Naskah Perjanjian Kerja Sama (PKS) ditandatangani di Semarang, oleh Direktur PT Dipa Hepi Apriyanto, dan Ketua LPPM USM Prof Dr Ir Mudjiastuti Handajani MT, baru-baru ini.

Program itu merupakan hilirisasi inovasi teknologi dari Satria Pinandita MEng, tenaga ahli bidang teknik elektro dosen USM, yang juga menjabat sebagai ketua pelaksana teknis. Dia didampingi Prof Mudjiastuti Handajani, sebagai tenaga ahli dan anggota pelaksana teknis bidang teknik sipil.

BACA JUGA: Bank Jateng Kukuhkan 7 Duta Literasi Keuangan

Selain menjadi proyek hilirisasi, kegiatan ini juga dikemas dalam bentuk pengabdian pada masyarakat. Tim pengabdian terdiri dari Ketua Satria Pinandita MEng, anggota Prof Dr Ir Mudjiastuti Handajani MT, Dr Sri Syamsiah LS MSi, Sinta Pramucitra MIKom dan Andi Nurcahyo MPd.

Penandatanganan PKS dihadiri pejabat LPPM USM, termasuk Dr Tatas Transinata SPd MPd selaku staf bidang publikasi dan HKI, yang juga membawahi program hilirisasi industri, serta Dr MM Shinta Pratiwi SPsi MA Psikolog, sebagai Sekretaris LPPM.

Dalam keterangannya Satria mengatakan, proyek itu akan dilaksanakan di kawasan Wisata Alam Posong, Desa Tlahab, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung, yang telah ditetapkan sebagai desa mandiri energi.

BACA JUGA: Advokat Harus Jujur pada Klien dan Kasusnya

PT Dipa sendiri sudah mengalokasikan dana sebesar Rp 179.500.000, untuk mendukung pekerjaan fisik proyek itu. Teknologi pompa hidram yang akan diterapkan itu, diharapkan akan mampu mengangkat air tanpa menggunakan bahan bakar fosil, melainkan mengandalkan energi gravitasi air.

”Air ini sangat penting untuk irigasi pertanian, seperti tembakau, kopi, cabai, kakao, selada, kubis, hingga uclang. Selain itu, kebutuhan air bersih untuk keperluan MCK di kawasan wisata Posong, juga akan terpenuhi. Pompa hidram akan menaikkan air dengan ketinggian 190 meter, sepanjang 2.000 meter,” jelasnya.

Menurutnya, program itu juga mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, dengan adanya 28 UMKM warung kelontong di sekitar lokasi wisata, yang menjual makanan dan minuman kepada para pengunjung.

BACA JUGA: Berfilsafat dalam Kehidupan Sehari-hari Sebagai Pendidik

”Teknologi ini menjadi wujud kontribusi USM, dalam menyelesaikan permasalahan air dan energi di daerah wisata terpencil. Kami optimistis, dampaknya akan sangat terasa,” ujar Satria.

Dia menambahkan, program itu menegaskan peran penting perguruan tinggi dalam hilirisasi inovasi. Khususnya di bidang teknik sipil, yang menopang ketahanan infrastruktur desa wisata.

”Program ini tidak hanya teknis, tapi juga membangun kesadaran kolektif untuk kemandirian energi dan air bersih,” ungkapnya.

BACA JUGA: BNPB Siap Bantu Perbaikan Rumah dan Infrastruktur Rusak Akibat Banjir Blora

Secara teknis, imbuhnya, pompa ini sangat cocok untuk wilayah berbukit seperti Posong, dan akan sangat membantu irigasi pertanian sayuran dan kebun rakyat.

Dia berharap, melalui sinergi antara akademisi dan dunia industri, program ini menjadi model kolaborasi hilirisasi riset, yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Riyan

The post USM dan PT Dipa Tandatangani PKS Hilirisasi Teknologi Pompa Hidram appeared first on SuaraBaru.id.

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintahan baru telah menetapkan target-target yang ambisius, termasuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen, swasembada energi, transisi penuh ke 100 persen energi terbarukan dalam satu dekade ke depan, dan pengakhiran operasional PLTU batubara pada 2040.

Institute for Essential Services Reform (IESR) melalui rilisnya memuji ambisi tersebut dan mendorong reformasi substansial dalam perencanaan, konstruksi, dan pengoperasian sistem tenaga listrik.

Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa mengungkapkan, pengakhiran operasional PLTU batubara pada tahun 2040 dan mencapai 100 persen energi terbarukan merupakan hal yang menantang namun mungkin dilakukan. Ia menekankan bahwa, sebagai langkah pertama, pemerintah harus meningkatkan penggunaan energi terbarukan dengan cepat dalam lima tahun ke depan hingga mencapai 60 hingga 80 GW, dengan lebih dari separuhnya berasal dari tenaga surya, sebelum menghentikan PLTU batubara sebesar 5 hingga 8 GW secara nasional pada akhir tahun 2030. PLTS mendominasi kapasitas baru untuk penyebaran energi terbarukan karena sumber dayanya yang melimpah dan biaya modal yang paling rendah. Teknologi ini dapat dikembangkan relatif lebih cepat dibandingkan dengan teknologi energi terbarukan lainnya.

Tenaga surya dan angin merupakan sumber energi terbarukan yang bersifat intermiten yang sering disebut sebagai hambatan utama untuk diintegrasikan ke dalam sistem tenaga listrik. IESR berpendapat bahwa tantangan ini dapat diatasi dengan mengoptimalkan pengelolaan beban, memperkuat dan memodernisasi jaringan listrik, membangun lebih banyak sistem penyimpanan energi, dan meningkatkan fleksibilitas jaringan listrik. Inisiatif ini akan memastikan pasokan energi ramah lingkungan yang stabil, menjaga keandalan sistem, dan meningkatkan ketahanan energi.

IESR mencontohkan bahwa banyak negara di dunia tetap menempatkan energi terbarukan sebagai energi yang andal, termasuk Inggris. Inggris bahkan menetapkan ambisi untuk mendekarbonisasi sektor ketenagalistrikan pada 2035, salah satunya dengan memodernisasi infrastruktur jaringan listrik untuk mengakomodasi energi dari sumber terbarukan.

Erina Mursanti, Manajer Green Energy Transition Indonesia IESR menyebut, Inggris telah berinovasi dengan menerapkan konsep layanan jaringan listrik melalui penyimpanan baterai, fleksibilitas dalam merespon permintaan listrik, dan pembangunan jaringan interkoneksi untuk mendukung penetrasi energi terbarukan secara masif.

“Pemerintah Indonesia berencana membangun jaringan listrik hijau yang akan menghubungkan sistem kelistrikan di seluruh Indonesia mulai 2029. Rencana ini juga mencakup pengembangan jaringan pintar (smart grid) dan pengoperasian pembangkit listrik yang fleksibel untuk mendukung integrasi energi terbarukan seperti angin dan surya. Indonesia dapat menjalin kerja sama dengan Inggris untuk mendapatkan dukungan finansial dan peningkatan kapasitas,” ujar Erina, Kamis (12/12/2024).

Pemerintah Inggris, melalui proyek Green Energy Transition Indonesia (GETI) yang bekerja sama dengan IESR, mendorong Indonesia untuk mempercepat transisi energinya. Peningkatan penggunaan energi terbarukan dengan cepat pada tahun 2030 akan membuat listrik terbarukan menjadi lebih kompetitif, mendorong pengembangan hidrogen hijau, membuka potensi permintaan, dan memajukan dekarbonisasi industri, yang akan berkontribusi secara signifikan terhadap target net zero emission (NZE) Indonesia pada tahun 2060.

Proyek GETI berfokus pada dua hasil utama. Pertama, proyek ini bertujuan untuk menerjemahkan Jalur Bersih, Inklusif, dan Sejahtera (Clean, Inclusive, and Prosperous Pathway, CIPP) Indonesia ke dalam aksi nyata dengan memobilisasi dukungan untuk mempercepat reformasi kebijakan yang mendorong penggunaan energi terbarukan di sektor ketenagalistrikan. Kedua, membentuk Indonesia Green Hydrogen Accelerator, yang meletakkan dasar bagi pasar hidrogen hijau yang selaras dengan Strategi Hidrogen Nasional Indonesia 2023.

Erina juga menekankan bahwa integrasi kebijakan dalam mendorong penetrasi energi terbarukan sangat penting untuk membangun ekosistem hidrogen hijau di Indonesia.

The post Kedutaan Besar Inggris di Jakarta-IESR FGD Tingkatkan Fleksibilitas Sistem Tenaga Listrik untuk Transisi Energi Cepat appeared first on SuaraBaru.id.

Institute for Essential Services Reform (IESR) memandang, seharusnya kegagalan mencapai target bauran energi terbarukan dalam lima tahun terakhir menjadi bahan evaluasi untuk menemukan strategi yang tepat, bukan justru menurunkan target. Selain itu, kondisi ini disayangkan karena energi terbarukan akan menjadi sumber energi yang murah dan bersih.

Harga panel surya terus mengalami tren penurunan sebesar 89 persen pada rentang 2010 sampai 2019, harga turbin angin turun sebesar 59 persen, dan harga penyimpanan baterai (battery storage) mengalami penurunan sebanyak 89 persen. Tren akan terus berlanjut dan mengokohkan energi terbarukan sebagai sumber energi paling murah.

Wira A Swadana, Manajer Program Ekonomi Hijau, IESR, mengungkapkan, mempertahankan dominasi batubara dalam sistem energi di Indonesia justru akan membawa Indonesia pada kerentanan ekonomi terhadap penurunan permintaan batubara ekspor Indonesia.

“Negara yang menjadi tujuan ekspor batubara Indonesia saat ini telah mempunyai target netral karbon atau net zero emission-nya. Contohnya Tiongkok yang menargetkan NZE 2060 dan berkomitmen menurunkan konsumsi batubaranya hingga 75 persen pada 2050. Begitu pula dengan India yang menargetkan menurunkan bauran batubaranya hingga 50 persen pada 2031. Apabila semua negara memenuhi komitmen iklimnya, maka permintaan batubara Indonesia diproyeksikan menurun secara berkala hingga lebih dari 90 persen di 2050 dibandingkan dengan 2020,” ujar Wira pada Forum Energi Daerah yang bertajuk “Catatan Daerah untuk Pemutakhiran Kebijakan Energi Nasional” yang diselenggarakan oleh IESR pada Kamis (27/6/2024).

IESR mendorong setidaknya ada dua strategi untuk mencapai target bauran energi terbarukan yang selaras dengan upaya pembatasan kenaikan suhu bumi di bawah 1,5 derajat Celcius. Pertama, menciptakan undang-undang pendukung ekosistem transisi energi. Kedua, memperbaiki kerangka kerja keuangan berkelanjutan PLN untuk mendorong lebih banyak sumber pembiayaan.

Wira mengungkapkan, seperti halnya model bisnis PLN yang harus berubah dalam menghadapi tren transisi energi ini, demikian pula dengan daerah-daerah yang harus mengubah sistem energinya secara komprehensif.

“Pemerintah pusat dan daerah perlu mempunyai pemahaman komprehensif terkait transisi energi yang menyangkut seluruh elemen sistem energi. Sistem energi ini termasuk ketenagalistrikan, transportasi, dan sektor terkait lainnya misalnya industri. Selain melihat sisi teknis dalam transisi energi, pemerintah juga perlu memperhatikan dampak sosial dan ekonomi dari transisi energi. Misalnya, daerah penghasil batubara yang akan terdampak secara ekonomi akibat berkurangnya penggunaan batubara baik dalam negeri dan juga untuk ekspor. Sehingga kebijakan energi nasional perlu mendapatkan masukan-masukan komprehensif yang mampu mengakomodir tantangan-tantangan yang muncul akibat dari transisi energi,” ungkap Wira.

Di sisi lain, Djoko Siswanto, Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) mengungkapkan pembaharuan PP KEN dilakukan atas dasar pertimbangan makro ekonomi di mana sebelumnya dirancang berdasarkan pertumbuhan ekonomi 7-8 persen yang dianggap tidak relevan dengan kondisi terkini.

Djoko menyampaikan pada draf RPP KEN, bauran energi terbarukan sampai 2030 ditargetkan sebesar 19-22 persen, akan naik pada 2040 menjadi 36-40 persen dan meningkat pada 2060 menjadi 70-72 persen. Pada tahun 2060, tingkat emisi karbon sektor energi diharapkan sebesar 129 juta ton setara karbon dioksida yang akan dapat diserap oleh sektor kehutanan dan sektor lainnya. Saat ini, RPP KEN telah selesai harmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui surat nomor PPE.PP.03.03-1186 dan tengah menunggu pengesahan dari presiden.

Kajian IESR, deep decarbonization of Indonesia’s energy system menunjukkan bahwa secara teknis dan ekonomis murni, Indonesia bisa menyuplai kebutuhan energi dengan 100 persen energi terbarukan bahkan di 2050 dengan biaya sistem energi yang kompetitif. Kebutuhan investasi dan biaya sistem memang akan meningkat untuk membantu integrasi energi terbarukan menuju 2030, namun antara 2030-2050 akan jadi lebih murah akibat makin turunnya biaya teknologi energi terbarukan. Dikhawatirkan proses integrasi energi terbarukan yang lebih lambat di KEN justru membuat Indonesia tidak dapat manfaat maksimal dari potensi energi terbarukan Indonesia yang melimpah.

Ning S

The post Penurunan Target Energi Terbarukan KEN Berisiko Hambat Tumbuhnya Ekonomi Rendah Karbon appeared first on SuaraBaru.id.

Jawa Tengah mempunyai target energi terbarukan di Rencana Umum Energi Daerah (RUED)-nya sebesar 21,32% pada tahun 2025. Berdasarkan data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Tengah, bauran energi terbarukan di daerahnya baru mencapai 15,76% pada tahun 2022. Dengan waktu hanya 2 tahun lagi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah harus mengejar sisa 5,56% bauran energi terbarukan.

Institute for Essential Services Reform (IESR) telah bekerja sama dengan Jawa Tengah sejak tahun 2019 untuk akselerasi target bauran energi terbarukan Jawa Tengah. Agar terjadi percepatan transisi energi dengan adopsi energi terbarukan yang lebih besar maka perlu diupayakan pembangunan kondisi yang mendukung (enabling conditions) seperti peraturan dan regulasi, dukungan untuk kemitraan publik dan swasta, inisiatif masyarakat dan investasi.

IESR menilai, kemampuan pendanaan daerah masih harus terus dikejar mencapai target RUED dan menarik lebih banyak investasi energi terbarukan.

“Jawa Tengah mempunyai potensi energi terbarukan yang melimpah, seperti energi surya yang mencapai 194 GW dan angin 3,5 MW. Untuk itu, beberapa hal perlu dilakukan dalam mengakselerasi pemanfaatannya di antaranya menyebarkan informasi dan meningkatkan kapasitas berkaitan pengembangan energi terbarukan, mendorong ekosistem investasi pendanaan hijau seperti pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) serta membentuk platform pemantauan, pelaporan dan evaluasi sehingga masyarakat juga dapat berpartisipasi,” ujar Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR dalam acara Forum Akselerasi Energi Terbarukan Jawa Tengah pada Selasa (19/12/2023).

Pada kesempatan yang sama, IESR juga meresmikan kerja sama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah untuk mendorong investasi hijau dan khususnya energi terbarukan di Jawa Tengah.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah, Sakina Rosellasari menuturkan, pihaknya telah melakukan beberapa kegiatan untuk mempromosikan investasi hijau di Jawa Tengah.

Satu di antaranya dengan menyusun proyek yang siap dikembangkan oleh investor (investment project ready to offer, IPRO) dengan proyek ekonomi sirkuler pengolahan limbah, minihidro, pengolahan produk berkelanjutan serta pengolahan sampah menjadi refused derived fuel (RDF). Selain itu, DPMPTSP juga telah membuat video promosi, bertemu dengan berbagai pemangku kepentingan dan melakukan perjanjian kerja sama.

“Penyusunan IPRO penting untuk menarik calon investor dan memberikan keyakinan bahwa Provinsi Jawa Tengah menjadi lokasi yang tepat untuk berinvestasi. IPRO di Jawa Tengah saat ini melingkupi tiga sektor yakni infrastruktur, agrikultur dan pariwisata. Di dalam sektor infrastruktur, di antaranya terdapat pembangunan pembangkit listrik tenaga minihidro Banjaran dan Logawa di Kabupaten Banyumas dan pengolahan limbah medis B3 kota Tegal dan pembangunan industri,” ujar Sakina.

Pemerintah pusat, melalui Kementerian Dalam Negeri, telah menerbitkan Peraturan Presiden No.11/2023 yang memberi kewenangan lebih bagi pemerintah daerah dalam mengelola dan menyediakan biomassa, biogas, dan energi baru terbarukan. Tidak hanya pemerintah daerah, bahkan pemerintah kabupaten dan kota melalui Kepmendagri 900.1.15.5-1317 tahun 2023 juga mempunyai kewenangan dalam mendukung pengembangan energi terbarukan.

The post Tingkatkan Kolaborasi dan Investasi untuk Pemanfaatan Energi Terbarukan di Jawa Tengah appeared first on SuaraBaru.id.

Sayangnya, pengembangan energi terbarukan di Indonesia masih terhalang kompetisi yang tidak setara dengan energi fosil yang sarat subsidi. Sementara, di berbagai negara, penurunan harga pembangkit energi terbarukan telah mendorong pemanfaatan energi terbarukan yang signifikan.

Institute for Essential Services Reform (IESR) meluncurkan laporan berjudul Making Energy Transition Succeed: A 2023’s Update on The Levelized Cost of Electricity and Levelized Cost of Storage in Indonesia dan perangkat simulasi berbasis web yang dapat diakses oleh masyarakat, untuk memperkirakan biaya pembangkitan energi setiap teknologi pembangkitan dan penyimpanan energi.

Perhitungan biaya pembangkitan ini dapat membantu para pembuat kebijakan, pengembang energi terbarukan, investor, dan masyarakat luas dalam merencanakan pembangunan energi terbarukan dan menentukan pilihan-pilihan teknologi energi yang lebih murah secara biaya, dengan emisi GRK yang rendah.

Di Indonesia, perkembangan kapasitas energi terbarukan dalam lima tahun terakhir di bawah target yang direncanakan.

Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa menyampaikan, selama 2015 sampai 2021, kapasitas energi terbarukan bertambah rata-rata 400 MW atau kurang dari seperlima dari pertumbuhan yang seharusnya untuk mencapai target 23 persen bauran energi terbarukan di 2025. Pada 2022, kapasitas pembangkit energi terbarukan bertambah 1 GW tapi masih jauh dari pertumbuhan seharusnya.

“Perkembangan energi terbarukan tidak signifikan karena adanya ketidaksesuaian level of playing field. Selama ini pembangkit energi terbarukan ini dianaktirikan dengan PLTU batubara. Terdapat pandangan bahwa batubara merupakan sumber energi paling murah. Padahal yang sebenarnya terjadi, listrik PLTU batubara murah karena ditopang oleh kebijakan DMO dan subsidi-subsidi lainnya mulai 2018,” jelas Fabby dalam rilis tertulisnya, Sabtu (25/3/2023).

Sementara itu, energi terbarukan tidak mendapatkan dukungan, malah harganya selalu diminta bersaing dengan listrik PLTU dan PLTG yang mendapatkan subsidi negara.

Analisis IESR menunjukkan harga pembangkit energi terbarukan semakin menurun dan kompetitif.
Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) berskala menengah memiliki biaya pembangkit rata-rata (Levelized Cost of Electricity, LCOE) yang paling rendah yakni sebesar 4,1 sen/kWh.

Di posisi kedua dan ketiga terendah secara berturut adalah Pembangkit Listrik Mini/Mikro Hidro (PLMTH) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) senilai 4,9 sen/kWh dan 5,8 sen/kWh. Namun penghitungan biaya pembangkitan ini tidak memasukkan biaya penggunaan lahan dan biaya persiapan proyek, sehingga akan ada kemungkinan peningkatan LCOE setidaknya 6% untuk PLTA skala menengah, dan 18% untuk PLTS skala utilitas.

The post Pemerintah Perlu Sediakan Lapangan Tanding yang Setara bagi Pengembangan Energi Terbarukan appeared first on SuaraBaru.id.

Melalui rilis disebutkan, dalam menghadapi ketidakpastian situasi sosial, politik, ekonomi dan lingkungan di masa depan terhadap ketahanan energi nasional, pemerintah perlu segera melakukan transisi energi secara berkeadilan dan berkelanjutan dengan cepat melalui optimasi pemanfaatan sumber energi terbarukan menggantikan sumber-sumber energi fosil.

Hal ini menjadi pembahasan utama dari laporan unggulan Institute Essential Services Reform (IESR) berjudul Indonesia Energy Transition Outlook (IETO) 2023.
Dampak krisis energi terlihat pada harga energi seperti batubara, gas alam, dan minyak mentah melambung 2-4 kali pada pertengahan 2022 dibandingkan pada 2019.

Ini juga membuat produsen batubara domestik lebih tertarik untuk mengekspor ke luar negeri yang menyebabkan menipisnya pasokan batubara dalam negeri. Untuk mengatasi masalah krisis energi dalam jangka pendek, pemerintah Indonesia membuat berbagai keputusan seperti mempertahankan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO), mengucurkan subsidi energi fosil yang mencapai 650 triliun dan menyesuaikan harga BBM untuk mengurangi beban subsidi.

Namun, cadangan batubara, minyak dan gas yang menurun tiap tahunnya dan tekanan untuk mengatasi ancaman krisis iklim menuntut solusi jangka panjang agar Indonesia terbebas dari krisis energi di masa depan.

“Untuk menyediakan energi yang terjangkau dan aman, peningkatan penggunaan energi terbarukan untuk penyediaan listrik, transportasi dan industri dan mengurangi energi fosil harus diakselerasi. Transisi energi perlu dilakukan secara bertahap menyesuaikan kondisi sosial, ekonomi dan politik yang mempengaruhi arah kebijakan dan daya beli masyarakat,” kata Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR saat Konferens Pers peluncuran IETO 2023, Rabu (14/12/2022).

Namun menurutnya, semakin cepat kita meningkatkan bauran energi terbarukan maka semakin rendah kerentanan keamanan energi dan akan semakin murah harga energi di Indonesia, sebagaimana yang ditunjukan oleh sejumlah hasil kajian IESR. Kata kuncinya adalah target yang ambisius tapi juga fleksibel.

IESR mendorong agar pemerintah membereskan seluruh pekerjaan rumah untuk menggenjot perkembangan energi terbarukan dan efisiensi energi dengan cepat.

“Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk membuat transisi energi benar-benar terjadi dan berkelanjutan, yaitu penyesuaian KEN dan RUEN, penghapusan subsidi batubara dan gas secara bertahap, reformasi harga dan subsidi listrik, mempercepat pengakhiran operasi PLTU batubara, mengembangkan industri sel dan modul surya dalam negeri, penyesuaian grid code, serta mengintegrasikan strategi transportasi dan dekarbonisasi industri sesuai jalur nir emisi. Pemerintah harus mengejar semua reformasi ini secara cepat dan masyarakat harus terus mendorong agar transisi benar-benar terjadi,” jelas Fabby.

IETO 2023 juga menyoroti tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap transisi energi. Namun secara umum, kesiapan transisi energi di Indonesia masih rendah, meskipun beberapa kebijakan, regulasi pendukung dan rencana pengembangan energi terbarukan telah terbit, seperti enhanced NDC, RUPTL 2021-2030 yang memuat porsi 51,6 % energi terbarukan dan Perpres
112/2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

Menurutnya, beberapa hal masih harus dibenahi seperti pembatasan kapasitas pada pemasangan PLTS atap sebesar 15%, yang pastinya menurunkan minat masyarakat untuk memanfaatkan teknologi tersebut dan berkontribusi pada bauran energi terbarukan dalam skala nasional.

Berdasarkan survei publik yang telah kami lakukan, lebih dari 60% masyarakat yang kami survei setuju untuk mempercepat pemberhentian penggunaan batubara sebagai sumber utama dalam sektor ketenagalistrikan dan mendukung pemerintah untuk mulai memperhatikan sumber-sumber lainnya seperti radiasi matahari, air, dan angin.

“Dengan adanya dukungan publik yang besar tersebut, pemerintah harus mulai bisa membuktikan komitmennya dalam menyediakan sumber listrik yang lebih bersih untuk seluruh kalangan masyarakat,” ungkap Handriyanti D Puspitarini, Penulis Utama IETO 2023 yang juga merupakan peneliti senior IESR.

Seluruh pembahasan mengenai status dan analisis sektor energi untuk mendorong percepatan transisi energi terangkum pada IETO 2023. Terbit sejak 2017 dengan ICEO yang kemudian bertransformasi menjadi IETO di 2019, IETO menghadirkan beberapa bab baru dengan analisis yang mendalam.

Ning Suparningsih

The post Antisipasi Krisis Energi, IESR Luncurkan IETO 2023 appeared first on SuaraBaru.id.

Sebelum terpasang Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) sebesar 15 kW, warga memperoleh suplai listrik dari pembangkit listrik berupa kincir air sederhana yang sering mengalami gangguan.

Untuk operasional dan pemeliharaan PLTMH murni berasal dari swadaya masyarakat dan pengelola. Meski tidak menggunakan jasa profesional, pemeliharaan PLTMH tersebut terlihat sangat baik.

Adanya PLTMH membawa manfaat untuk masyarakat, terutama untuk kepentingan rumah tangga dan menunjang kegiatan perekonomian.

Lokasi PLTMH yang dekat dengan lokasi wisata juga dimanfaatkan warga di dalam untuk menggerakkan kegiatan penunjang pariwisata seperti penerangan jalan dan melistriki warung.

Karwin (34) warga Desa Karangtengah yang biasa disapa Jaenal mengungkapkan, sebelum memakai PLTMH, ia menggunakan dinamo mandiri yang dalam kesehariannya hanya untuk menerangi rumahnya saja.

“Tidak pakai bahan bakar, kita pakai dinamo dari motor, kita rancang sendiri yang rodanya dari kayu, pipanya menggunakan papan persegi empat, memakai tenaga air namun modifikasi dari dinamo,” kata Jaenal saat disambangi awak media di rumahnya pada Rabu (29/6/2022).

“Saat memakai dinamo mandiri semuanya gratis, namun kami hanya bisa memakai lampu saja, belum bisa menggunakan televisi, kulkas dan lainnya. Untuk perawatan dan modal ya beli sendiri,” ujar Karwin.

Awal dirinya memutuskam memakai PLTMH, mulanya warga mengajukan proposal yang ditujukan kepada Kodim setempat. Kemudian datanglah bantuan dinamo dan pipa kabel jaringan. “Kemudian kami mengajukan lagi untuk perbaikan, hingga akhirnya berdirilah PLTMH ini,” jelas Jaenal.

Menurut Jaenal, untuk iuran warga per kWh meter yakni Rp 500 ribu per bulan, sedangkan untuk perbaikan ringan harus mengeluarkan Rp 200 ribu, dan jika berat sampai Rp 1 juta lebih.

“Saat ini kita memakai tegangan 220 V. Dulu kita mandiri sendiri. Setelah tahun 2012 hadirlah PLTMH dari Kodim. Dan pada tahun 2015 kita sangat terbantu, bisa memakai televisi, kulkas, dan Alhamdulillah tidak ada gangguan,” kata Jaenal.

Hanya saja, sambung Jaenal, kendalanya jika ada petir. “Kadang ada beberapa yang jaringannya putus, ada yang MCB pecah, hingga box sekring meleleh. Namun itu semua bisa cepat diatasi, karena di sini ada box sekring, ada MCB. Namun untuk cadangan kabel jaringan belum ada,” imbuhnya.

“Di sini juga sudah disiapkan 2 orang teknisi dan 2 orang teknisi cadangan,” tukasnya.

Sementara itu Kepala Desa Karangtengah, Karyono menyebut, digunakannya PLTMH di Desa Karangtengah didasari atas keprihatinan warga yang pada tahun 2012 masih belum menggunakan listrik.

“Kurang lebih 75 Kepala Keluarga (KK) saat itu masih gelap gulita. Mengetahui kondisi Desa Karangtengah seperti itu, datang Babinsa menyambanginya. Setelah bermusyawarah, Babinsa mengajukan usulan ke Kodim. Berkat bantuan dari Kodim yang bekerja sama dengan Indonesia Power, Desa Karangtengah bisa menggunakan listrik,” terangnya.

Seiring berjalannya waktu kurang lebih 5 tahun, datanglah bantuan dari ESDM Provinsi Jawa Tengah. “Alhamdulillah bantuan dari Provinsi datang dua kali, ini membanggakan bagi kami. Sekarang warga bisa menggunakan kulkas, magic com, alat-alat pertukangan hingga mesin jahit,” jelasnya.

“Untuk iuran, kepada warga per kWh dibebani Rp 500 ribu. Dari iuran itu kami gunakan untuk persiapan perbaikan, perawatan, dan honor pengurus atau petugas. Yang lebih membanggakan lagi, kami bisa berbagi sosial kepada warga masyarakat dari hasil kas iuran warga itu tadi,” imbuhnya.

“Totalnya 1 bulan kurang lebih bisa mencapai 2 juta lebih, bahkan Rp 2,5 juta tergantung pemakaian,” selanya.

Karyono menyampaikan, hingga saat ini, di buku kas pengurus ada sisa bersih 20 juta lebih. Ini suatu kebanggaan baginya, karena di Desa Karangtengah merupakan satu-satunya desa yang bisa menciptakan energi terbarukan ini.

Karyono mengaku belum siap menerima kehadiran PLN di desanya. “Kami sayang dengan aset negara ini yang merupakan bantuan dari ESDM. Jika PLN masuk sini akhirnya terbengkalai,” ujarnya.

Karyono mempunyai harapan, ke depan bisa menjadikan Desa Karangtengah ini menjadi wisata edukasi untuk anak-anak SD, TK, dan PAUD.

Namun, Karyono mengaku masih ada kendala yang dihadapinya. “Kendalanya lokasi yang kami gunakan untuk talenta ini sementara jalurnya masih menyewa. Kesulitan kami itu. Mudah-mudahan di tahun-tahun mendatang dari ESDM bisa membantu, atau jika memungkinkan kami mengupayakan dari dana desa,” katanya.

Pihaknya berharap kedepan, dari dana desa bisa membeli lokasi ini sekaligus untuk membuat wisata edukasi.

“Alhamdulillah pada 2020 saat pandemi Covid-19, kami menerima bantuan biogas dari ESDM Provinsi Jateng di 3 titik diantaranya 1 titik di kotoran sapi perah,” lanjut dia.

Menurutnya, satu titik bisa untuk 7 rumah sehingga dapat 21 rumah. Dia berharap ke depan bisa dikembangkan lagi.

“Sebetulnya di sini banyak peternak sapi perah yang limbahnya belum dimanfaatkan secara maksimal. Alhamdulillah dimotori ESDM ini bisa terwujud,” tambah Karyono.

Diketahui, untuk PLTMH ini mampu menyala 24 jam dengan stabil. Menurutnya, setelah adanya PLTMH, dampak ekonomi untuk masyarakat sangat banyak. “Warga bisa membuat es karena disini kebetulan dekat dengan objek wisata. Untuk tukang kayu yang biasanya manual juga bisa menggunakan listrik, sehingga bisa bekerja lebih cepat yang tentunya sangat membantu sekali dalam bidang ekonomi,” tuturnya.

Ditambahkan, untuk cadangan PLTMH dengan pembangkit ada dua yang merupakan bantuan dari ESDM dan bantuan dari kodim.

Marlistya Citraningrum, selaku Program Manager Akses Energi Berkelanjutan IESR menyebut, PLTMH merupakan bentuk demokrasi energi dengan energi terbarukan lainnya.

“Indonesia memiliki banyak aliran sungai, dan aliran sungai ini bisa dimanfaatkan untuk PLTMH dengan atau tanpa memodifikasi alirannya. Kapasitasnya bisa bervariasi, dari ukuran puluhan kW hingga puluhan MW,” ungkap Citra.

Menurut Citra, desa yang sulit atau lama dijangkau jaringan PLN dan memiliki aliran sungai yang baik bisa menggunakan PLTMH sebagai sumber listrik.

“Ini juga yang dilakukan di Desa Karangtengah. Praktik pengelolaan swadaya dan bersama menjadi kunci untuk keberlanjutan fasilitas dan pemanfaatannya, sehingga tak hanya menerima manfaat, masyarakat dan pihak sekitar juga ikut berperan aktif,” tandas dia.

Ning Suparningsih

The post PLTMH Energi Terbarukan Menunjang Perekonomian Masyarakat Desa Karangtengah appeared first on SuaraBaru.id.