Nasrul Dongoran dari NET Attorney menyampaikan, dalam proses penyelidikan, eks pekerja Harian Wawasan dan pengusaha, sepakat melakukan perdamaian. Pengusaha, kata dia, memberikan pembayaran hak-hak pekerja secara sukarela dan tanpa ada paksaan. Kesepakatan perdamaian ini, sekaligus mengakhiri laporan dugaan tindak pidananya.

”Dalam persoalan hukum antara buruh atau pekerja dengan pengusaha ini, negara harus hadir memberi keadilan terhadap mereka, yang haknya secara jelas sudah diputuskan Pengadilan Hubungan Industrial, yang berkekuatan hukum tetap,” kata Nasrul dalam keterangan tertulisnya, Selasa (11/4/2023).

BACA JUGA: Polresta Magelang Berikan Siraman Rohani bagi Anggota

Menurut dia, melalui Desk Ketenagakerjaan Polda Jateng ini, menjadi salah satu solusi setiap permasalahan buruh, dalam mencapai keadilan yang sudah terbukti dalam proses penanganan laporannya.

Disebutkan pula, proses perdamaian di tingkat penyelidikan pada Ditkrimsus Polda Jateng ini, merupakan suatu keberhasilan dalam memberikan keadilan terhadap masyarakat. Tingkat keberhasilan itu bisa dilihat dari pemenuhan hak pelapor, yang tentu saja tidak merugikan terlapor.

”Kami berharap, nantinya persoalan buruh atau pekerja dengan pengusaha dalam hal pemenuhan hak-haknya, melalui proses perselisihan hubungan industrial hingga memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap ini, akan dijalankan pengusaha secara sukarela,” ungkap Nasrul.

BACA JUGA: Kota Semarang Siap Jadi Tuan Rumah Festival Olahraga Rekreasi Jateng

Dijelaskan juga olehnya, pengaturan tindak pidana tidak membayar pesangon dalam Undang-Undang Cipta Kerja maupun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perpu Cipta Kerja yang semula perkara perdata kemudian beralih menjadi pidana ini, untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan terhadap buruh atau pekerja, guna memperoleh hak pesangon dan hak lainnya.

”Pengusaha mesti berhati-hati, untuk tidak melakukan tindakan dengan tak membayar hak pesangon pekerja atau buruh. Sebab, ada ancaman pidananya, berupa pidana penjara paling singkat satu tahun, dan paling lama empat tahun. Atau denda paling sedikit Rp 100 Juta dan paling banyak Rp 400 Juta,” tandas dia.

Riyan

The post Kinerja Desk Ketenagakerjaan Polda Jateng Diapresiasi appeared first on SuaraBaru.id.

Ketua Majelis Hakim Arkanu SH MHum, akhirnya memutuskan perkara ini dan menghukum PT Sarana Pariwara, untuk membayar secara tunai dan sekaligus sekitar Rp 1,2 miliar kepada para pekerja.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim mendapati fakta hukum bahwa, upah pekerja belum dibayarkan oleh PT Sarana Pariwara selama tiga bulan berturut-turut, sehingga berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 169 ayat (1), huruf (c), (d) dan ayat (2), maka pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja, kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

BACA JUGA: Lelang Proyek Gedung IBS RSUD Senilai Rp 29 M Dibatalkan? Ini Faktanya

Dengan ini, permohonan Penggugat untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Tergugat dapat dikabulkan, serta Penggugat berhak atas uang pesangon sebesar dua kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar satu kali ketentuan pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4).

”Berpedoman pada pasal pasal 152 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka Majelis Hakim menyatakan hubungan kerja para Penggugat dan Tergugat putus, terhitung sejak putusan itu dibacakan,” kata Eti Oktaviani dari YLBHI-LBH, selaku kuasa hukum penggugat, dalam keterangannya usai sidang.

Ditambahkan dia, Majelis Hakim PHI Semarang juga memutuskan, upah yang belum dibayarkan disesuaikan berdasarkan Upah Minimum Kota (UMK), dan Tunjangan Hari Raya Tahun 2018-2019 sesuai dengan dengan bukti P-2 Surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Nomor 3204/2019 tentang Penetapan Kekurangan Upah PT Sarana Pariwara.

BACA JUGA: Wisata ke Gunung Gajah, Foto di Atas Awan Lalu Minum Susu Kambing

Kesepuluh pekerja yang didampingi YLBHI-LBH Semarang ini, mencapai keberhasilannya memperjuangkan hak untuk mendapatkan uang pesangon sebesar dua kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar satu kali ketentuan pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4). Kemudian upah yang belum dibayarkan sejak April 2018 sampai dengan September 2019, serta THR periode 2018 dan 2019.

”Kami berharap, putusan perkara Nomor 38/Pdt.Sus-PHI/2021/PN SMG sampai dengan 47/Pdt.Sus-PHI/2021/PN SMG ini, dapat menjadi momentum bagi para jurnalis atau pekerja media, sebagai pintu gerbang dalam memperjuangkan upah sesuai UMK, THR, dan hak lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” tandas Eti.

Riyan

The post Gugatan 10 Pekerja Harian Wawasan Dikabulkan Majelis Hakim appeared first on SuaraBaru.id.