Acara dibuka Kepala Diskominfo Kota Tegal, Dorres Indrian Nugroho, SSTP, MSi. Dalam sambutannya, dia menekankan pentingnya adaptasi teknologi namun tetap dengan pertimbangan matang agar implementasinya memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bukan sekadar mengikuti tren digital atau gimmick.

“Kita berada di titik di mana AI bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Namun, saya tidak ingin AI di Kota Tegal hanya menjadi gimik digital agar kita terlihat canggih diatas kertas. Di forum ini, kita bedah bersama, apakah teknologi ini benar-benar bisa memangkas birokrasi dan mempercepat layanan, atau justru hanya menambah beban kerja tanpa hasil nyata? Fokus kita adalah transformasi yang substansial, bukan sekadar gaya-gayaan,” tegas Dorres.

Dorres juga berharap bahwa ke depan Kota Tegal bukan lagi sekadar menyandang gelar Smart City yang terkadang terjebak pada label atau penghargaan administratif saja, melainkan ingin Kota Tegal menjadi Real City, dimana sebuah kota nyata teknologi benar-benar dirasakan manfaatnya secara langsung oleh warga.

Diskusi ini menjadi sangat relevan mengingat lonjakan penggunaan AI di Indonesia. Berdasarkan data nasional tahun 2025, tercatat sekitar 42% masyarakat Indonesia sudah mulai menggunakan AI dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk kebutuhan profesional maupun pribadi. Di sektor bisnis, adopsi AI tumbuh pesat hingga 47% per tahun, di mana sekitar 28 persen bisnis di Indonesia telah mengintegrasikan solusi cerdas dalam operasional mereka.

Guna mendapatkan gambaran yang utuh, Diskominfo menghadirkan empat narasumber ahli yang membedah AI dari sisi teknis hingga implementasi sektoral, diantaranya Khairul Fahmi, S.Kom., M.Kom., selaku Pranata Komputer Ahli Madya Bidang Tata Kelola e-Government Dinas Kominfo Kota Tegal yang memaparkan Teknologi AI dan Pengembangannya di Diskominfo Kota Tegal. Ia menekankan bahwa AI adalah mesin yang membutuhkan bahan bakar berupa data yang bersih dan terintegrasi agar tidak menghasilkan analisis yang bias. Hadir pula Iswahyudi, S.Kom., M.Kom, selaku Kepala Bidang Aplikasi Pemerintah Digital Diskominfo Prov. Jateng yang membagikan kisah sukses Pengembangan AI di Diskomdigi Prov. Jateng. Beliau mencontohkan penggunaan chatbot cerdas dan analisis sentimen publik yang mampu merespons ribuan aduan warga dalam hitungan detik, sebuah efisiensi yang sulit dicapai secara manual.

Riwanto, SKM selaku Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda Dinkes Kota Tegal, menjelaskan Kebutuhan AI di Sektor Kesehatan, dan juga Yusabbihul Akbar, S.Kom., M.Kom. selaku Kabid P3EP Bakeuda Kota Tegal yang membahas Kebutuhan AI di Sektor Pengelolaan Pendapatan. Ia memaparkan bagaimana algoritma cerdas dapat memetakan potensi pajak daerah dan memprediksi tren pendapatan secara real-time, sehingga kebocoran anggaran dapat diminimalisir.

FGD ini diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret bagi Pemerintah Kota Tegal. Tantangan seperti keterbatasan SDM digital, harus segera diatasi dengan pelatihan berkelanjutan. Dengan adanya acara ini, Diskominfo Kota Tegal berkomitmen untuk terus mengawal implementasi AI agar tetap berada pada koridor etika dan kemanfaatan, memastikan bahwa teknologi ini adalah solusi nyata, bukan sekadar gimik administratif.

Nur Muktiadi

The post Kepala Diskominfo Kota Tegal: Adaptasi Teknologi Bukan Sekadar Gimmick appeared first on SuaraBaru.id.

Program itu akan dilakukan bekerja sama dengan pusat bahasa di perguruan tinggi. Hal ini terkait pula dengan kesiapan para dosen, yang akan melanjutkan studi ke luar negeri.

Demikian yang terungkap dari diskusi Kepala Bagian Umum LLDikti Wilayah VI, Adhrial Refaddin SIP MPP, dengan Direktur USM Language and Culture Center (LCC) Adi Ekopriyono, di Kantor USM LCC, Jalan Soekarno-Hatta, Tlogosari, Pedurungan, Semarang, Rabu (19/11/2025).

BACA JUGA: PS USM Siap Hadapi Untag di Babak 8 Besar Piala Askot

Menurut Adhrial, program itu sedang dipersiapkan, antara lain terkait dengan mekanisme pelatihan dan anggaran. ”Nanti kita lihat, siapa yang menjadi host, apakah LLDikti VI atau pusat bahasa yang ada di perguruan tinggi,” katanya.

LLDikti Wilayah VI sendiri tidak memiliki pusat bahasa, namun bertugas untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi, termasuk mendukung peran pusat bahasa di perguruan tinggi swasta di wilayahnya.

Sementara itu, Adi Eko menyatakan, USM LCC siap bekerja sama dalam penyelenggaraan program itu.

BACA JUGA: Wisuda Ke-74 USM, Ini Pesan Penting Rektor

”Kami siap mendukung LLDikti VI dalam upaya meningkatkan kemampuan bahasa, baik untuk para dosen maupun mahasiswa. Termasuk bagi mereka yang akan studi lanjut ke luar negeri, maupun untuk kepentingan mahasiswa yang akan diwisuda,” katanya.

Dia menjelaskan, USM LCC menyelenggarakan layanan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi bahasa berstandar Nasional.

Fokus layanan meliputi, sertifikasi kompetensi bahasa (TOEFL Prediction Test), kursus dan pelatihan Bahasa Inggris umum dan akademik, Program Bahasa Asing (Korea, Jepang, Mandarin, Prancis, Arab).

BACA JUGA: Dosen Fakultas Psikologi USM Adakan Pelatihan Pengelolaan Emosi

Program BIPA (Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing), penerjemahan dokumen dan artikel, English for Specific Purposes (ESP), English for Business, English for Kids, TOEFL Preparation Course, TOEIC Preparation Course.

Selain itu, juga Pelatihan Public Speaking, Pelatihan Master of Ceremony, seminar dan workshop bahasa dan budaya.

Riyan

The post LLDikti VI Kembangkan Kemampuan Berbahasa Inggris, Jajaki Kerja Sama dengan LCC USM appeared first on SuaraBaru.id.

Kala itu, Bona banyak mengurai dinamika KONI yang dia pimpin untuk periode 2021-2025, mulai dari bagaimana membangun pondasi yang kuat terkait tata kelola semua bidang, baik itu aspek organisasi, pembinaan prestasi, perencanaan dan dana yang tercermin dalam motto HATI (Harmoni, Akuntabilitas, Transparansi dan Intergritas).

Dia berprinsip, melalui organisasi yang baik tentu lebih menungkinkan untuk mencapai tujuan, dibanding dengan organisasi yang tata kelolanya buruk, diyakini tidak akan mampu mencapai target. Sebagai lembaga yang mengkoordinasikan gerak langkah olahraga, tentu saja ‘Goal’ yang ingin dicapai adalah peningkatan prestasi olahraga Jateng di percaturan Nasional.

Parameternya adalah Pekan Olahraga Nasional (PON), yang saat periode kepengurusannya digelar di Aceh-Sumut tahun 2024. Hasilnya, semua warga Jateng sudah tahu, di PON XXI ini duta olahraganya berhasil mencatat sejarah dengan raihan medali 71 emas, 74 perak dan 115 perunggu.

Di ruang ber-AC yang sejuk, tempat diskusi digelar, terkadang “tensi” bicaranya terasa naik, namun terlihat pula seperti bersedih, bahkan nafasnya seperti tersekat di kerongkongan, kala mengulik kembali jalan berliku yang harus dia lalui untuk mengangkat harkat dan martabat keolahragaan Jateng ini.

Sepertinya memang bukan hanya kerikil-kerikil tajam yang harus dia lalui, ada pula batu dan bahkan tembok yang menghadang di depan, apalagi jika sudah bicara soal anggaran keolahragaan yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Sekadar mengingatkan, dalam menghadapi PON XXI di Aceh-Sumut itu, anggaran Jateng hanya sekitar Rp 85 miliar. Dari studi banding di tiga provinsi di Jawa, angka itu hanya seperenam anggaran DKI Jaya, seperlima dari Jawa Timur dan seperempat dari Jawa Barat.

Namun angka-angka itu tidak menyurutkan langkah, untuk melakukan yang terbaik dengan HATI. Pengurus dari lapis bawah bersatu padu, saling sengkuyung dalam menanggung beban berat.

Singkat cerita, dalam 12 hari pertempuran yang dijalani duta olahraga Jateng di arena pertandingan, tentu atas kehendak Tuhan Yang Maka Kuasa, kontingen bisa pulang dengan kepala tegak, bukan sombong. Ya, Pak Bona dan pasukannya memang telah berhasil mengukir sejarah bagi Jateng di PON.

Jangan Gegabah
Selepas mendengar paparan itulah, kemudian muncul pertanyaan: “Pak Bona, tegakah meninggalkan KONI Jateng?”. Ruang dan bidang yang sudah ditata demikian baik, jangan sampai terkoyak sebelum situasi dan kondisi mapan dan mantap dalam gerak langkah keolahragaan Jateng ke depan.

Di balik pertanyaan ini, sebenarnya ingin tahu kepastian dari dinamika di KONI Jateng tentang pencalonan ketua umum, untuk kepengurusan periode mendatang. Banyak persepsi dan bahkan gejolak yang muncul di lingkungan cabang olahraga, yang notabene saat ini masih menjadi anggota KONI.

Ini terjadi, manakala dkaitkan dengan situasi dan kondisi politik keolahragaan Nasional. Misalnya, banyak yang tidak tertarik dengan KONI setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga (Permenpora) Nomor 14 Tahun 2024.

Umumnya mereka menyebutkan, Permenpora ini selain mengebiri tugas pokok dan fungsi KONI, juga disebut-sebut melanggar Olympic Charter, yang sangat berbahaya bagi kehidupan olahraga Indonesia, terkait dengan ruang kompetisi internasional, lebih-lebih menyangkut soal dana operasional.

Tetapi persoalan sebenarnya tidak sesederhana itu. Membangun olahraga adalah membangun prestasi (yang abstrak), dimana objek yang dikelola adalah olahraga, namun yang dijadikan subjek adalah manusia. Disini dinamikanya sangat luar biasa, bahkan terkadang diluar nalar.

Karena itulah, di kalangan pelaku olahraga sering kita dengar: “Kita tidak boleh gegabah, dan jangan sekali-sekali membawa orang yang gagap apalagi bisu-tuli dalam ilmu dan organisasi keolahragaan untuk memimpin KONI. Ini akan sangat berhaya”.

Sepertinya ini penting diingat untuk semua stakeholder keolahragaan Jateng. Contohnya Bona Ventura, sebelum sampai di puncak (Ketua KONI Jateng), dia pernah menjadi Wakil Ketua Bidang Organisasi KONI Jateng, kemudian naik jadi Kabid Organisasi, naik lagi menjabat Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi, lalu dipercaya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KONI Jateng, dan baru dipilih menjadi Ketua Umum.

Apalagi Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Kadisporapar) Jateng, Muhamad Masrofi yang hadir dalam diskusi itu tegas mengatakan, siapapun yang menjadi ketua umum nanti, KONI Jateng harus tetap eksis membantu pemerintah dalam membangun keolahragaan Jateng.

Nah, ini artinya bukan coba-coba. Maka kata kuncinya nanti, cabang olahraga dan KONI Kabupaten/Kota sebagai anggota yang memiliki hak pilih dalam penentuan Ketua Umum, harus benar-benar jeli kepada calon yang muncul. Ini penting diingatkan, karena pemegang hak pilih, pada akhirnya harus memiliki tanggung jawab dan beban moral dalam kemajuan olahraga Jateng di masa mendatang.

Jika bicara legal-formal, Bona Ventura dan pasukannya memang harus meninggalkan “kekuasaan” dalam Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov), yang menurut rencana akan digelar 24-25 Oktober nanti.

— I Nengah Segara Seni; wartawan senior, mantan Ketua Siwo PWI Jateng —

The post Pak Bona, Tegakah Meninggalkan KONI Jateng? appeared first on SuaraBaru.id.

Nasrul Saftiar Dongoran dari NET Attorney menjelaskan, kegiatan ini digelar sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan yang dilakukan para advokat. Dimana dalam kerja-kerjanya banyak terlibat dalam perjuangan demokrasi, serta penegakkan hak asasi manusia di Jawa Tengah.

”NET Attorney kebetulan menjadi salah satu fellows dari program JusticeMakers, yang diselenggarakan International Bridges Justice dan The Europian Union,” kata Nasrul dalam keterangan tertulisnya, Kamis (26/5/2025).

BACA JUGA: KEI Bantah Adanya Kerusakan Lingkungan Akibat Eksplorasi Migas di Pulau Pagerungan Kecil

Disampaikan juga, dalam diskusi itu kemudian disepakati dibentuk Kaukus Advokat Progresif Indonesia (KAPI). KAPI ini terdiri dari advokat lintas organisasi dan memiliki kepedulian yang sama dalam perlindungan HAM.

Salah satu advokat peserta diskusi, Abdun Nafi Al Fajri menyatakan bersyukur, peserta yang hadir sepakat membentuk KAPI.

”Dibentuknya KAPI ini, untuk merespon isu-isu hukum seperti pendampingan terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum, perlindungan perempuan pembela HAM dan advokat. Selain itu, isu-isu masyarakat terkini yang membutuhkan sorotan,” ujar Abdun Nafi.

BACA JUGA: Bupati Wonosobo Apresiasi Program Desa Migran EMAS Binaan Kementerian P2MI RI

Hal senada disampaikan advokat yang lain, Sukarman. Dia menyatakan, saat ini banyak ditemukan kasus advokat yang menjalankan profesi, namun menghadapi ancaman kriminalisasi. Baik berupa laporan polisi, maupun pemanggilan sebagai saksi dalam proses pemeriksaan di kepolisian.

”Jika ada proses pidana terhadap advokat yang sedang menjalankan profesinya, harus lebih dulu melalui pemeriksaan kode etik organisasi profesi advokat. Nantinya akan diputuskan, apakah tindakan itu sudah sesuai dengan undang-undang dan kode etik advokat atau belum,” ungkapnya.

Alasan lain disampaikan seorang advokat perempuan, Eti Oktaviani. Menurut dia, KAPI akan berkomitmen terlibat langsung dalam pendampingan, terhadap kasus perempuan berhadapan dengan hukum.

BACA JUGA: Atlet USM Bawa Pulang Medali Perak dan Perunggu dari Cabor Atletik Pomprov 2025

”KAPI dalam waktu dekat akan mengadakan diskusi antarlintas aparat penegak hukum dan kampus. Kami akan undang Kapolda Jateng, Kejati, Ketua Pengadilan Negeri Semarang dan pihak Kampus, untuk mendapatkan pandangan terkait perlindungan perempuan berhadapan dengan hukum, dan perempuan pembela HAM. Sehingga nantinya akan mendapatkan gambaran yang komprehensif,” tutur Eti.

Ditambahkan Nasrul, KAPI juga sedang mempersiapkan policy brief, untuk masukan dalam RUU KUHAP, mengenai penguatan perlindungan perempuan berhadapan dengan hukum, perempuan pembela HAM, advokat dan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).

”KAPI juga memandang pentingnya pengaturan pembaharuan hukum dalam RUU KUHAP, dengan meletakkan Asas-Asas Umum Aparat Penegak Hukum Yang Baik (AUPHB), sehingga menjadi sebuah pedoman untuk aparat penegak hukum, dalam melakukan keputusan dan atau tindakan dalam sistim peradilan pidana,” tegas dia.

Riyan

The post KAPI Merespon Penguatan Perlindungan Advokat dan Siap Kawal RUU KUHAP appeared first on SuaraBaru.id.

Rombongan Badko HMI Jateng-DIY diterima langsung oleh Koordinator Kantor PKY Jawa Tengah, Muhammad Farhan bersama tim KY Kreatif. Pertemuan berlangsung di ruang pertemuan kantor PKY Jateng dengan diskusi hangat terkait isu-isu strategis di bidang hukum dan peradilan.

Bily, perwakilan Badko HMI Jateng-DIY menyampaikan, kunjungannya ini tidak hanya sebagai ajang silaturrahmi, tetapi juga langkah awal membangun kolaborasi dalam mengedukasi publik, khususnya kalangan mahasiswa, terkait pentingnya integritas dan profesionalitas hakim.

“Kami melihat Komisi Yudisial sebagai mitra strategis dalam membangun budaya hukum yang berkeadilan. HMI memiliki potensi kaderisasi di berbagai kampus. Kami ingin potensi ini ikut berkontribusi dalam menjaga marwah peradilan Indonesia,” ungkapnya.

Ia berharap silaturrahmi ini juga menjadi awal dari kerja sama strategis dalam upaya meningkatkan pemahaman kader HMI terhadap fungsi dan peran Komisi.

Sementara itu Muhammad Farhan menekankan pentingnya membangun komunikasi dua arah antara KY dan kelompok masyarakat sipil, termasuk organisasi kemahasiswaan, dalam mendorong pengawasan etika dan moral para hakim.

“Kami sangat terbuka terhadap inisiatif pemuda dan mahasiswa. Sinergi seperti ini akan memperkuat peran KY di daerah dan sekaligus menjadi bagian dari edukasi hukum kepada generasi muda,” tutur Farhan.

Farhan menambahkan, KY siap memfasilitasi program-program kolaboratif seperti seminar, workshop, hingga pelatihan kader pengawasan peradilan yang melibatkan mahasiswa.

“Sinergi seperti ini sangat kami harapkan. Mahasiswa sebagai bagian dari civil society memiliki peran penting dalam menciptakan budaya hukum yang berintegritas,” tandasnya.

Hasil diskusi kedua pihak menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti pertemuan dalam bentuk kegiatan bersama yang lebih konkret dalam waktu dekat.

Ning S

The post Badko HMI Jateng-DIY Bersama Komisi Yudisial Jawa Tengah Bahas Isu Bidang Hukum dan Peradilan appeared first on SuaraBaru.id.

Central Java Youth Sustainability Forum tahun ini adalah: “Memberdayakan Pemuda untuk Masa Depan Berkelanjutan: Mendorong Aksi Iklim di Jawa Tengah,” sangatlah relevan dan mendesak.

Kegiatan yang berlangsung di Legacy Hall Semarang ini dihadiri Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas ESDM Provinsi Jateng, dan Direktur Eksekutif IESR serta diikuti oleh mahasiswa dan para pemuda, generasi yang akan memimpin masa depan.

Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa menyampaikan, Nelson Mandela, tokoh pergerakan anti apartheid dari Afrika Selatan, yang kemudian menjadi Presiden Afrika Selatan pernah berkata: “The youth of today are the leaders of tomorrow.”

Kutipan ini berarti ‘Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan,’ bukan sekadar rangkaian kata indah. Dan saat ini, tantangan terbesar sekaligus peluang termulia yang ada di hadapan kita adalah membangun masa depan yang berkelanjutan, terutama dalam menghadapi triple planetary crisis: krisis iklim, krisis kepunahan keanekaragaman hayati, dan krisis polusi, yang dampaknya semakin nyata kita rasakan.

“Jawa Tengah, Provinsi kita yang kaya akan sumber daya alam, budaya, dan potensi manusia, tidak luput dari ancaman perubahan iklim. Kita menyaksikan sendiri bagaimana kenaikan muka air laut menggerus pesisir utara, bagaimana pola cuaca ekstrem mengganggu panen para petani kita, dan bagaimana kita masih berjuang untuk bertransisi menuju sumber energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan,” ungkap Fabby, Sabtu (3/5/2025).

Fabby menyebut, bahwa tantangan ini nyata. Mulai dari kebutuhan adaptasi di wilayah pesisir seperti Demak dan Pekalongan yang rentan terhadap banjir rob, hingga upaya mitigasi dengan mengurangi emisi dari sektor industri dan transportasi di kota- kota besar seperti Semarang dan Surakarta.

Dikatakan, transisi energi dari ketergantungan pada bahan bakar fosil menuju energi terbarukan seperti surya, angin, atau panas bumi adalah sebuah keniscayaan, namun juga sebuah proses yang kompleks dan membutuhkan dukungan semua pihak.

“Kita melihat bagaimana inisiatif-inisiatif kecil di tingkat komunitas mulai bermunculan. Mungkin ada kelompok pemuda di lereng Merapi yang mulai mengembangkan pertanian organik tahan iklim, atau startup di Semarang yang menciptakan solusi pengelolaan sampah berbasis teknologi, komunitas petani Banyumas memanfaatkan PLTS dan pompa tenaga surya untuk irigasi pertanian, atau komunitas di Karimunjawa yang giat mengkampanyekan pariwisata berkelanjutan. Ini adalah bukti nyata bahwa aksi bisa dimulai dari mana saja, oleh siapa saja, termasuk oleh kalian,” jelasnya.

The post Fabby Tumiwa: Transisi Energi Membuka Pintu bagi Inovasi Teknologi Hijau, Ciptakan Lapangan Kerja appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan itu dihadiri 17 peserta, yang terdiri dari mahasiswa aktif Fakultas Psikologi, dua delegasi dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Psikologi, dan pengelola serta staf tata usaha Fakultas Psikologi USM, sebagai tamu undangan.

Kegiatan ini dibuka Dekan Fakultas Psikologi USM, Prof Dr L Rini Sugiarti SPsi MSi Psikolog. Dalam keterangannya Rini mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk diskusi dan evaluasi bersama pengelola Fakultas Psikologi USM, sebagai upaya meningkatkan fasilitas dan pembelajaran di fakultas ini.

BACA JUGA: Pascasarjana USM Gelar Pengenalan Akademik Mahasiswa

”Kami berharap, dengan adanya aspirasi dari mahasiswa yang bersifat membangun, dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas Fakultas Psikologi di masa mendatang,” ungkapnya.

Pada kegiatan ini, dialog terbagi menjadi dua sesi diskusi atau tanya jawab, antara mahasiswa dengan pengelola Fakultas Psikologi, yaitu sesi tanya jawab offline dan online. Aspirasi mahasiswa yang sudah ditampung dalam link aspirasi oleh Dewan Mahasiswa Psikologi, kemudian disampaikan dalam kegiatan itu.

Ketua Pelaksana Dialog Mahasiswa 1, Nazla menyebutkan, kegiatan ini mengambil tema ‘Upaya Meningkatkan Fasilitas dan Pembelajaran di Fakultas Psikologi Melalui Aspirasi Mahasiswa’.

”Kami berharap, supaya kita semua bisa saling berbagi pendapat, ide, agar fakultas kita bisa terus berkembang, dan memberikan pembelajaran yang lebih baik lagi untuk kita semua,” ujarnya.

Riyan

The post Dewan Mahasiswa Fakultas Psikologi USM Gelar Dialog Mahasiswa 1 appeared first on SuaraBaru.id.

Hadir dalam kesempatan itu antara lain, Pembina PII Pusat Ir. Soeharsojo IPU, Direktur Politeknik PUPR Ir Brawijaya SE MEng IE MSCE PhD IPU ASEAN Eng, dan sejumlah dosen USM dan dosen dari beberapa kampus di Semarang.

Dalam keterangannya, Teguh Haryono mengatakan, kunjungan kerja ini dalam rangka melakukan diskusi dengan para anggota PII, untuk mendapatkan masukan guna dibawa ke pengurus pusat.

BACA JUGA: USM Jadi Kampus Favorit Hingga Luar Pulau Jawa

”PII ini satu rumah besar, untuk seluruh insinyur Indonesia. Insinyur itu berasal dari sarjana teknik. Dan sarjana teknik diciptakan oleh perguruan tinggi. Untuk meningkatkan karya keinsinyuran, harus ada dari perguruan tinggi,” katanya.

Teguh berharap, dengan adanya kolaborasi itu, akan terus tercipta lulusan-lulusan yang semakin maju.

”Kami berharap, USM terus mengembangkan diri, bersinergi dengan industri, supaya mutu dari sarjana teknik dari USM makin lama akan makin maju. Dan itu sebagai dasar dari anggota PII ke depan untuk insinyur Indonesia,” ungkapnya.

Riyan

The post Rektor USM Terima Kunjungan Kerja Sekjen Persatuan Insinyur Indonesia appeared first on SuaraBaru.id.

Diskusi dengan tema “Meningkatkan Akuntabilitas, Integritas, dan Transparansi dalam Sistem Peradilan” dilaksanakan di Kantor Penghubung Komisi Yudisial Jalan Pamularsih Raya No 10 Semarang, belum lama ini.

Dalam kegiatan menghadirkan narasumber Dr. Junaidi,SHI.,MH yang merupakan ahli hukum tata negara.

Dalam paparannya ia menjelaskan terkait Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim,” terangnya.

Dikatakan, Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang mandiri dalam menjalankan fungsi pengawasan eksternal kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial memegang peran penting menjamin masa depan sistem peradilan di Indonesia yang berkualitas, bersih, efektif, dan efisien.

Junaidi juga menjelaskan bahwa pengawasan hakim tidak hanya dilakukan oleh lembaga-lembaga negara, tetapi juga oleh semua pihak, termasuk masyarakat sipil, sehingga dapat mewujudkan kepercayaan publik terhadap hakim dan meningkatkan kapasitas kelembagaan Komisi Yudisial yang bersih dan bebas KKN.

Wakil Rektor III Universitas Semarang tersebut juga membahas terkait tantangan dan kendala yang dihadapi dalam pengawasan hakim, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Sementara itu Koordinator Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah, M. Farhan menyampaikan, diskusi ini merupakan upaya kita semua untuk berperan aktif dalam mengawal proses hukum dan peradilan.

“Pengawasan peradilan maupun proses yang beririsan sangat penting untuk meningkatkan akuntabilitas, integritas, dan transparansi dalam sistem peradilan. Pengawasan hakim harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta melibatkan masyarakat sipil dalam proses pengawasan,” sebutnya.

Ning S

The post PKY Jateng Gelar Diskusi Dinamika Tugas Komisi Yudisial appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan diskusi tersebut untuk mendukung Program Srikandi Movement, yang membahas terkait program kerja yang akan dilaksanakan oleh Srikandi PLN IP UBP Semarang selama periode tahun 2025.

Dalam sambutannya, Endang menyampaikan bahwa
Srikandi di lingkungan PLN IP tidak hanya melaksanakan program yang ‘a nice to have’, namun sebagai pelaksana gugus tugas yang memiliki tugas dan kewajiban mengawal manajemen dan kebijakan manajemen di lingkungan PLN Indonesia Power, diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan wanita di lingkungan kerja yang mendukung gender equality, gender equity dan diversity.

“Sebagai Srikandi di lingkungan PLN IP juga harus mampu mengakomodasi kebutuhan wanita di lingkungan kerja yang mendukung gender equality, gender equity dan diversity,” ujar Asti.

Diketahui, Pogram Srikandi Movement merupakan gerakan yang berasal dari inisiatif Srikandi PLN untuk berkontribusi lebih pada lingkungan dan membawa dampak positif bagi perusahaan.

Menurutnya, program Srikandi ini diusung untuk menciptakan kesetaraan gender, memberikan lebih banyak peluang bagi perempuan untuk menduduki posisi strategis di lingkungan profesional, dan memberikan kesempatan kepada perempuan untuk berkembang. Salah satu tantangan saat ini adalah adanya bias gender serta stereotip, bahwa beberapa posisi tertentu lebih cocok diisi oleh laki-laki.

Menurut Asti, program Srikandi Movement ini terus berupaya mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

Dalam mendukung program Srikandi Movement, Srikandi PLN Indonesia Power UBP Semarang, Betty Indrayanti memaparkan kegiatan yang telah dilaksanakan Srikandi PLN IP UBP Semarang selama periode tahun 2024.

“Rencananya untuk gugus Srikandi PLN IP UBP Semarang akan dibagi menjadi 4 sub bidang, yaitu kebijakan dan advokasi, event dan TJSL, budaya dan capacity building, serta infrastruktur dan kesehatan.” ungkap Betty.

Pada diskusi tersebut, para Srikandi mengikuti kegiatan dengan antusias dan ikut menyampaikan aspirasinya.

Ning S

The post Srikandi PLN Indonesia Power UBP Semarang Gelar Diskusi Bahas Program Kerja 2025 appeared first on SuaraBaru.id.