Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 35 siswa-siswi sebagai bagian dari edukasi untuk membangun kesadaran dalam memanfaatkan teknologi informasi secara bijak, aman, dan bertanggung jawab.

Kegiatan tersebut menghadirkan dua narasumber yang berkompeten di bidang komunikasi dan teknologi informasi, yakni Kepala Bidang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal, Alan Syamsudin, serta Direktur Utama LPPL Radio Slawi FM, Apun Yudoko.

Dalam sesi pemaparannya, Apun Yudoko menyampaikan materi mengenai public speaking atau kemampuan berbicara di depan umum. Ia menekankan bahwa kemampuan berkomunikasi merupakan salah satu keterampilan penting yang harus dimiliki pelajar di era digital untuk menyampaikan gagasan secara efektif, membangun kepercayaan diri, dan berinteraksi dengan baik di berbagai situasi.

Sementara itu, Alan Syamsudin membawakan materi mengenai etika bermedia sosial, perubahan gaya komunikasi, dan personal branding di era digital. Ia menjelaskan bahwa perkembangan teknologi dan media sosial telah mengubah cara masyarakat berkomunikasi, baik dalam menyampaikan informasi maupun membangun relasi sosial.

Dalam paparannya, Alan juga mengingatkan para peserta tentang berbagai tantangan di era digital, mulai dari penyebaran hoaks, penipuan daring, hingga teknologi deepfake yang mampu memanipulasi gambar, video, maupun suara sehingga tampak seperti asli. Ia menekankan pentingnya menjaga keamanan data pribadi dan tidak sembarangan membagikan informasi sensitif di internet karena berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Antusiasme peserta terlihat sepanjang kegiatan berlangsung. Para siswa aktif mengajukan pertanyaan, berdiskusi, serta mengikuti praktik yang dipandu oleh para narasumber sehingga suasana sosialisasi berlangsung interaktif dan komunikatif.

Melalui kegiatan ini, diharapkan siswa-siswi SMK Bhakti Praja tidak hanya menjadi remaja yang cakap dalam memanfaatkan teknologi digital, tetapi juga memiliki kemampuan komunikasi yang baik, rasa percaya diri yang tinggi, serta mampu menyampaikan gagasan secara efektif di berbagai kesempatan.

Selain memberikan manfaat bagi para peserta, kegiatan ini juga menjadi sarana pembelajaran praktis bagi mahasiswa Ilmu Komunikasi UPS Tegal dalam mengaplikasikan ilmu Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) dan keprotokolan yang telah dipelajari selama perkuliahan. Kolaborasi antara dunia pendidikan, pemerintah, media, dan mahasiswa diharapkan mampu melahirkan generasi muda yang siap menghadapi tantangan sekaligus memanfaatkan berbagai peluang di era digital secara bijak dan bertanggung jawab.

Nur Muktiadi

The post Diskominfo Kabupaten Tegal Bekali Siswa SMK Bhakti Praja Literasi Digital dan Public Speaking appeared first on SuaraBaru.id.

Acara dibuka Kepala Diskominfo Kota Tegal, Dorres Indrian Nugroho, SSTP, MSi. Dalam sambutannya, dia menekankan pentingnya adaptasi teknologi namun tetap dengan pertimbangan matang agar implementasinya memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bukan sekadar mengikuti tren digital atau gimmick.

“Kita berada di titik di mana AI bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Namun, saya tidak ingin AI di Kota Tegal hanya menjadi gimik digital agar kita terlihat canggih diatas kertas. Di forum ini, kita bedah bersama, apakah teknologi ini benar-benar bisa memangkas birokrasi dan mempercepat layanan, atau justru hanya menambah beban kerja tanpa hasil nyata? Fokus kita adalah transformasi yang substansial, bukan sekadar gaya-gayaan,” tegas Dorres.

Dorres juga berharap bahwa ke depan Kota Tegal bukan lagi sekadar menyandang gelar Smart City yang terkadang terjebak pada label atau penghargaan administratif saja, melainkan ingin Kota Tegal menjadi Real City, dimana sebuah kota nyata teknologi benar-benar dirasakan manfaatnya secara langsung oleh warga.

Diskusi ini menjadi sangat relevan mengingat lonjakan penggunaan AI di Indonesia. Berdasarkan data nasional tahun 2025, tercatat sekitar 42% masyarakat Indonesia sudah mulai menggunakan AI dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk kebutuhan profesional maupun pribadi. Di sektor bisnis, adopsi AI tumbuh pesat hingga 47% per tahun, di mana sekitar 28 persen bisnis di Indonesia telah mengintegrasikan solusi cerdas dalam operasional mereka.

Guna mendapatkan gambaran yang utuh, Diskominfo menghadirkan empat narasumber ahli yang membedah AI dari sisi teknis hingga implementasi sektoral, diantaranya Khairul Fahmi, S.Kom., M.Kom., selaku Pranata Komputer Ahli Madya Bidang Tata Kelola e-Government Dinas Kominfo Kota Tegal yang memaparkan Teknologi AI dan Pengembangannya di Diskominfo Kota Tegal. Ia menekankan bahwa AI adalah mesin yang membutuhkan bahan bakar berupa data yang bersih dan terintegrasi agar tidak menghasilkan analisis yang bias. Hadir pula Iswahyudi, S.Kom., M.Kom, selaku Kepala Bidang Aplikasi Pemerintah Digital Diskominfo Prov. Jateng yang membagikan kisah sukses Pengembangan AI di Diskomdigi Prov. Jateng. Beliau mencontohkan penggunaan chatbot cerdas dan analisis sentimen publik yang mampu merespons ribuan aduan warga dalam hitungan detik, sebuah efisiensi yang sulit dicapai secara manual.

Riwanto, SKM selaku Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda Dinkes Kota Tegal, menjelaskan Kebutuhan AI di Sektor Kesehatan, dan juga Yusabbihul Akbar, S.Kom., M.Kom. selaku Kabid P3EP Bakeuda Kota Tegal yang membahas Kebutuhan AI di Sektor Pengelolaan Pendapatan. Ia memaparkan bagaimana algoritma cerdas dapat memetakan potensi pajak daerah dan memprediksi tren pendapatan secara real-time, sehingga kebocoran anggaran dapat diminimalisir.

FGD ini diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret bagi Pemerintah Kota Tegal. Tantangan seperti keterbatasan SDM digital, harus segera diatasi dengan pelatihan berkelanjutan. Dengan adanya acara ini, Diskominfo Kota Tegal berkomitmen untuk terus mengawal implementasi AI agar tetap berada pada koridor etika dan kemanfaatan, memastikan bahwa teknologi ini adalah solusi nyata, bukan sekadar gimik administratif.

Nur Muktiadi

The post Kepala Diskominfo Kota Tegal: Adaptasi Teknologi Bukan Sekadar Gimmick appeared first on SuaraBaru.id.

Sekretaris Diskominfo Kota Tegal Trisnawati mengatakan bahwa terkait dengan adanya kebijakan baru tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN maka perlu diberikan pemahaman secara langsung khususnya kepada ASN Diskominfo. Sehingga hal tersebut juga bisa memotivasi diri untuk senantiasa bekerja dengan baik, disiplin, berintegritas dan profesional.

“Kami mengapresiasi dan menyampaikan terimakasih atas kunjungan tim dan dari Bapperida untuk memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada ASN Diskominfo,” ucapnya.

Yogi Ahmad Ginanjar dari Tim Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Tegal mengatakan, perubahan ini karena ada beberapa poin yang sudah tidak relevan. Seperti kebijakan sanksi hanya diberlakukan pada aspek disiplin kerja, kebijakan sanksi pada aspek disiplin kerja belum memiliki unsur pengalih yang konsisten, terdapat disharmoni antar pasal dalam pengaturan TPP dan beberapa ketentuan menimbulkan multitafsir dalam implementasi kebijakannya, maka pada tahun ini terdapat penyempurnaan dan harmonisasi kebijakan TPP.

Seperti pada kriteria besaran TPP ASN didasarkan pada beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan pertimbangan objektif lainnya. Maka pada tahun ini terdapat perbandingan atau perubahan penilaian TPP. Di tahun 2025, pada aspek produktivitas kerja untuk persentase penilaian sebesar 60 persen dari TPP kriteria prestasi kerja. Sedangkan di tahun 2026 ini, persentase penilaian sebesar 70 persen dari besaran TPP yang diterima.

Hal lain pada tahun 2025, produktivitas kerja berdasarkan penilaian tugas dari pejabat penilai, TPP kriteria beban kerja diberikan jika mencapai atau melampaui sedikit 112,5 jam atau 6.750 menit. Di tahun 2026 ini produktivitas kerja berdasarkan penilaian kinerja pada SKP yang dikelola E-Kinerja BKN yang terdiri atas predikat kinerja organisasi dan predikat kinerja pegawai. Di tahun 2026 ini juga diterapkan punishment atau sanksi kinerja organisasi dan kinerja pegawai.

Sementara terkait disiplin kerja pada tahun ini persentase penilaianya sebesar 30 persen dari besaran TPP yang diterima, sedangkan tahun sebelumnya 40 persen dari TPP kriteria prestasi kerja. “Penilaian TPP 2026 terdiri atas produktivitas kerja 70 persen, termasuk di dalamnya evaluasi kinerja organisasi sebesar 20 persen dan evaluasi kinerja pegawai sebesar 80 persen. Kemudian ditambah penilaian disiplin kerja sebesar 30 persen,” jelas Yogi. Penilaian TPP 2026 juga mengatur pula tentang punishment atau sanksi pengurangan besaran TPP yang berbeda dengan tahun sebelumnya.

Sementara Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Bapperida Kota Tegal Eka Zahrul Huda menjelaskan terkait dengan E-Monev. Disampaikannya bahwa pada tahun 2026 terdapat penambahan penghitungan komponen capaian kinerja organisasi yang mengacu pada E-Monev. Karenanya, ASN diminta untuk bisa menyiapkan E-Monevnya agar bisa berjalan dengan baik.

Ia menegaskan bahwa hal yang harus dipersiapkan adalah indikator yang sudah ada di Rencana Strategis (Renstra) bisa diselaraskan dengan indikator yang ada pada RPJMD. Pasalnya E-Monev yang dilaksanakan juga harus bisa disinkronkan dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

“Jika belum selaras ataupun sinkron maka E-Monev belum bisa berjalan. Untuk itu kita harus menjaga konsistensi indikatornya. Jangan sampai antara indikator RPJMD berbeda dengan yang di Renstra, indikator yang ada di Renstra berbeda dengan yang DPA,” tegasnya.

Menurutnya, jika indikator yang dibuat tidak selaras maka saat penilaian atau audit bisa menjadi temuan. Karenanya, Zahrul mengimbau ASN agar menjaga konsistensi antara indikator di Renstra selaras dengan RPJMD maupun di SIPD. “ASN harus bisa memastikan semuanya berjalan selaras dan sinkron, tidak berbeda-beda,” pungkasnya.

Nur Muktiadi

The post Tim TPP ASN Pemerintah Kota Tegal Kunjungi Kantor Diskominfo, Berikan Pemahaman TPP 2026 dan E-Monev appeared first on SuaraBaru.id.

Pakta integritas itu ditujukan kepada staf Aparatur Sipil Negara (ASN), PPPK dan PPPK Paruh Waktu yang ada di lingkungan Diskominfo Batang.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Diskominfo Batang Wawan Nurdiansyah mengatakan, ini dalam rangka membangun integritas dan membuat bukti pernyataan tertulis guna kelancaran tugas dan aktifitas kerja lingkup Diskominfo Batang.

“Bahwa semua staf diharapkan mampu bekerja secara totalitas dan bertanggungjawab. Oleh karena itu dianggap perlu mengeluarkan surat keterangan pakta integritas dan diberikan kepada setiap ASN Diskominfo guna menyetujui beberapa peraturan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama.” jelasnya.

Adapun poin yang tercantum dalam pakta integritas tersebut adalah, menaati ketentuan masuk kerja sesuai dengan yang telah diberlakukan, siap melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan oleh atasan atau pimpinan.

Wawan juga menegaskan, kepada semua ASN, PPPK dan PPPK Paruh Waktu di Diskominfo untuk bersikap jujur, transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing

“Pakta integritas tersebut dibuat sebagai bahan motivasi agar terus bekerja dengan penuh rasa tanggungjawab, serta upaya mencegah dan memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN),” tandasnya.

Nur Muktiadi

The post ASN Diskominfo Batang Tandatangani Pakta Integritas appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam siaran tersebut, masyarakat diingatkan mengenai perbedaan antara cukai, pajak, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) rokok, serta risiko hukum yang mengintai penjual maupun pengedar rokok ilegal.

Plt Kepala Diskominfo Batang Suprapto mengatakan, bahwa pihaknya secara masif terus mensosialisasikan tentang bahayanya rokok ilegal melalui podcast. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan informasi terkait ketentuan cukai, khususnya kepada para pelaku usaha toko yang menjual rokok.

“Kegiatan ini juga merupakan upaya untuk memastikan rokok yang beredar telah sesuai dengan ketentuan cukai sehingga berkontribusi pada peningkatan pendapatan negara,” jelasnya.

Suprapto berharap, semoga lewat podcast dengan memanfaatkan kelebihan teknologi penyebaran rokok ilegal di Kabupaten Batang dapat terus berkurang.

Sementara itu, Kasi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bea Cukai Tegal Yusuf Mahrizal menyampaikan bahwa rokok di Indonesia dikenakan tiga jenis pungutan sekaligus, yakni PPN, Cukai Rokok, dan Pajak Rokok. Ketiganya memiliki dasar hukum yang berbeda namun diberlakukan secara berlapis sebagai instrumen pengendalian konsumsi.

“Cukai dan pajak rokok tujuannya bukan hanya untuk penerimaan negara, tetapi juga untuk menekan konsumsi dan mengembalikan manfaatnya kepada masyarakat. Hasilnya digunakan antara lain untuk BPJS, pengadaan alat kesehatan, dan obat-obatan,” terangnya.

Namun, kebijakan pengendalian tersebut menghadapi tantangan serius dari peredaran rokok ilegal. Dengan harga yang jauh lebih murah bahkan bisa setengah dari rokok legal – rokok ilegal menggerus pasar dan mengancam industri rokok yang patuh aturan.

“Kalau cukai terus dinaikkan, tapi rokok ilegal tidak diberantas, hasilnya percuma. Karena masyarakat akan beralih ke rokok ilegal yang tidak bayar cukai sama sekali,” ungkapnya.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan kini lebih memfokuskan upaya pada pemberantasan rokok ilegal daripada menaikkan tarif cukai. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga daya saing industri legal sekaligus melindungi konsumen.

“Dalam kesempatan tersebut, disampaikan pula faktor-faktor yang menentukan besaran tarif cukai, di antaranya jenis rokok dan kelas pabrik. Rokok linting tangan dikenai tarif lebih rendah karena menyerap tenaga kerja lebih banyak, sementara rokok mesin dari pabrik besar dikenai tarif lebih tinggi bahkan mendekati 57 persen,” ujar dia.

Selain kebijakan fiskal, pengendalian konsumsi rokok juga dilakukan melalui aturan kemasan bergambar peringatan kesehatan, pembatasan iklan, dan larangan penjualan kepada anak di bawah umur.

Yusuf Mahrizal menambahkan, bahwa Kabupaten Batang bukan merupakan daerah produsen rokok, melainkan wilayah pemasaran. Karena itu, masyarakat terutama pemilik toko dan warung diimbau lebih waspada terhadap rokok yang beredar.

“Kalau ditawari rokok, cek dulu pita cukainya. Kalau tidak ada, berarti ilegal. Jangan diterima karena risikonya besar. Kalau tertangkap menyimpan atau menjual rokok tanpa cukai, ancamannya pidana dan/atau denda,” tegasnya.

Berdasarkan aturan yang berlaku, pedagang yang tertangkap menjual rokok ilegal dapat dikenai denda minimal Rp 450 ribu per slop sebagai pengganti hukuman penjara. Namun jika tidak mampu membayar, kasusnya akan naik ke tahap penyidikan dan persidangan.

“Risiko tertinggi ada di pedagang, karena mereka yang menyimpan dan menjual barang ilegal. Kalau pabriknya sulit dilacak, pedaganglah yang pertama kali terkena sanksi,” pungkasnya.

Melalui podcast edukatif ini, Diskominfo Batang berharap masyarakat semakin sadar akan bahaya rokok ilegal, baik dari sisi ekonomi, hukum, maupun kesehatan.

Nur Muktiadi

The post Diskominfo Batang dan Bea Cukai Edukasi tentang Rokok Ilegal appeared first on SuaraBaru.id.

“Pemasangan CCTV ini bukan hanya untuk menyambut Natal dan Tahun Baru (Nataru), namun juga untuk memantau lalu lintas sepanjang hari,” kata Kepala Diskominfo Batang Triossy Juniarto, saat meninjau langsung pemasangan kamera CCTV di Rest Area 379 Gringsing, Kabupaten Batang, Senin (23/12/2024).

Dengan tersebarnya 60 kamera CCTV di titik-titik vital seperti Simpang Bandar-Pecalungan-Blado, Simpang Subah-Banyuputih, Simpang Watesalit, Simpang Sawahan-Kauman, Alun-Alun Batang, Exit Tol Kandeman, Hutan Kota Rajawali, Simpang Sambong, Alun-Alun Limpung, Exit Kalibeluk, Rest Area 379 dan Rest Area 360, Simpang Gajah Mada, dan Simpang Pasar Batang, seolah-olah Batang memiliki banyak “mata elang” yang selalu mengawasi.

“Setiap pergerakan dan aktivitas di lokasi-lokasi tersebut dapat terpantau dengan jelas di Command Center Diskominfo Batang. Hal ini tentunya sangat membantu pihak kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mempercepat penanganan jika ada kejadian darurat,” jelasnya.

Selain untuk keamanan, keberadaan CCTV juga diharapkan dapat meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas. Dengan adanya pengawasan, diharapkan para pengendara akan lebih berhati-hati dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas.

Triossy Juniarto berharap, dengan adanya CCTV ini, masyarakat akan lebih tertib dalam berlalu lintas. Selain itu, CCTV juga dapat membantu dalam mengurai kemacetan.

“Kehadiran CCTV tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah, tetapi juga bagi para pelaku usaha. Dengan adanya CCTV, keamanan usaha menjadi lebih terjamin. Selain itu, CCTV juga dapat digunakan sebagai alat bukti jika terjadi tindak pidana,” pungkasnya.

Nur Muktiadi

The post Antisipasi Kejahatan, Pemkab Batang Pasang CCTV di 60 Titik  appeared first on SuaraBaru.id.

Direktur Pengembangan Pitalebar Kemenkominfo RI, Marvels Parsaoran Situmorang mengatakan, program ini menjadi pemicu bagi penyedia layanan jaringan untuk bekerja sama dengan BUMDes untuk membuka akses internet di wilayah yang belum terjangkau jaringan internet.

“Pengembangan ke depan melihat penyedia layanan jaringan mampu memanfaatkan peluang yang ada di desa-desa lain, untuk memperluas akses internet,” katanya, saat ditemui di Balai Desa Banteng, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang, Kamis (8/8/2024).

Kepala Diskominfo Batang Triossy Juniarto menerangkan, locus perluasan jaringan internet menyasar tiga desa, yakni Banteng, Besani dan Gondang yang seluruhnya bermuara kemudahan aksesibilitas warganya dalam mendapatkan layanan internet cepat tanpa hambatan.

“Fokus kami agar layanan publik di kantor desa, sekolah dan fasyankes serta rumah para pelaku UMKM makin mudah diakses warga setempat,” tegasnya.

Diskominfo memastikan, seluruh desa telah terkoneksi dengan jaringan internet. Salah satu layanan yang diberikan berupa layanan kependudukan untuk pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) yang kemanfaatannya langsung dirasakan masyarakat, pembayaran pajak dan retribusi daerah serta layanan administrasi lainnya.

Sementara itu, Kepala Disdukcapil Batang Yarsono menyambut baik dibukanya akses internet di sejumlah desa karena membantu masyarakat mendapatkan layanan administrasi kependudukan.

“Jika sebelumnya mereka harus mengurus ke kecamatan, setelah ada internet masuk desa, warga cukup mengurus segala administrasi kependudukan di balai desa saja,” jelasnya.

Guru SDN Banteng Maryani mengaku, bahagia karena setelah jaringan internet terpasang, seluruh layanan khususnya dalam layanan kegiatan pembelajaran makin mudah. “Dulu jaringan internet sangat sulit, tapi sekarang jadi mudah buat anak-anak mendapatkan akses pembelajaran melalui media internet,” tuturnya.

Salah satu layanan yang langsung terakses bagi anak didiknya, yakni pembuatan KIA, yang berguna kepengurusan segala keperluan kependudukan di masa mendatang. “Tadi baru 20 anak, sebentar lagi anak-anak kami yang lain segera menyusul,” ungkapnya.

General Manager PLN Icon Plus SBU Regional Jawa Bagian Tengah, Deri Prasetio Utomo mengatakan, program internet desa khusus Jateng mencakup Batang, Pekalongan, Kudus, Magelang dan Boyolali dengan akses sebanyak 200 titik.

“Kerja sama ini dari Pemda memberikan stimulus pertama berupa bebas biaya selama 6 bulan ke depan, selanjutnya masyarakat akan dikenakan biaya secara mandiri dengan kecepatan 20-50 Mbps,” ujar dia.

Nur Muktiadi

The post Akselerasi Internet Cepat, Diskominfo Batang Sasar Desa Terpencil appeared first on SuaraBaru.id.

Program yang tayang periodik via kanal YouTube Kominfo Jateng tersebut akan membahas kinerja Pemprov Jateng dalam menuntaskan persoalan yang di tengah masyarakat.

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Diskominfo Jateng Moch Faizin mengungkapkan, selama ini kanal khusus yang intens membahas terkait kinerja Pemprov Jateng masih dirasa kurang.

Moch Faizin mengharapkan, siniar Solmed Jateng akan menjadi diseminasi informasi yang akan tersebar lebih luas kepada masyarakat.

“Melalui siniar Solmed Jateng, rekan-rekan media juga bisa mendulang informasi terkait program Pemprov Jateng. Harapannya, informasi tersebar dan tersampaikan kepada warga,” tuturnya, Kamis 11 Juli 2024.

Dia menyebutkan, penentuan topik didasarkan atas analisis tim opini publik. Tim itu bertugas menjaring isu dan opini yang tengah berkembang di masyarakat. Selanjutnya, dari top issue yang telah terjaringakan dibahas bersama OPD dan pihak terkait. Sehingga, topik yang dibahas pada siniar Solmed Jateng selalu update.

“Dengan metode ini, masyarakat akan mendapat jawaban terkait isu yang sedang berkembang melalui siniar Solmed Jateng,” ujar Faizin.

Kepala Diskominfo Jateng Riena Retnaningrum, mendukung program siniar Solmed Jateng. Menurutnya, ajang ini sangat tepat untuk menjawab keingintahuan masyarakat terhadap program-program Pemprov Jateng.

“Tujuannya untuk menyampaikan info aktual terkait program Pemprov Jateng. Ini adalah bentuk dari hadirnya pemerintah di tengah masyarakat. Saya harap Solmed Jateng juga menjadi ajang promosi kebudayaan Jateng, bisa lewat pakaian daerah yang berbeda-beda,” ucapnya.

Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Jateng Teguh Hadi Prayitno mengapresiasi hadirnya siniar Solmed Jateng. Menurutnya, hal itu adalah bentuk keseriusan pemerintah berbenah dan mengakrabkan diri dengan dunia digital.

“Di era digital ini pemerintah perlu beradaptasi dan berbenah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat,” katanya.

Diaz Aza

The post Diskominfo Garap Podcast “Solmed Jateng”, Gudang Informasi Kinerja Pemprov Jawa Tengah appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan ini dihadiri Ketua Saka Milenial Batang Dwi Marendra dan diikuti oleh anggota jurnalistik Kwarcab Pramuka Kabupaten Batang.

Ketua Saka Milenial Batang Dwi Marendra mengatakan, bahwa adanya Bimtek Literasi Digital ini sangat penting untuk generasi milenial dan gen Z yang memang semakin berkembang.

“Materi yang dibawakan mengarah pada pemanfaatan teknologi informasi dalam menghadapi berbagai tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada,” jelasnya.

Literasi digital sekarang ini harus diketahui oleh generasi milenial atau khusus anggota jurnalistik Kwarcab Batang baik dalam pemberitaan, interaksi sosial, maupun pendidikan masyarakat.

“Mudah-mudahan kegiatan Bimtek ini dapat menjadi tonggak penting dalam peningkatan kemampuan jurnalistik dan literasi digital anggota jurnalistik Kwarcab Batang, serta memberikan kontribusi positif bagi perkembangan informasi dan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Batang,” harapnya.

Ia berharap, kegiatan ini dapat memberikan inspirasi bagi peserta untuk mengembangkan karya jurnalistik yang berdaya guna dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Nur Muktiadi

The post Diskominfo Batang Gelar Bimtek Literasi Digital Anggota Jurnalistik Kwarcab appeared first on SuaraBaru.id.

Program ini dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jateng. Di mana untuk 2024 akan ada 215 desa yang mendapatkan saluran internet.

Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah (Pj) Gubernur Jateng Nana Sudjana, Kepala Diskominfo Jateng Riena Retnaningrum, perwakilan PT Telkom Regional IV Jateng-DIY Vera Febrayanti, Ketua MUI Jateng KH Ahmad Darodji dan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata Jateng Agung Hariyadi meresmikan program. Peresmian dilakukan di Gedung Gradhika Bhakti Praja kantor Gubernur Jateng, Semarang, Rabu 24 Januari 2024

Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana menyampaikan, pihaknya melaunching program Internet Desa dalam rangka menerjemahkan arahan Presiden RI terkait percepatan transformasi digital.

Tujuannya dalam rangka meningkatkan komunikasi pengembangan pariwisata dan perekonomian di Indonesia.

“Kami juga mengembangkan arahan tersebut. Salah satu program prioritas kami selaku Pj Gubernur Jateng yaitu pengembangan pariwisata dan peningkatan UMKM berbasis elektronik,” kata Nana Sudjana

Internet ini, kata dia, diharapkan dapat digunakan untuk lebih meningkatkan komunikasi dan promosi produk UMKM dan pariwisata di desa di Jateng.

Secara rinci, program ini akan direalisasikan dalam empat tahap. Mulai pada Januari dengan 29 desa, Februari 46 desa, Maret 70 desa, dan April 70 desa.

Dengan demikian desa yang tersambung program Internet Desa sejak tahun 2022 hingga tahun 2024 ada 599 desa.

Rinciannya, tahun 2022 ada 53 desa, tahun 2023 ada 331 desa, dan tahun 2024 ada 215 desa.

“Kami harapkan tahun-tahun berikutnya, kami akan tambah lagi lebih banyak internet di desa-desa. Beberapa desa yang menjadi perhatian adalah desa-desa yang selama ini blank spot (daerah susah sinyal internet) yang menjadi perhatian utama kami,” ucapnya.

Adanya program Internet Desa tersebut mendapatkan sambutan positif dari desa.  Hal ini tampak saat dialog interaktif pada peluncuran program tersebut.

Salah satu perwakilan dari Desa Dawuhan Kabupaten Banjarnegara dan Desa Banjaratma Kabupaten Brebes mengutarakan manfaat internet itu.

Nana Sudjana melanjutkan, keberadaan internet juga bisa dimanfaatkan desa. Termasuk dalam hal ini internet bisa dimanfaatkan untuk memberikani informasi manakala desa mengalami bencana seperti tanah longsor.

Program ini juga merupakan prioritas Pj Gubernur yaitu pengembangan layanan publik dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk pengembangan pariwisata dan peningkatan daya saing UMKM di sektor ekonomi kreatif.

Kepala Diskominfo Jateng Riena Retnaningrum menambahkan, penyaluran program ini memang dilakukan secara bertahap. Karena menyesuaikan dengan APBD yang ada.

“Kita enggak mampu kalau seluruh blank spot kita tangani sendiri melalui APBD. Kita harus kreatif dari sumber dana yang sah. Karena seluruh desa blank spot dapat teratasi,” kata.

Diskominfo Jateng melakukan inovasi terobosan, salah satunya Internet Desa sebagai penggerak transformasi digital.

Beberapa waktu yang lalu, Provinsi Jawa Tengah meraih Indeks Tertinggi Nasional Kategori Provinsi dengan nilai 4,26 dengan predikat memuaskan.

Diaz Aza

The post Program Internet Desa 2024 Rengkuh 599 Desa di Jateng, Nana Sudjana Harap Potensi Desa untuk Bertumbuh appeared first on SuaraBaru.id.