SETIAP kali kalender mendekati angka 2 Mei, gempita Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) mulai terasa. Spanduk bertuliskan tema-tema optimis bertebaran, upacara bendera dipersiapkan, dan pidato mengenai kemajuan pendidikan disusun dengan rapi. Kita merayakan warisan Ki Hajar Dewantara dengan penuh khidmat.

Namun, di tengah seremonial tahunan yang megah itu, sebuah pertanyaan eksistensial seharusnya mengetuk kesadaran setiap pemangku kepentingan: Apakah sistim pendidikan kita benar-benar sedang melompat jauh menuju masa depan, atau jangan-jangan kita hanya sedang berlari kencang di atas mesin treadmill?

Analogi treadmill atau berlari di tempat menggambarkan kondisi di mana energi dikeluarkan secara masif, keringat bercucuran, dan nafas terengah-engah, namun posisi fisik tidak bergeser satu sentimeter pun dari titik semula. Dalam konteks pendidikan Indonesia, kita melihat kesibukan yang luar biasa.

Guru-guru terjebak dalam labirin administrasi, kurikulum berganti rupa dalam waktu singkat, dan platform-platform digital baru terus diperkenalkan. Namun, jika kita melihat kualitas literasi, numerasi, dan kemampuan berpikir kritis siswa secara substansial, seringkali angkanya masih bergerak di zona yang sama selama satu dekade terakhir. Apakah kesibukan administratif kita telah teralienasi dari esensi mendidik yang sesungguhnya?

Penyebab utama dari fenomena “berlari di tempat” adalah dominasi formalitas di atas substansi. Selama bertahun-tahun, keberhasilan pendidikan seringkali diukur dari kelengkapan dokumen administratif.

Guru, yang seharusnya menjadi seniman di ruang kelas dan dirigen inspirasi bagi muridnya, justru bertransformasi menjadi juru tulis bagi birokrasi. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengisi aplikasi, menyusun laporan kinerja, dan memenuhi beban administrasi lainnya, yang belum tentu berkorelasi langsung dengan kualitas pemahaman siswa di kelas.

Ketika seorang pendidik lebih mencemaskan “keteraturan dokumen” daripada “keterbukaan mata muridnya” saat menerima pelajaran, saat itulah kita mulai berlari di tempat. Kita menciptakan ilusi kemajuan melalui data digital dan grafik laporan yang tampak hijau, namun di akar rumput, ruang-ruang kelas kita masih sunyi dari diskusi nalar yang mendalam.

* * * * *

Kita sibuk memperbaiki “wadah” tanpa pernah benar-benar mencicipi dan meningkatkan kualitas “isi” dari pendidikan itu sendiri.

Di sisi lain, dunia di luar pagar sekolah tidak sedang berlari di tempat; ia sedang melakukan lompatan kuantum. Revolusi Industri 4.0 yang belum usai kini sudah disambung dengan gelombang Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) yang mendisrupsi segala lini kehidupan. Cara manusia bekerja, berkomunikasi, hingga memecahkan masalah telah berubah secara radikal dalam lima tahun terakhir. Pekerjaan-pekerjaan yang dulu dianggap aman kini mulai tergantikan oleh algoritma.

Jika pendidikan kita masih mempertahankan pola pikir abad ke-20 -di mana sekolah hanya berfungsi sebagai pabrik kepatuhan dan pusat penghafalan fakta- maka kita tidak hanya sedang berlari di tempat, kita sedang mengalami regresi relatif. Melompat jauh berarti berani mempertanyakan relevansi materi yang diajarkan. Apakah kita masih mengajarkan anak-anak kita untuk menjadi “kamus berjalan” di era di mana mesin pencari bisa memberikan jawaban dalam hitungan detik? Ataukah kita sudah mulai mengajarkan mereka cara bertanya, cara memvalidasi informasi, dan cara menciptakan solusi dari tumpukan data yang ada?

Untuk melakukan lompatan jauh, kita perlu kembali ke akar filosofis Ki Hajar Dewantara yang seringkali hanya kita kutip tanpa benar-benar kita resapi. Beliau menegaskan bahwa pendidikan harus selaras dengan “kodrat alam” dan “kodrat zaman”. Kodrat zaman hari ini menuntut manusia yang adaptif, kolaboratif, dan memiliki ketahanan mental yang kuat.

Lompatan jauh dimulai ketika kita memberikan kemerdekaan yang sesungguhnya kepada guru dan siswa. Merdeka bukan berarti bebas tanpa arah, melainkan otonomi untuk mengeksplorasi potensi sesuai dengan konteks lokal dan keunikan individu. Pendidikan yang melompat adalah pendidikan yang berani merayakan keragaman bakat.

Kita tidak bisa mengharapkan sebuah bangsa melompat jauh jika sistim pendidikannya masih menyeragamkan semua anak melalui standar ujian yang kaku, seolah-olah semua ikan harus dinilai dari kemampuannya memanjat pohon.

Guru harus diberikan ruang untuk menjadi “Maestro”. Seorang maestro tidak bekerja berdasarkan instruksi teknis yang kaku, melainkan berdasarkan visi dan rasa. Ketika guru mampu mengorkestrasi teknologi, kreativitas, dan empati dalam satu harmoni pembelajaran, saat itulah mesin pendidikan kita mulai bergerak maju meninggalkan tempatnya semula.

* * * * *

Syarat mutlak untuk melompat adalah kelenturan. Sebuah benda yang kaku akan patah saat dipaksa melompat tinggi. Sistim pendidikan kita perlu bertransformasi dari sistim yang kaku dan tersentralisasi menjadi sistim yang lentur dan organik. Budaya inovasi harus tumbuh dari bawah, bukan sekadar instruksi dari atas.

Sekolah harus menjadi laboratorium kehidupan, di mana kegagalan dalam bereksperimen dianggap sebagai bagian dari proses belajar, bukan aib yang menurunkan nilai akreditasi.

Kita juga perlu mendefinisikan ulang makna keberhasilan. Lompatan jauh pendidikan tidak diukur dari seberapa banyak siswa yang lulus dengan nilai sempurna, melainkan seberapa banyak lulusan yang mampu bertahan dan berkontribusi di tengah ketidakpastian dunia.

Kita membutuhkan generasi yang memiliki “Kedaulatan Rasa” dan “Kemerdekaan Berpikir”, generasi yang tidak mudah dipicu oleh provokasi karena memiliki nalar kritis, dan tidak mudah menyerah karena memiliki empati dan karakter yang kokoh.

Hardiknas tahun ini seharusnya menjadi garis start baru. Kita harus berhenti merasa puas dengan pergerakan yang hanya bersifat kosmetik. Berhenti merasa telah maju hanya karena kita telah mendigitalkan birokrasi, jika cara berpikir kita masih birokratis.

Lompatan itu tidak akan terjadi secara otomatis; ia membutuhkan keberanian politik, keberanian pedagogis, dan yang paling penting, keberanian moral untuk mengakui kekurangan kita sendiri.

Pendidikan kita memiliki aset yang luar biasa: jutaan anak muda yang haus akan ilmu dan ribuan guru di pelosok negeri yang tetap menyalakan pelita meski dalam keterbatasan. Energi ini tidak boleh habis hanya untuk berlari di atas treadmill kebijakan yang berputar-putar. Mari kita lepaskan beban-beban yang menghambat, arahkan pandangan jauh ke depan, dan lakukan lompatan besar itu.

Sebab, jika kita hanya terus berlari di tempat, suatu saat kita akan kehabisan nafas tanpa pernah sampai ke tujuan. Namun, jika kita berani melompat, meskipun dengan risiko terjatuh, kita setidaknya telah mencoba untuk terbang dan menyambut masa depan dengan kepala tegak.

Pendidikan bukan tentang seberapa cepat kita bergerak, tapi tentang sejauh mana kita telah berpindah menuju peradaban yang lebih mulia.

— Penulis adalah Dosen Manajemen Pendidikan S2 Upgris Bidang Keahlian Perencanaan dan Pengembangan SDM Pendidikan —

The post Pendidikan Kita: Berlari di Tempat atau Melompat Jauh? appeared first on SuaraBaru.id.

Langkah ini bukan sekadar urusan angka di atas kertas, melainkan wujud nyata apresiasi Pemkab Batang terhadap mereka yang selama ini berjuang di garda depan pendidikan anak bangsa.

Bupati Batang M Faiz Kurniawan menegaskan, bahwa kesejahteraan guru PAUD tidak pernah luput dari pantauan radar pemerintah daerah. Baginya, peningkatan kesejahteraan adalah cara terbaik untuk menghargai dedikasi para guru.

“Kita sudah terus melakukan peningkatan kesejahteraan kepada guru-guru PAUD, termasuk tahun ini rencananya kita akan berikan tambahan gaji ke-13 buat mereka,” katanya saat saat menghadiri Halal Bihalal Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) se-Kabupaten Batang di Pendopo Kabupaten Batang, Senin (20/4/2026).

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Batang Bambang Suryantoro Soedibyo, memastikan bahwa “kado” lebaran atau tambahan penghasilan ini sedang dalam tahap finalisasi teknis. Pihaknya berhati-hati dalam menyusun aturan main agar bantuan ini tepat sasaran dan sesuai regulasi yang berlaku.

“Memang itu sudah disiapkan oleh pemerintah daerah. Tinggal kita berhitung terkait besaran angkanya, kemudian aturan mainnya, serta proses pencairannya supaya bisa berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” jelasnya.

Saat ini, terdapat sekitar 700 lembaga PAUD yang tersebar di seluruh pelosok Batang. Meski menjadi pilar penting, seluruh tenaga pendidiknya masih berstatus nonformal dan belum masuk dalam kategori Aparatur Sipil Negara (ASN).

Bambang menambahkan, bahwa status kepegawaian para guru ini sangat bergantung pada kebijakan dari Jakarta. Namun, Pemkab Batang siap beradaptasi jika ada celah regulasi yang memungkinkan mereka naik status.

“Kalau PAUD memang tidak ada ASN karena sifatnya non-formal. Untuk ke depan, kemungkinan pengajuan menjadi ASN tetap bergantung pada kebijakan pemerintah pusat. Kalau regulasi berubah, tentu kita akan mengikuti,” tandasnya.

Nur Muktiadi

The post Ratusan Guru PAUD di Batang Bakal Terima Gaji Ke-13 appeared first on SuaraBaru.id.

Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Disdikbud Batang Muhammad Arief Rohman mengungkapkan, bahwa lubang menganga di formasi pengajar ini dipicu oleh akumulasi pensiun, guru yang meninggal dunia, hingga promosi jabatan.

“Kita hitung kekosongan karena pensiun, meninggal, kemudian ada yang promosi menjadi kepala sekolah, pengawas, itu kita total per hari ini, per kemarin itu 958. Mungkin sekarang sudah 1.000,” katanya sat ditemui di Kantornya, Senin (2/3/2026).

Persoalan semakin pelik karena rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang selama ini berjalan dianggap belum menjadi solusi penambah jumlah personel.

Arief menyebut kebijakan tersebut hanya bersifat “ganti baju” status kepegawaian. “Pengangkatan P3K ini kan nggak nambah baru, hanya merubah status. Ganti status saja, orannya masih tetap. Yang pensiun ya tetap kosong. Maka saya memandang ini sudah darurat,” ungkapnya.

Ia bahkan mengusulkan terobosan ekstrem di tingkat pusat: penyatuan direktorat pensiun dan rekrutmen agar tidak terjadi ketimpangan data yang terus berulang.

Selama ini, pemerintah pusat seringkali menggunakan standar rasio (misal 1 guru berbanding 30 siswa) untuk menilai kecukupan pengajar. Namun, Arief menilai logika matematika itu mustahil diterapkan di lapangan. Baginya, pendidikan bukan soal angka, tapi soal kehadiran fisik di tiap ruang kelas.

“Nggak bisa menghitung kekosongan guru pakainya rasio. Di Batang kalau dihitung pakai rasio itu 1 banding 17. Tapi apa siswanya di Kalitengah sana yang cuma dua anak harus pindah ke kota. Jangan-jangan dari Batang pindah ke Blado saja sudah nggak mungkin,” jelasnya.

Untuk menambal lubang yang ada, Disdikbud Batang terpaksa melakukan manuver darurat. Di tingkat SD, sistem pembelajaran kelas rangkap mulai diterapkan. Sementara di SMP, guru dituntut mengajar berbasis rumpun ilmu, bukan lagi terpaku pada mata pelajaran (mapel) spesifik.

Namun, harapan besar kini diletakkan pada rencana program “Sarjana Mengajar”. Program ini dirancang untuk mewadahi para lulusan baru (fresh graduate) yang ingin berbakti sekaligus mencari jam terbang.

“Sarjana Mengajar itu bentuk hubungan sekolah dengan lulusan yang berminat membaktikan dirinya dan mencari pengalaman. Sehingga tidak ada kaitan dengan kepegawaian,” terangnya.

Meski begitu, satu kerikil tajam masih mengganjal: soal upah. Dengan adanya larangan pemberian honor bagi tenaga non-ASN baru, Pemkab Batang kini tengah memutar otak mencari celah legal agar para “pengabdi” ini tetap mendapatkan apresiasi yang layak.

“Kita masih mencari cara bagaimana ada program itu tapi mereka bisa kita beri upah. Lha sing sah (yang sah) sejauh ini kan memang tidak boleh ada lagi honor. Makanya masih cari-cari caranya,” pungkasnya.

Nur Muktiadi

The post Krisis Guru, Disdikbud Batang Siapkan Program Sarjana Mengajar appeared first on SuaraBaru.id.

Pengukuhan tersebut dipusatkan di Gedung Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, Selasa 24 Februari 2026 dan diikuti para kepala sekolah tingkat SMP dan SD di lingkup Korwilcam Purwodadi.

Dalam kegiatan tersebut, secara simbolis, Setyo Hadi mengukuhkan dua guru untuk penugasan kepala sekolah.

Pengukuhan ditandai dengan penandatanganan elektronik yang disaksikan Bupati Setyo Hadi, Kepala BKPPD Grobogan Padma Saputra dan Kepala Dinas Pendidikan Grobogan, Purnyomo.

BACA JUGA : “Confessio”, Film  Karya Putra Kudus Duduki Tiga Besar Film Pendek Terbaik di Festival Film Internasional

Dalam sambutannya, Bupati Grobogan Setyo Hadi menegaskan bahwa mutasi bukan sebuah hadiah maupun hukuman, namun bagian dari dinamika organisasi dan penyegaran dalam sistem manajemen pendidikan.

“Dari awal, panjenengan seleksi dan diangkat menjadi Kepala Sekolah, tahapan mutasi sudah menajdi konsekuensi dan satu paket dengan tugas jabatan yang panjenengan emban,” tutur Setyo Hadi, kepada para Kepala Sekolah yang baru saja dikukuhkan.

Ia juga menekankan bahwa tidak ada istilah kepemimpinan di sekolah besar atau kecil. Namun, mutasi ini adalah bentuk kepercayaan.

“Tidak ada istilah enak kono, enak kene. Tidak ada. Ini adalah bentuk kepercayaan pemerintah daerah bahwa panenengan memiliki pengalaman dan kualitas untuk diawa ke sekolah yag baru. Setiap sekolahh punya karakter dan tim yang berbeda,” tegasnya.

Setyo Hadi menitipkan tiga pesan kepada para kepala sekolah yang baru saja dimutasi ini. Tiga pesan itu yakni cepat beradaptasi, rangkul semua dan bangun komunikasi yang baik dengan guru, tenaga kependidikan dan komite serta siswa.

Terakhir, ia berharap para Kepala Sekolah agar tetap menjaga integritasnya dimanapun ditempatkan.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Padma Saputra menjelaskan, dalam acara itu sebanyak 255 orang dikukuhkan menjadi Kepala Sekolah.

BACA JUGA : Berdayakan UMKM, Bank Jateng Syariah Raih Penghargaan 2026

Dari 255 Kepala Sekolah tersebut, 24 diantaranya memimpin sekolah tingkat SMP. Sementara 231 lainnya tingkat SD.

Padma Saputra mengungkapkan, penugasan guru sebagai kepala sekolah ini mengisi kekosongan kepala sekolah yang terjadi di 19 Korwilcam.

Ia menyebut untuk tingkat SMP, sebanyak 24 orang dikukuhkan menjadi Kepala Sekolah, diantaranya Rihkuwanto, yang semula menjabat Kepala SMPN 5 Purwodadi menjadi Kepala SMPN 1 Purwodadi.

Sedangkan 231 lainnya merupakan Kepala Sekolah tingkat Sekolah Dasar.

“Ini mutasi adalah hal yang biasa terjadi, untuk mengisi kekosongan jabatan kepala sekolah dan harapannya setelah mutasi ini ada seleksi lagi untuk jabatan Kepala Sekolah,” tegasnya.

Ia mengungkapkan, 255 kepala sekolah yang dikukuhkan ini sebelumnya dilakukan seleksi, kemudian diusulkan kepada Bupati hingga disahkan dalam sebuah Surat Keputusan yang diteken langsung oleh Bupati Grobogan Setyo Hadi.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan, Purnyomo berpesan kepada ratusan kepala sekolah ini agar amanah dalam menjalankan tugasnya.

BACA JUGA : Tinjau Industri Bawang Merah Brebes, Titiek Soeharto Dorong Ekspor dan Penguatan Fasilitas Petani

Ia juga menegaskan, ratusan kepala sekolah yang dimutasi ini sebelumnya sudah dilakukan seleksi dan tidak ada unsur apapun di dalamnya.

“Saya harapkan kepada ratusan kepala sekolah yang dikukuhkan ini menjalankan tugas dengan amanah. Selalu menjaga komunikasi yang baik antara guru, tenaga kependidikan, komite sekolah, orang tua/wali murid dan juga para siswa tentunya,” pungkas Purnyomo.

TYA WIDYA

The post Bupati Grobogan Setyo Hadi Kukuhkan 255 Kepala Sekolah, Tegaskan Mutasi Bukan Hadiah atau Hukuman appeared first on SuaraBaru.id.

GURU dalam akronim Jawa adalah digugu dan ditiru. Digugu berarti diikuti ucapannya, nasehatnya petunjuknya. Ditiru berarti di contoh tingkah lakunya perbuatannya dan ucapan-ucapannya.

Akronim Jawa ini menempatkan posisi guru pada posisi yang mulia. Guru memiliki derajat yang tinggi karena setiap ucapannya perbuatannya akan diikuti dan ditiru oleh murid-muridnya. Tentu saja kedudukan yang tinggi ini mensyaratkan Guru harus memiliki kepribadian yang baik.

Kepribadian guru menjadi cermin bahwa dia adalah sosok yang layak untuk diikuti dicontoh ucapan dan perbuatannya. Maka tidak heran jika peran guru selama ini tidak hanya berperan di sekolah tetapi seringkali kita lihat guru juga berperan aktif di masyarakat melalui kegiatan yang ada seperti RT/RW takmir masjid dan perangkat desa yang lain yang melibatkan guru didalamnya

Pemikiran ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemeritah No. 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru.

Dalam undang-undang dan peraturan pemeritah tersebut mensyaratkan bahwa Guru harus memiliki 4 kompetensi yakni kompetensi kepribadian; kompetensi professional; kompetensi pedagogic; dan kompetensi sosial.

Atas dasar pemikiran tersebut maka pengabdian masyarakat ini lebih difokuskan untuk menyampaikan tentang model peningkatan kompetensi kepribadian guru berdasarkan nilai-nilai Islam.

Kepribadian guru yang mendasarkan pada nilai-nilai Islam dimaksudkan agar nilai-nilai Islam dijadikan sebagai basis untuk meningkat kepribadian sehingga pengabdian masyarakat ini mengangkat tema model peningkatan kompetensi kepribadian guru berdasarkan Nilai-Nilai Islam di SD Negeri 2 Mranggen Kabupaten Demak.

Peningkatan kompetensi kepribadian guru SD dilakukan untuk meningkatkan upaya peningkatan kepribadian sebagai guru SD agar proses pendidikan berlangsung penuh dengan nilai-nilai kasih sayang yang akan menghantarkan pada peserta didik yang banyak memberikan efek afektif

Pada pengabdian masyarakat ini penulis mempresentasikan model peningkatan kepribadian guru. Model ini dirancang dengan mendasarkan nilai-nilai Islam sebagai basis dalam upaya peningkatan kompetensi kepribadian guru.

The post Urgensi Kompetensi Kepribadian bagi Guru appeared first on SuaraBaru.id.

Dia menyebut, dalam upacara yang diikuti sekitar 1.100 peserta, mulai dari guru, ASN, penyuluh agama, perwakilan lintas agama, serta penggerak pendidikan madrasah di Kota Semarang ini, Kemenag menjadi salah satu kementerian yang aktif mendukung dan memasilitasi Kota Semarang, sebagai Kota Toleran Nasional.

Hal itu seperti yang disampaikannya, di sela Upacara Peringatan HAB ke-80 Kemenag RI tingkat Kota Semarang, yang berlangsung di Halaman Balai Kota Semarang, Sabtu (3/1/2026). Hadir dalam acara ini, Wakil Wali Kota Semarang, Iswar Aminuddin, yang bertindak sebagai Inspektur Upacara.

BACA JUGA: Xabi Alonso dan Tantangan Ruang Ganti: Filosofi-Konsistensi-Akomodasi

Menurut Muhtasit, Kota Semarang tercatat sebagai kota toleran peringkat pertama di Indonesia, untuk kategori jumlah penduduk di atas satu juta jiwa, dengan total penduduk sekitar 1,7 juta. Capaian itu menjadi tantangan, sekaligus kebanggaan dalam mengelola keberagaman.

”Lebih dari 20 tahun peringatan HAB dilaksanakan di lingkungan Kantor Kemenag. Mulai tahun ini, kita dekatkan dengan Pemerintah Kota Semarang,” kata Muhtasit, didampingi Kasubag Tata Usaha Kemenag Kota Semarang, H Dony Aldise Harahap.

Disampaikan juga, Kemenag Kota Semarang juga menegaskan kesiapannya, guna mendukung Jawa Tengah sebagai tuan rumah Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional tahun ini. Penunjukkan itu pun telah ditetapkan Pemerintah Pusat, dan Kanwil Kemenag Jateng.

BACA JUGA: Dari Amerika Serikat ke Grobogan, Hannah Covington Kagum Tawu Sendang dan Taman Baca Desa

”Kami bersama Pemerintah Kota Semarang, akan melakukan tahapan-tahapan persiapan, agar menjadi tuan rumah yang baik. Mulai dari sisi penyelenggaraan maupun kualitas kejuaraan,” imbuhnya.

Sementara itu, dalam momentum HAB ke-80 juga ditandai dengan penyerahan secara simbolis, 134 sertifikat wakaf, serta 103 sertifikat halal, kepada pelaku UMKM Kota Semarang.
Penyerahan ini menjadi wujud nyata peran Kemenag dalam mendukung penguatan ekonomi umat, dan kepastian hukum keagamaan.

Dalam rangkaian HAB ke-80, Kemenag Kota Semarang juga menggelar berbagai kegiatan lintas sektor dan lintas agama. Antara lain, doa bersama lintas agama, jalan sehat, lomba paduan suara, pasar murah, serta program Kemenag Peduli Pangan dan Lingkungan, yang melibatkan UMKM lokal, bekerja sama dengan Dinas Pangan.

Upacara HAB kali ini, dihadiri tokoh-tokoh lintas agama, mulai dari Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, LDII, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Semarang.

Riyan

The post Semarang Jadi Kota Paling Toleran di Indonesia appeared first on SuaraBaru.id.

Oleh R. Widiyartono

PERUBAHAN adalah keniscayaan, karena dengan adanya perubahan berarti terjadi pergerakan. Hanya saja apakah perubahan itu menuju ke arah yang lebih baik atau sebaliknya. Hal yang pada masa lalu dianggap sebagai sesuatu yang baik atau mulia, tetapi dalam perkembangan zaman yang masif sekarang ini, bisa jadi itu dianggap kuno, tidak manusiawi, melanggar hak asasi, dan seterusnya.

Ya, setidaknya itulah yang kini kita rasakan bersama, dan kita baca di media atau kita tonton cerita viralnya lewat video di media sosial. Satu di antaranya adalah tentang guru. Bagi orang yang sekarang usianya sudah di atas 60 tahun, merasakan benar bagaimana ketika mereka belajar di sekolah dibimbing para guru mereka, yang mungkin sebagian besar sudah tiada. Kalaupun masih ada, usia mereka sudah di atas 75 tahun.

Nostalgia romantik itu sering muncul, mengingat saat pagi hari di sekolah. Ketika ada Pak Guru datang menuntun sepedanya memasuki halaman sekolah, anak-anak berebut menyalami, lalu membawakan tas Pak Guru. Bahkan, ada juga anak-anak yang menyambut gembira ibu gurunya yang memasuki halaman sekolah. Anak-anak pun berseru: “Bu Guru rawuh….. Bu Guru rawuh…. ” (Bu Guru datang… Bu Guru datang), dan mereka berebut menyalami.

Hal yang sudah tidak mungkin terjadi saat ini. Ya, karena tak ada lagi guru yang datang ke sekolah naik sepeda “unta”. Juga kebahagiaan murid ketika guru datang, karena mungkin yang mereka harap justru gurunya berhalangan sehingga kelas kosong.

Nostalgia ‘Kekejaman’ Guru

Guru-guru tahun 70-80-an umumnya pendidikannya tidak tinggi. Masih jarang yang bergelar sarjana. Guru SMA kebanyakan hanya sarjana muda (B.A, B.Sc.) atau lulusan Diploma 3. Tetapi murid-murid sangat menghormati dan tetap merasa para guru ini memberikan pengetahuan yang memadai buat mereka. Kalau pun ada siswa yang ndableg, nakal, atau bahkan melawan ya ada tentu saja. Maklum saja, puluhan atau bahkan ratusan anak pasti ada di antara mereka yang seperti itu.

Yang tentu menjadi kenangan bagi mereka yang sekarang sudah usia embah-embah, adalah keindahan kenangan saat dilempar kapur tulis atau bahkan penghapus papan tulis oleh guru mereka. Mungkin saat SD banyak yang mendapatkan pukulan penggaris kayu yang ukurannya satu meteran, ketika murid melakukan pelanggaran. Apa pelanggarannya? Ya, menurut tafsir sang guru. Misalnya ramai di kelas, tidak mengerjakan PR, dan sebagainya.

Dan, itu menjadi kenangan indah, dan menguatkan mereka. Mereka tidak cemen dengan pendidikan yang diwarnai dengan romantika semacam itu. Dan, kini mereka merasakan benar, bahwa anak-anak sekarang menjadi sangat dimanjakan. Maka kemudian muncul apa yang disebut “generasi stroberi”, yang segera mlonyot saat menghadapi masalah.

Dan, meskipun para guru itu “kejam”, para murid tetap segan akan kewibawaan guru mereka. Mereka terbiasa dibentak oleh guru, bahkan dilempar penghapus, dipukul menggunakan penggaris kayu, atau bahkan ada yang dipukul. Dan, anehnya, anak-anak tidak berani melaporkan “kekejaman” gurunya kepada orang tua mereka. Sebab, bila melapor pada orang tua, justru malahan mendapatkan bonus tambahan, berupa pukulan atau setidaknya dimarahi habis-habisan.

Para orang tua (zaman dulu) menyadari benar, guru melakukan hal terbaik buat siswanya. Seperti disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara: Ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani. Kemudian Tut wuri handayani menjadi semboyan Kementerian Pendidikan di Indonesia.

Ing ngarsa sung tuladha, guru memandu agar murid menjadi paham dan mengerti, tak hanya soal akademik tetapi juga etika, sopan santun, budi pekerti. Ing madya mangun karsa, di tengah guru memberikan inspirasi untuk membangkitkan kreativitas murid, dan tut wuri handayani dari belakang guru memberikan dorongan agar murid terus maju.

Dorongan dan Lecutan

Yang menarik, mengapa tut wuri handayani yang dipilih untuk dijadikan semboyan dunia pendidikan di Indonesia. Mungkin ini sebuah unconsciousness atau pesan bawah sadar penggagasnya. Tut wuri handayani bisa ditafsirkan, pendidik berada di belakang dan memberi dorongan kepada para siswa agar mereka bisa terus maju.

Lalu bagaimana bila ada yang sulit atau tidak mau didorong untuk maju? Diberi contoh juga mental, diberi inspirasi tidak paham, didorong juga tidak mau maju. Maka kemudian saya mengingat guru zaman dulu itu. Murid memang bukan kerbau atau kuda, tetapi ada kemiripannya. Murid ada yang suka ngambeg atau beka (baca: beko seperti membaca bengkok).

Beka adalah kata yang digunakan untuk menyebut kuda yang marah, tideak mau jalan atau bahkan malahan berlari lepas kendali. Bagaimana menghadapi yang seperti ini. Kerbau yang mogok saat membajak sawah atau kuda yang ngambeg tidak mau menarik pedati, bisanya kemudian dicambuk. Dan, kita semua paham, petani atau sais mencambuk bukan untuk menyakiti tetapi untuk mendorong agar kerbau atau kuda itu berjalan kembali, maju, tidak mogok!

Namun zaman memang sudah berubah. Anak-anak harus sangat dikasihi, jangan sampai tersentuh kekerasan, karena dialah pemilik masa depan bangsa. Mereka harus berlimpah kasih sayang, jangan sampai ada luka apalagi lebam.

Negara pun membuat undang-undang yang (sangat) melindungi anak. Jangankan sampai melukai secara fisik, membentak pun bisa dianggap “penganiayaan” bagi anak. Dan, ini makin masif, dan dihayati oleh para orang tua sekarang.

Mereka tidak rela anak-anaknya disenggol, apalagi sampai disakiti, dilukai. Ya, orang tua sekarang ada produk zaman ketika guru sudah tidak lagi dinilai sebagai orang yang berwibawa.

Maka, orang tua sekarang langsung tersengat, ketika menerima laporan bahwa anak yang dikasihinya (tetapi jarang diajak bicara) itu dibentak oleh gurunya, atau bahkan dijewer sampai dipukul. Orang tua pun marah, kemudian melaporkan kejadian ini pada polisi. Bahkan pernah terjadi juga, ada orang tua kalap yang langsung menghajar guru anaknya.

The post Guru yang Tak Lagi Terhormat, Catatan Hari Guru 2025 appeared first on SuaraBaru.id.

Untuk itu, setidaknya 150 guru Kota Tegal mendapatkan Pelatihan Literasi Digital yang dirangkai dengan acara Launching Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGR), di Riez Palace Hotel, Selasa (16/9/2025).

Hadir dalam acara tersebut, Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono, Wakil Wali Kota Tegal, Tazkiyyatul Muthmainnah, Sekretaris Daerah Kota Tegal, Agus Dwi Sulistyantono beserta beberapa Kepala OPD terkait.

Ketua PGRI Kota Tegal, Eko Winarno menyampaikan, pihaknya menyelenggarakan giat tersebut untuk meningkatkan literasi digital guru dalam menunjang pembelajaran. Guru mampu memberikan pemahaman mendalam mengenai teknologi digital, literasi menulis, serta kecerdasan artifisial.

Sejalan dengan hal tersebut, Eko Winarno menyampaikan PGRI Kota Tegal melalui Forum Pena Guru Literasi (FPGL) berkomitmen untuk menyelenggarakan Pelatihan Literasi Digital. “Kegiatan ini merupakan wujud nyata dari upaya PGRI dalam membangun ekosistem pendidikan yang berbasis literasi, inovasi, dan pemanfaatan teknologi. Momentum ini juga bertepatan dengan peringatan HUT ke-80 PGRI, sehingga semakin menguatkan semangat kebersamaan guru untuk terus berkarya dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa,” ujar Ketua PGRI Kota Tegal.

Tak hanya itu, Ia berharap giat tersebut bisa mengintegrasikan program Literasi Keuangan yang disampaikan oleh Bank Indonesia dalam kegiatan pembelajaran berbasis literasi digital serta menjalin sinergi antara PGRI, dunia pendidikan, dan Bank Indonesia untuk membangun SDM unggul.

Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono dalam arahannya menyampaikan apresiasi kepada PGRI Kota Tegal dan FPGL atas inisiatif luar biasa ini. Menurutnya di era digital seperti sekarang, literasi bukan hanya soal membaca dan menulis, tetapi juga soal memahami, mengolah, dan menyebarkan informasi secara bijak dan bertanggung jawab. “Guru adalah ujung tombak pendidikan. Maka, peningkatan kompetensi literasi digital bagi para guru adalah investasi besar bagi masa depan anak-anak kita, masa depan Kota Tegal, dan masa depan bangsa Indonesia,” ungkap Dedy Yon.

Kegiatan yang juga merupakan bagian dari perayaan HUT ke-80 PGRI, sebuah momentum bersejarah yang menegaskan bahwa organisasi profesi guru ini telah menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun pendidikan yang berkualitas dan berkarakter. “Saya berharap pelatihan ini tidak hanya menjadi ajang peningkatan keterampilan teknis, tetapi juga menjadi ruang refleksi dan kolaborasi antar guru untuk menciptakan ekosistem pembelajaran yang lebih kreatif, inklusif, dan relevan dengan zaman,” harap Dedy Yon.

Nur Muktiadi

The post 150 Guru di Kota Tegal Ikuti Pelatihan Literasi Digital appeared first on SuaraBaru.id.

Inovasi layanan bernama SiCERDAS memungkinkan semua pengajuan cuti dilakukan secara online, langsung dari rumah atau sekolah.

Plt Sekretaris Dinas Pendidikan Grobogan, Sudrajat Dangu Asmoro, menyebut SiCERDAS lahir dari keluhan GTK yang kerap datang ke dinas.

BACA JUGA : Penambah Semangat Kerja, Kanwil Kemenag Jateng Buka Tiga Fasilitas Baru

Sebelumnya, guru harus membawa berkas fisik ke Purwodadi, yang memakan waktu, tenaga, serta biaya perjalanan dan konsumsi.

Bagi guru yang tinggal di wilayah jauh seperti Kedungjati, Gabus, Ngaringan, atau Tanggungharjo, perjalanan ini kerap menjadi beban tersendiri.

Perjalanan jauh bukan hanya menguras kantong, tapi juga memiliki risiko seperti kecelakaan atau masalah kesehatan di tengah jalan.

Dengan SiCERDAS, pengajuan cuti tahunan, cuti melahirkan, cuti ibadah, dan cuti alasan penting cukup unggah berkas via aplikasi.

Guru bisa mengurus cuti tanpa meninggalkan siswa atau mengorbankan jam pelajaran demi keperluan administrasi yang seharusnya praktis.

Tahap awal verifikasi dilakukan petugas kepegawaian Korwilcam untuk GTK SD dan oleh petugas SMP untuk GTK di jenjang menengah.

Jika berkas lolos, tahap berikutnya adalah verifikasi akhir oleh admin Dinas Pendidikan sebelum SK cuti resmi diterbitkan.

Begitu disetujui, SK cuti langsung bisa diunduh melalui aplikasi tanpa guru harus datang ke kantor dinas untuk mengambilnya.

Sudrajat menegaskan, manfaat SiCERDAS bukan hanya soal kemudahan, tapi juga penghematan biaya yang sangat signifikan.

BACA JUGA : Zainal Petir: Tok…Tok! Polisi Penembak Gamma Telah Dipecat

Secara manual, satu guru bisa menghabiskan Rp150 ribu sekali urus cuti, jika 50 guru per bulan, setahun tembus Rp90 juta.

Dengan sistem digital ini, penghematan ratusan juta rupiah per tahun bisa diwujudkan, sekaligus mengurangi risiko perjalanan.

Sudrajat memastikan inovasi ini akan terus dikembangkan agar pelayanan cuti GTK di Grobogan makin cepat, murah, dan aman.

TYA WIDYA

The post Guru Grobogan Kini Bisa Urus Cuti Tanpa Ribet, Hemat Waktu dan Biaya appeared first on SuaraBaru.id.

Pada Rabu (6/8/2025), Komisi D memanggil seluruh Koordinator Wilayah (Korwil) Disdikpora dari sembilan kecamatan di Kudus untuk dimintai klarifikasi terkait praktik pungutan tersebut.

Ketua Komisi D DPRD Kudus, Mardijanto, menyatakan keprihatinannya atas temuan tersebut. Ia menegaskan, selain melanggar aturan, pungutan tanpa dasar yang jelas dapat berujung pada proses hukum.

“Kami ingin mengurai akar persoalan ini. Apakah pungutan muncul karena minimnya alokasi anggaran dari dinas atau ada unsur kepentingan pribadi,” ujarnya.

Anggota Komisi D, Kholid Mawardi, menambahkan bahwa iuran dalam organisasi memang lazim. Namun, tanpa adanya transparansi dan pertanggungjawaban, iuran tersebut dapat menjadi masalah serius.

Baca juga:

Inspektorat Kudus Usut Dugaan Pungli Guru SD, Dana Terkumpul Capai Ratusan Juta

Sementara itu, Galih Saputro menilai praktik pungutan ini mencerminkan lemahnya tata kelola anggaran di tubuh Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Kudus. Ia menyayangkan kebutuhan seperti honor penjaga dan perbaikan gedung Korwil dibiayai dari pungutan.

“Padahal kebutuhan seperti itu bisa diakomodasi melalui anggaran daerah,” tegas Galih.

Korwil Akui Adanya Pungutan Serupa

Dalam forum tersebut, para Korwil secara tersirat mengakui bahwa praktik pungutan tidak hanya terjadi di Jati, melainkan juga di wilayah lain. Mereka berdalih, banyak kegiatan sekolah dan Korwil yang tidak mendapat dukungan anggaran dari dinas, sehingga muncul inisiatif iuran dari para guru.

The post Semua Korwil Disdikpora Kudus Akhirnya Akui Ada Pungutan Guru appeared first on SuaraBaru.id.