Pelaksanaan audit diawali dengan pemeriksaan oleh Tim Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum yang menilai pemenuhan kewajiban notaris terhadap prinsip-prinsip kepatuhan dalam pelayanan kenotariatan.

Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum sekaligus Sekretaris Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Tengah, Deni Kristiawan, dalam arahannya menyampaikan, audit kepatuhan merupakan instrumen penting dalam menjaga kualitas layanan dan akuntabilitas profesi notaris.

“Kegiatan ini tidak hanya sebagai bentuk evaluasi, tetapi juga komitmen bersama untuk memperkuat kepastian hukum bagi masyarakat. Kami berharap notaris, MPD, MPW, dan Kanwil terus bersinergi agar pengawasan dan pembinaan dapat berjalan optimal,” ujar Deni, Sabtu (15/11/2025).

Kepala Kanwil Kemenkum Jateng Heni Susila Wardoyo mengatakan, jika melalui kegiatan ini juga menjadi forum silaturahmi yang memperkuat koordinasi antara para notaris dan unsur pengawas.

“Di sisi lain, pelaksanaan audit kepatuhan menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa setiap notaris menjalankan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, menjaga integritas profesi, serta memberikan jaminan kepastian hukum yang maksimal bagi masyarakat, ” tandasnya.

Ning S

The post Kanwil Kemenkum Jateng Gelar Exit Meeting Audit Kepatuhan Notaris di Pekalongan dan Batang appeared first on SuaraBaru.id.

Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU), Deni Kristiawan mengatakan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas kegiatan pengisian kuesioner Prinsip Pengendalian Pengguna Jasa (PMPJ) yang dilakukan oleh notaris.

“Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pengisian kuesioner yang kami sampaikan,” kata Deni, Kamis (23/10/2025).

Dikatakan, berdasarkan hasil analisa dan evaluasi terhadap kegiatan tersebut, Kantor Wilayah melihat dan menilai yang hasilnya kemungkinan risiko sangat tinggi dan tinggi.

Kegiatan ini merupakan media untuk meningkatkan komunikasi secara langsung agar dapat melengkapi informasi komprehensif.

Kepala Kanwil Kemenkum Jateng Heni Susila Wardoyo melalui Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Tjasdirin menegaskan, PMPJ merupakan program kerja yang harus dilaksanakan secara berkelanjutan.

Dia juga menekankan bahwa audit dari hasil pengisian kuesioner PMPJ, bukan sarana untuk menyalakan kinerja notaris, namun langkah proteksi. “Audit ini untuk memberikan perlindungan apabila ada permasalahan di belakang hari,” ujar Tjasdirin.

Menurutnya, Kanwil sebagai pembina dan pengawasan notaris harus menjalankan fungsi tersebut. Kadiv Yankum juga menekankan, agar para notaris selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian, yang diwujudkan dalam PMPJ.

Kegiatan ini juga merupakan media untuk meningkatkan silaturahmi, komunikasi dan koordinasi.

Para peserta, yakni notaris Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak dan Kabupaten Kendal diminta memberikan informasi lanjutan dan mendalam atas hasil kuisioner yang telah diisi sebelumnya.

Ning S

The post Kemenkum Jateng Gelar Exit Meeting Audit Kepatuhan Notaris appeared first on SuaraBaru.id.

Berlangsung selama empat hari, rangkaian pemeriksaan secara resmi ditutup melalui Exit Meeting yang berlangsung di Aula Kresna Basudewa Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Jawa Tengah, Selasa (11/3/2025).

Hasil pemeriksaan diserahkan langsung oleh Ketua Tim IV BPK RI, Sendy Bayu Aji kepada Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkum Jawa Tengah, Heni Susila Wardoyo didampingi oleh Kakanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kunrat Kasmiri, dan Kakanwil Direktorat Jenderal Imigrasi, Is Edy Ekoputranto.

Menanggapi hasil pemeriksaan, Kakanwil Kemenkum Jawa Tengah, Heni Susilo Wardoyo mengungkapkan apresiasinya kepada Tim Pemeriksa BPK dan satuan kerja yang menjadi sampel pemeriksaan.

Ia berharap pada pemeriksaan terakhir sebagai Kementerian Hukum dan HAM dapat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) yang ke-16 kali secara berturut-turut.

“Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas kerja keras Tim BPK. Kami sampaikan juga apresiasi atas kinerja jajaran selalu positif dan baik sehingga temuan berulang bisa diselesaikan. Ini adalah sebuah prestasi,” tutur Heni.

“Pemeriksaan yang kita jalani selama empat hari kemarin adalah pemeriksaan atas laporan keuangan yang terakhir sebagai Kementerian Hukum dan HAM. Semoga pada pemeriksaan terakhir ini kita Kembali meraih opini WTP,” sambungnya.

Heni berharap komunikasi dan kerja sama terus terjalin dengan baik dalam perbaikan dan peningkatan kualitas pengelolaan anggaran serta laporan keuangan, utamanya dalam penyelesaian rekomendasi atas hasil pemeriksaan.

Dalam pemeriksaan meliputi pengujian saldo atas akun-akun yang ada di neraca dan transaksi-transaksi pada Laporan Realisasi Anggaran. Sementara itu, fokus sasaran pemeriksaan meliputi pendapatan, kas, persediaan, aset tetap dan aset lainnya, belanja barang, dan belanja modal.

Selain Kantor Wilayah, terdapat 6 satuan kerja yang menjadi sampel pemeriksaan, yakni Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II Semarang, Rumah Tahanan Kelas I Semarang Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo, Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah, dan Balai Harta Peninggalan Semarang.

Dalam Exit Meeting dihadiri para Kepala Unit Pelaksana Teknis yang menjadi sampel pemeriksaan, tim pemeriksa BPK, tim pendamping dari Direktorat Jenderal imigrasi, pejabat administrator, dan para pengelola keuangan Kantor Wilayah Kementerian hukum Jawa Tengah.

Ning S

The post Kemenkum Jateng Gelar Exit Meeting Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kemenkumham 2024 appeared first on SuaraBaru.id.

Kepala Kanwil Kemenkum Jawa Tengah, Heni Susila Wardoyo hadir pada kegiatan bersama Inspektur Wilayah (Irwil) I Inspektorat Jenderal Kemenkum, Morina Harahap.

Exit Meeting diisi dengan pemaparan hasil audit oleh pengendali teknis, Rani setelah kurang lebih lima hari Tim Auditor Inspektorat Wilayah I melakukan audit secara langsung.

Morina mengungkapkan bahwa audit ini dapat memberikan evaluasi dini dalam meningkatkan efektivitas penerapan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Hukum.

“Kami hadir di sini untuk melihat sebagai Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk meminimalisir kesalahan administrasi yang berimbas kepada kerugian negara,” kata Rina.

Rina menekankan pentingnya semua lini utamanya pada bagian keuangan untuk lebih aware karena akan berdampak kepada organisasi.

Menanggapi hal tersebut, Kakanwil Kemenkum Jawa Tengah, Heni mengungkapkan rasa terima kasih kepada Irwil I dan Tim Auditor atas audit yang telah dilaksanakan.

“Apa yang dilakukan audit pada dasarnya adalah pencegahan dan saya percaya bahwa hasil audit ini akuntabel,” terang Heni.

“Saya berterima kasih kepada Irwil I dan Tim Auditor. Mudah-mudahan (hasil audit) itu menjadi perbaikan bagi kami sebagai evaluasi pada tahun 2025, ” sambungnya.

Pada kesempatan ini, Kakanwil juga berkomitmen untuk melaksanakan segala rekomendasi atas hasil audit. “Secara teknis, semua rekomendasi atas hasil audit ini siap kami penuhi dalam waktu yang secepat-cepatnya,” tegasnya.

Hadir pada Exit Meeting Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Toni Sugiarto dan para pejabat fungsional pada Bagian Tata Usaha dan Umum yang merangkap sebagai Ketua Pokja.

Ning S

The post Kemenkum Jateng Gelar Exit Meeting Audit Ketaatan atas Pengadaan Barang-Jasa TA 2024 appeared first on SuaraBaru.id.

Tim Itjen memberikan beberapa catatan penting yang harus segera ditindaklanjuti guna memastikan pengelolaan anggaran, aset dan SDM yang lebih baik.

Inspektur Wilayah IV Itjen Kemenkum, Bambang Setyabudi, didampingi Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng, Tejo Harwanto yang diwakili Kepala Divisi Administrasi, Anton Edward Wardhana menyampaikan, audit dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, aset dan SDM Kemenkumham.

“Pada masa transisi seperti ini, kami ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Salah satunya terkait status pegawai BKO. Perlunya perhatian lebih pada kompetensi SDM yang terlibat dalam pengelolaan keuangan dan aset, agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya,” ujar Bambang.

Bambang menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Pengelolaan keuangan harus dilakukan secara transparan dan tepat sasaran, sesuai dengan pedoman,” tambahnya.

Selain itu, ia juga mengingatkan tentang pentingnya pengelolaan aset BMN (Barang Milik Negara) yang harus lebih terstruktur dan terorganisir.

“Pelaksanaan audit transisi ini akan menjadi dasar bagi kami untuk melakukan perbaikan yang lebih menyeluruh, agar masing-masing Kementerian di masa transisi dapat mengelola keuangan dan asetnya dengan lebih efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik,” tandasnya.

Hadir mengikuti kegiatan Kabag Program dan Humas, Toni Sugiarto, Kasubag Pengelolaan Keuangan dan BMN, Maria Titik dan Kasubag HRBTI, Hazmi.

Ning S

The post Itjen Kementerian Hukum Lakukan Exit Meeting Audit Transisi Pengelolaan Anggaran, Aset dan SDM appeared first on SuaraBaru.id.

Sehari sebelumnya, Tim Kemenkumham Jateng telah lebih dulu melaksanakan Audit PMPJ terhadap 11 notaris di Kabupaten Kendal.

Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng, Tejo Harwanto yang diwakili Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Anggiat Ferdinan berkesempatan menyampaikan hasil audit, sekaligus memberikan pembinaan dan pengarahan kepada para notaris.

Baca Juga: Kakanwil Tejo Harwanto Buka Kegiatan Pembekalan Tugas CPNS Tahun 2023 di Nusakambangan

Anggiat mengungkapkan, berdasarkan hasil audit diketahui bahwa para notaris yang diaudit telah menetapkan prosedur tertulis PMPJ dan pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM).

Para notaris juga telah memiliki formulir isian mengenali pengguna jasa dan formulir penilaian tingkat risiko pengguna jasa dalam hal Notaris memberikan jasa berupa mempersiapkan dan melakukan transaksi untuk kepentingan dan atas nama pengguna jasanya.

Telah juga memiliki karyawan karyawati yang menangani pengguna jasa yang berisiko tinggi serta telah memiliki daftar negara berisiko tinggi, daftar terduga teroris dan organisasi teroris yang dipublikasi oleh pemerintah dan organisais internasional.

Baca Juga: Kemenkumham Jateng Gelar Monitoring dan Verifikasi RKT B09 pada UPT Nusakambangan dan Cilacap

Dan disimpulkan bawa hasil audit tidak menemukan transaksi pengguna jasa para notaris yang memenuhi kriteria mencurigakan.

Kadiv Yankumham Kemenkumham Jateng, memberikan pesan kepada para notaris yang hadir bahwa setelah kegiatan audit kepatuhan ini, para notaris dapat semakin cermat dan hati-hati sebelum memberikan jasa hukum kepada calon pengguna jasa.

“Notaris juga harus tegas dan berani memutus hubungan usaha apabila klien tidak mematuhi Prinsip Mengenali Pengguna Jasa,” tegas Anggiat mewakili Kakanwil Tejo Harwanto.

Baca Juga: Sekretaris BPSDM Hukum dan HAM Ingatkan Fokus 4 Program Menkumham Tahun 2025

“Selain itu, apabila notaris mendapati adanya transaksi keuangan pengguna jasa yang memenuhi kritera mencurigakan,” ujarnya.

“Diharapkan untuk segera menginformasikan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK melalui aplikasi goAML,” imbuhnya.

Hadir dalam acara ini yaitu para Analis Hukum Pertama, Analis Pertimbangan Bantuan Hukum, serta Pengolah Bahan Evaluasi dan Pelaporan bersama Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendal.

Sebagai informasi, kegiatan audit kepatuhan notaris bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan notaris dalam melaksanakan peran sebagai Pihak Pelapor demi mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang.

Claudia

The post Lakukan Audit PMPJ Notaris, Kemenkumham Jateng Gelar Exit Meeting appeared first on SuaraBaru.id.