“Jika benar ada panggilan dari Polrestabes Semarang, sebagai warga negara yang baik, saya akan tetap datang memenuhi panggilan tersebut. Sebelumnya, saya sudah menjelaskan semuanya kepada Kaperwil media online indoglobenews.com, terkait pemberitaan ungkapan yang diadukan tersebut, saat berada di kantor Satpol PP Kota Semarang beberapa waktu lalu,” kata Fajar Purwoto.

Baca juga Sebut Wartawan ‘Bodrek’,  Kepala Satpol PP Kota Semarang Diadukan ke Polisi

Dikatakan, kira-kira tiga atau empat minggu lalu, sebenarnya sudah ketemu dengannya. “Saya sudah saya jelaskan kepada Kaperwilnya. Saya juga sudah minta maaf jika memang ada salah. Karena saat itu, yang di lapangan itu anggota Saya dalam menegakkan perda,” jelas Fajar kepada suarabaru.id saat dimintai tanggapannya melalui seluler, Rabu (6/1/2021).

Sebagai media, lanjutnya, harusnya berimbang dalam menyajikan berita. Agar tidak terjadi salah penafsiran. Selain itu, disayangkan juga tindakan wartawan tersebut (Syailendra), kenapa tidak melakukan klarifikasi terlebih dahulu sebelum memunculkan berita.

Baca juga Fajar Purwoto: Wartawan Meliput Kegiatan Satpol-PP Harus Izin Saya

“Sebenarnya Syailendra sudah kenal saya sejak masih jadi Camat Gayamsari, tahun 2004 lalu. Kenapa kok tidak minta konfirmasi dahulu sebelum beritanya dinaikkan. Agar berimbang beritanya,” ungkapnya.

Disampaikan pula, bahwa setelah bertemu dengan Kaperwilnya, diharapkan Syailendra dipersilahkan untuk datang ke kantor Satpol-PP untuk klarifikasi lebih lanjut terkait pemberitaan yang sudah viral tersebut.

“Namun sampai sekarang tidak datang. Malah sudah ada laporan ke polisi, ya saya harus menanggapi bagaimana? Wong Syailendra juga sudah kenal saya. Waktu kirim video itu sudah saya balas sticker kedua telapak tangan bertemu. Artinya kan ya sudah, jika ada yang salah, ya minta maaf,” tandas Fajar.

Absa-trs

The post Kepala Satpol PP Kota Semarang Dilaporkan ke Polisi, Ini Tanggapan Fajar Purwoto appeared first on SuaraBaru.id.

“Kedatangan saya di Polrestabes Semarang ini, terkait atas pengaduan dugaan pencemaran nama baik, wartawan saya yang diduga sudah dicemarkan nama baiknya,” ujar Yahman, Kepala Perwakilan (Kaperwil) Jawa Tengah, Senin (4/1/2021)

Yahman mengatakan, dirinya tidak terima jika wartawannya di katakan “wartawan bodrek”. Karena tugas profesi wartawan itu, dilindungi oleh undang-undang pers dalam menjalankan tugasnya.

“lni jelas pelecehan, wartawan saya ini resmi memiliki media dan memiliki kantor resmi di Jakarta. Di Semarang juga ada,” jelasnya.

Kenapa akhirnya dilayangkan pengaduan ke Polrestabes Semarang, lanjutnya, sebab Kepala Satpol PP Kota Semarang dinilai tidak memiliki itikad baik.

Truk Satpol PP Lawan Arus

Seperti yang telah viral dan diberitakan oleh beberapa media online sebelumnya, kasus ini berawal dari dua orang wartawan media online yang sedang duduk minum kopi di warung, di jalan Sukarno Hatta, Kota Semarang, Jawa Tengah, tiba tiba dengan melawan arus truk boks operasional Satpol PP, berhenti di depan warung mengambil barang dagangan buah dan perlengkapan lainnya.

Karena melihat pelanggaran truk tersebut,  melawan arus dan mengambil dagangan di depan mata, naluri kedua wartawan tersebut langsung tergerak untuk  menghalangi, akhirnya sempat ribut wartawan dengan Satpol PP berinisial ES.

Usai penertiban, muncul berita di media online pernyataan Kepala Satpol PP, dengan judul Wartawan Bodrek bela pedagang saat ada penertiban pedagang kaki lima. “Dengan dilayangkan pengaduan ini, Saya berharap petugas bisa menindak lanjuti kasus dugaan pencemaran nama baik profesi wartawan ini,” pungkas Yahman

Absa-trs

The post Sebut Wartawan ‘Bodrek’,  Kepala Satpol PP Kota Semarang Diadukan ke Polisi appeared first on SuaraBaru.id.

Diungkapkan pula oleh Dio, Jumat (4/12), tidak dibenarkan seorang wartawan dalam bertugas di lapangan, harus izin dengan pejabat atau pihak terkait. Pernyataan Dio ini juga berkaitan dengan

Baca juga Mobil Satpol PP Razia Melawan Arus Lalin di Jalan Arteri Soekarno-Hatta

maraknya pemberitaan yang beredar di beberapa media online, yang memuat pernyataan Kepala Satpol PP Kota Semarang, Fajar Purwoto,  yang menyebut “wartawan bodrex”, terhadap wartawan yang secara tidak sengaja meliput tindakan petugas Satpol-PP saat melakukan razia melawan arus lalu lintas, di Jalan Soekarno Hatta, Semarang, pada Rabu Siang (2/12/2020) lalu.

Baca juga Mobil Satpol PP Razia Melawan Arus Lalin di Jalan Arteri Soekarno-Hatta

Menurut Dio, dalam institusi PWI tidak ada istilah “wartawan bodrex” bahkan di dalam buku kode etik jurnalistik juga tidak disebutkan. “Kok ini seorang pejabat bisa langsung menvonis wartawan seperti itu. Ini sudah pencemaran nama baik pekerja pencari berita,” ucapnya, Jumat (4/12/2020).

Setiap wartawan dalam bertugas, lanjutnya, sudah diatur dalam UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Karena tugas wartawan memonitor segala kebijakan dan penerapan, sekaligus memantau kinerja pemerintah.

“Terus kok menuduh wartawan IndoGlobeNews.co.id itu sebagai wartawan bodrek, itu maksudnya apa? Dasarnya dari mana? Jangan merasa, sebagai pejabat terus asal nuduh seperti itu. Profesi Wartawan itu ada dilindungi undang-undang lo. Bisa jadi delik aduan ini nantinya,” ucapnya.

Dikatakan Dio lagi, ia juga tidak memungkiri ada pekerja pers yang tidak amanah. Namun tidak semuanya, jadi harus dicek lebih dulu sebelum menyimpulkan.

“Tindakan dan tudingan Kasatpol PP Kota Semarang ini, sudah di luar kendali seorang pejabat pemerintah. Harus segera diingatkan pejabat seperti ini,” tegasnya.

Selain itu, Kata Dio, ia mengingatkan pula, jika terbukti ucapan Kasatpol PP tersebut salah,  bisa-bisa terjerat UU No 40 Tahun 1999.

“Hal ini bisa dijerat pidana dengan ancaman dua tahun atau denda Rp 500 juta. Karena berusaha atau mencoba menghalangi profesi wartawan,” terang Dio.

Diungkapkan pula oleh Dio, bahwa tidak dibenarkan, seorang wartawan dalam bertugas di lapangan, harus izin dengan pejabat atau pihak terkait.

Dia mempertanyakan pernyataan Fajar Purwoto yang menyebut wartawan harus izin dia untuk meliput kegiatan Satpol PP. Menurut Dio, ini tidak bisa dibenarkan. “Wartawan itu kan kebetulans edang berada di lokasi, dan melihat anggota Satpol PP yang sedang melakukan razia. Kalau kemudian wartawan itu meliput, memang sudah menjdi tugasnya. Tidak harus izin,” kata Dio.

Dio memberikan contoh, kalau misalnya ada seorang pejabat yang diduga korupsi, apakah wartawan harus izin dulu buat meliputnya. “Ini pembredelan namanya. Kecuali izin buang air besar ketika wawancara. Nah, itu lumrah,” ujarnya.

Melihat permasalahan ini, Dio sangat mendukung segala upaya perusahaan pers yang diganggu oleh kesewenangan pejabat di pemerintahan. ”Kita akan dukung secara hukum jika pejabat itu benar-benar menyalahi aturan UU No 40 tahun 1999. Apalagi pencemaran nama baik wartawan dengan berujar wartawan bodrex,” pungkasnya.

Absa-trs

The post LAW PWI Jateng: Wartawan Meliput di Lapangan Tak Perlu Izin Pejabat appeared first on SuaraBaru.id.