Bocoran upah minimum provinsi (UMP) Jawa Tengah 2024 ini sudah dinantikan masyarakat.

Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana juga menyerap aspirasi dari para pengusaha dan buruh. Nana Sudjana telah menyerap aspirasi dari buruh pada Oktober 2023. Setelahnya  berlomunikasi dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jateng, di Kantor Gubernur, Rabu (1/11/2023).

“Saya sudah bertemu dengan perwakilan rekan-rekan buruh. Kami dengar dan tampung aspirasi buruh soal upah minimum. Nah sekarang bertemu perwakilan pengusaha untuk mendengarkan masukan dari pengusaha,” kata Nana Sudjana.

Nana Sudjana menjelaskan bila pembahasan UMP selalu menjadi perhatian setiap menjelang akhir tahun.

Untuk meminimalisasi gejolak, sebelum membahas dan menetapkan UMP, Pemprov Jateng kini menjaring aspirasi dan masukan dari pihak-pihak yang terlibat,  .

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Ahmad Aziz menjelaskan, formula UMP dibahas oleh dewan pengupahan provinsi atau lembaga tripartit.

“Lembaga ini terdiri atas pemerintah provinsi, serikat buruh atau pekerja, dan perwakilan pengusaha,” kata dia.

Dikatakannya, pembahasan UMP sejauh ini masih menunggu aturan pasti yang diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.

“Rancangan aturan sudah disiapkan oleh kementerian. Sudah diuji publik, mungkin dalam pekan-pekan ini sudah akan keluar formula untuk menghitung upah minimum,” jelas Azis.

Dengan demikian berapa persen kenaikan UMP Jawa Tengah, masih menunggu. Ketua DPP Apindo Provinsi Jawa Tengah, Frans Kongi mengatakan, selama ini para pengusaha yang tergabung dalam Apindo berkomitmen untuk menjaga hubungan industrial yang harmonis di Jawa Tengah.

Baik antara pengusaha dengan pekerja, maupun pengusaha dengan pemerintah. “Jadi soal upah minimum ini juga kami bicarakan,” kata dia.

Frans Kongi menambahkan, sebagai pengusaha,  pihaknya berkomitmen untuk menjadikan buruh sebagai mitra. Selain itu, juga akan memperhatikan dan mengikuti aturan dari pemerintah yang jadi kesepakatan bersama.

Diaz Aza

The post Pemprov Masih Godok UMP Tahun 2024, Masyarakat Menantikan Bocoran appeared first on SuaraBaru.id.

Selama satu jam di rumah dinasnya, Ganjar menerima dan mendengarkan masukan, baik dari buruh maupun pengusaha. Keduanya masih punya pandangan masing-masing, terkait dasar penetapan upah minimum.

”Intinya, di tengah situasi yang belum seratus persen baik untuk seluruh perusahaan, maka dialog seperti ini menjadi penting, agar saling memahami kondisi masing-masing. Ini dilakukan agar keputusan upah itu betul-betul merepresentasikan kesepakatan,” kata Ganjar.

BACA JUGA: Terkait Konfik Yayasan, Karyawan RSI Sultan Hadlirin Temui Pj Bupati, akan Dilakukan Mediasi

Diskusi ini dilakukan Ganjar, untuk memberi masukan kepada pemerintah pusat, sebelum pengumuman keputusan Upah Minimum Provinsi (UMP) pada 21 November mendatang.
”Minimal secara konseptual saya usulkan, UMP naik sekian di pusat,” ujarnya.

Mantan anggota DPR RI ini mengaku, lebih setuju dengan kebijakan upah sektoral. Sehingga, penetapan upah bisa disesuaikan pada kondisi per industrinya.

Ruang diskusi ini, imbuh dia, masih akan dibuka untuk menampung masukan dan formula baru, terkait penetapan upah. Ini agar bisa disampaikan ke pemerintah pusat, sebagai pertimbangan.

BACA JUGA: Oknum Guru MTS Terlibat Pembuatan Uang Palsu karena Iming-Iming Untung Besar

”Saya titipkan untuk diskusi lagi, guna mendekatkan formula-formula yang ada. Sehingga kondisi ini menjadi catatan sosiologis di Jateng, yang merepresentasikan keputusan untuk kita usulkan ke pusat,” tuturnya.

Frans Kongi, selaku Ketua Apindo Jateng, yang hadir dalam forum itu mengapresiasi Ganjar, yang terus membuka ruang diskusi.

”Ini positif, bagus, jadi meeting of mind juga. Kita harapkan supaya nanti ada satu kesamaan,” ujarnya. Frans menyebut, para pengusaha memilih PP No 36 tahun 2021, sebagai dasar penetapan upah.

BACA JUGA: Puluhan Ribu Massa di Semarang Ikuti Kirab Merah Putih Bentangkan Bendera Sepanjang 1001 Meter

”Tapi kita perusahaan di Jateng komitmen, pasti ada kenaikan upah. Tapi berapa kenaikannya, kita belum tahu, kita tunggu angka dari Badan Pusat Statistik,” tandasnya.

Sementara itu, buruh dari KSPSI, Wahyu Rahadi, mengaku senang bisa menyampaikan pendapatnya, mewakili Solo Raya secara langsung ke Ganjar. Sebagai buruh, kata Wahyu, mereka merasa dimanusiakan.

”Kita merasa di-uwongke sih sebenarnya. Semuanya pasti bisa dibicarakan, dan penting bagi kami untuk kemudian menyampaikan juga apa yang ada di lapangan,” ujar dia.

BACA JUGA: Tersangka Sindikat Pembuatan Uang Palsu Mundur dari Kepengurusan PCNU Grobogan

Wahyu berharap, Ganjar sebagai pemerintah bisa melihat lebih arif. Khususnya terkait kondisi tenaga kerja yang ada di provinsi ini. Terlepas dari posisi Ganjar sebagai gubernur, adalah sebagai pelaksana undang-undang.

”Saya kira ini menjadi sangat penting. Saya juga mendukung, kalau kemudian Pak Ganjar mau menghidupkan kembali upah sektoral, karena diskusinya nanti lebih asyik,” tegasnya.

Riyan

The post Kebijakan Upah Sektoral Lebih Diminati appeared first on SuaraBaru.id.