Irfan mengatakan, masa jabatan kepengurusan DPC GMNI Kota Tegal 2 Tahun, sejak berlaku ditetapkannya hasil konferensi DPC GMNI Tegal berlaku sejak 29 Januari 2023 sampai dengan 29 januari 2025 mendatang.

“Saya ucapkan selamat atas pelantikan kepada segenap pengurus DPC GmnI Tegal dan saya mengucapkan selamat bekerja dan berkarya, semoga kepengurusan DPC GmnI Tegal menjadi pengurus yang mumpuni dalam proses estafet generasi GMNI,” kata Walikota Tegal, Dedy Yon Supriono saat memberikan sambutan.

Dedy Yon berharap kepada para pengurus yang baru dilantik agar dapat membawa misi untuk selalu meneguhkan semangat para pendiri bangsa, bahwa Indonesia bukan hanya Kota Tegal, tetapi Indonesia adalah seluruh pelosok tanah air. Dari sabang sampai merauke. Dari Miangas sampai pulau Rote.

“Kepengurusan GMNI Kota Tegal mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Tanamkan lah selalu toleransi dan perdamaian supaya berbuah keadilan dan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia,” ujarnya.

Terpisah Wakil Walikota Tegal, M Jumadi kepada pengurus GMNI yang baru dilantik berharap bisa memberikan kontribusi yang positif terhadap Kota Tegal dan terus kritis.

Hal itu karena Pemerintah Kota Tegal dan masyarakat Kota Tegal membutuhkan generasi muda yang luar biasa, yang terus memberikan dorongan kepada mereka untuk menyuarakan aspirasi masyarakat Kota Tegal khususnya agar menjaga pemerintahan dengan baik.

Sementara itu, Ketua DPC GMNI Kota Tegal terpilih, Roberto Bellarmino menyampaikan dengan dilantiknya dirinya sebagai Pimpinan Cabang GMNI Kota Tegal yang baru, pihaknya akan selalu berdiri di depan bersama rakyat, untuk mengontrol segala kebijakan, baik yang berpihak maupun tidak berpihak kepada rakyat.

“Jika kebijakan itu berpihak kepada rakyat kecil, kaum marhaen, maka kita akan membangun sinergitas untuk tetap mengawal kebijakan tersebut, namun sebaliknya jika kebijakan itu tidak berpihak kepada rakyat kecil, maka jangan salahkan saya apabila saya akan membanjiri Kota Tegal dengan barisan gerakan perlawanan, demi menuntut keadilan bagi seluruh rakyat yang terdholimi,” ujar Roberto Bellarmino.

Roberto Bellarmino menambahkan selain aksi pihaknya juga akan menggunakan langkah dengan membangun sinergitas dengan stakeholder yang ada, termasuk dengan Pemerintah Kota Tegal dengan membentuk sebuah lembaga advokasi, dan pendampingan aspirasi rakyat.

Sutrisno

The post Bellarmino Pimpin GMNI Kota Tegal 2023-2025 appeared first on SuaraBaru.id.

”Tentu saja, kami turut berduka. Kami sudah perintahkan BPBD Jateng untuk komunikasi dengan sana,” kata dia dalam keterangannya di Semarang, Kamis (9/2/2023) malam.

Ditemui di rumah dinas Puri Gedeh, usai memenuhi undangan peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2023, di Medan, Ganjar intens berkomunikasi dengan Penjabat Gubernur Papua, terkait perkembangan pascabencana.

BACA JUGA: Kakanwil Yuspahruddin Mengharamkan Handphone dan Narkotika dalam Lapas-Rutan

”Saya coba kontak Penjabat Gubernur Papua, beliau sedang tidak di lokasi. Tetapi beliau menyampaikan, yang di tepi pantai memang roboh bangunannya,” ungkap Ganjar.

Mantan anggota DPR RI itu juga berkomunikasi dengan komunitas masyarakat Jateng, Kagama, GMNI hingga rekan separtai di sana. Ganjar yang menjabat Ketua Indonesia Persada, juga menerima informasi dari LPPL Radio setempat.

Gubernur Jateng dua periode itu, juga menerima informasi dari rekan separtainya di PDI Perjuangan. Sebab, imbuhnya, saat terjadi gempa, sedang berlangsung pelantikan DPD PDIP.

BACA JUGA: Buka Musrenbang tingkat Kecamatan, Ita Fokuskan Pemberdayaan Masyarakat

”Ternyata siang itu lagi ada pelantikan DPD PDI Perjuangan, jadi langsung pas lagi dibacakan itu ribut, saya dikirimi video-videonya. Ya mudah-mudahan nanti kami bisa bergerak untuk membantu, seandainya kemudian dibutuhkan,” tegasnya.

Ketua PP Kagama itu menambahkan, hingga saat ini semua dalam kondisi siaga. Ganjar menegaskan, melalui BPBD Jateng pihaknya siap mengirimkan bantuan.

”Rasa-rasanya sampai hari ini semua yang di sana masih standby. Mudah-mudahan kondisi daruratnya segera tertangani. Tapi kita standby juga, bila nanti diperlukan akan kita bantu,” tandasnya.

BACA JUGA: Ucapkan Selamat HPN Kapolresta Surakarta Kunjungi Wartawan di Posko Cemoro

Sebelumnya diberitakan, gempa berkekuatan magnitudo 5,4 SR terjadi di Papua, Kamis (9/2/2023). Gempa terjadi pada pukul 13.28 WIB atau 15.28 WIT.

BMKG mencatat episenter gempa berada di darat, sekitar sembilan kilometer barat daya Jayapura. Adapun Hiposentum atau kedalaman gempa itu ada di 10 kilometer di bawah permukaan bumi.

Dampak gempa hampir dirasakan di seluruh Kota Jayapura. Mulai dari fasilitas umum hingga kantor-kantor pemerintah, dilaporkan mengalami kerusakan. Hingga berita ini diturunkan, ada empat warga meninggal dunia, akibat gempa itu.

Riyan

The post BPBD Jateng Siapkan Bantuan untuk Korban Gempa Papua appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam FGD tersebut, hadir pula Bupati Kudus HM Hartopo, Kapolres Kudus AKBP Wiraga Dimas Tama, serta perwakilan Forkopimda lainnya, serta seluruh Kapolsek, Danramil, Camat hingga Kepala OPD terkait di lingkup Pemkab Kudus.

Sementara, dari kalangan mahasiswa hadir perwakilan dari PMII, HMI, GMNI serta BEM IAIN dan UMK. Dari organisasi pekerja hadir diantaranya Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Organda maupun perwakilan LSM dan Ormas.

Dalam pernyataannya, Masan mengatakan forum ini digelar sebagai sarana mewadahi mahasiswa serta elemen masyarakat untuk membahas dampak kenaikan harga BBM. Menurut Masan, kebijakan kenaikan harga BBM, tentu di luar kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus.

Kenaikan harga BBM, kata Masan dengan tujuan agar subsidi yang sedemikian besar tidak lagi salah sasaran karena sebagian besar BBM bersubsidi selama ini banyak dinikmati masyarakat menengah ke atas.

Meski demikian, jajaran Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk mengantisipasi semua dampak akibat pemberlakuan kebijakan tersebut. “Jadi, ranah pemerintah daerah adalah bagaimana agar dampak kenaikan harga BBM ini bisa  diantisipasi dan tidak memberatkan masyarakat kecil,”ujar Masan.

Baca Juga: 

Tolak Kenaikan BBM, Ratusan Mahasiswa Kudus Aksi Blokir Jalan

Anggota DPRD Kudus Diajak Potong Gaji Bantu Warga Terdampak Harga BBM

Masan menambahkan, sesuai kebijakan pusat, kenaikan harga BBM telah diikuti sejumlah program bantalan sosial seperti penyaluran BLT, Bantuan Subsidi Upah (BSU) hingga program lainnya. Bahkan, APBD Kabupaten Kudus juga dikenakan refocusing sebesar 2 persen yang setara dengan Rp 4,2 miliar untuk bantuan khusus pekerja di sektor transportasi dan UMKM.

“Untuk bantuan bagi pekerja transportasi dan UMKM ini penyaluran selama 4 kali dengan besaran Rp 150 ribu per orang,”tandasnya.

Selain program bantuan yang dikucurkan akibat kenaikan harga BBM tersebut, Pemkab Kudus sebenarnya juga telah memiliki program bansos yang diperuntukkan bagi masyarakat diantaranya BLT khusus buruh rokok yang bersumber dari DBHCHT.

Melalui DBHCHT pula, Pemkab Kudus juga menggelar 85 paket pelatihan keterampilan bagi masyarakat untuk mendorong terciptanya tenaga terampil guna mengurangi angka pengangguran.

Oleh karena itu, kata Masan, baik mahasiswa maupun elemen masyarakat lain diharapkan bisa mengawal semua program yang dikucurkan pemerintah agar pengalihan subsidi BBM bisa benar-benar tepat sasaran ke masyarakat yang membutuhkan.

Sementara, Alvin Rizkiya, Ketua PC PMII Kabupaten Kudus mengatakan program bantalan sosial yang sudah diberikan pemerintah selama ini diduga banyak yang salah sasaran. Oleh karena itu, PMII mendesak Pemkab untuk melakukan updating data penerima bansos agar benar-benar dirasakan oleh masyarakat kecil.

“Banyak data penerima bansos yang kami kira kurang tepat di mana orang mampu banyak mendapatkan bantuan sementara yang benar-benar miskin tidak. Kami minta Pemkab bisa menindaklanjuti hal tersebut,”ujarnya.

Ali Bustomi

The post DPRD Kudus Kumpulkan Mahasiswa dan Ormas Bahas Dampak Kenaikan Harga BBM appeared first on SuaraBaru.id.

Para mahasiswa tersebut mengawali aksi dengan melakukan orasi di depan pendapa kabupaten Kudus. Mereka membawa sejumlah poster berisi tuntutan.

Tak hanya itu, massa juga membawa sebuah keranda dan pocong bertuliskan ‘HBD Ibu Puan’.

Beberapa lama menggelar aksi di depan kantor bupati, massa kemudian bergerak melakukan konvoi ke gedung DPRD Kudus yang berjarak sekitar 1 km.

Sempat berusaha mendorong pagar gedung, massa yang mendapat kawalan ketat aparat kepolisian mengalihkan sasaran dengan memblokir ruas jalan Agil Kusumadiya yang berada persis di depan gedung dewan.

Polisi yang menjaga aksi tak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa membiarkan massa memblokir jalan. Polisi hanya berusaha mengalihkan arus kendaraan agar tak terjadi kemacetan.

Tak hanya itu, massa juga membakar ban bekas dan keranda mayat yang dibawanya. Api pun membara dan membuat kepulan asap hitam mengepul di tengah aksi.

Ketua DPRD Kudus Masan yang didampingi Kapolres dan Kasdim 0722 Kudus sempat mendatangi massa di jalanan. Namun tawaran agar massa melakukan audiensi di dalam gedung, ditolak oleh mahasiswa.

Ketua PC PMII Kabupaten Kudus Muhammad Alvin Rizkiya mengatakan aksi yang digelar ini diikuti oleh tiga organisasi mahasiswa yakni PMII, HMI dan GMNI.

“Tuntutan yang kami sampaikan sama dengan gerakan mahasiswa di tanah air yakni menolak kenaikan harga BBM,”ujarnya.

Alvin juga menambahkan, gerakannya juga menuntut pemerintah membongkar mafia energi yang membuat subsidi BBM membengkak.

“Ini dibuktikan dengan harga jual SPBU Vivo yang notabene swasta justru lebih murah dari SPBU Pertamina yang dapat subsidi,”tandasnya.

Untuk isu daerah, mahasiswa juga menuntut kasus mafia BBM yang terjadi di Kudus dengan barang bukti 12 ton solar subsidi harus diusut tuntas.

Ali Bustomi

The post Tolak Kenaikan BBM, Ratusan Mahasiswa Kudus Aksi Blokir Jalan appeared first on SuaraBaru.id.