Mahasiswa diajak mengunjungi dua lokasi unggulan Desa Wisata Jatirejo. Lokasi pertama berada di RW 01, sentra  komoditas olahan kolang-kaling.

Mereka belajar langsung bersama pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) setempat dalam proses mengolah kolang-kaling menjadi berbagai produk inovatif. Di antarany kerupuk, manisan, cireng.

Mahasiswa juga langsung mempraktikkan proses perebusan, pengupasan, hingga pengepresan kolang-kaling bersama para pekerja lokal.

Kunjungan kemudian dilanjutkan ke lokasi kedua, yakni Kampung Green Fresh Farm (GFF) di RW 04, menggunakan kereta wisata (odong-odong). Di kawasan peternakan sapi perah ini, mahasiswa mendapatkan edukasi tentang perawatan sapi, pemberian pakan, pemerahan susu, hingga mengikuti kelas pengolahan susu segar.

Sebagai informasi, Kampung GFF Jatirejo dikenal sebagai sentra peternakan sapi perah di kawasan pegunungan yang menerapkan prinsip pertanian berkelanjutan.

Pada dua lomasi itu, mahasiswa sekaligus mendapatkan edukasi dan story telling mengenai sejarah Desa Jatirejo. Setelah rangkaian edukasi selesai, peserta menikmati makan siang khas Desa Wisata Jatirejo, berupa Sego Gudangan dan Oseng Kolang-kaling (Guling).

Koordinator Anggota mahasiswa UTM  Halimaton Humainrah mengatakan, mendapatkan kesan daei kunjungan tersebut.

“Selama ini saya hanya tahu kolang-kaling dibuat manisan. Di sini bisa diolah menjadi kerupuk, cireng, hingga Sego Guling. Ini sangat inovatif,” katanya.

Hal serupa disampaikan Muhammad Izzat Syabil. Dia bilang, baru pertama kali terlibat langsung dalam proses memerah susu sapi di lokasi peternakan.

“Kalau di Malaysia biasanya hanya melihat, tapi di sini bisa langsung memberi makan dan memerah susu. Sapinya juga jinak,” katanya.

Adapun, kegiatan dipandu dan didampingi oleh dua dosen pembimbing lapangan UPGRIS, yakni Prasena Arisyanto, dan Shofif Sabaruddin Akbar. Keduanya berperan aktif menjembatani komunikasi mahasiswa dengan pengelola desa wisata serta memberikan bimbingan akademik selama kegiatan berlangsung.

Prasena mengatakan, kunjungan tersebut merupakan bagian dari  program ISSP. Di mana mempertemukan mahasiswa dari berbagai negara untuk saling belajar, berbagi pengalaman, serta berkontribusi nyata di tengah masyarakat.

“Program ini dirancang sebagai bentuk pertukaran budaya sekaligus pengabdian internasional. Mahasiswa dapat terlibat langsung dalam aktivitas sosial dan edukatif,” katanya.

Shofif S Akbar menambahkan, interaksi lintas negara ini menjadi pengalaman penting dalam membangun jejaring internasional serta memperkuat toleransi antarbudaya.

“UPGRIS tidak hanya memperkuat hubungan akademik dengan mitra luar negeri, tetapi juga ikut membentuk generasi muda global yang peduli terhadap isu sosial, lingkungan, dan ekonomi berkelanjutan,” katanya.

Sebagai informasi pada kegiatan KKN Internasional ini, mahasiswa UTM akan melakukan pengabdian di Desa Jatirejo, Kota Semarang mulai Selasa-Ahad, 13-18 Januari 2026. (*)

Diaz A Abidin

The post Mahasiswa asal Malaysia Kepincut Belajar Olah Kolang-kaling hingga Perah Susu Sapi di Desa Wisata Jatirejo Semarang appeared first on SuaraBaru.id.

Kepastian ini ditandai dengan kegiatan sosialisasi Posbankum yang dirangkaikan dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) Posbankum oleh seluruh kepala desa se-Kecamatan Patebon, di Kantor Kecamatan Patebon, Kamis (2/10/2025).

Kegiatan ini merupakan upaya Kanwil Kemenkum Jawa Tengah dalam upaya memperluas akses keadilan bagi masyarakat di tingkat desa, sekaligus wujud implementasi Asta Cita Presiden poin ke-7, yakni memperkuat reformasi hukum yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hadir dalam kegiatan tersebut Camat Patebon, Abdul Mufid, dan seluruh kepala desa di wilayah Kecamatan Patebon. Sementara itu dari Tim Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum Jateng, hadir Lilin Nurchalimah dan Hardityo Mulyawan.

Abdul Mufid menyampaikan apresiasinya terhadap program pembentukan Posbankum yang dinilai sangat dibutuhkan masyarakat di tingkat akar rumput. “Posbankum ini merupakan program pemerintah yang sangat diperlukan. Dengan adanya Posbankum, masyarakat di tingkat desa dapat memperoleh informasi dan layanan hukum secara merata,” ujarnya.

Abdul Mufid berharap, kehadiran Posbankum dapat menjadi wadah penyelesaian masalah hukum secara damai dan musyawarah.

Materi sosialisasi disampaikan oleh Lilin yang menekankan keberadaan Posbankum tidak hanya sebagai sarana mediasi, namun juga menjadi pusat layanan informasi hukum.

“Posbankum ini sejalan dengan tugas-tugas pemerintah desa, dimana mediasi bagi warga yang bersengketa menjadi bagian penting. Dengan adanya mediasi di tingkat desa, diharapkan sengketa antar warga dapat diselesaikan secara musyawarah,” jelas Lilin.

“Posbankum juga menyediakan layanan informasi hukum yang dapat membantu masyarakat memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara,” imbuhnya.

Kepala Kanwil Kemenkum Jateng Heni Susila Wardoyo mengatakan, Posbankum merupakan bentuk sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pemerataan layanan hukum hingga ke pelosok desa. “Melalui Posbankum, masyarakat dapat memperoleh layanan konsultasi hukum, informasi hukum, hingga pendampingan awal oleh paralegal,” kata Kakanwil.

Kegiatan ditutup dengan penandatanganan SK Posbankum oleh seluruh kepala desa di wilayah Kecamatan Patebon.

Ning S

The post Desa di Kecamatan Patebon Kini Memiliki Pos Bantuan Hukum appeared first on SuaraBaru.id.

Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah Sumarno dalam sebuah penghargaan Desa Mandiri Sampah di Wisma Perdamaian Semarang, Selasa 27 Februari 2024.

“Kita menargetkan semua desa di Jateng dapat mandiri sampah. Sebab di desa tidak ada TPA (tempat pembuangan akhir). Pengelolaan sampahnya dilakukan secara mandiri,” kata Sumarno.

Dalam penghargaan itu, sebanyak 48 desa menerima apresiasi penghargaan Desa Mandiri Sampah dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Masyarakat di desa-desa tersebut dianggap mampu mengelola dan memanfaatkan sampah dengan baik.

Menurut Sumarno,  sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya kepedulian mengelola sampah harus digencarkan,  supaya  sampah yang dihasilkan bisa lebih bermanfaat.

Selama ini, berbagai upaya dilakukan Pemprov Jateng dalam penanganan sampah di wilayahnya. Salah satu program yang digulirkan adalah memanfaatkan sampah menjadi pembangkit tenaga listrik dan bahan bakar di industri semen. Pengelolaan itu dilakukan di  Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Regional Magelang.

“TPST Magelang akan mengolah sampah menjadi bahan bakar yang akan digunakan untuk pabrik semen di Grobogan. Ini adalah salah satu upaya kita, bahwa sampah yang kita hasilkan selain tidak mengganggu juga bisa bermanfaat,” kata Sumarno.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jateng, Widi Hartanto menambahkan, salah satu persoalan sampah yang dihadapi Pemprov Jateng saat ini adalah banyak TPA yang masih menerapkan pembuangan sampah secara terbuka.

Selain itu, kesadaran pengelolaan sampah perlu ditingkatkan mulai dari tingkat perumahan, bank sampah, hingga kabupaten dan kota harus menyiapkan TPS3R (reduce, reuse, recycle).

“Ini juga butuh perhatian banyak pihak sehingga pengelolaan sampah di tingkat desa lebih baik lagi,” kata Widi.

Adapun dalam memperingati Hari Peduli Sampah 2024, Pemprov Jateng melaksanakan penilaian program desa mandiri sampah di semua daerah di Jateng. Para penerima penghargaan tersebut terbagi menjadi tiga kategori, yakni kategori utama, madya, dan muda.

Diaz Aza

The post Desa-Desa di Jateng Harus Bisa Kelola Sampah Mandiri, Tak Tersedia Tempat Pembuangan Akhir appeared first on SuaraBaru.id.

Nilai sebanyak itu disebut sebagai pendanaan keuangan untuk digunakan di desa-desa di Pekalongan. Pendanaan keuangan disebut bersumber dari APBD Provinsi Jateng 2024.

Secara simbolis penyaluran diserahkan oleh Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana  kepada sejumlah perwakilan kepala desa di Aula Sekretariat Kabupaten Pekalongan, Selasa 30 Januari 2024.

Nana Sudjana meminta kepada seluruh kepala desa yang telah menerima pendanaan keuangan agar menggunakannya sesuai peruntukkannya.

Dia mengingatkan agar tidak melakukan penyimpangan yang berakibat pada pelanggaran hukum. “Keuangan ini harus benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Jangan sampai ada permasalahan di kemudian hari,” kata dia.

Nana menambahkan, guna mencegah adanya segala bentuk penyimpangan pengelolaan pendanaan keuangan yang mengalir ke pemerintah desa, maka pengawasan dari kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun semakin diperketat.

“Bantuan ini betul-betul di bawah kendali dari masing-masing kepala desa. Saya minta dana keuangan ini digunakan semaksimal mungkin untuk masyarakat,” kata dia.

Nana menjelaskan, pendanaan keuangan digunakan untuk peningkatan sarana prasarana perdesaan yang tersebar di 104 titik. Diantaranya pembangunan jalan desa, saluran irigasi, maupun perbaikan sarana umum lain.

“Terutama sarana prioritas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kami berharap dana itu betul-betul bisa dimanfaatkan oleh masyarakat,” pungkasnya.

Diaz Aza

The post Rp 25,4 Miliar Mengucur ke Desa-Desa di Pekalongan dari Pemprov Jateng, untuk Apa? appeared first on SuaraBaru.id.

Program ini dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jateng. Di mana untuk 2024 akan ada 215 desa yang mendapatkan saluran internet.

Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah (Pj) Gubernur Jateng Nana Sudjana, Kepala Diskominfo Jateng Riena Retnaningrum, perwakilan PT Telkom Regional IV Jateng-DIY Vera Febrayanti, Ketua MUI Jateng KH Ahmad Darodji dan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata Jateng Agung Hariyadi meresmikan program. Peresmian dilakukan di Gedung Gradhika Bhakti Praja kantor Gubernur Jateng, Semarang, Rabu 24 Januari 2024

Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana menyampaikan, pihaknya melaunching program Internet Desa dalam rangka menerjemahkan arahan Presiden RI terkait percepatan transformasi digital.

Tujuannya dalam rangka meningkatkan komunikasi pengembangan pariwisata dan perekonomian di Indonesia.

“Kami juga mengembangkan arahan tersebut. Salah satu program prioritas kami selaku Pj Gubernur Jateng yaitu pengembangan pariwisata dan peningkatan UMKM berbasis elektronik,” kata Nana Sudjana

Internet ini, kata dia, diharapkan dapat digunakan untuk lebih meningkatkan komunikasi dan promosi produk UMKM dan pariwisata di desa di Jateng.

Secara rinci, program ini akan direalisasikan dalam empat tahap. Mulai pada Januari dengan 29 desa, Februari 46 desa, Maret 70 desa, dan April 70 desa.

Dengan demikian desa yang tersambung program Internet Desa sejak tahun 2022 hingga tahun 2024 ada 599 desa.

Rinciannya, tahun 2022 ada 53 desa, tahun 2023 ada 331 desa, dan tahun 2024 ada 215 desa.

“Kami harapkan tahun-tahun berikutnya, kami akan tambah lagi lebih banyak internet di desa-desa. Beberapa desa yang menjadi perhatian adalah desa-desa yang selama ini blank spot (daerah susah sinyal internet) yang menjadi perhatian utama kami,” ucapnya.

Adanya program Internet Desa tersebut mendapatkan sambutan positif dari desa.  Hal ini tampak saat dialog interaktif pada peluncuran program tersebut.

Salah satu perwakilan dari Desa Dawuhan Kabupaten Banjarnegara dan Desa Banjaratma Kabupaten Brebes mengutarakan manfaat internet itu.

Nana Sudjana melanjutkan, keberadaan internet juga bisa dimanfaatkan desa. Termasuk dalam hal ini internet bisa dimanfaatkan untuk memberikani informasi manakala desa mengalami bencana seperti tanah longsor.

Program ini juga merupakan prioritas Pj Gubernur yaitu pengembangan layanan publik dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk pengembangan pariwisata dan peningkatan daya saing UMKM di sektor ekonomi kreatif.

Kepala Diskominfo Jateng Riena Retnaningrum menambahkan, penyaluran program ini memang dilakukan secara bertahap. Karena menyesuaikan dengan APBD yang ada.

“Kita enggak mampu kalau seluruh blank spot kita tangani sendiri melalui APBD. Kita harus kreatif dari sumber dana yang sah. Karena seluruh desa blank spot dapat teratasi,” kata.

Diskominfo Jateng melakukan inovasi terobosan, salah satunya Internet Desa sebagai penggerak transformasi digital.

Beberapa waktu yang lalu, Provinsi Jawa Tengah meraih Indeks Tertinggi Nasional Kategori Provinsi dengan nilai 4,26 dengan predikat memuaskan.

Diaz Aza

The post Program Internet Desa 2024 Rengkuh 599 Desa di Jateng, Nana Sudjana Harap Potensi Desa untuk Bertumbuh appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu, disampaikan Urip saat Bimbingan Teknis Desa Anti Korupsi (DAK) di Desa Pandansari, Kecamatan Paguyangan, Brebes, Kamis (11/5/23).

Urip mengungkapkan, keberhasilan atau kesuksesan pelaksanaan pembangunan desa salah satunya adalah terwujudnya pemerintahan bersih dan berwibawa. Kepala desa dan perangkat desa serta anggota DPD memegang peranan penting. Masing-masing memiliki kewenangan dan tugas, namun kesemuanya adalah ujung tombak keberhasilan pembangunan daerah.

“Karena apabila desanya maju dan mandiri akan mewujudkan kabupaten yang sejahtera dan lebih maju lagi dan muaranya adalah negara, bangsa yang kuat,” katanya.

Menurut Urip, di Kabupaten Brebes terdapat 292 desa dan 5 kelurahan. Saat ini Desa Pandansari Kecamatan Paguyangan menjadi desa antikorupsi. Pandasari menjadi satu contoh desa yang berhasil mematuhi dan menjalankan sistem pemerintahan desa sesuai peraturan dan kebijakan yang berlaku.

Dipilihnya Desa Pandansari sendiri sesuai hasil rapat koordinasi tim pembina yang ditetapkan dengan SK Gubernur Jateng, sebagai pilot proyek anti korupsi.

“Saya pun berharap ke depan desa-desa lainnya di Kabupaten Brebes dapat terdorong dan mengikuti upaya pencegahan korupsi di tingkat desa,” ajak Urip.

Bimbingan Teknis Desa Anti Korupsi di hadiri Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Nur Tjahyadi, Romi dan Plt Inspektur Prov Jateng Dhoni Widiyanto beserta Tim.

Tim KPK RI selaku nara sumber antara lain memberikan pencerahan kepada para peserta yang hadir terutama jajaran kepala desa dengan menjaga integritas, berkomitmen baik dalam layanan publik, peran serta masyarakat, agar pencapaian nilai minimal 90 pada tahun 2023 ini.

Sutrisno

The post Pj Bupati Brebes: Korupsi Mencederai Rakyat appeared first on SuaraBaru.id.

Sebanyak 600 santriwan dan santriwati yang berjejaring dalam Santri Dukung Ganjar Jawa Tengah menyemarakkan aspirasi ‘Ganjar Presiden 2024’.

Dukungan tersebut disampaikan dalam kegiatan ‘Sholawat dan Doa Bersama’ yang diikuti santri dari sejumlah pondok pesantren di Balai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Megulung Kidul, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo pada Sabtu (3/12/2022).

Koordinator Wilayah (Korwil) Santri Dukung Ganjar Jawa Tengah, Mukti Abdul Jabir mengungkapkan, selain tidak asing di kalangan santri, Ganjar terbukti berhasil memajukan desa melalui program-program inovatif.

Salah satunya program Sistem Informasi Desa (SIDesa) dan Satu OPD Satu Desa Dampingan yang telah berjalan di 35 kabupaten dan kota se-Jawa Tengah. Hal itu yang melatarbelakangi kegiatan Santri Dukung Ganjar Jawa Tengah ini diadakan di balai BUMDes.

Mukti menyebut, kegiatan ini sebagai bentuk representasi program-program Ganjar yang telah menginspirasi santri ikut mendorong kemajuan desa.

“Mudah-mudahan program-program dan kebijakan beliau di Jawa Tengah seperti SIDesa yang memberdayakan desa dapat diaplikasikan ke seluruh desa di Indonesia,” ujar Mukti.

Menurut Mukti, dukungan santri untuk Ganjar juga karena perhatiannya terhadap perkembangan pesantren yang tidak perlu diragukan lagi.

Diketahui, Ganjar telah mengaplikasikan Undang-Undang Pesantren di Jawa Tengah, memberikan bantuan langsung untuk pembangunan dan renovasi pesantren, hingga membantu pendidikan para santri di pesantren.

Mukti mengatakan, ajaran-ajaran pendidikan di pesantren juga kental dengan kehidupan yang menyatu dan berdampingan bersama masyarakat. Nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong tak lepas dari aktivitas pesantren, sehingga semakin termotivasi dengan semangat kepemimpinan yang ditunjukkan Ganjar.

Mukti berkomitmen terus menebarkan semangat dan inspirasi yang ditularkan Ganjar kepada para santri di seluruh daerah. Mukti berharap, semakin jauh masyarakat mengenal Ganjar, maka keinginan santri agar Ganjar terpilih menjadi Presiden 2024 bisa tercapai.

“Kami bakal terus melanjutkan kegiatan ini di berbagai daerah demi memperkenalkan sosok Pak Ganjar,” tandasnya.

Nasichin, warga Jawa Tengah yang juga pengasuh Majelis Nusantara yang memayungi alumni santri di Purworejo mengatakan, gaya kepemimpinan Ganjar sangat cocok bagi kalangan santri. Ditambah lagi, melalui sejumlah perhatian Ganjar yang telah dicurahkan kepada pesantren dan para ulama yang semakin memantapkan para santri mendukung Ganjar di Pilpres 2024.

Dia mengakui kebanggaannya menjadi santri sekaligus warga Jawa Tengah yang memiliki figur gubernur seperti Ganjar Pranowo. Dia meyakini, ketika kelak Ganjar terpilih menjadi Presiden 2024, bukan tidak mungkin perkembangan pesantren semakin meningkat dan masyarakat semakin sejahtera di bawah kepemimpinan Ganjar.

“Kepemimpinan Pak Ganjar sangat bagus. Beliau gubernur yang mengerti kebutuhan masyarakat dan sangat terbuka, juga tidak membeda-bedakan apakah itu rakyat kecil, rakyat menengah dan kalangan atas. Inilah yang membuat kami sangat positif dalam menyambut Pak Ganjar,” ungkap Nasichin.

Sebagai santri, Nasichin menilai Ganjar sangat memperhatikan kemajuan pesantren dan pengelolaannya. “Kyai-kyai kami dihargai, kami merasa diapresiasi. Apalagi sebagai warga Jawa Tengah bagi kami itu kebanggaan ketika gubernur kami maju dan terplih menjadi Presiden,” pungkasnya.

Ning Suparningsih

The post Majukan Pesantren dan Desa Jadi Alasan Para Santri Suarakan “Ganjar Presiden 2024” appeared first on SuaraBaru.id.

Peningkatan keterpaparan narkoba menurut survei tersebut terutama terjadi di daerah pedesaan pada rentang usia 15-24 tahun, dan 50-60 tahun.

Kepala BNN RI, Dr. Petrus Reinhard Golose menyampaikan, pihaknya dengan pendekatan soft power melakukan beberapa langkah strategis, guna mengatasi permasalahan tersebut.

“Langkah soft power BNN salah satunya dilakukan pada bidang pencegahan, dengan memperkuat ketahanan desa terhadap ancaman bahaya penyalahgunaan narkoba, melalui pencanangan desa hingga Kelurahan Tangguh Bersinar di Sulawesi Selatan,” ujarnya, Rabu (31/8/2022).

Pada kesempatan yang sama, BNN juga meluncurkan gerakan menantu bersinar, lorong wisata bersinar, dan program konseling pra nikah, untuk mengedukasi calon pengantin tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.

“Berbagai program tersebut merupakan hasil kerja sama antara BNN, khususnya BNN Provinsi Sulawesi Selatan dengan Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan maupun Pemerintah Kota Makassar, Polda Sulawesi Selatan, dan para pemangku kepentingan lainnya di wilayah tersebut,” ungkapnya.

Menurut Petrus, yang dilakukan ini adalah atas dukungan Polda dan Kodam, bersama-sama dengan Pemerintah Daerah.

Kerja sama ini, sambung Petrus, sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), yang mana seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah diminta turut berkontribusi dalam upaya P4GN tersebut.

Pencanangan desa tangguh bersinar ini merupakan wujud konkret Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan atas sinergi dan kolaborasi dalam implementasi Inpres Nomor 2 Tahun 2020.

Sementara itu menurut Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Abdul Hayat Gani, dengan pendekatan yang inovatif, pendekatan yang lebih partisipatif, lebih berbasis komunitas, desa akan mampu menimbulkan suatu kesadaran bersama di masyarakat kita. Narkotika adalah sesuatu yang harus diperangi.

Dirinya berharap dengan adanya Desa Tangguh Bersinar tersebut, kesadaran masyarakat muncul untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika di Sulawesi Selatan.

Ning Suparningsih

The post BNN Bersama Pemda Sulsel Canangkan Desa Tangguh Bersinar appeared first on SuaraBaru.id.