Selain Kakanwil Kemenkumham Jateng, Tejo Harwanto dikukuhkan sebagai sekretaris, keanggotaan GTD Bisnis dan HAM Jateng akan diisi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jateng sebagai Wakil Ketua dan Kepala Biro Hukum Sekretaris Daerah Provinsi Jateng selaku Wakil Sekretaris.G

TD Bisnis dan HAM Jateng juga beranggotakan beberapa Kepala Dinas terkait, Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrasi dan Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkumham Jateng. Ada juga unsur dari koorporasi dan akademisi.

Dalam Surat Keputusan disebutkan bahwa tugas GTD Bisnis dan HAM Jateng diantaranya, menyusun rencana kerja terkait hukum dan HAM. Kemudian, mengkoordinasikan dan menyelaraskan pelaksanaan Strategi Nasional Bisnis dan HAM di daerah.

Termasuk juga, melakukan pemantauan pelaksanaan Strategi Nasional Bisnis dan HAM di daerah serta melaporkan Strategi Nasional Bisnis dan HAM di daerah.

Tejo mengungkapkan, pembentukan GTD Bisnis dan HAM ini didasari pada asas-asas Pedoman PBB tentang Bisnis dan HAM.

“Asas-asas ini menjadi pedoman bagi negara dan perusahaan untuk mencegah, menangani, dan memulihkan pelanggaran HAM yang dilakukan dalam operasi bisnis,” jelas Tejo.

Nantinya kewajiban dalam pemenuhan HAM untuk masyarakat tidak hanya dibebankan kepada Pemerintah, namun juga kepada pihak swasta, pelaku usaha, bisnis dan koorporasi.

Dikatakan, pemenuhan HAM ini merupakan nilai tambah bagi Negara Indonesia di mata negara lain, yang bersinggungan dengan Piagam PBB.

Sementara Pj Gubernur Jateng menjelaskan, Indonesia sebagai negara anggota PBB telah meratifikasi beberapa instrumen HAM internasional.

“Jadi memang konsekuensinya bahwa Indonesia wajib melaporkan kepada Dewan Hak Asasi Manusia terkait masalah penghormatan, kemudian perlindungan, pemenuhan, penegakan dan kemajuan masalah Hak Asasi Manusia,” terangnya.

Menurutnya Gugus Tugas akan berusaha untuk mendorong pelaku usaha dan koorporasi, untuk melaksanakan berbagai ketentuan agar penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan kemajuan HAM dapat dipenuhi secara baik.

Agar pelaku usaha dan koorporasi mengedepankan HAM dalam melakukan bisnisnya, yang berguna bagi masyarakat maupun karyawan perusahaan.

Ning S

The post Pj Gubernur Kukuhkan GTD Bisnis dan HAM Daerah, Diantaranya Kakanwil Kemenkumham Jateng  appeared first on SuaraBaru.id.

Perizinan terkait keberadaan klinik di Lapas menjadi perhatian khusus dari Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, sebab layanan kesehatan warga binaan pemasyarakatan (WBP) merupakan salah satu bentuk perlindungan hak WBP di dalam Lapas.

Hal itu disampaikan Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Dr. A. Yuspahruddin saat memberikan arahan secara virtual kepada Kepala UPT Pemasyarakatan se Jawa Tengah pada Selasa (4/4/2023).

“Hak kesehatan harus terpenuhi dengan baik, karena warga binaan juga memiliki hak untuk menerima layanan kesehatan,” tutur Yuspahruddin.

“Selain itu juga pemenuhan izin klinik di Lapas dan Rutan merupakan salah satu program prioritas dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan,” imbuhnya.

Sebagai langkah awal untuk mewujudkannya, Yuspahruddin menganjurkan kepada Kepala UPT Pemasyarakatan untuk melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah di wilayah masing-masing terkait izin klinik.

Menurutnya, kunci keberhasilan program ini terletak pada kualitas Kepala Unit Pelaksana Teknis dalam berkomunikasi dengan Dinas Kesehatan, Bupati/Walikota setempat.

“Lakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat terkait izin klinik ini, sekaligus lengkapi syarat apa saja yang harus dipenuhi,” kata Yuspahruddin.

Diketahui, dari seluruh 46 Lapas/Rutan di Jawa Tengah, baru ada 10 Lapas yang memiliki izin klinik.

Yuspahruddin yang juga Mantan Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi Ditjen Pemasyarakatan itu mendorong jajarannya untuk meningkatkan jumlah izin klinik di wilayah Jawa Tengah.

“Saya berharap jumlah izin klinik di Lapas/Rutan meningkat, agar klinik di jajaran Pemasyarakatan Jawa Tengah memiliki legalitas dan memberikan keamanan pada pihak penyedia layanan, yaitu tenaga kesehatan UPT,” pungkas Yuspahruddin.

Ning S

The post Kanwil Jateng Dorong Seluruh Lapas dan Rutan Daerah Memiliki Klinik Berizin appeared first on SuaraBaru.id.

Fasilitas tersebut berlokasi di Gedung Kantor Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang.

Diresmikannya Klinik KI ini merupakan bentuk kerja sama dan sinergitas yang telah terbangun dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang, dalam rangka peningkatan pelayanan KI.

Dalam acara tersebut, hadir beberapa Kepala Dinas terkait di wilayah Kabupaten Magelang.

Iwenk, sapaan akrab Kadiv Yankumham, menjelaskan, Kanwil Kemenkumham Jateng sebagai kepanjangan tangan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di daerah, mendapatkan mandat dan tugas untuk memberikan berbagai macam pelayanan KI.

“Diantaranya, anjuran pendaftaran Kekayaan Intelektual baik yang bersifat personal maupun komunal. Mulai dari pendaftaran cipta, paten, Indikasi Geografis, KIK dan lainnya,” ujar Iwenk, Sabtu (21/1/2023).

“Kami juga membuka peluang dan terus mendorong UKM untuk mendaftarkan merek dan lainnya, untuk meningkatkan nilai ekonomis produk mereka,” jelasnya.

Menurut Iwenk, pihaknya akan selalu hadir untuk memberi bimbingan teknis pada seluruh kabupaten/kota, agar pelayanan Kekayaan Intelektual semakin dekat dengan masyarakat.

Peresmian Klinik Kekayaan Intelektual Kabupaten Magelang ditandai dengan pengguntingan pita dan pemotongan tumpeng oleh Kadiv Yankumham bersama Kepala Litbangda Kabupaten Magelang.

Ning Suparningsih

The post Dukung Peningkatan Pelayanan di Daerah, Kadiv Yankumham Resmikan Klinik KI appeared first on SuaraBaru.id.

BNN RI terus melakukan percepatan dengan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) tanpa menyerah. Begitupun BNNP Jateng terus melaksanakan P4GN di wilayahnya.

Kabid Pemberantasan dan Intelijen, Kombes. Pol. M. Arief Dimjati, M.Si. menyampaikan, BNN Provinsi Jawa Tengah dan BNN kabupaten/kota jajaran fokus pada program pengembangan soft skill kepada remaja dan memberikan pengetahuan pengembangan soft skill serta membentuk remaja teman sebaya anti narkotika sebanyak 90 orang dengan hasil indeks ketahanan diri remaja anti narkoba (dektari) di wilayah Jateng sebesar 55.14.

Selain itu 100 keluarga juga telah diintervensi program ketahanan keluarga anti narkoba. “Pada tahun 2022, terdapat 21 kabupaten/kota dalam kategori sangat tanggap, dan 129 kabupaten/kota tanggap ancaman narkoba. BNN Provinsi Jateng dan BNN kabupaten/kota jajaran telah melaksanakan tes urine kepada 10.761 orang,” jelas Arief saat jumpa pers akhir tahun di kantor BNNP Jateng, Jumat (30/12/2022).

Untuk wilayah Jateng, pelatihan lifeskill diselenggarakan di dua kawasan rawan, yaitu di Kelurahan Purwoyoso Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang dan Kelurahan Joyotakan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta.

Dikatakan, di Jawa Tengah bidang rehabilitasi telah memberikan peningkatan dan pengembangan kompetensi kepada 25 orang petugas rehabilitasi yang berasal dari BNN maupun lembaga rehabilitasi yang bermitra dengan BNN.

“Ada 8 orang petugas rehabilitasi yang dianggap kompeten setelah mengikuti uji sertifikasi kompetensi konselor adiksi. BNNP Jateng telah memberikan penguatan kepada 45 lembaga rehabilitasi baik milik BNN (klinik BNNP/K) maupun kepada lembaga rehabilitasi yang bermitra dengan BNN,” terangnya.

Adapun lembaga rehabilitasi yang operasional sebanyak 33 lembaga. Selain itu capaian indeks kapabilitas rehabilitasi BNN Jateng 3,50 dan indeks kepuasan masyarakat BNN Jateng 3,45. Salah satu terobosan di bidang rehabilitasi guna mengatasi kesenjangan layanan rehabilitasi pada berbagai daerah, dibentuklah IBM (intervensi berbasis masyarakat) yang berlokasi pada desa bersinar. Sepanjang tahun 2022, telah dibentuk 307 unit IBM dan 258 diantaranya sudah beroperasi di tengah masyarakat.

“Sebanyak 14 unit IBM telah terbentuk di Jateng dengan jumlah petugas agen pemulihan sebanyak 88 orang. Adanya peningkatan kualitas hidup merupakan dampak positif dari layanan pemulihan penyalah guna narkotika yang dilakukan di UPT rehabilitasi milik BNN RI, klinik BNNP dan BNNK, unit IBM dan lembaga rehabilitasi komponen masyarakat,” sambungnya.

Ia menyebut, sepanjang tahun 2022, sebanyak 30.397 penyalah guna narkotika telah menjalani rehabilitasi. Di Jateng, sebanyak 1.120 orang telah menjalani rehabilitasi di lembaga rehabilitasi mitra, 313 di lembaga rehabilitasi milik BNN dan 93 orang melalui unit IBM.

“Sepanjang tahun 2022 BNN Provinsi Jateng dan BNN kabupaten/kota jajaran telah melayani pembuatan surat keterangan hasil pemeriksaan narkoba (SKHPN) sebanyak 2.516 orang, dan sepanjang 2022 BNN Jateng telah menyusun 4 laporan intelijen,” imbuhnya.

Menurut Arief, BNN Provinsi Jateng dan BNN kabupaten/kota jajaran mengungkap 31 tindak pidana narkotika dengan jumlah tersangka sebanyak 35 orang.

BNN Jateng dan BNN kabupaten/kota jajaran menyita barang bukti narkotika sabu sebanyak 8.015 gram, ganja 55.453,7 gram, tembakau gorila sebanyak 121,51 gram. Dari hasil sitaan barang bukti tersebut telah dilaksanakan 3 kali kegiatan pemusnahan barang bukti dengan total 7.986,6 gram sabu dan 54.175 gram ganja telah dimusnahkan.

BNN Jateng mengungkap 3 kasus TPPU dengan tersangka 3 orang dan aset sitaan berupa kendaraan bermotor, rumah, tanah, logam mulia dengan total aset lebih dari Rp1,2 miliar.

Selain itu BNN Jateng dan BNN kabupaten/kota jajaran menyelenggarakan layanan tim asemen terpadu (tat) melebihi dari target yaitu 97 klien dengan capaian sebanyak 388 klien.

BNNP Jateng dan BNN kabupaten/kota jajaran memanfaatkan teknologi informasi diantaranya dengan menggunakan layanan via aplikasi chat, website dan media sosial.

Selain itu telah terbentuk mal pelayanan publik diantaranya Kota Semarang, Cilacap, Banyumas, Batang, Kendal, dan Kota Magelang untuk mendekatkan pelayanan kepada publik, baik layanan SKHPN sosialisasi, informasi rehabilitasi.

Sementara itu di tingkat wilayah BNNP Jateng menandatangani sebanyak 8 perjanjian kerja sama. Diantaranya dengan tim penggerak PKK, lembaga penyiaran publik RRI, sekolah dan kampus.

Ning Suparningsih

The post IMB Atasi Kesenjangan Layanan Rehabilitasi Daerah appeared first on SuaraBaru.id.