Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kudus, Henriyadi W Putro melalui Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Dwi Kurnianto mengonfirmasi bahwa sidang tersebut akan mengagendakan pembacaan dakwaan terhadap empat terdakwa yang masing-masing disidangkan dalam berkas perkara terpisah.

“Empat jaksa penuntut umum telah kami siapkan untuk menangani proses persidangan ini. Setiap terdakwa akan menjalani sidang dengan berkas masing-masing,” terang Dwi saat dikonfirmasi, Rabu (23/4).

Meskipun sidang dilaksanakan di Semarang, seluruh terdakwa hingga saat ini masih menjalani masa penahanan di Rutan Kelas IIB Kudus.

Kerugian Negara Capai Miliaran Rupiah

Kasus ini menyeret empat orang yang diduga terlibat dalam pelaksanaan proyek tahun 2023. Di antaranya adalah Rini Kartika Hadi Ahmawati (RKHA), yang saat itu menjabat Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kabupaten Kudus. Selain itu, ada Sukristianto sebagai kontraktor utama, Henny S. selaku konsultan perencana, serta Adi P. sebagai pelaksana proyek lapangan.

Proyek pembangunan SIHT tersebut melibatkan pekerjaan pengurukan tanah seluas 43.223 meter persegi di kawasan kantor dinas terkait. Pengadaan dilakukan melalui sistem e-katalog dengan nilai kontrak mencapai Rp9,16 miliar, atau setara Rp212 ribu per meter persegi.

Namun, dalam praktiknya, perusahaan pemenang tender yakni CV Karya Nadika justru mengalihkan proyek kepada pihak ketiga dengan nilai kontrak lebih rendah sebesar Rp4,04 miliar (Rp93.500/m²), dan kemudian kembali dialihkan ke rekanan lain dengan harga Rp3,11 miliar (Rp72.000/m²).

Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), tindakan tersebut mengakibatkan kerugian negara yang diperkirakan mencapai Rp5,25 miliar.

Keempat terdakwa akan dihadapkan pada Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sebagai alternatif, mereka juga dijerat dengan Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Tipikor dengan pasal juncto yang sama.

Ali Bustomi

The post Sidang Perdana Kasus Dugaan Korupsi SIHT Digelar Besok di Pengadilan Tipikor Semarang appeared first on SuaraBaru.id.

Tim PkM USM terdiri dari Ketua Dr Dra Arumwardhani Nusandari MSi, anggota Retno Ristiasih Utami SPsi MSi Psikolog, dan Purwaningtyastuti SPsi MSi Psikolog. Mereka dibantu dua mahasiswa Magister Psikologi, Alridho Deska B SH dan Rino Agung SPsi.

Arumwardhani mengatakan, peran Disnaker yang bertempat di masing-masing daerah, sangatlah penting. Hal ini mengingat jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia, banyak yang tersebar di berbagai daerah.

BACA JUGA: Ketua Ikadin Jateng Beri Kuliah Praktisi di Magister Hukum USM

Untuk menangani kurang lebih 150 juta tenaga kerja di Indonesia dengan berbagai tingkat pendidikan, usia, skill maupun non skill itu, dibutuhkan keahlian, keterampilan, dan kerja keras dari aparat pemerintah yang ditunjuk.

Pemerintah harus melindungi, memberikan pelatihan peningkatan kompetensi, mendirikan balai-balai latihan keterampilan, serta perluasan penempatan kerja.

”Untuk melakukan pengawasan ini, ASN Disnaker perlu untuk selalu dievaluasi, agar mampu mengasah tingkat profesionalisme ASN yang meningkat dari tahun ke tahun,” ujarnya.

BACA JUGA: Nobar dan Tasyakuran Persiku Lolos Liga 2 di DPRD Kudus Sore Ini

Menurut Arum, evaluasi kinerja ASN Disnaker Kabupaten Batang sangat penting dan bermanfaat, mengingat pemerintah pusat menetapkan Kabupaten Batang menjadi Kawasan Industri Terpadu (KIT) sejak 2020.

Tanpa adanya Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), dikhawatirkan keahlian, keterampilan, dan kerja keras pegawai, tidak dapat ditingkatkan menjadi tenaga profesional.

”Akibatnya, tidak tercapai hubungan kerja yang bersinergi antara instansi pemerintah. Dalam hal ini Dinas Ketenagakerjaan, yang terkait dengan investor di kawasan Industri sebagai user SDM yang seharusnya dilindungi instansi itu,” katanya.

BACA JUGA: Agar Tak Berhenti di Tengah Jalan, Kawali Minta Dilakukan Pengawasan Proses Hukum Empat Petambak Karimunjawa

Dalam pelaksanaan kegiatan itu, ternyata mendapat respons positif dari Kepala Disnaker Kabupaten Batang, Rakhmat Nurul Fadilah SPd MSi. Apresiasi positif juga datang dari Kabid Litbang Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, yang mewakili Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Batang, Dr Bagus Pambudi SSos MAP MIDS.

”Kami berharap, pelatihan ini bermanfaat untuk meningkatkan profesionalisme ASN Disnaker, yang mampu bekerja sama dan bersinergi dengan pihak swasta,” ungkap dia.

Menurut Kadisnaker, ASN di lingkungannya sangat membutuhkan pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan kinerjanya. Dan dengan adanya pengabdian ini, diharapkan bisa membantu meningkatkan kinerja ASN.

Riyan

The post Pelatihan Peningkatan Kinerja ASN Disnaker Kabupaten Batang appeared first on SuaraBaru.id.