Hanya seorang Dewi Nugraheni, S.Pd, 33 tahun, guru sekolah luar biasa negeri (SLBN) Banjarnegara, Jawa Tengah berani “sombong dan melawan pandangan umum”  berkaitan dengan dua hal ini; problematika guru membumikan kurikulum merdeka belajar dan ketergantungan guru terhadap penggunaan teknologi digital untuk pembelajarannya.

“Sejak saya mengawali karir sebagai guru SLB,  sejak itu pula pembelajaran saya telah menerapkan apa yang sekarang disebut merdeka belajar. Bapak Menteri Nadiem terinspirasi kami, rupanya,” papar Dewi lantang pernuh percaya diri. “Memang saat itu kami guru-guru SLB tidak tahu kalau pembelajaran kami seperti itu disebut merdeka belajar, ternyata sekarang ditiru di mana-mana,” lanjutnya.  Ia menegaskan bahwa “bagi kami, tidak ada kesulitan apapun menerapkan proses-proses merdeka belajar.”

Percaya dirinya seolah semakin tersulut ketika ada pertanyaan publik “Guru-guru sekarang ini agaknya semakin tergantung kepada penggunaan teknologi digital untuk pembelajarannya; bagaimana pendapat Anda?”

Baca Juga: Sekolah Futuristik ala Jawa Tengah

Segera dia menjawab seolah pongah: “Ini jelas bukan pertanyaan untuk saya; pertanyaan salah ini. Di SLB itu, jangankan menggunakan alat-alat canggih; bertatap muka dan mengajarkan siswa mengucapkan “Ibu…..” saja mungkin butuh waktu tiga bulan untuk siswa tuna wicara. Di SLB semua siswa memiliki kebutuhan khusus berbeda yang harus dibimbing personal secara berbeda-beda, padahal mereka berada di dalam kelas yang sama .”

Proses Kreatif

Dewi memeroleh nilai tertinggi di antara 12 finalis festival guru transformatif (FGT) yang diselenggarakan kampus kami pada agenda final lewat uji publik, 20 Mei 2022 lalu. Kedua belas finalis terdiri atas guru-guru jenjang SD, SMP, SMA/K, serta SLB,  dan soal-soal uji publik dikumpulkan/ dirumuskan tanpa memertimbangkan jenjang sekolah.

Mengapa? Substansi soal uji publik berkisar pada pemahaman tentang konsep dan kebijakan-kebijakan pendidikan, dan dalam uji publik itu soal dipilih secara acak untuk dijawab finalis sesuai gilirannya.

Sebagaimana telah dirancang, sebelum uji publik, ada tiga tahap seleksi  bagi peserta FGT,  yakni (a) pertengahan November 2021, dilaksanakan seleksi pendaftar merujuk/sesuai ketentuan panitia, diteruskan (b) seleksi naskah dengan fokus utama pada kelengkapan dan akurasi rencana/skenario pembelajaran, dan berikutnya, (c) dilaksanakan pengamatan langsung  atas praktek pembelajaran guru terseleksi.

Baca Juga: Gagal atau Berhasil: Antara Mie Instan dan “Ora Jaman, Ora Makam”

Sejumlah tim juri datang dan merekam seluruh proses pembelajaran guru di  kelas/sekolah masing-masing. Seluruh tahapan seleksi ini menggunakan tim juri yang berbeda-beda, termasuk  juri uji publiknya, dengan tujuan utama terbangunnya proses kreatif baik pada diri penyelenggara FGT maupun para guru peserta.

Proses kreatif adalah kunci utama membumikan kurikulum merdeka belajar, dan semua pihak bermimpi ujung akhir proses itu ialah akan muncul semakin banyak  guru berdaya ubah, guru transformatif.

Ternyata, dalam konteks FGT, proses kreatif semacam itu harus “dibayar” mahal, karena  awalnya penyelenggara yakin  betapa akan berhasil menggaet peserta tidak kurang dari  500 orang guru (dari wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY saja). Fakta lapang membuktikan, jumlah peserta kurang dari lima puluh persen dari target, padahal sudah ada upaya ekstra untuk mengajak.

Mengapa demikian? Ada tiga alasan mendasar, pertama, tema “Menjadi Guru Transformatif” dirasakan sangat sulit, terutama bagi guru-guru yang selama ini masih saja suka berfungsi sebagai guru yang tugas utamanya ialah mentransfer ilmu pengetahuan kepada para siswa, kendati sebetulnya  sudah harus menerapkan kurikulum merdeka belajar. Dengan kata lain, proses kreatif guru dari kebiasaan transfer ilmu pengetahuan ke/menjadi guru berdaya ubah masih menghadapi berbagai hambatan.

Kedua, penerapan kurikulum merdeka belajar di tengah-tengah pandemi covid 19 telah memaksa semua guru, entah siap atau belum siap,  untuk  “naik roller coaster”  dengan segala dinamika  pembelajaran on line beberapa lama, lalu boleh off line, namun tidak berapa lama harus on line lagi atau pun hybrid.

Tegasnya, dinamika naik roller coaster seperti inilah menjadikan sejumlah (besar?) guru terengah-engah, lelah, dan terkuras hampir semua energinya, sehingga tawaran FGT tidak menarik lagi karena akan masuk ke dalam proses kreatif yang menyulitkan.

Alasan ketiga, semua pihak mengalami betapa selama pandemi covid 19, mobilitas orang menjadi semakin terbatas dan tidak leluasa, termasuk menimbulkan keengganan untuk bepergian. Ketika membaca tawaran ada FGT di Kota Semarang, nyali untuk bepergian ke sana belum pulih seperti sebelum ada covid 19.

Akibatnya, Semarang dipandang terasa sangat jauh oleh peserta dari berbagai wilayah di Provinsi Jawa Tengah dan DIY. Lengkaplah, energi terkuras dalam roller coaster berdinamika dengan berbagai tuntutan kurikulum merdeka belajar, dan kondisi pandemi seolah mengikis berbagai nyali untuk berkompetisi maupun bepergian.

Berdaya Ubah

Sekitar dua bulan lalu, seorang anggota DPR-RI menyampaikan catatannya betapa selama ini  Kemendkbudristek (baca Menteri Nadiem) telah membuat tidak kurang dari 36 kebijakan strategis perihal pendidikan.

Menggunakan contoh analogi yang telah disebutkan di atas, berbagai kebijakan itu “memaksa” banyak pihak harus berdinamika seraya naik roller coaster perubahan. Semua pihak diajak untuk mampu dan berani berubah menjadi pribadi yang berdaya ubah, dan dalam konteks guru, kunci utamanya ialah beri peluang sebanyak mungkin agar mereka tetap berenergi dan bernyali menempuh proses kreatifnya.

Menurut Sabelli dan Dede (2016) supaya dapat menempuh proses kreatif sehingga berpuncak menjadi pribadi yang berdaya ubah, guru-guru hendaknya diberi peluang dan keleluasaan untuk menapaki peta jalan kreativitas dari  (i) transfer; (ii) translation, into (iii) transform.

Tidak mungkin, seseorang kendati sangat pintar sekali pun, tiba-tiba menjadi pribadi berdaya ubah tanpa melewati meniru ataupun menirukan, itulah transfer; lalu konten atau substansi yang ditirukan itu diterjemahkan secara kontektual sedapat mungkin, itulah translate/translation; dan barulah orang berangsur-angsur belajar menjadi transformatif,  perlahan memiliki semangat untuk berdaya ubah bagi diri sendiri, bagi lingkungan terbatasnya, dan kelak bagi lingkungan lebih luas lagi.

Apabila jalan-jalan proses kreatif dari meniru, menerjemahkan, dan membawa daya ubah itu berlangsung dalam putaran roller coaster; terjadilah  yang serba “ngeri-ngeri berteriak,” selantang teriaknya Bu guru Dewi ketika mengatakan “Ini pertanyaan salah!”

Selamat datang guru-guru transformatif demi peserta didik yang harus terus-menerus didorong mampu beradaptasi ke dalam segala perubahan.

(JC Tukiman Taruna, Ketua Dewan Penyantun Universitas Katolik (UNIKA) Soegijapranata, Semarang)

The post Guru Berdaya Ubah dalam Putaran Roller Coaster Merdeka Belajar appeared first on SuaraBaru.id.

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jateng, Suyanta mengatakan, kebijakan itu berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri), yang ditindaklanjuti dengan Instruksi Gubernur Jateng Nomor 10 Tahun 2021 tentang Implementasi Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4, Level 3 dan Level 2 Corona Virus Disease di Provinsi Jateng, terkait pendidikan. Untuk sekolah yang berada pada Level 4, tetap tidak diperkenankan menyelenggarakan PTM.

”Gubernur Ganjar Pranowo sudah membuat surat edaran yang menyatakan, kalau suatu daerah Kabupaten/Kota yang masuk dalam Level 4, maka pembelajaran tetap daring. Dan Level 3 dalam aglomerasi Level 4, tetap masih daring. Untuk daerah Kabupaten/Kota yang Level 2 dan Level 3, dipersilakan untuk melaksanakan PTM terbatas. Ini ada kata-kata ‘terbatas’,” kata Suyanta, saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (26/8/2021).

BACA JUGA: Team Work FITK Unsiq Jateng di Wonosobo Harus Solid dan Satu Visi

Meski begitu, tidak serta-merta semua sekolah langsung melakukan PTM terbatas. Namun sekolah harus melalui proses. Ada pun tahapan pertama yang harus dilakukan sebelum melakukan PTM terbatas yaitu, sekolah harus pernah melakukan uji coba PTM dulu.

Jadi sekolah yang belum pernah melakukan uji coba PTM atau simulasi PTM, harus menjalankan simulasi PTM dulu, antara satu hingga dua minggu. Kalau hasilnya berjalan baik, maka sekolah bisa melakukan PTM terbatas. ”Itu kata kuncinya,” tegasnya.

Ditambahkan dia, agar sekolah bisa melakukan uji coba PTM, juga ada persyaratan yang harus dilalui. Seperti harus punya kesiapan, serta menjalankan panduan pembelajaran yang telah diterbitkan Dinas Pendidikan. Tahapan kedua yang harus dilalui, terang Suyanta, adanya kesiapan sarana prasarana.

BACA JUGA: Ruang Isolasi RSUD Kudus Kembali Difungsikan untuk Pasien Umum

Sedangkan tahap ketiga, pihak sekolah mutlak mendapatkan izin dari orang tua, gugus tugas Kabupaten/Kota, dan pemangku wilayah, yaitu Bupati/Wali Kota, atau Gubernur untuk jenjang SMA/SMK.

Dia melanjutkan, agar sekolah bisa melakukan uji coba PTM, juga harus ada rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan verifikasi cabang Dinas Pendidikan.

”Sekolah yang sudah siap nanti harus mendapatkan izin dulu. Itulah pentingnya. Ini diatur, dikendalikan dalam rangka pengendalian covid-19. Jangan sampai PTM terbatas ini menjadi klaster baru. Maka dinas lain termasuk Dinas Pendidikan, harus patuh kepada pengendali, Gugus Tugas Covid setempat,” tuturnya.

BACA JUGA: Bupati Kendal Dico M Ganinduto Lantik 326 Pejabat Struktural Eselon III dan IV

Suyanta menambahkan, penyelenggaraan PTM terbatas harus membatasi jumlah siswanya. Jika merujuk pada Inmendagri, PTM terbatas itu maksimum 50 persen. Tapi Dinas Pendidikan Provinsi Jateng membatasinya 30 persen. Tujuannya, supaya memunculkan rasa kehati-hatian.

Menurutnya, PTM terbatas juga memberlakukan durasi waktu yang terbatas. Jadi, uji coba PTM paling lama berjalan dua jam. Kemudian PTM terbatas maksimal tiga jam, serta berjalan tanpa istirahat.

Pihaknya telah membuat pedoman PTM, antara lain meliputi jumlah siswa yang masuk secara total maksimum 30 persen. Selain itu, dalam satu ruang kelas diatur jaraknya minimal 1,5 meter, siswa masuk dengan tertib sesuai protokol kesehatan (prokes), langsung pulang, tidak ada kegiatan ekstra, serta tidak ada istirahat.

BACA JUGA: 490 Prajurit Lulusan Semata PK TNI AU Angkatan Ke-81 Dilantik

”Apakah besok Senin itu semua sekolah yang di daerah Level 2 dan 3 bisa uji coba? Belum. Verifikasi dulu. Mendapat izin dulu dari gugus tugas, mendapat izin dari pemangku wilayah,” ujarnya.

Diterangkan dia, pelaksanaan PTM terbatas di daerah Level 1, 2, atau 3, akan terus dievaluasi. Jika pada minggu berikutnya level wilayah itu naik menjadi Level 4, maka sekolah harus tutup lagi, atau tidak bisa meneruskan PTM.

”Misalnya pada Level 3 pada masa uji coba atau masa PTM terbatas ada kasus positif, maka wajib ditutup sampai nanti mendapatkan rekomendasi lagi dari gugus tugas setempat,” terang dia.

BACA JUGA: Satgas Covid-19 Kajoran Gencarkan Operasi Yustisi

Dalam Ingub tertulis, daerah dengan Level 2 yaitu Kabupaten Kudus dan Jepara. Level 3 ada 18 Kabupaten/Kota, yakni Kabupaten Wonosobo, Pekalongan, Magelang, Brebes, Pemalang, Grobogan,Tegal, Pati, Banjarnegara, Batang, Rembang, Semarang, Kendal, Demak, Blora, Temanggung, Kota Semarang, dan Kota Pekalongan.

Sedangkan daerah Lvel 4 ada 15 Kabupaten/Kota Kabupaten Boyolali, Purbalingga, Wonogiri, Sukoharjo, Klaten, Kebumen, Banyumas, Sragen, Purworejo, Cilacap, Karanganyar, Kota Tegal, Kota Surakarta, Kota Salatiga, dan Kota Magelang.

Riyan

The post Pemprov Jateng Izinkan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas dengan Syarat appeared first on SuaraBaru.id.