Kasus ini melibatkan tersangka berinisial ERE (23) yang diduga melakukan pemindahan isi tabung gas LPG ukuran 3 kg (subsidi) ke tabung gas LPG ukuran 12 kg (non-subsidi) menggunakan regulator yang telah dimodifikasi.

Dirreskrimsus Polda Jateng, Kombes Pol. Arif Budiman mengatakan, pengungkapan kasus ini dilakukan setelah menerima informasi dari masyarakat pada Jumat, 31 Januari 2025, adanya praktik ilegal tersebut. Petugas kemudian melakukan penyelidikan di lokasi dan menemukan kegiatan pemindahan isi tabung gas yang tidak sesuai dengan standar dan melanggar peraturan.

Dalam praktiknya, tersangka menggunakan regulator yang telah dimodifikasi untuk memindahkan isi tabung LPG bersubsidi ke tabung LPG non-subsidi. Praktik ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat, mengingat pemindahan gas yang tidak sesuai standar dapat menyebabkan kebocoran atau bahkan ledakan.

Dalam pengungkapan kasus ini, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya 231 tabung gas LPG, terdiri dari berbagai ukuran serta 90 unit regulator modifikasi yang digunakan untuk memindahkan isi gas.

Arif Budiman menegaskan, pihaknya akan menindak tegas segala bentuk penyalahgunaan gas LPG bersubsidi yang merugikan masyarakat.

“Tindakan seperti ini jelas melanggar hukum, juga membahayakan keselamatan banyak orang. Pemindahan gas LPG dengan cara ilegal sangat berisiko, karena bisa menyebabkan kebocoran dan ledakan. Kami mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan hal serupa dan segera melapor jika menemukan aktivitas ilegal seperti ini,” ungkapnya di Mapolda Jateng, Rabu (5/2/2025).

Ia menegaskan, Polda Jateng akan terus melakukan patroli dan pengawasan terhadap distribusi LPG bersubsidi, serta bekerja sama dengan instansi terkait untuk memastikan subsidi pemerintah benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak.

“Kami akan terus meningkatkan pengawasan dan menindak tegas para pelaku yang mencoba mengambil keuntungan dengan cara melawan hukum. Subsidi LPG diberikan untuk membantu masyarakat kecil, bukan untuk disalahgunakan demi kepentingan pribadi,” tegasnya.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal berlapis, yakni Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Paragraf 5 Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan ancaman hukuman 6 tahun Penjara atau denda 60 Milyar.

Polda Jateng mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan praktik serupa, dan segera melaporkan apabila mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan gas LPG bersubsidi.

Ning S

The post Ditreskrimsus Polda Jateng Ungkap Kasus Penyalahgunaan Gas LPG Bersubsidi di Purworejo appeared first on SuaraBaru.id.

Seorang warga Kecamatan Toroh, Nia, mengaku kesulitan mendapatkan LPG 3 kilogram lantaran di kios kelontong langganannya sudah tidak bisa kulakan lagi karena adanya aturan baru.

“Sudah tiga hari ini saya masak pakai panci listrik. Tidak bisa mendapatkan gas 3 kilogram karena warung tetangga tidak bisa kulakan, infonya harus ikut aturan baru, tetapi aturannya seperti apa saya nggak tahu, ” ujar Nia.

Kemudian Murni, warga Penawangan, mengaku terpaksa membatasi penggunaan kompor gas. Pasalnya, sejak Rabu lalu dirinya mulai kesulitan untuk membeli LPG 3 kilogram tersebut.

“Rabu mau beli di warung tetangga, tetapi malah dibilang habis. Saya sampai muter ke mana-mana cuma untuk beli gas, ” ungkap Murni.

Sementara Eni, seorang pengecer yang biasa menjual LPG 3 kilogram mengaku sudah tidak bisa lagi kulak karena tidak punya Nomor Induk Berusaha (NIB).  Menurut Eni, NIB adalah syarat untuk menjadi pangkalan gas LPG.

“Sudah tidak bisa kulakan soalnya kemarin dapat info harus punya NIB. Saya ndak punya NIB, cuma warung biasa. Ya mau gimana lagi, ” ujar Eni.

Sistem Baru

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Grobogan, Pradana Setyawan mengungkapkan ada dua kemungkinan terkait dengan kelangkaan gas yang dirasakan masyarakat saat ini.

The post Warga Grobogan Keluhkan Kelangkaan LPG 3 Kilogram, Tak Ada Kiriman atau Ada Aturan Baru? appeared first on SuaraBaru.id.

Tersangka SR alias JN (45) berhasil diringkus di Dusun Mendungsari RT05/RW.03 Desa Bulurejo, Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah.

Kapolda Jateng, Irjen Pol Ahmad Luthfi didampingi Dirreskrimsus Polda Jateng, Kombes Pol Johanson Ronald Simamora menjelaskan, berawal dari informasi masyarakat, bahwa di Dusun Mendungsari Desa Bulurejo Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar terjadi praktik ilegal penyuntikan gas elpiji bersubsidi ke elpiji nonsubsidi.

Baca Juga: Pemkot Semarang Resmi Larang Daging Anjing untuk Konsumsi

Penyuntikan gas bersubsidi ke dalam gas nonsubsidi itu dengan cara menyuntik tabung gas menggunakan selang regulator yang telah dimodifikasi, dan es batu sebagai alat pendingin.

“Tabung gas LPG 5,5 kg dan 12 kg hasil penyuntikan selanjutnya dijual keliling ke konsumen di daerah Karanganyar dan Sukoharjo,” ungkap Luthfi dalam konferensi pers di aula Ditreskrimsus Polda Jateng, Selasa (22/2/2022).

“Modus yang digunakan pelaku adalah dengan menyuntik gas LPG dari tabung gas ukuran 3 kg bersubsidi ke tabung gas ukuran 5,5 kg dan 12 kg non-subsidi, dengan menggunakan selang regulator yang telah dimodifikasi dan es batu,” jelas Luthfi.

Baca Juga: Dishub Semarang Tegaskan, Parkir di Jalan Inspeksi Samping Lawang Sewu Liar!

“Setelah proses penyuntikan, dilakukan penimbangan dengan timbangan gantung digital. Kemudian pelaku menjual ke masyarakat lebih murah dari harga pasaran, yakni dengan harga Rp 120.000 hingga Rp 125.000,” ungkapnya.

Dikatakan Luthfi, tersangka mengetahui cara menyuntik gas LPG bersubsidi ke tabung gas non-subsidi itu adalah dari You Tube.

“Setelah mengetahui, tersangka kemudian mencari bahan yang dipergunakan seperti selang regulator yang telah dimodifikasi, dan bambu penjepit sebagai sarana pemindahan gas LPG tersebut,” kata Luthfi.

Baca Juga: Satpol PP Segel 109 Lapak Kosong Pasar Johar Semarang

Untuk mempercepat proses penyuntikan gas LPG, sambung Luthfi, pelaku meletakkan es batu di atas tabung LPG ukuran 5,5 kg dan 12 kg non subsidi.

Sementara itu barang bukti yang berhasil diamankan antara lain, 110 buah tabung gas LPG ukuran 3 kg subsidi kemasan isi, 20 buah tabung gas LPG ukuran 12 kg non subsidi kemasan kosong, 15 buah tabung gas LPG ukuran 12 kg non subsidi kemasan isi, 8 buah tabung gas LPG ukuran 5,5 kg non subsidi kemasan kosong, 8 buah tabung gas LPG ukuran 3 kg subsidi kemasan kosong, 6 buah selang regulator modifikasi, 5 buah plastik berisi segel tutup tabung gas LPG non subsidi, 1 buah plastik berisi segel bekas tabung gas LPG 3 kg subsidi warna orange, 1 buah plastik berisi segel bekas tabung gas LPG 3 kg subsidi warna pink, dan 1 buah plastik berisi seal tabung gas LPG.

Selain itu 1 buah obeng, palu, 1 buah timbangan gantung, 1 buah tang, gergaji, 1 buah kotak styrofoam, 1 ikat bambu penjepit, dan 1 unit mobil pickup Suzuki Carry beserta STNK dengan nopol AD 9014 A.

Baca Juga: Rumah Muallaf Kota Semarang Menjadi Rumah Kedua untuk Para Muallaf

Disebutkan, dalam waktu sehari, pelaku mampu menghabiskan 100 hingga 200 tabung gas LPG 3 kg subsidi dengan hasil produksi sebanyak 5 tabung ukuran 5,5 kg nonsubsidi, dan 25 hingga 50 LPG ukuran 12 kg non-subsidi.

“Aksi kejahatan tersebut dilakukan sejak bulan Oktober 2021 hingga sekarang,” tukasnya.

Pelaku mengaku bisa meraup pendapatan kotor selama 1 bulan sebesar Rp 40.000.000 dengan pendapatan bersih Rp10.000.000. Jadi total pendapatan kotor selama 3 bulan sebesar Rp 120.000.000,- dengan pendapatan bersih sebesar Rp 30.000.000,- “Pemasaran di daerah Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo,” ujarnya.

Baca Juga: Produk UMKM Kota Semarang Sekarang Ikut ‘Nampang’ di Uniqlo

Atas perbuatannya, tersangka diancam Pasal 55 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas sebagaimana diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja, dengan ancaman penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000,-

Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 bulan dan denda setinggi-tingginya Rp. 500.000,-

Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,-

Ning

The post Ditreskrimsus Polda Jateng Ungkap Penyuntik Gas Elpiji Beromset Ratusan Juta Rupiah appeared first on SuaraBaru.id.