawa disebut thas thes.

Istilah itu tak akan pernah ditemukan di kamus mana pun. Coba saja dengan keyword thas thes, Anda buka google, yang akan muncul artinya adalah selera, cita rasa. Ini tiada lain makna dari bahasa Inggris.

Kenapa penulisannya bisa sama? Jelas akan beda jika ditulisnya dengan huruf Jawa. Tapi untuk saat ini, siapa yang bisa memahami? Paling hanya segelintir orang tua, lebih banyak juga yang tinggalnya di Yogyakarta.

Jangankan soal tulisan Jawa, istilah tastes itu sendiri tak banyak yang benar-benar bisa memahami. Apalagi ungkapan dan atau pitutur Jawa yang lain.

“Alon-alon waton kelakon” misalnya, yang masih selalu diartikan sebagai sikap lambatnya orang Jawa dalam bekerja dan atau melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan. Bahkan katanya, itulah mentalitas Jawa.

Memaknai seperti itu bukan saja tidak tepat, tapi jelas tak benar sama sekali. Alon-alon asal kelakon sejatinya lebih bermakna merupakan sikap kehati-hatian, mengukur suatu tindakan dengan tepat dan penuh perhitungan. Tidak serampangan.

Demikian pula thas thes. Tak jarang sekadar dipahami sebagai langkah cepat. Lebih dari itu, sering pula untuk menyebut orang yang menyukai kerja keras, yang bisa melakukan beberapa langkah sekaligus.

Spirit Agama

Bahwa tastes termanivestasikan pada sikap dan tindakan tegas, dimiliki para pekerja keras, juga tak keliru jika menilainya seperti itu.

Tegas dalam bersikap dan bertindak -(assertiveness)- tidak lain adalah ekspresi terbuka dan jujur untuk memperoleh hak pribadinya, sekaligus menghormati hak orang lain di saat yang bersamaan. Dengan kata lain, jauh dari sikap plin-plan yang tak jarang justru bisa merugikan diri sendiri, juga orang lain tentunya.

Tegas itu bisa pula dikatakan sebagai hilangnya keraguan. Melangkah dengan penuh keyakinan. Acapkali juga, karena cemoohan atau ada yang nyinyir misalnya, sikap kita bisa berubah haluan.

Apalagi jika mendapat ancaman, maka dengan seketika tindakan baik pun bisa digagalkan. Atau bahkan bukan itu semua, tapi “bisikan” halus dari dalam diri kita sendiri yang selalu tak pasti. Kenapa? Sebenarnya lebih disebabkan karena ketidakjelasan “keyakinan” kita sendiri.

Inilah yang oleh sufi besar Syekh Ibnu Athaillah as-Sakandari (w.1350 M) dikatakan sebagai kebodohan. Semua masih serba penuh ketergantungan; menggantungkan pada penilaian, pujian, celaan, dlsb.

Tentu, yang disebut bodoh itu tak semata soal intelektualitas. Dikatakan cerdas juga bukan hanya pintar otaknya saja. Kecerdasan utama justru karena integritas, menyatunya sikap dan tindakan.

Antara yang dikatakan dan dinyatakan dalam tindakan itu sama. Setidaknya, tak jauh beda. Bukankah kemunafikan itu dilarang Tuhan?

Bahwa thas thes itu melekat pada pekerja keras juga tak salah menyematkannya. Namun bukan kerja keras dalam arti workaholic. Ini tentu beda. Yang disebut terakhir lebih berkonotasi negatif, karena seseorang itu mementingkan pekerjaan secara berlebihan, bahkan melalaikan aspek kehidupan yang lain.

Workaholic memiliki kecanduan yang tak sehat, yaitu kecanduan kerja, atau gila kerja, mengejar karier dan menganggapnya sebagai satu-satunya yang bisa mengerjakan dengan benar. Yang demikian dalam pandangan agama justru tak dibenarkan.

Agama melarang kita untuk bersikap, melakukan langkah dan tindakan secara berlebihan. Dalam hal apa pun itu, hendaklah dengan sewajarnya saja.

Kewajaran itulah yang bisa membuat kita bisa mengatur frekuensi dengan baik dan benar. Yakni, jelas yang dikerjakan; tegas, tanpa keraguan; serta semua itu bisa benar-benar dituntaskan. Inilah sebenarnya yang menjiwai makna tastes itu sendiri.

Bukankah “jika kamu telah selesai mengerjakan sesuatu, kerjakanlah yang lain; dan hanya kepada Tuhan kamu tambatkan harapan” sudah jelas diperintahkan? (Qs.94:7-8).

Ini bermakna, tidak hanya jelas dan tuntas sesuatu yang dikerjakan, tapi kepada siapa sebenarnya harapan, pamrih, dan pujian itu dialamatkan!

Kalisuren, 5 Januari 2021

Idham Cholid (Ketua Umum Jamaah Yasin Nusantara dan Pembina Komunitas Pedagang Kecil Wonosobo)

The post Filosofi Thas Thes yang Perlu Dipahami appeared first on SuaraBaru.id.