SEMARANG (SUARABARU.ID) – Ratusan korban Koperasi Bahana Lintas Nusantara (BLN) melakukan orasi di depan Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah, Kota Semarang, Rabu 1 Maret 2026.

Mereka menuntut pengembalian dana dari koperasi, serta mendesak kepolisian mengusut tuntas aktor utama di balik dugaan penipuan yang merugikan mereka hingga miliaran rupiah.

Aksi tersebut diikuti korban dari berbagai daerah, baik dari Jawa Tengah maupun luar provinsi seperti Surabaya, Jember, Blitar, Tulungagung, dan Kediri. Mereka membawa spanduk dan poster berisi tuntutan keadilan serta desakan agar kasus BLN segera diselesaikan secara transparan dan menyeluruh.

Dalam orasinya, para korban menyampaikan kekecewaan karena hingga kini belum ada kepastian terkait pengembalian dana. Mereka mengaku telah menunggu selama bertahun-tahun, namun hanya menerima janji tanpa realisasi dari pihak koperasi.

Salah satu korban asal Semarang, Agus Suryanto, mengatakan dirinya mengalami kerugian besar setelah bergabung dengan koperasi tersebut. Ia menilai tidak ada itikad baik dari pengelola untuk mengembalikan dana anggota.

“Sudah lebih dari satu tahun kami hanya diberi janji. Sampai sekarang tidak ada kejelasan pengembalian dana,” katanya.

Para korban juga mendesak kepolisian untuk segera menindaklanjuti rekomendasi Komisi III DPR RI serta mengusut pihak-pihak yang diduga menjadi otak di balik kasus tersebut. Mereka menilai penanganan hukum tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan, tetapi harus menyasar aktor utama.

Selain itu, massa menyoroti dugaan pengelolaan dana yang tidak transparan. Mereka mencurigai adanya aliran dana ke rekening di luar koperasi, seperti yayasan maupun perusahaan tertentu, yang dinilai tidak sesuai dengan mekanisme koperasi.

Kesaksian memilukan disampaikan Sukardi, warga Semarang, yang mengaku mengalami kerugian hingga Rp1,5 miliar setelah bergabung pada Februari 2025. Dia menyebut koperasi tersebut berhenti beroperasi hanya sebulan setelah dirinya bergabung.

“Saya masuk Februari, Maret sudah tutup (bledos). Tidak ada pengembalian sama sekali,” kata Sukardi.

Ia mengungkap, awalnya dirinya tergiur setelah didatangi seorang mentor yang meyakinkan untuk berinvestasi. Bahkan, ia disarankan mengajukan pinjaman bank dengan jaminan rumah demi mengikuti program tersebut.

“Saya sampai pinjam ke bank, jaminannya rumah. Semua difasilitasi mentor, diantar sampai pengajuan. Tapi setelah BLN tutup, mentornya hilang,” ucapnya.

Menurut Sukardi, dana yang ia setorkan ditransfer ke rekening yang disebut milik BLN dengan iming-iming keuntungan berlipat dalam dua tahun.

“Dijanjikan Rp100 juta jadi Rp200 juta dalam dua tahun. Tapi kenyataannya tidak ada sama sekali,” katanya.

Akibatnya, ia kini harus menanggung beban utang yang membengkak hingga sekitar Rp2,4 miliar. Untuk memenuhi kewajiban cicilan, ia terpaksa menjual aset yang dimiliki sedikit demi sedikit.

“Setiap bulan saya menangis, jual aset sedikit-sedikit untuk bayar bank,” katanya.

Ia juga menyoroti tidak adanya kepastian dari pihak koperasi meski telah berulang kali dijanjikan pencairan dana sejak Maret 2025.

“Kalau memang tidak ada uang, bilang tidak ada. Tapi kalau ada, kembalikan. Jangan hanya janji,” ucap dia.

Lebih jauh, Sukardi menyebut tekanan ekonomi dan psikologis yang dialami para korban cukup berat. Dia mengatakan, sedikitnya 27 anggota koperasi dilaporkan meninggal dunia.

“Sudah ada sekitar 27 anggota yang meninggal. Ini yang membuat kami semakin terpukul,” ujarnya.

Dalam tuntutannya, massa meminta aparat kepolisian bertindak tegas dan mempercepat proses penyelidikan, termasuk mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang yang diduga berkaitan dengan aliran dana para anggota.

Para korban menilai kasus ini sebagai kejahatan yang terstruktur dan melibatkan jaringan tertentu. Mereka khawatir jika tidak segera dituntaskan, praktik serupa akan kembali terjadi dan menimbulkan korban baru.

Karena itu, mereka mendesak agar penanganan perkara dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya menyasar pihak di tingkat bawah, tetapi juga mengungkap aktor utama yang dianggap paling bertanggung jawab atas kerugian ribuan anggota koperasi BLN. (*)

Diaz A Abidin

The post Dugaan Penipuan Koperasi BLN, Anggota Desak Polisi Usut Tuntas Aktor Utama appeared first on SuaraBaru.id.

Dana tersebut diserahkan secara sukarela oleh PT Matahari Makmur Sejahtera (MMS) di Kantor Kejati Jateng pada Rabu (19/3/2025).

“Dana tersebut merupakan uang sewaan dari pengelolaan Plaza Klaten tanpa dasar hukum yang jelas. Hasil sewa kurun waktu 2019-2022 ditaksir mencapai Rp9.193.836.132,00,” ujarnya kepada awak media di kantor Kejati Jateng.

Ia mengatakan, jumlah uang yang seharusnya diterima adalah Rp9 miliar lebih dari 2 perusahaan. “Saat ini salah satu perusahaan telah mengembalikan yakni PT MMS sebesar Rp.4.587.370.139,00 sisanya PT PKP sebesar Rp.4.708.555.213,00 belum tau apakah mau mengembalikan atau tidak,” kata Lukas.

Lukas mengatakan, pihaknya juga belum bisa memastikan terkait proses hukum setelah pengembalian kerugian negara ini. “Yang terpenting dalam penindakan korupsi adalah pengembalian kerugian negara,” katanya.

Menurutnya, hingga kini proses penyidikan terus berlanjut, dan ada 16 saksi yang diperiksa, namun belum ada penetapan tersangka.

“Ada 16 orang saksi yang diperiksa termasuk dari Pemkab Klaten sudah diperiksa karena sebelum penyidikan kita sudah penyelidikan,” imbuhnya.

Menurut Lukas dalam proses pendalaman ada sedikit kendala, lantaran Kepala Dinas DKUKMP Kabupaten Klaten sebagai pejabat yang memberikan ijin sewa sudah meninggal dunia.

Ning S

The post Kejati Jateng Sita Dana Dugaan Korupsi Plaza Klaten Senilai Rp4,5 Miliar appeared first on SuaraBaru.id.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jateng, menjelaskan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 353 Tahun 2024,  insentif fiskal yang diterima Pemprov  Jateng sebesar Rp5,6 miliar.

“Alhamdulillah Jawa Tengah turun angka kemiskinan ekstremnya.  Jateng termasuk sembilan provinsi yang mendapat apresiasi berupa insentif terkait dengan penurunan kemiskinan ekstrem,” kata Sumarno disela Rapat Koordinasi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Auditorium Sekretariat Wakil Presiden, Jakarta, Rabu 18 September 2024.

Melansir data  Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah, jumlah penduduk miskin Jateng pada Maret 2024 sebanyak 3,70 juta orang, atau mengalami penurunan sebanyak 87,17 ribu orang (0,30%), dibandingkan Maret 2023 yang jumlahnya mencapai 3,79 juta orang.

Kemudian untuk angka kemiskinan ekstrem, turun dari 1,97% pada tahun 2022 menjadi 1,11% pada tahun 2023.

“Kita masih punya pekerjaan rumah (PR), karena angkanya belum nol persen, ini adalah PR kita bersama. Mari kita bareng-bareng (mencapai target) dengan temen-temen (pemerintah) kabupaten kota,” ujarnya.

Selain pemerintah provinsi, sejumlah kabupaten kota di Jawa Tengah juga mendapat apresiasi yang sama dari pemerintah pusat. Di antaranya Kota Salatiga, Kabupaten Pati dan Wonosobo.

Sumarno menyatakan, ke depan pekerjaan rumah akan bertambah. Musababnya sistem pengukuran kemiskinan ekstrem berubah menjadi berbasis pendapatan keluarga. Tak pelak, angka kemiskinan ekstrem diperkirakan akan menjadi lebih besar.

Terlepas dari itu, Sumarno berharap apresiasi yang diterima ini menjadi motivasi. Utamanya dalam mengakselerasi penghapusan kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah.

Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menyampaikan, pemerintah telah menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem mendekati 0 persen di Indonesia.

“Kami optimis target ini bisa tercapai mengingat tingkat kemiskinan ekstrem yang semula 1,12 persen pada Maret tahun lalu, sudah turun hingga 0,83 persen pada Maret tahun ini, mendekati 0 persen,” kata dia.

Diaz Abidin

The post Pemprov Jateng Digelontor Rp5,6 Miliar, Diminta Turunkan Kemiskinan Ekstrem appeared first on SuaraBaru.id.

Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, KPU Jawa Tengah  Muhammad Machruz menjelaskan, ada beberapa faktor penetapan batasan dana kampanye yang diprediksi naik.

Adapun angka berkisar Rp70 miliar didapat dari pembatasan dana kampanye pilgub sebelumnya, yakni lima tahun lalu.

“Kemungkinan batasannya lebih dari Rp70 miliar. Ada faktor variabelnya seperti jumlah pemilihnya berapa kan berbeda (tiap wilayah), SBM (standar biaya masukan) tiap masing-masing kota dan provinsi berbeda,” kata dia di sela-sela agenda Sosialisasi Pelaksanaan Dana Kampanye dan Pelaporan Dana Kampanye, di Kota Semarang, Rabu 18 September 2024.

Untuk mekanisme pembatasan dana kampanye, kata Machruz sedang dikerjakan. Menurutnya, saat ini  KPU belum bisa menetapkan batasan.

“Batasan belum muncul, karena mekanismenya sedang dikerjakan. Setiap provinsi akan berbeda-beda tiap kabupaten kota juga karena daftar pemilih tetap (DPT) da SBMnya juga berbeda. Item-itemnya akan disusun, tapi nominalnya akan berbeda-beda kab/kota atau provinsi,” kata dia. Adapun, prediksi angka

Lebih lanjut, dalam agenda tersebut, KPU Jawa Tengah dalam mekanisme sosialisasi kebijakan-kebijakan kampanye dengan para mitra termasuk dari partai-partai dan khalayak lain.

“Adanya nanti pembatasan maksimal dana kampanye, selanjutnya rapat koordinasi dengan perwakilan paslon,” kata Machruz.

Untuk penetapan batasan dana kampanye paslon, KPU Jawa Tengah mengisyaratkan akan ditetapkan  sebelum masa kampanye dimulai.

Seperti diketahui dalam pesta demokrasi pilgub Jawa Tengah, aka nada dua pasangan calon yang berkas pendaftaran di KPU telah dinyatakan lengkap.

Kedua pasangan itu yakni, Andika Perkasa-Hendrar Prihadi, dan Ahmad Luthfi – Taj Yasin Maimoen.

“Dua paslon yang mendaftarkan di Pilgub Jateng memenuhi syarat semuanya untuk paslon. Saat ini tahapan menerima masukan dari masyarakat,” kata Machruz.

Selanjutnya pada 22 September 2024, KPU Jawa Tengah akan menggelar rapat pleno penetapan paslon yang memenuhi syarat, berdasar administrasi perbaikan.

Sehari setelahnya pada 23 September 2024 ada rapat pleno terbuka pengundian nomor urut paslon, dengan pelaksanaan pengundiannya di Kantor KPU Jawa Tengah.

Diaz Abidin

The post KPU Sebut Tembus Rp70 Miliar untuk Batasan Dana Kampanye Pilgub Jateng 2024  appeared first on SuaraBaru.id.

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pemberdayaan Pemerintahan Desa (P3D) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermades) Kabupaten Rembang,
Moh. Nur Said menyebut, tahun ini alokasi dana desa untuk stunting di setiap desa berada di kisaran Rp8 juta yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing desa.

Said mengatakan, desa dapat menggunakan dana tersebut untuk kegiatan fisik dan non fisik. Untuk kegiatan fisik seperti pembangunan atau rehabilitasi gedung posyandu, poskesdes, polindes, PAUD dan TK. Kemudian sarana air bersih, jamban keluarga, MCK umum dan saluran sanitasi.

“Pembangunan posyandu ini juga mendukung di dalam penanganan stunting. Sarana air bersih, MCK dan saluran sanitasi,” katanya, baru-baru ini.

Sementara kegiatan non fisik meliputi pelatihan kesehatan, pengelolaan PAUD, Posyandu, Polindes, dan TK, penyuluhan dan konseling, rembug stunting hingga penyelenggaraan . “Tim-tim lain di tingkat desa juga bisa difasilitasi disini,” imbuhnya.

Said menjelaskan, dalam penanganan stunting peran Dinpermades antara lain menyusun kebijakan pencegahan stunting di level desa yang tertuang dalam Perbup 37 tahun 2023 tentang pedoman APBDes dan Perbup 45 tahun 2023 tentang juknis pedoman dana desa.

Dinpermades mendampingi desa dalam menyusun APBDes. Kemudian melakukam monitoring dan evaluasi penggunaan APBDes yang dialokasikan untuk pencegahan dan penurunan stunting.

“Perencanaan di level desa ini kita bantu mengawalnya. Insyaallah itu (pengawasan) akan kita lakukan di bulan Juni untuk (APBDes) di tahun 2025. Nanti finalnya di bulan Desember terkait penyusunan APBDes,” tandasnya.

Ning S

The post Pemkab Rembang Wajibkan Desa Alokasikan Dana untuk Penanganan Stunting appeared first on SuaraBaru.id.

Bantuan keuangan tersebut secara simbolis diserahkan oleh Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Rabu,

7 Februari 2024.

“Setiap tahun memang kita membantu kabupaten/kota. Untuk Karanganyar ini sebesar Rp190,6 miliar. Tentunya dibagi ke berbagai bidang,” kata Nana Sudjana usai penyerahan.

Secara rinci, alokasi bantuan keuangan tersebut untuk sarana dan prasarana infrastruktur jalan, dana pendidikan, bantuan keuangan pemerintah desa untuk peningkatan sarana prasarana pedesan.

Kemudian TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), dana penanggulangan masalah gizi (PMG), bantuan keuangan Pemerintah Desa Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Lantas untuk dana stimulan rehabilitasi rumah korban bencana serta bantuan Kartu Jateng Sejahtera (KJS), bantuan sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE), hibah bidang kesejahteraan sosial untuk karang taruna, bantuan pengembangan desa wisata, hibah bidang keagamaan untuk masjid, dan bantuan kepada TPQ.

Selain itu, ada hibah barang rehabilitasi jaringan irigasi tersier, bantuan cultivator, bantuan sarana angkut roda tiga, bantuan sambungan listrik, bantuan pembangunan digester biogas, dan bantuan PLTS Rooftop untuk pondok pesantren, serta bantuan penyediaan sistem penyediaan air minum untuk 3 desa.

Nana Sudjana mengatakan, setiap alokasi anggaran baik dari APBN, DAK, dan Bantuan Keuangan Provinsi diupayakan untuk mengatasi permasalahan publik, memajukan kesejahteraan rakyat, pemenuhan layanan dasar, infrastruktur, dan perekonomian daerah.

“Instrumen fiskal juga menjadi perekat konsolidasi dan sinergitas pemerintahan pusat, provinsi dan kabupaten/kota,” jelas Nana Sudjana.

Nana berharap, bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara bijaksana, dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Gunakan bantuan secara optimal untuk mengatasi persoalan-persoalan di Kabupaten Karanganyar,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Nana juga menegaskan kepada aparatur desa bahwa dalam mengelola bantuan keuangan harus sesuai dengan aturan, sehingga tidak bermasalah dengan hukum di kemudian hari.

“Jangan sampai pengalaman kemarin ada beberapa kepala desa diperiksa Polda terulang kembali,” kata Nana.

Sebab, dari bantuan keunagan senilai Rp190,6 miliar tersebut, sebanyak Rp111,1 miliar untuk peningkatan sarana prasarana pedesaan. Alokasinya untuk 842 titik.

“Khusus bantuan sarana prasarana desa, diharapkan kepala desa harus bisa melihat masyarakat kita butuhnya apa. Apakah perbaikan jembatan, jalan, saluran irigasi atau lainnya. Harus pandai membaca kebutuhan di masyarakat,” tegasnya.

Dalam merealisasikan anggaran,  juga diminta untuk benar-benar sesuai dengan spesifikasinya. Terkait hal ini kepala desa dapat berkoordinasi dan meminta pendampingan dengan instansi terkait. Bila perlu juga berkoordinasi dengan Polri dan Kejaksaan agar penggunaan anggaran tidak bermasalah.

Bantuan keuangan tersebut merupakan bentuk kepedulian dari pemerintah provinsi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sarana dan prasarana yang dibangun atau diperbaiki harus memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Diaz Aza

The post Pemprov Jateng Gelontorkan Rp 190,6 Miliar ke Karanganyar, Pesan Pj Gubernur: Jangan Sampai Ada Kades Diperiksa appeared first on SuaraBaru.id.

Nilai itu datang daei anggaran yanh bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah.  Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana kepada sejumlah perwakilan ormas di Gedung Gradhika Bhakti Praja Kota Semarang, Senin 5 Februari 2024.

Nana mengatakan, jumlah ormas yang terdaftar di Jawa Tengah tercatat 2.044 ormas. Namun, yang mendapatkan dana hibah pada 2024 ini 1. 336 ormas.

Adapun untuk ormas penerima hibah bergerak di bidang keagamaan, sosial, kebangsaan, dan lainnya.

Melalui dana hibah itu, diharapkan dapat semakin meningkatkan pengetahuan dan wawasan kebangsaan, Pancasila, maupun pengetahuan keagaamaan masyarakat di Jateng.

Nana Sudjana mengingatkan, agar pengelola hibah Pemprov Jateng menggunakan dananya sesuai dengan peruntukannya.

“Karena ini uang negara maka penggunaannya harus dipertanggungjawabkan, baik secara administrasi maupun lainnya,” ujar Nana.

Sementara itu, salah satu penerima dana hibah dari ormas Ummahatur Rifa’iyah (Umri) Jateng, Asyifa mengapresiasi pemberian dana hibah dari Pemprov Jateng kepada organisasi kemasyarakatan yang ada di Jateng.

Dana hibah yang diterima Umri Jateng sebesar Rp 75 juta akan digunakan untuk berbagai kegiatan pengembangan organisasi dan peningkatan sumber daya manusia manusia.

Anggaran tersebut diantaranya akan digunakan untuk pelatihan dasar kepengurusan yang diikuti oleh generasi muda dari Himpunan Ummaratur Rifa’iyah.

Diaz Aza

The post Pemprov Jateng Kirim Dana Hibah Ormas 2024 Senilai Rp 80,5 Miliar  appeared first on SuaraBaru.id.

Sebanyak 1.360 petani tersebut  berasal dari Kabupaten Grobogan, Demak, Jepara, Kudus, dan Pati. Penyerahan dana stimulan langsung tunai sawah puso dilaksanakan di GOR Bung Karno Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Selasa 23 Januari 2024.

Jokowi menjelaskan, luas lahan terdampak bencana alam banjir di Jateng mencapai 16.321 hektare dengan jumlah petani terdampak 6.439 orang.

Untuk nilai uang yang diberikan kepada petani terdampak masing-masing Rp8 juta per hektare.

“Semoga dalam waktu yang sangat dekat realisasi uangnya bisa segera diterima oleh para petani dan langsung dipakai untuk tandur, tanam, tandur, tanam dan segera panen,” pintanya.

Jokowi mengatakan, gagal panen padi akibat bencana alam kekeringan dan banjir tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga melanda berbagai negara di belahan dunia. Bahkan, tidak sedikit negara pengekspor beras yang kini mengalami penurunan produktivitas.

“Kekeringan panjang dan hujan yang terus menerus  mengakibatkan banyak daerah gagal panen. Dahulu 22 negara kalau dibeli berasnya sangat mudah, tetapi sekarang 22 negara itu menghentikan ekspor beras,” ujarnya.

Jokowi menjelaskan, peran petani sangat penting dalam penyediaan bahan pangan untuk penduduk Indonesia yang mencapai 280 juta jiwa. Sehingga ketika bencana alam menerjang sawah dan mengakibatkan gagal panen,  maka pemerintah harus membantu petani agar segera dapat menanam kembali.

Salah seorang petani penerima bantuan,  Muhammad Anis mengatakan, program bantuan stimulan sawah gagal panen sangat membantu masyarakat, khususnya petani yang mengalami gagal panen akibat banjir yang terjadi pada 2023.

Terlebih saat kondisi cuaca tidak mendukung untuk pertanian, maka BLT puso dapat meringankan beban petani.

“Karena kemarin panennya gagal dan musimnya kurang bagus. Sehingga bantuan ini bisa meringankan petani,” katanya.

Petani asal Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus itu berharap, pemerintah semakin perhatian terhadap petani.

Dalam berbagai kesempatan, Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana mengatakan, meskipun di beberapa daerah di Jateng pada 2023 mengalami puso, ketersediaan beras di Jawa Tengah beserta bahan pokok lainnya dipastikan tercukupi dan aman.

Diaz Aza

The post 1.360 Petani dari 5 Kabupaten di Jateng Terima Dana Talangan Gagal Panen appeared first on SuaraBaru.id.

SEMARANG (SUARABARU.ID) – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) menerima anggaran dari Kementerian Sosial senilai Rp 5,8 triliun untuk program dana sosial di wilayahnya.

Secara simbolis penerimaan anggaran itu diterima oleh Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana saat acara kunjungan kerja reses Komisi VIII DPR RI di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Rabu, 6 Desember 2023.

“Saya rasa ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat di Jawa Tengah,” kata Nana Sudjana.

Anggaran tersebut akan disalurkan untuk penanganan masalah sosial di Jawa Tengah.

Anggaran itu terbagi menjadi sejumlah program bantuan sosial,  meliputi  Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp4.6 triliun, program  bantuan sembako Rp1,2 triliun, dan ATENSI melalui Sentra Kartini Rp112 juta.

Selain itu, juga untuk Program YAPI Rp913,4 juta, Program PENA Rp84,7 juta, Santunan Ahli Waris Korban Bencana Sosial dan Non Alam Rp 30 juta, Bantuan Kearifan Lokal Rp 50 juta, Bantuan Permakanan Lansia Rp 540,7 juta, dan Bantuan Permakanan Disabilitas Rp 536,7 juta.

Nana Sudjana menilai, pembangunan bidang sosial di Jawa Tengah selaras dengan program prioritas pada penuntasan pengentasan kemiskinan ekstrem, penurunan angka pengangguran, dan stunting.

Nana menjelaskan, ada dua indikator kinerja utama pada penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Jawa Tengah pada 2023. Meliputi  target penurunan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebesar 2,37% pada 2023 dan target persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sebesar 34,38% pada 2023.

Realisasi Indikator Penurunan Jumlah PMKS sampai dengan triwulan III 2023 sebesar 7,93% atau sebanyak 333,87 orang (over target).

Sedangkan untuk indikator Persentase PSKS yang mendapatkan penguatan yang melaksanakan UKS Terealisasi sebesar 35,87% atau sebanyak 10.365 orang.

Adapun kegiatan strategis pembangunan sosial tahun 2024 meliputi bantuan sosal, Kartu Jateng Sejahtera, pengelolaan data kemiskinan, bansos Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Usaha Ekonomi Produktif Fakir Miskin (UEP FM), penanganan korban bencana, penanganan PPKS dalam panti, peningkatan kapasitas PSKS, Rehab Sarpras Panti, dan Subsidi Satu Orang Satu Hari (SOSH) Panti Swasta.

Anggaran per program KUA PPAS Tahun anggaran 2024 juga dialokasikan untuk pemberdayaan sosial, penanganan bencana, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penunjang urusan Pemerintah daerah, program pengelolaan TMP, dan perlindungan migran korban tindak kekerasan.

Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, mengatakan penyelenggaraan pembangunan dan bantuan sosial ini memang menjadi perhatian khusus.

Menurut dia, memang masih perlu koreksi dari bantuan sosial di berbagai daerah, terutama terkait data kemiskinan.

Diaz Aza

The post Kemensos Gelontorkan Rp 5,8 Triliun untuk Dana Sosial di Jawa Tengah appeared first on SuaraBaru.id.

“Berbeda pilihan itu lumrah, yang penting tetap rukun dan tetap bersaudara,” terangnya saat membuka Pendidikan Politik bagi Masyarakat di Balai Desa Undaan Kidul, Senin (10/4) malam.

Dalam kesempatan tersebut, beberapa undangan turut hadir. Di antaranya Ketua DPRD Kudus Masan, dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kudus Jadmiko Muhardi Setiyanto.

Bupati menekankan agar masyarakat tak terpengaruh kampanye hitam maupun ujaran kebencian. Menurutnya, itu hanya dimanfaatkan oknum tak bertanggung jawab untuk memperkeruh suasana. Justru melalui Pemilu, persatuan dan kesejahteraan masyarakat seharusnya dapat terwujud.

“Jangan sampai ikut kampanye hitam dan saling mengejek satu sama lain. Jangan sampai bercerai berai hanya karena beda pilihan politik,” pesannya.

Menurutnya, Pemilu harus dimanfaatkan masyarakat untuk memilih calon pemimpin yang benar-benar mengerti kebutuhan masyarakat. Hartopo meminta masyarakat melihat sepak terjang dan visi misi calon pemimpin.

“Yang terpenting adalah memilih calon pemimpin terbaik sesuai visi misi dan sepak terjangnya selama ini,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Mohammad Fitriyanto mengajak masyarakat berkontribusi dalam menentukan kepemimpinan bangsa melalui Pemilu. Pihaknya menyatakan, satu suara sangat berarti untuk memajukan bangsa Indonesia.

“Suara panjenengan semua pada Pemilu tahun depan sangat berarti. Jangan golput, nggih. Biar pemimpin yang terpilih benar-benar sesuai hati nurani masyarakat,” paparnya.

Ali Bustomi

Baca Juga:

Empat Gugatan Soal Perades Kudus di PTUN Akhirnya Dicabut

Jelang Arus Mudik, Dinas PUPR Kudus Perbaiki Sejumlah Ruas Jalur Alternatif

The post Bupati Kudus Ingatkan Masyarakat Tetap Rukun Hadapi Pemilu 2024 appeared first on SuaraBaru.id.