Disampaikan juga, selain Gubernur, Musda dengan tema ‘Menjaga Moralitas Beragama, Bermasyarakat dan Bernegara’ ini, juga akan dihadiri Ketua Umum MUI Pusat, para Ketua MUI Kabupaten/Kota se-Jateng, Pimpinan Ormas Islam, Rektor Perguruan Tinggi, Unsur Pondok Pesantren dan Direktur Utama Bank Syariah Nasional (BSN) Alex Sofjan Noor.

”Musda dilaksanakan untuk konsolidasi organisasi, menyusun dan evaluasi program kerja 2021-2026, dan menyusun pengurus baru. Mohon doa restunya, semoga Musda berjalan lancar dan suskes,” kata Kiai Muhyiddin, dalam keterangannya di Semarang, Senin (8/6/2026).

BACA JUGA: Menebar Cahaya Al-Qur’an: KKN UIN Walisongo Jembatani Wakaf Al-Qur’an di Desa Ngelo Kulon

Selain Musda, di tempat yang sama juga diselenggarakan halaqah Ulama ‘Membangun Ekonomi Umat’. Sebagai Narasumber, Ketua MUI Pusat Bidang Filantropi Prof Dr KH Noor Achmad MA, Ketua Baznas Jateng Dr KH Ahmad Darodji dan Dirut BSN Alex Sofjan Noor.

Menurut Kiai Muhyiddin, dalam forum ini, para ulama se-Jateng akan menguatkan fungsi sebagai khadimul ummah (pelayan umat) dan shadiqul hukumah (mitra pemerintah).

”Harus diakui, sampai saat ini masih terdapat berbagai persoalan umat, bangsa dan dunia Islam, yang sangat membutuhkan perhatian dan peran ulama,” imbuhnya.

BACA JUGA: L’Pane Barbershop Jadi Sarana Pembinaan Kemandirian Narapidana Lapas Semarang

Terkait dengan siapa calon Ketua Umum MUI Jateng Periode 2026-2031, Kiai Muhyiddin menyatakan, hingga saat ini nama yang muncul hanya Prof Dr KH Noor Achmad MA.

”Sampai hari ini, hanya Prof Noor yang banyak disebut sebagai bakal calon pengganti Dr KH Ahmad Darodji MSi. Entah nanti di forum Musda barangkali ada dinamika baru, kita belum tahu,” ungkap Kiai Muhyiddin, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Umum MUI Jateng itu.

Pada kesempatan yang lain, Ketua MUI Kabupaten Pati, Prof Dr KH Abdul Karim menyebutkan, figur Prof Dr KH Noor Achmad MA sangat tepat, memimpin MUI Jateng.

BACA JUUGA: Sambut HANI 2026, BNNP Jateng dan BLKJP Cetak Barista Muda dari Klien Rehabilitasi

”Beliau banyak pengalaman menjadi Ketua MUI Pusat, Ketua Baznas RI, dan berbagai organisasi lainnya. Mari kita doakan, semoga beliau selalu sehat panjang umur dan bersedia memimpin MUI Jateng,” pintanya.

Dalam Musda yang berlangsung selama dua hari itu, juga akan diluncurkan buku berjudul ‘Pitutur Kiai Darodji’ dan ‘Kumpulan Fatwa & Tausiyah MUI Jawa Tengah Sejak 2005-2026’.

Riyan

The post Prof Noor Achmad Calon Kuat Ketua MUI Jateng 2026-2031 appeared first on SuaraBaru.id.

Persoalan tunggakan pajak kendaraan di Kudus sebelumnya juga mendapat sorotan dari Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi. Saat memimpin Rembug Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2026 di Pendapa Kabupaten Kudus, Selasa (26/5/2026), Luthfi menyebut Kabupaten Kudus masih memiliki piutang pajak kendaraan bermotor kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang nilainya cukup besar.

Pernyataan tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah mengingat saat ini sistem penerimaan pajak kendaraan bermotor telah mengalami perubahan. Jika sebelumnya daerah memperoleh pendapatan melalui mekanisme bagi hasil, kini sebagian penerimaan masuk langsung ke kas daerah melalui skema opsen pajak.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kudus, Eko Djumartono, mengatakan optimalisasi pembayaran pajak kendaraan menjadi semakin penting karena berpengaruh langsung terhadap pendapatan daerah.

“Sekarang skemanya sudah opsen pajak. Sebagian penerimaan dari pajak kendaraan bermotor langsung masuk ke daerah. Karena itu, penagihan tunggakan menjadi sangat penting untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah,” ujarnya.

Untuk menekan tingginya angka tunggakan tersebut, Pemkab Kudus akan melibatkan pemerintah desa dan kelurahan dalam proses penagihan. Menurut Eko, kepala desa dan perangkat desa merupakan pihak yang paling memahami kondisi masyarakat serta keberadaan kendaraan bermotor yang menjadi objek pajak di wilayahnya masing-masing.

Keterlibatan pemerintah desa diharapkan mampu mempercepat identifikasi wajib pajak yang masih memiliki tunggakan sekaligus memastikan surat tagihan dapat diterima oleh yang bersangkutan.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus, Djati Solechah, menjelaskan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Namun demikian, Kabupaten Kudus memperoleh manfaat melalui penerimaan opsen pajak kendaraan bermotor.

Menurutnya, berbagai langkah akan ditempuh untuk menekan angka tunggakan yang saat ini mendekati Rp100 miliar tersebut.

“Langkah yang akan kami lakukan bersama jajaran tim adalah menggelar operasi rutin seperti tahun lalu,” kata Djati.

Operasi tersebut akan melibatkan berbagai instansi yang tergabung dalam Tim Samsat, antara lain Unit Pengelola Pendapatan Daerah (UPPD) Samsat, BPPKAD Kabupaten Kudus, Satlantas Polres Kudus, Jasa Raharja, Dinas Perhubungan, Satpol PP, serta instansi terkait lainnya.

Selain operasi gabungan di lapangan, Pemkab Kudus juga akan kembali mengaktifkan Program Sengkuyung yang selama ini menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Melalui program tersebut, pemerintah desa dan kelurahan akan dilibatkan secara langsung dalam penyampaian surat tagihan kepada masyarakat yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor.

“Bersama jajaran pemerintah desa dan kelurahan akan melaksanakan Program Sengkuyung. Targetnya menyampaikan surat tagihan kepada wajib pajak yang masih memiliki tunggakan,” jelasnya.

Saat ini, data wajib pajak yang memiliki tunggakan masih dalam proses validasi dan pencetakan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah. Setelah proses tersebut selesai, data akan diserahkan kepada pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti melalui Program Sengkuyung dan berbagai kegiatan penagihan lainnya.

Pemkab Kudus berharap sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, kepolisian, Samsat, serta instansi terkait dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak kendaraan tepat waktu.

Ali Bustomi

The post Gubernur Luthfi Soroti Tunggakan Pajak Kudus Rp97 Miliar, Pemkab Libatkan Desa untuk Penagihan appeared first on SuaraBaru.id.

‎Longsor terjadi Minggu (8/3/2026) kemarin dan menyebabkan badan jalan amblas sehingga jalur utama antara Desa Plompong dan Desa Cilibur tidak dapat dilalui. Peristiwa tersebut juga mengakibatkan satu bangunan toilet milik SMP Muhammadiyah 3 ikut terbawa longsor.

‎Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan agar proses perbaikan dilakukan secepatnya sehingga aktivitas masyarakat dapat kembali normal. Ia juga menaruh perhatian khusus terhadap kegiatan belajar mengajar di sekolah yang terdampak.

‎“Jangan sampai proses belajar mengajar siswa terganggu. Jika sekolah relokasi kita bantu dimana lokasinya, agar kegiatan pendidikan tetap berjalan dengan baik,” ujar Ahmad Luthfi saat meninjau lokasi longsor di sekolah setempat, Rabu (11/3/2026).

‎Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma menyampaikan, jalan yang longsor merupakan akses vital bagi masyarakat karena menjadi jalur utama yang menghubungkan Desa Plompong dan Desa Cilibur.

‎Menurut Paramitha, pemerintah daerah melalui dinas terkait telah melakukan asesmen awal di lokasi kejadian serta menyiapkan langkah penanganan sementara sambil menunggu proses perbaikan permanen.

‎“Jalan tersebut merupakan jalur utama masyarakat. Kami sudah menurunkan tim untuk melakukan penanganan awal serta menyiapkan langkah perbaikan agar akses warga dapat segera pulih,” katanya.

‎Pemerintah daerah berharap proses penanganan dapat berjalan cepat sehingga mobilitas warga kembali lancar dan kegiatan belajar mengajar di SMP Muhammadiyah 3 tetap berlangsung tanpa hambatan.

Dalam kesempatan itu gubernur juga menyerahkan bantuan uang Rp 26 juta dan tas serta sergam sekolah untuk sejumlah siswa SMP Muhammadiyah 3 Paguyangan.

Nur Muktiadi

The post Gubernur Jateng Minta Percepat Perbaikan Jalan Longsor Plompong-Cilibur appeared first on SuaraBaru.id.

Bersama jajaran pengurus baru, birokrat yang saat ini masih menjabat sebagai Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Jateng itu, mulai merumuskan program prioritas untuk mengangkat prestasi olahraga provinsi ini ke level yang lebih tinggi.

”Kami sadar, tantangan ke depan akan semakin berat. Namun kami optimistis dengan visi Prestasi Emas Olahraga Jawa Tengah 2032,” ujar Sujarwanto, usai pelantikan.

BACA JUGA: Kaji Perda Jateng, Tim Analis Hukum Kemenkum Jateng Hadiri Rapat Analisis dan Evaluasi

Menurut dia, visi itu ditopang misi untuk memperkuat tata kelola organisasi yang modern, transparan, dan akuntabel. KONI Jateng juga mengusung tagline ‘BISSA’ (Berprestasi, Integritas, Superteam, Sinergi, dan Akuntabel), sebagai semangat kerja kepengurusan baru.

Dia juga meminta dukungan seluruh pemangku kepentingan, agar kepengurusan empat tahun ke depan, dapat berjalan amanah. ”Dengan doa dan dukungan bersama, kami berusaha bekerja maksimal,” tambahnya.

Disampaikan juga, untuk mencapai visi itu, sejumlah strategi telah disiapkan. Antara lain membangun organisasi yang solid dan profesional, memperkuat pembinaan SDM olahraga, meningkatkan pengelolaan keuangan dan sarana prasarana.

BACA JUGA: Sido Muncul Gelar Operasi Katarak Gratis untuk 100 Pasien di RS Unimus

Selain itu juga, memajukan pembibitan dan pembinaan prestasi, mendorong penyelenggaraan event olahraga skala Nasional hingga internasional, serta memperluas kolaborasi multi-pihak, dengan semangat gotong royong.

KONI Jateng juga akan menjajaki kerja sama dengan perguruan tinggi, terutama dalam bidang sport science, iptek keolahragaan, peningkatan prestasi atlet, hingga fasilitasi beasiswa atau kelas khusus bagi atlet berprestasi.

Termasuk menyempurnakan Sekolah Khusus Olahraga, dan keberlangsungan pendidikan di Perguruan Tinggi, dengan beasiswa untuk menjamin masa depan atlet. Sekaligus mengajak dunia usaha, untuk menjadi bapak asuh setiap cabor, serta menampung mereka di dunia kerja.

BACA JUGA: Dukung Swasembada Pangan, Pupuk Indonesia Grup Borong 32 Penghargaan di Ajang TKMPN 2025 

Tantangan terdekat yang sudah menunggu, penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jaeng XVII/2026, yang akan digelar di Semarang Raya. Ajang ini sekaligus menjadi momentum menjaring atlet terbaik, menuju PON XXI/2028 di NTB dan NTT. KONI Jateng juga memasang target ambisius, berjuang menjadi tuan rumah PON XXIII/2032.

Sujarwanto menilai, Jateng memiliki potensi besar, namun prestasinya harus terus ditingkatkan secara terarah dan berkelanjutan. Karena, saat ini sudah waktunya Jateng naik peringkat di PON.

”Dengan kerja keras dan sinergi semua pihak, bukan hal yang mustahil kita bisa meraih posisi tiga besar, bahkan dua, hingga juara umum,” tegasnya.

BACA JUGA: Mengurai “Martir” di Balik Panggung Teater Minatani Pati dan Jejak Perlawanan yang Disuarakan

Pada ajang SEA Games 9-20 Desember 2025 ini, Jateng mewakilkan 78 atlet, yang terdiri dari 64 atlet, 11 pelatih, serta tiga wasit/juri. Mereka diharapkan mampu memberikan kontribusi terbaik bagi Merah Putih.

Sujarwanto juga mengajak para bupati dan wali kota di Jateng, untuk memperkuat pembinaan prestasi lewat KONI kabupaten/kota. Dukungan itu mencakup penyediaan anggaran yang memadai, ketersediaan sarana-prasarana sesuai standar, dan komitmen bersama mendorong prestasi atlet.

”Prestasi tidak lahir dari kebetulan. Kita harus sesarengan ngopeni nglakoni, bergotong royong, merawat dan menjalankan komitmen prestasi olahraga Jateng,” pungkasnya.

Riyan

The post Ketua KONI Jateng Siapkan Roadmap ‘Prestasi Emas Jateng 2032 appeared first on SuaraBaru.id.

Penerapan ini dipersiapkan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Pemprov Jateng, Kejati Jateng, serta para bupati dan wali kota. MoU mengatur penyediaan lokasi kerja sosial, teknis pengawasan, pembinaan, hingga pelaporan pelaksanaan pidana.

Regulasi Pidana Kerja Sosial dalam KUHP Baru

KUHP baru menempatkan pidana kerja sosial sebagai salah satu pidana pokok. Pasal 65 ayat (1) huruf e menyebutkan bahwa pidana pokok terdiri atas “pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial”.

Dalam penjelasan Pasal 65, disebutkan bahwa pidana kerja sosial merupakan model alternatif dari pidana penjara, yang “dikembangkan untuk mengutamakan jenis pidana yang lebih ringan, selama masih memenuhi tujuan pemidanaan”. Penjelasan ini mempertegas bahwa pidana kerja sosial adalah instrumen pemidanaan modern yang menekankan pembinaan dan keterlibatan sosial.

Selanjutnya, Pasal 85 ayat (1) mengatur bahwa pidana kerja sosial dapat dijatuhkan untuk tindak pidana yang diancam pidana kurang dari lima tahun, ketika hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda kategori II. Pada bagian penjelasannya disebutkan bahwa kerja sosial dapat dilakukan di berbagai lembaga layanan publik seperti rumah sakit, panti asuhan, panti lansia, sekolah, atau lembaga sosial lainnya, dan harus disesuaikan dengan profesi maupun kemampuan terpidana.

Teknis Pelaksanaan di Daerah

Hakim nantinya hanya menetapkan lamanya pidana, sedangkan bentuk kegiatan sosial akan disesuaikan pemerintah daerah. Karena itu, kesiapan tiap kabupaten/kota menjadi krusial. Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan bahwa kepala daerah wajib memastikan lokasi kerja sosial tidak merendahkan martabat terpidana dan tidak boleh digunakan secara transaksional.

Plt. Sekretaris Jampidum, Undang Mogupal, menegaskan bahwa implementasi pidana kerja sosial “tidak bisa hanya mengandalkan Kejaksaan” sehingga koordinasi dengan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi kunci.

Selain menjadi instrumen pembinaan, pidana kerja sosial juga diproyeksikan mengurangi overkapasitas Lapas, sekaligus membuka ruang bagi terpidana untuk mendapatkan pelatihan keterampilan dan kembali sebagai individu produktif.

PT Jamkrindo melalui program TJSL menyatakan siap mendukung implementasi pidana kerja sosial dengan menyediakan lokasi, pendampingan, serta pelatihan berbasis pemberdayaan masyarakat.

Dengan fondasi regulasi yang jelas dalam KUHP baru, pidana kerja sosial diproyeksikan menjadi alternatif pemidanaan yang lebih humanis, bermanfaat, dan mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Ali Bustomi

The post Hukuman Pidana Kerja Sosial Mulai Berlaku di Kudus, Siapa yang Bisa Dijatuhi dan Di Mana Dijalankan? appeared first on SuaraBaru.id.

Acara akbar ini dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, Bupati Kudus Sam’ani Intakoris, Wakil Bupati Bellinda Birton, serta jajaran Forkopimda Jawa Tengah dan Kabupaten Kudus. Turut hadir pula para bupati dan wali kota se-Jawa Tengah, Habib Ali Zainal Abidin Assegaf (Habib Bidin) bersama grup Hadroh Azzahir, serta KH. Muhammad Iqdam Kholid (Gus Iqdam).

Tak hanya diikuti secara langsung, ribuan santri, ulama, dan masyarakat dari berbagai daerah juga turut menyaksikan acara ini secara daring.

Dalam sambutannya, Bupati Kudus Sam’ani Intakoris menyampaikan apresiasi atas semangat peserta yang tetap antusias meski diguyur hujan.

“Kita hadir bersama dalam Jateng Berselawat memperingati Hari Santri Nasional 2025 tingkat Jawa Tengah. Walaupun hujan, semangat dan kebersamaan tetap terjaga,” ujarnya penuh semangat.

Sam’ani juga berpesan agar para santri terus menjaga semangat pengabdian dan keikhlasan, serta menjadi pribadi tangguh demi terwujudnya pesantren yang kokoh dan Indonesia yang bermartabat.

Gubernur Ahmad Luthfi Luncurkan Program “Pesantren Obah”

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa Hari Santri Nasional merupakan bentuk penghargaan terhadap kontribusi besar para santri bagi bangsa.

“HSN 2025 menjadi momentum bahwa santri adalah garda terdepan dan benteng terakhir dalam menjaga keutuhan NKRI,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Luthfi juga meluncurkan program prioritas “Pesantren Obah”, hasil kolaborasi dengan Lembaga Fasilitasi dan Sinergitas Pesantren (LFSP) Jawa Tengah. Program ini memberikan beasiswa bagi santri dan pengasuh pondok pesantren, sebagai bentuk dukungan nyata pemerintah terhadap dunia pesantren.

Selain itu, Kafilah Jawa Tengah menerima bantuan prestasi sebesar Rp150 juta atas keberhasilannya menjadi juara umum Musabaqah Qiraatil Kutub (MQK) Nasional 2025.

Suasana religius semakin terasa ketika Habib Ali Zainal Abidin Assegaf (Habib Bidin) bersama Hadroh Azzahir melantunkan selawat penuh makna. Ribuan jamaah tampak larut dalam kebersamaan dan kekhusyukan.

Semangat Santri, Semangat Menjaga Negeri

Dalam tausiyahnya, KH. Muhammad Iqdam Kholid (Gus Iqdam) mengingatkan para santri agar terus menimba ilmu dengan keikhlasan dan menjadi teladan bagi masyarakat.

“Walau hujan, Alhamdulillah jamaah tetap banyak dan khusyuk. Jadilah santri yang berilmu barokah dan membawa kedamaian bagi umat,” pesannya.

Kegiatan Jateng Berselawat ini menjadi simbol persatuan dan spiritualitas masyarakat Jawa Tengah dalam meneladani nilai perjuangan santri. Melalui semangat Hari Santri Nasional 2025, Jawa Tengah meneguhkan komitmen untuk menjaga keutuhan bangsa dan memperkuat peran pesantren sebagai pilar peradaban yang berkarakter dan bermartabat.

Ali Bustomi

The post Peringatan Hari Santri di Kudus Meriah, Gus Iqdam Ajak Santri Jaga Ilmu dan Keikhlasan appeared first on SuaraBaru.id.

Berbagai upaya kolaboratif itu, di antaranya  dilakukan melalui pembentukan Forum Rektor. Dalam forum ini,  Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkolaborasi dengan 44 perguruan tinggi di wilayahnya, untuk mempercepat capaian program yang dicanangkan.

Pemprov Jateng menyediakan 29 program dalam kerja sama ini, dengan masa waktu mulai dari 2025 hingga 2029. Program-program itu diantaranya penurunan angka stunting, pendampingan usaha mikro kecil menengah, pendampingan desa wisata, penguatan wawasan kebangsaan dan pendidikan moderasi beragama, pelatihan konten kreator untuk desa wisata, dan lainnya.

Kolaborasi itu bukan isapan jembol belaka. Kolaborasi Pemprov Jateng dengan kampus Univesitas Diponegoro (Undip) Semarang telah membuahkan hasil nyata untuk kebermanfaatan warga. Salah satunya melalui program desalinasi. Melalui program ini, sebanyak 250 Kepala Keluarga (KK) penghuni Rusunawa Slamaran, Kota Pekalongan kini bisa menikmati air minum yang rasanya tawar.

Baca juga Gowes Jasirah 2025 Tempuh Perjalanan 15 Kilometer, Sekda Jateng Dorong Wisata Sejarah

Melalui program tersebut, teknologinya telah mengubah air payau menjadi air tawar yang layak untuk diminum secara langsung. Program desalinasi di Kota Pekalongan menjadi yang pertama dan akan disusul di sejumlah wilayah pesisir lainya seperti Demak, Rembang dan Jepara.

Desalinasi Air

Salah seorang warga Rusunawa Slamaran, Slamet mengaku, telah mencoba air hasil dari desalinasi tersebut. Menurut dia, rasanya berbeda dari biasanya. “Rasanya enak, segar, tidak asin,” katanya.

Pemprov Jateng juga sudah melakukan aksi nyata dengan Poltekkes Kemenkes Semarang, melalui program KKN Tematik pencegahan stunting dan TBC. Sebanyak 600 mahasiswa dari kampus tersebut diterjunkan di desa-desa Kabupaten Magelang, Semarang, dan Banyumas untuk melakukan kegitan KKN sejak 9 Mei 2025 lalu.

Selain forum rektor, forum kolaborasi lainnya meliputi Forum Senayan yang berisi anggota DPR RI asal Jateng, Forum Berlian (DPRD Jateng) Organisasi Masyarakat (Ormas), hingga himpunan pengusaha.

Wakil Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Jawa Tengah, Wahid Abdurrahman mengatakan, upaya-upaya kolaboratif itu secara konkret membuahkan hasil. Ia mencontohkan, melalui forum berlian, para anggota DPRD Jateng sepakat bahwa anggaran aspirasinya akan diarahkan untuk program infrastruktur pada 2025.

The post 100 Hari Kerja Luthfi-Yasin, Kolaborasi Antarlini Wujudkan Program Nyata untuk Warga appeared first on SuaraBaru.id.

“Selain kedatangan Pak Bupati dan Mbak Wakil Bupati, malam ini kita kedatangan sosok yang kita hormati bersama, Bapak Jawa Tengah—Pak Luthfi. Beliau pemimpin luar biasa yang selalu hadir di tengah masyarakat,” ujar Gus Iqdam di hadapan ribuan warga yang memadati lokasi acara.

Gus Iqdam juga membagikan kisah pribadinya tentang kedekatannya dengan Gubernur Ahmad Luthfi. Ia mengatakan, komunikasi di antara mereka cukup intens, tak jarang saling sapa atau bertukar kabar, bahkan di sela kesibukan masing-masing. Momen kebersamaan dalam beberapa acara pun kerap diwarnai canda tawa hangat.

“Usai bekerja, beliau kembali menjadi ayah penuh kasih bagi anak-anaknya. Saya pernah video call dengan beliau, dan di belakangnya selalu tampak anaknya. Bahkan saat di Tanah Suci, Pak Luthfi mendorong kursi roda anaknya sendiri,” tutur Gus Iqdam dengan penuh kekaguman.

Menurut Gus Iqdam, sikap itu mencerminkan karakter pemimpin yang tidak hanya hebat dalam memimpin wilayah, tetapi juga sosok ayah yang penuh kasih. Maka tak heran, lanjutnya, jika masyarakat Jawa Tengah menaruh harapan besar pada kepemimpinan Ahmad Luthfi.

“Semoga beliau mampu membawa kesejukan dan kemakmuran bagi Jawa Tengah. Kita doakan agar jabatan beliau menjadi berkah untuk seluruh masyarakat,” tambah Gus Iqdam, sekaligus mengajak seluruh hadirin untuk mendoakan para pemimpin daerah agar selalu diberikan petunjuk dan keberkahan.

Baca juga:

Kasus Dugaan Korupsi Proyek SIHT Kudus Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Semarang

Konser Denny Caknan di Kudus Bikin Ambyar, Ribuan Warga Padati Alun-alun Simpang Tujuh

Sebelum tausiyah dari Gus Iqdam dimulai, Gubernur Ahmad Luthfi menyempatkan diri untuk menyapa warga Kudus. Ia tampak antusias melihat antusiasme masyarakat yang hadir dalam rangkaian halalbihalal tersebut.

“Alhamdulillah, saya sangat bahagia bisa bersua dengan warga Kudus. Halalbihalal ini adalah bentuk amalan yang penuh pahala. Setuju tidak kalau Gus Iqdam keliling ke semua kabupaten/kota di Jawa Tengah?” tanya Luthfi yang langsung disambut sorakan “setuju” dari massa yang hadir.

Dalam sambutannya, Gubernur Luthfi menekankan pentingnya sinergi antara pemimpin, ulama, dan masyarakat. Menurutnya, kebersamaan ini menjadi kunci utama dalam menciptakan Jawa Tengah yang sejahtera dan harmonis.

“Mohon doanya agar para pemimpin dari gubernur, wakil gubernur, hingga bupati dan wakil bupati, senantiasa diberi kekuatan untuk menjadi pemimpin yang amanah, dekat dengan rakyat, dan mampu menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat,” ungkapnya.

Selain Gubernur Ahmad Luthfi, acara Halalbihalal tersebut juga dihadiri oleh Bupati Kudus Sam’ani Intakoris, Wakil Bupati Bellinda Putri Sabrina Birton, dan jajaran Forkopimda Kudus. Tak hanya itu, sejumlah kepala daerah dari wilayah sekitar, seperti Bupati Pati dan Bupati Demak, juga turut meramaikan acara yang berlangsung khidmat dan meriah ini.

Ali Bustomi

The post Halalbihalal di Kudus: Gus Iqdam Sebut Gubernur Ahmad Luthfi Pemimpin yang Visioner appeared first on SuaraBaru.id.

Menurut dia, pihak TIK tak terkait apa pun atas kejadian itu. Seperti dikabarkan sebelumnya, tersiar informasi lewat flyer yang beredar, adanya lomba tari dalam rangka Hari Ibu, yang dilaksanakan DPC Asosasi Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah Mandiri Indonesia (Apmikimmdo) Kota Semarang.

Dalam flyer itu disebutkan, disediakan trofi gubernur, dan biaya pendaftarannya sebesar Rp 100 ribu. Namun lomba tari itu ternyata batal, tanpa alasan yang jelas. Celakanya, tak ada satupun perwakilan panitia yang bisa dihubungi. Bahkan di lokasi kegiatan, Jumat (20/12/2024), tak ada panitia sama sekali. Diperkirakan ada lebih dari 30 calon peserta yang ikut lomba tari ini.

BACA JUGA: Keprihatinan Samuel Wattimena Atas Pembatalan Lomba Tari Piala Gubernur

”Acara itu sepenuhnya merupakan kegiatan yang dilaksanakan Semarang Economy Creative (SEC) dan DPC Apmikimmdo Kota Semarang. Kebetulan bertempat di Taman Indonesia Kaya, yang merupakan ruang publik, dan dapat digunakan masyarakat Semarang untuk berbagai jenis kegiatan,” kata Teguh dalam keterangan tertulisnya.

Dijelaskannya, pihak TIK turut prihatin atas ketidaknyamanan yang terjadi. Dia menyebut, rangkaian acara yang terselenggara itu bukan merupakan bagian dari program TIK.

”Kami sangat menyesalkan kerugian yang dialami peserta, baik secara moril maupun materil. Semoga segera ditemukan solusi yang terbaik, dan pihak panitia penyelenggara dapat memberikan ganti rugi yang sesuai,” harap Teguh.

BACA JUGA: Peringati Milad Muhammadiyah Ke-112, Pimpinan Ranting Muhammadiyah Desa Tahunan Gelar Jalan Sehat

Guna mengantisipasi kejadian serupa akan terulang kembali, pihak TIK kemudian memberikan syarat dan ketentuan yang harus ditaati. Salah satunya, setiap akan melakukan kegiatan yang menggunakan area TIK, harus mendapatkan rekomendasi dari Wali Kota Semarang, melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Semarang.

”Untuk mendapatkan izin, pihak panitia penyelenggara harus mengirimkan proposal acara, dan melakukan pertemuan dengan pihak Disperkim. Setelah itu, baru dari pihak TIK akan mengeluarkan izin penggunaan tempat,” tegasnya.

Riyan

The post Pihak Taman Indonesia Kaya Tak Terkait Gagalnya Lomba Tari Memperebutkan Trofi Gubernur appeared first on SuaraBaru.id.

Anggota DPR RI Komisi VII Dapil Jawa Tengah I (Kota dan Kabupaten Semarang, Salatiga dan Kabupaten Kendal) dari Fraksi PDI-Perjuangan itu, menyampaikan rasa keprihatinannya atas kejadian ini.

Pembatalan mendadak tanpa kejelasan dari pihak panitia, membuat para peserta dan orang tua merasa dirugikan. Mengingat persiapan intensif yang telah dilakukan, selama hampir satu bulan penuh.

BACA JUGA: Gagal Jadi Bupati Tegal, Bima Sakti Duduk di Kursi Besi Indomaret: Ini demi Cinta, Tak Berasa Sia-sia

”Saya memahami dan turut prihatin atas kekecewaan yang dirasakan para peserta, dan orang tua. Kegiatan seni seperti ini, seharusnya menjadi momentum positif untuk melestarikan budaya, dan memperkuat kebanggaan terhadap seni tradisional kita,” ujar Samuel Wattimena dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (21/12/2024).

Dia juga menyoroti pentingnya evaluasi dan pembenahan dalam pelaksanaan kegiatan serupa, di masa mendatang. Samuel menyarankan, agar para calon peserta lebih kritis dalam memilih kegiatan yang akan diikuti, terutama memastikan kredibilitas dan kejelasan pihak penyelenggara.

Seperti dikabarkan sebelumnya, tersiar informasi lewat flyer yang beredar, adanya lomba tari dalam rangka Hari Ibu, yang dilaksanakan DPC Asosasi Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah Mandiri Indonesia (Apmikimmdo) Kota Semarang. Dalam flyer itu disebutkan, disediakan trofi gubernur, dan biaya pendaftarannya sebesar Rp 100 ribu.

BACA JUGA: Blora Siap 10 Hektar Jadi Pilot Project Pupuk Organik Rumput Laut oleh Kementerian Kelautan

Kekecewaan peserta muncul, lantaran lomba tari itu batal, namun tidak ada satupun perwakilan panitia yang bisa dihubungi. Bahkan di lokasi kegiatan, tak ada panitia sama sekali. Diperkirakan ada lebih dari 30 calon peserta yang ikut lomba tari ini.

”Saya berharap masyarakat, khususnya calon peserta lomba atau festival, untuk lebih selektif dan memastikan kegiatan itu diselenggarakan pihak yang terpercaya, dan didukung dengan informasi yang jelas,” imbuh Samuel, sang perancang busana top Indonesia.

Dia juga mengimbau, agar tidak ada pihak yang saling menyalahkan. Sebaliknya, dia mendorong semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan dinas terkait, untuk menjadikan kejadian ini sebagai pembelajaran bersama, demi memperbaiki tata kelola kegiatan seni di masa depan.

Riyan

The post Keprihatinan Samuel Wattimena Atas Pembatalan Lomba Tari Piala Gubernur appeared first on SuaraBaru.id.