Kegiatan panen kali ini menandai semakin kuatnya posisi desa sebagai sentra buah berbasis pertanian organik di wilayah Grobogan.

Panen melon organik tersebut menjadi momentum penting bagi Desa Jono di Grobogan dalam mengembangkan sektor pertanian berkelanjutan.

BACA JUGA : BNN Kota Tegal Ungkap 35 Anak Terindikasi Penyalahgunaan Obat Terlarang

Selain meningkatkan hasil panen, program ini juga memperkuat identitas desa sebagai penghasil melon organik berkualitas.

Pemerintah desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Aji Saka menggelar panen kedua pada Kamis (9/4/2026), bersamaan dengan peluncuran greenhouse.

Greenhouse ini nantinya diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Desa Jono tersebut.

Bupati Grobogan Setyo Hadi turut hadir dan memetik langsung buah melon bersama jajaran pemerintah daerah.

Ia menilai hasil panen melon kali ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan panen sebelumnya.

Dalam kegiatan tersebut, sedikitnya 1.100 tanaman melon berhasil dipanen. Setiap tanaman rata-rata menghasilkan satu buah dengan bobot sekitar 1,7 kilogram.’

BACA JUGA : Ditinggal Bersihkan Sepatu di Sungai, Rumah Warga Geyer Ludes Terbakar Hingga Rugi Ratusan Juta Rupiah

Melon yang dibudidayakan merupakan jenis premium lavender dengan perpaduan warna kuning dan hijau yang menarik. Buah ini dipasarkan dengan harga Rp 30 ribu per kilogram.

Seluruh proses budidaya dilakukan secara organik tanpa menggunakan pestisida. Metode ini dinilai lebih aman untuk dikonsumsi sekaligus ramah terhadap lingkungan.

Kepala Desa Jono, Eka Winarna, menegaskan bahwa pengembangan pertanian organik menjadi fokus utama desa dalam beberapa tahun terakhir.

“Konsepnya kami dorong Desa Jono menjadi pusat buah, tidak hanya di Kecamatan Tawangharjo, tetapi juga di tingkat kabupaten. Selain melon, ke depan akan dikembangkan komoditas buah lainnya,” ujarnya.

Melalui BUMDes Aji Saka, pemerintah desa juga menyiapkan lahan seluas sekitar 1.500 meter persegi untuk pengembangan tanaman buah lain seperti kelengkeng dan alpukat.

Pengembangan tersebut dilakukan dengan mengandalkan metode greenhouse yang dikombinasikan dengan teknologi booster guna mempercepat proses pertumbuhan tanaman.

Teknologi tersebut memungkinkan tanaman berbunga dan berbuah lebih cepat, sehingga siklus panen menjadi lebih efisien dan terukur.

Selain itu, penggunaan greenhouse membantu menjaga stabilitas kualitas hasil panen, terutama dari faktor cuaca dan hama.

Eka Winarna juga mengapresiasi pembangunan infrastruktur jalan yang menghubungkan wilayah Selo dan Jono.

Menurutnya, akses jalan yang semakin baik memberikan dampak positif terhadap distribusi hasil pertanian.

“Dengan jalan yang bagus, biaya angkut pascapanen menjadi lebih ringan. Hal ini tentu sangat mendukung pengembangan pertanian di desa,” katanya.

Desa Jono sendiri terdiri atas enam dusun, yakni Dusun Jono Krajan, Plumbungan, Bolu, Sileman, Pucang, dan Jangkung.

Secara administratif, desa tersebut memiliki 10 RW dan 31 RT dengan struktur perangkat desa yang telah terisi lengkap.

Pengembangan Usaha

Bupati Grobogan Setyo Hadi mendorong agar pengembangan usaha BUMDes Aji Saka terus diperluas ke berbagai sektor.

“Saya yakin BUMDes ini dapat memberikan tambahan pendapatan bagi desa sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Ini penting untuk menekan angka pengangguran dan kemiskinan ekstrem,” tegasnya.

Ia menilai pemerintah desa memiliki peran strategis dalam mengidentifikasi masyarakat yang membutuhkan dukungan ekonomi.

Melalui penguatan usaha desa, diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara merata.

Direktur BUMDes Aji Saka, Eka Yulianingsih, menyampaikan bahwa proses budidaya melon organik berjalan tanpa kendala berarti.

“Panen kedua ini hasilnya lebih bagus. Buahnya seragam dan kualitasnya tetap terjaga karena semuanya dibudidayakan secara organik,” ungkapnya.

Kegiatan panen dan peluncuran greenhouse tersebut juga dihadiri sejumlah pejabat daerah serta para kepala desa se-Kecamatan Tawangharjo.

BACA JUGA : Trafik Penumpang dan Pesawat di Bandara Ahmad Yani Melonjak di Triwulan Pertama

Partisipasi berbagai pihak menunjukkan dukungan kuat terhadap pengembangan sektor pertanian organik di wilayah tersebut.

Dengan capaian panen melon organik yang terus meningkat, Desa Jono di Grobogan semakin optimistis memperkuat posisinya sebagai sentra buah unggulan.

Ke depan, pengembangan melon organik di Grobogan diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi desa sekaligus memperluas peluang usaha berbasis pertanian modern.

TYA WIDYA

The post Panen 1.100 Melon Organik, Desa Jono di Grobogan Kian Mantap Jadi Sentra Buah appeared first on SuaraBaru.id.

Ketua Komisi A DPRD Kudus, Muhammad Antono SE, menyampaikan apresiasi terhadap berbagai inovasi yang telah dilakukan BUMDes Tunggak Jati. Ia menilai, semangat pengurus dalam menggerakkan ekonomi desa patut menjadi contoh bagi BUMDes lain di Kabupaten Kudus.

“Kami melihat BUMDes Tunggak Jati sudah menunjukkan kemajuan pesat. Ada empat unit usaha yang berjalan, mulai dari internet desa, sektor UMKM, jasa dan pelayanan, hingga wisata. Kami akan terus mendukung langkah-langkah positif seperti ini,” ujarnya usai kegiatan.

Antono menambahkan, Komisi A siap membantu mencarikan solusi atas berbagai kendala yang dihadapi, salah satunya terkait perizinan Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) yang hingga kini belum juga rampung meski sudah diajukan sejak 2022.

“Masukan dari pengurus BUMDes sudah kami catat. Kami akan berkoordinasi dengan dinas terkait agar proses perizinan dapat segera terselesaikan,” imbuhnya.

Selain itu, Komisi A juga berencana menggandeng Event Organizer (EO) serta Dinas Pariwisata untuk memperbanyak kegiatan promosi dan event lokal yang bisa mengangkat potensi UMKM serta wisata desa di wilayah Kudus.

Antono menjelaskan, keberhasilan BUMDes Tunggak Jati dalam menghasilkan laba bersih hingga 23 persen dari modal awal pada tahun 2025 merupakan bukti nyata bahwa desa mampu mandiri secara ekonomi. Capaian tersebut menjadi inspirasi agar BUMDes lain di Kudus juga dapat berkembang serupa.

Senada, Sekretaris Komisi A DPRD Kudus H Muhtamat SH MH mengatakan DPRD Kudus secara penuh mendukung upaya pengembangan BUMDes. Sebagai bentuk dukungan konkret, DPRD Kudus kini tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang BUMDes yang diharapkan segera disahkan.

“Melalui regulasi ini, kami ingin memperkuat posisi BUMDes agar semakin optimal dalam memberdayakan masyarakat desa dan menggali potensi lokal,” tuturnya.

Selain melakukan dialog dengan segenap pengurus BUMDes, rombongan Komisi A berkesempatan melihat secara langsung peternakan kambing yang menjadi salah satu unit usaha dari BUMDes Tunggak Jati. Para anggota Komisi A mendapati bahwa usaha ternak kambing juga berhasil meningkatkan kesejahteraan petani dampingannya.

Pendapatan Asli Desa

Sementara itu, Direktur BUMDes Tunggak Jati, Ahmad Hakim, menjelaskan bahwa keuntungan BUMDes dikelola secara transparan dan dibagi untuk empat pos utama, yaitu Pendapatan Asli Desa (PADes), insentif pengurus, laba ditahan, dan program Corporate Social Responsibility (CSR).

Ia menambahkan, saat ini BUMDes sedang memprioritaskan pembangunan backbone internet sebagai infrastruktur digital desa. Jaringan ini diharapkan mampu mendukung layanan keuangan digital dan mendorong masyarakat menuju era transaksi nontunai.

“Kami ingin masyarakat desa bisa lebih mudah mengakses layanan digital, seperti pembayaran pajak atau pembelian voucher, langsung melalui BUMDes,” ungkapnya.

Tak hanya itu, BUMDes Tunggak Jati juga tengah mengembangkan usaha ternak kambing sebagai bagian dari program ketahanan pangan desa. Model usaha ini akan dikembangkan dengan pendekatan bisnis yang berorientasi pada profit, bukan sekadar kegiatan sosial.

“Kami sedang melakukan kajian agar pengembangan peternakan ini bisa berkelanjutan dan memberikan nilai ekonomi bagi warga,” tambah Hakim.

Dengan berbagai inovasi tersebut, kehadiran BUMDes Tunggak Jati menjadi bukti nyata bahwa kemandirian ekonomi desa dapat diwujudkan melalui kerja sama antara masyarakat, pemerintah desa, dan dukungan DPRD Kudus.

Ads-Ali Bustomi

The post Komisi A DPRD Kudus Dorong Penguatan BUMDes Tunggak Jati sebagai Model Kemandirian Desa appeared first on SuaraBaru.id.

“Kalau ada kolaborasi yang lebih masif lagi, tentu akan menambah ketercapaian pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor,” ujar Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Sumarno di sela sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Jateng Nomor 12 Tahun 2023, di Kantor Badan Pengelola Pendapatan Daerah Jateng, Kamis, 21 Desember 2023.

Menurut Sumarno, keberadaan BUMDes yang tersebar di berbagai desa bisa menjadi tangan panjang pemerintah daerah untuk menyampaikan kepada wajib pajak. Bahkan, beberapa BUMDes telah penerapkan sistem “menalangi” atau pembayaran pajak menggunakan angggaran dari BUMDes terlebih dahulu.

“BUMDes ini berada di wilayah desa, sehingga dapat mengetahui dan mengingatkan warga, utamanya para wajib pajak agar segera membayar pajak kendaraan bermotor sebelum jatuh tempo,” ujar dia.

Dikatakan dia,  Perda Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diharapkan dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang telah teridentifikasi selama menggunakan regulasi lama. Dengan begitu, menjadi titik awal pengelolaan pendapatan di pemerintah daerah menjadi lebih optimal.

Seperti diketahui, Pemprov Jateng telah meluncurkan Samsat Budiman atau Badan Usaha Digital Mandiri pada pertengahan 2023. Program aplikasi tersebut merupakan upaya pemerintah memaksimalkan keberadaan BUMDes untuk memudahkan wajib pajak kendaraan bermotor di desa dalam membayar pajak.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah,  Nadi Santosa menjelaskan, kegiatan sosialisasi diselenggarakan untuk membangun persamaan persepsi anatara Pemprov Jateng, pemkab/ pemkot, perangkat daerah penghasil, dan UPTD se-Jawa Tengah dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah pasca penetapan Perda Provinsi Jateng Nomor 12 Tahun 2023.

“Kegiatan ini bertujuan untuk membangun sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pemungutan pajak dan opsen pajak,” katanya.

Diaz Aza

The post Pemda di Jawa Tengah Diminta Kolaborasi dengan BUMDes untuk Optimalisasi Pajak appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu dikatakan Koordinator Wilayah Alumni Muda Undip, Unnes dan UNS (Pena Mas Ganjar), Ario Wicaksono Putra saat penyuluhan BUMDes bersama puluhan warga di Desa Lebo, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, pada Rabu (11/10/2023).

Ario melihat peluang dan keberadaan BUMDes di sejumlah desa belum berjalan secara optimal. Untuk itu, dirinya merasa bertanggungjawab membantu desa yang membutuhkan.

“Kami membahas bagaimana persoalan desa dalam mengelola BUMDes dan memberikan pendampingan, bagaimana mengelola BUMDes supaya bisa berjalan,” kata Ario.

Ario mengaku, dalam perjalanannya beberapa desa khususnya di Desa Lebo menghadapi persoalan permodalan dalam membangun unit usahanya. “Persoalan utama yang dihadapi adalah soal pendanaan, dimana alokasi dana yang dibutuhkan untuk membangun unit usaha yang sudah direncanakan cukup besar dalam membuat produksi es kristal,” ujar Ario.

Ario mengimbau desa untuk memperoleh pendanaan dari pihak luar ataupun mengkolektifkan bersama masyarakat agar unit usaha bisa berjalan dengan lancar. “Bisa memanfaatkan dana dari luar BUMDes, seperti misalnya investor maupun crowd funding bersama masyarakat setempat,” kata Ario.

Menurutnya, struktur sumber daya manusia sudah terbentuk di Desa Lebo, sudah terbentuk dan pembangunan infrastruktur sudah mencapai 70 persen.

Aryo menambahkan, Pena Mas Ganjar berkomitmen hadir dalam mendorong jalannya program BUMDes, terlebih program tersebut diinisasi oleh Ganjar Pranowo selama menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Untuk itu, Pena Mas Ganjar merasa perlu hadir sebagai kepanjangan tangan keberlangsungan program tersebut.

“Semoga bisa berjalan dengan lancar dan BUMDes ini bisa bermanfaat untuk masyarakat, untuk mensejahterakan masyarakat melalui pendapatan asli daerah bisa dioptimalkan untuk membangun desa,” kata Ario.

Ning S

The post Pena Mas Ganjar Berkomitmen Optimalkan Peran BUMDes appeared first on SuaraBaru.id.

”Apa komplain yang biasanya diterima dari masyarakat?” tanya gunernur berambut putih itu.

”Komplainnya terkadang dari Wajib Pajak terlalu lama menunggu. Jadi mungkin jaringan, komplain lain gak punya uang tapi mau bayar pajak. Dari Samsat Budiman sendiri sebenarnya bisa memberikan dana talangan,” kata Kusnadi.

BACA JUGA: Pencegahan Kekerasan di Lingkungan Pendidikan Jadi Kepedulian Bersama

Politikus berambut putih ini berkomitmen, akan memberikan kemudahan pembayaran pajak bagi masyarakat. Pada Senin (19/6/2023), Ganjar meluncurkan aplikasi Samsat Budiman, yang menjangkau para wajib pajak yang ada di desa.

Samsat Budiman atau Badan Usaha Digital Mandiri ini, adalah upaya baru yang digagas Pemerintah Provinsi Jateng. Memaksimalkan keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sebagai sumberdaya pelayanannya.

Program Layanan Samsat Budiman adalah layanan online berbasis website, yang memudahkan wajib pajak kendaraan bermotor mendapatkan pelayanan pajak.

BACA JUGA: Ikuti Pelatihan Ekonomi Kreatif dari SDG, Santri dan Kiai di Batang Doakan Ganjar Jadi Presiden 2024

Melalui layanan yang dikelola BUMDes ini, masyarakat yang hendak membayar pajak, tidak perlu datang ke Kantor Samsat yang biasanya jaraknya lumayan jauh. Mereka cukup datang ke gerai Samsat Budiman, di tiap Kantor BUMDes.

Selain itu, jam buka gerai pun lebih fleksibel, yakni dari pagi hingga malam hari, sehingga sangat membantu masyarakat dalam membayar pajak.

Salah satu Samsat Budiman yang terbaik pada pelaksanaannya adalahm BUMDes di Desa Sikanco, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap. BUMDes itu sudah melayani pembayaran pajak sejak 15 November 2022 lalu.

BACA JUGA: Penasehat PW Himpaudi Jateng : Kolaborasi Guru dan Ortu Penting dalam Pendidikan

Ganjar pun berharap, melalui Samsat Budiman ini bisa meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Sebab, keberadaannya memberikan kemudahan masyarakat dalam menunaikan kewajiban membayar pajak.

”Ini cara baru, sehingga target pendapatannya tercapai, mereka merasa teringankan. Terima kasih banyak desa yang sangat kreatif, kemudian mereka punya BUMDes yang bagus, lalu coba kita kerja samakan sebagai sebuah kekuatan, untuk sumberdaya yang sampai di ujung-ujung,” jelasnya.

Ganjar juga senang, karena beberapa BUMDes yang jadi mitra Samsat Budiman terus berinovasi, untuk memudahkan para wajib pajak. Salah satunya, memberikan dana talangan kepada pembayar pajak, yang sudah jatuh tempo tapi tidak memiliki cukup uang.

BACA JUGA: Kisah Inspiratif Mahasiswa Komunikasi Unissula Penerima Beasiswa KIP K

Dana talangan itu kemudian dicicil wajib pajak. ”Rata-rata cicilannya mereka cicil satu bulan lunas. Ini menurut saya kreatif banget,” ujarnya.

Selain meningkatkan pendapatan daerah, Ganjar berharap, kesadaran masyarakat membayar pajak juga terus meningkat. Apalagi berdasarkan data dari Bapenda, saat ini terdapat 7.329 BUMDes yang tersebar di Jateng, dan potensial untuk turut serta.

”Sehingga target-target pendapatan kita jauh lebih baik, sehingga nanti bisa kita berikan kembali kepada masysrakat, untuk pembangunan yang lebih cepat, lebih merata dan coverage-nya jauh lebih banyak lagi,” ujarnya.

BACA JUGA: Pelepasan Siswa TKIT Permata Insani Jamil, Usung Kesenian Daerah

Dalam kesempatan itu, Ganjar juga mengingatkan kepada seluruh pejabat yang terlibat dalam bidang ini. Khususnya di pelayanan, agar tidak mempersulit para wajib pajak.

”Saya titip pada semuanya, terutama soal KTP. Ini masyarakat mau bayar pajak lho, jangan dipersulit,” tegasnya.

Riyan

The post Akibat Terlalu Lama Menunggu, Wajib Pajak Komplain appeared first on SuaraBaru.id.

BUMDes Pelita Mandiri memiliki beberapa unit usaha seperti Persewaan Gedung, Toko Bahan Bangunan, Angkringan dan Pengelolaan Sampah. Dari unit-unit tersebut, dibuatkan google form dalam website sehingga memudahkan bagi pengguna maupun pihak BUMDes Pelita Mandiri dalam meng-input data setiap terjadi transaksi.

“Sebenarnya dulu ada admin yang menetap di kantor BUMDes, tetapi karena mereka sekarang sibuk bekerja sehingga saya yang kontrol urusan BUMDes terutama unit usaha Toko Bangunan dan Persewaan Gedung” ungkap Tholkhah, S.Kom selaku manajer BUMDes Pelita Mandiri.

Lima mahasiswa ASP Poltek Harber yang diterjukan di Desa Dinuk diantaranya Shinta Nuriasalsabila Cantika Berlianti, Noti Ayu Nawangsih, Arvi Arsilla, dan Wahyuning Ragita.

Disampaikan, dari hasil input data transaksi yang sudah terekam digoogle form, kemudian akan dialihkan ke google spreadsheet sebagai output yang kemudian data tersebut dapat diolah untuk menyusun Laporan Keuangan BUMDes Pelita Mandiri di Tahun 2022.

“Pengelolaan data tersebut dapat langsung terhubung dengan Penyimpanan Awan (Cloud Storage) karena menggunakan google drive, sehingga data-data tersebut tidak akan hilang kecuali tidak mengingat kata sandi dan email yang digunakan untuk penyimpanan data tersebut,” tambahnya.

Selain itu, mereka menambahkan beberapa fitur seperti profil, lokasi, dokumentasi dan lainnya dalam website untuk memudahkan masyarakat Desa Dinuk maupun umum dalam mengetahui informasi mengenai BUMDes Pelita Mandiri.

Dosen pembimbing lapangan, Mohammad Alfian SE MS menuturkan, dengan adanya website tersebut, semua yang berkaitan dengan BUMDes akan ditampilkan secara transparan.

“Sehingga warga Desa Dinuk maupun umum dapat mengetahui informasi apa saja yang dibutuhkan mengenai BUMDes Pelita Mandiri termasuk laporan keuangannya, sehingga tidak perlu bertanya kepada Pak Tholkhah maupun Pak Carik. Jadi hanya perlu membuka website-nya saja” ungkap Alfian pada Senin, (26/09/22).

“Terima Kasih kepada adik-adik mahasiswa yang selama kurang lebih 2 bulan sudah mau membantu serta menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi warga Desa Dinuk dengan dibuatkannya website untuk BUMDes. Selama PKM mahasiswa juga telah aktif beberapa acara kegiatan desa seperti BIAN, Muharram, HUT RI ke-77,” kata Kepala Desa Dinuk, Murdianto, S.Ag.

Sutrisno

The post Mahasiswa ASP Poltek Harber Tegal Rancang Sistem Digital di Desa appeared first on SuaraBaru.id.

Beberapa BUMDes dampingan PT Djarum tersebut diantaranya BUMDes Tunjungseto Bae, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus. Selama Januari sampai Agustus 2022, BUMDes ini telah mencatatkan pemasukan sebesar 87,7 juta rupiah.

Hal yang sama juga terjadi pada BUMDes Murakabi Gondosari, Kecamatan Gebog yang sukses telah berhasil menyumbangkan 33,7 juta ke PADes pada 2020.

Meski demikian, kondisi sebagian besar BUMDes di Kabupaten Kudus belum secerah Tunjungseto, Gondosari atau BUMDes lain di luar Kudus yang telah melejit.

Dari pendatataan terhadap 54 BUMDes di Kabupaten Kudus pada awal 2022 yang dilakukan Lokadata dan Perkumpulan Desa Lestari, masih banyak BUMDes di Kabupaten Kudus yang hanya merupakan papan nama. Memiliki lembaga, tapi tidak ada kegiatan usaha yang berjalan (42 persen).

Selain itu, sampai September 2022 baru 37 BUMDes yang mendapatkan sertifikat badan hukum, dari total 63 BUMDes di Kabupaten Kudus.

“Ini menjadi tantangan besar yang perlu kita jawab bersama. BUMDes semestinya mampu menggerakkan ekonomi pedesaan yang sustainable,” tutur Achmad Budiharto, Deputy General Manager PT Djarum.

Bisnis BUMDes memang sangat manis. Di luar Kudus, BUMDes Sumber Sejahtera Pujon Kidul, Kabupaten Malang pada 2021 memberikan kontribusi Rp1,4 miliar ke Pendapatan Asli Desa (PADes). Tiap tahun, rata-rata BUMDes Panggung Lestari Panggungharjo, DI Yogyakarta menyumbang 180 juta ke PADes. Pujon Kidul, Nglanggeran.

Selain itu, masyarakat pun mendapatkan manfaat dari bisnis BUMDes. Melalui keuntungan BUMDes Sumber Kamulyan, pada 2020 Desa Wunut, Kabupaten Klaten mampu menanggung kepesertaan 621 warganya dalam BPJS Ketenagakerjaan.

Revitalisasj BUMDes Kudus

Menjawab persoalan BUMDes di Kabupaten Kudus ini, PT Djarum menghelat program untuk menyegarkan bisnis BUMDes di Kabupaten Kudus dengan pelatihan bertajuk “Revitalisasi BUMDes Kudus, 2022”. Pelatihan ini ditujukan kepada BUMDes yang belum memiliki legalitas badan hukum dan sudah memiliki kegiatan usaha yang berjalan.

“Agar secara berangsur terjadi capital-in ke desa, bukan sebaliknya, BUMDes mesti didorong untuk mengembangkan kegiatan ekonominya. Selain itu, BUMDes mesti memiliki legalitas badan hukum untuk mempermudah kerjasama dengan pihak lain,” kata Achmad Budiharto pada pembukaan pelatihan, 20 September 2022.

Pelatihan Revitalisasi BUMDes Kabupaten Kudus ini digelar di Wisma Karyawan Djarum Ploso selama enam hari. Pada 20, 21, 27, 28 Agustus dan 3, 4 September 2022. Sebanyak 52 desa dampingan PT Djarum dihadirkan pada hari pertama. Selain target utama 7 BUMDes yang mendapatkan pelatihan dan pendampingan pada periode program ini.

PT Alga Bioteknologi Indonesia (Albitec) mengisi gelar sharing session di hari pertama. Perusahaan yang bergerak dalam bisnis budidaya spirulina dihadirkan untuk memberikan perspektif kegiatan usaha alternatif bagi BUMDes di Kabupaten Kudus.

“Selain itu, Albitec dapat menjadi mitra strategis bagi BUMDes yang tertarik untuk mengembangkan kegiatan usaha baru,” tutur Achmad Budiharto.

Selain itu, Bakti Lingkungan Djarum Foundation juga hadir dalam sesi ini, menyampaikan potensi kerjasama pengelolaan sampah organik antara desa, BUMDes, dan Bakti Lingkungan.

Lima hari selanjutnya, Perkumpulan Desa Lestari melatih BUMDes untuk menilik kembali kerja-kerja mereka pada tahun-tahun sebelumnya. Mulai dari soal kelembagaan, pencatataan keuangan, pelaporan keuangan, sampai bersama merancang program kerja untuk tahun mendatang. Selain itu, BUMDes juga didampingi melengkapi persyaratan untuk mendapatkan legalitas sertifikat badan hukum dari Kemenkumham.

“Kami jadi mampu menilai kinerja BUMDes sejauh ini. Selanjutnya, program kerja akan kami susun lebih tepat sasaran agar manfaat ekonomi dan sosial dari BUMDes lebih dirasakan masyarakat desa,” kata Puji Santoso, direktur BUMDes Rukun Mulyo Undaan Lor, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus.

Ikthiar pemberdayaan ini tidak berakhir dengan pelatihan enam hari ini. Selanjutnya, BUMDes yang dinilai layak dan berkomitmen akan didampingi secara intensif selama enam bulan ke depan.

Sejak 2019-2022, PT Djarum telah mendampingi 52 desa di Kabupaten Kudus dalam rangkaian program pengembangan sumberdaya manusia BUMDes ini. Pada 2022, PT Djarum mendampingi 25 desa di Kabupaten Kudus untuk inkubasi bisnis dan penataan kelembagaan.

Program ini dilakukan melalui skema pendampingan intensif selama 6 bulan atau 1 tahun. PT Djarum Bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus, Lokadata, Perkumpulan Desa Lestari.

Ali Bustomi

The post Sejumlah BUMDes Kudus Dampingan PT Djarum Mulai Cetak Laba appeared first on SuaraBaru.id.

Kondisi geografis dusun yang berada di atas ketinggian dengan elevasi (kemiringan) 88 meter itu, menjadi salah satu penyebab mengapa air bersih sulit didapat. Bahkan, tidak satu pun di antara 145 Kepala Keluarga di dusun tersebut memiliki sumur. Selama ini mereka mendapatkan air dengan cara menampung (tadhah hujan) saat musim hujan tiba.

Dusun Wuni adalah satu dari tiga dusun yang masuk wilayah Desa Kajar. Dua dusun lain adalah Jatimalang dan Kajar. Desa Kajar masuk ringsatu PT Semen Gresik Pabrik Rembang. Lima desa lain yang masuk ring satu adalah Tegaldowo, Kadiwono, Pasucen, Ngampel, dan Timbrangan.

Dari tiga dusun di Desa Kajar, Dusun Wuniyang paling kesulitan air bersih. Selain mengumpulkan air dari tadhah hujan, jika ingin memiliki air bersih warga harus berjalan kaki sekitar satu kilometer untuk mengambil air dari Desa Waru. Perjalanan mendapatkan air bersih di Desa Waru juga harus bersusah payah. Jalan naik turun harus dilalui oleh warga.

Air yang diambil sebenarnya hanyauntuk mencukupi kebutuhan masak memasak dan sekadar minum. Untuk keperluan mandi, terpaksa mereka melakukan tidak setiap hari.

Berjalan Kaki

Sebelum ada bantuan dari CSR Semen Gresik, warga harus berusah payah untuk mendapatkan air bersih. Kami harus berjalan kaki sekitar satu kilometer ke Desa Waru, wilayah tetangga kami. Jalan terjal naik turun harus dilalui sekadar mengusung satu jerigen air bersih,” ujar Kepala Dusun Wuni, Sono menceritakan kesusahan masa lalu.

Kepala dusun yang menjabat sejak 2008 itu bercerita, pada 2017 pihaknya mulai tergerak mencari jalan agar bisa memanfaatkan aliran air di bawah Gua Manuk. Dari cerita warganya yang sering mengambil sarang burung walet sejak 1980, di dasar gua ada aliran air.

Pada 2017, Sono bersama dua wargamencoba membuktikan kebenaran cerita dari mulut ke mulut tentang adanya sumber mata air di Gua Manuk. “Saya turun langsung ke dalam gua, ternyata cerita yang selama ini saya dengar ada air di bawah gua tidak salah. Di dasar gua benar ada sumber mata air,” kenang kepala dusun berusia 40 tahun itu.

Gua dengan kedalaman sekitar 60 meter itu sering disambangi pengunduh sarang burung walet. Cerita dari mulut ke mulut tentang adanya mata air di bawah gua, juga didapat dari pengunduh sarang burung walet. “Tadinya mereka sering melempar batuke bawah. Saat batu terlempar ke bawah, ada suara air,” kenang Sono.

Dua tahun setelah dipastikan terdapat sumber mata air di bawah Gua Manuk, Sono beserta kepala desa memberanikan diri mengajukan proposal kepada PT Semen Gresik. “Proposal kami langsung disetujui setelah melalui beberapa kajian,” ujar Sono.

Bantuan CSR

Melalui Corporate Social Responsibity (CSR), disalurkan bantuan untuk kebutuhan pembelian pompa dan pipanisasi. “Air kami sedot dari bawah melalui pompa, kemudian kami salurkan dengan pipa menuju bawah,” imbuh Sono.

Kesulitan air bersih yang bertahun-tahun dialami masyarakat Dukuh Wuni pun akhirnya teratasi. Air bersih yang selama ini hanya ada dalam angan-angan,tidak lagi sekadar mimpi.

Kini, tidak sekadar untuk kebutuhan memasak, air bersih dari Gua Manuk dimanfaatkan juga untuk kebutuhan primer lainnya, mandi. Bahkan juga untuk memunuhi kebutuhan pakan ternak seperti sapi dan domba. “Tegalan yang tadinya tidak pernah tersentuh air pun kini bisa dialiri air untuk bercocok tanam,” ujar Sono.

Untuk kebutuhan warganya, perangkat desa menyediakan empat tandon air yang tersebar di beberapa tempat. Tandon air digunakan untuk menampung air yang sudah disedot dari atas (Gua Manuk). Masyarakat yang membutuhkan tinggal mengambil dari tandon air.

“Setiap warga yang mengambil satu jerigen kami pungut Rp 500. Uang tersebut kami pergunakan untuk perawatan pipa, pompa, dan petugas yang merawat Gua Manuk,” tutur Sono.

Saat ini, pengelolaan dan pemeliharaan air bersih dilakukan secara mandiri oleh perangkat desa. Cara ini dinilai lebih efektif dan sudah berjalan dengan baik. Itulah sebabnya belum ada rencana menggandeng pihak BUMDes. “Dengan model pengelolaan seperti sekarang ini belum ada keluhan dari warga. Kami juga belum berencana menyerahkan pengelolaan kepada BUMDes,” tandas bapak dua anak ini. 

Pantangan Hari Jumat

Pemeliharaan mata air Gua Manuk secara rutin dilakukan. “Petugas kami langsung bekerja jika ada problem, seperti pompa rusak atau ada pipa yang bocor. Petugas tidak mengenal waktu, jika ada laporan tentang problem mata air, entah siang atau malam saat itu juga mendatangi lokasi,” kata Sono.

Dia menceritakan, kendati petugas setiap waktu segera mengatasi problem jika ada masalah, namun khusus hari Jumat tidak dilakukan. Ada gugon tuhon (kepercayaan masyarakat) di sana, Jumat merupakan hari pantangan bagi petugas untuk mengatasi masalah, apakah pipa bocor, tandon bocor, atau pompa rusak.

“Beberapa kali saat terjadi problem hari Jumat dan ditangani, petugas mengalami kejadian di luar nalar.

Terkait ada beberapa pihak yang memprediksi sumber mata air akan rusak akibat adanya penggalian bahan pembuataan semen, Sono meyakinkan, prediksi itu tidak akan terjadi. Selama dua tahun lebih sumber mata air diambil tidak ada perubahan. Bahkan pada saat musim kemarau, air tetap bisa diambil untuk kebutuhan 450 jiwa warga Dukuh Wuni.

“Kami tidak pernah terganggu dengan prediksi mata air akan surut, karena kenyataannya selama dua tahun ini tidak ada kendala pengambilan air dari dari Gua Manuk. Kajian yang dilakukan oleh pihak luar juga sudah membuktikan, mata air ini layak untuk kami konsumsi,” tegas Sono.

Dia menginginkan, ke depan ada bantuan CSR lagi. Bantuan yang diharapkan adalah pipanisasi langsung ke rumah warga. Dengan demikian pengambilan air tidak perlu lagi dengan mendatangi tandon. Cara ini dianggap lebih efektif dan bisa langsung dirasakan oleh warga.

Ingin Memakmurkan Warga

Sementara itu, pengelolaan air bersih di Desa Pasucen, Kecamatan Gunem, boleh jadi sudah lebih maju dibandingkan di Desa Kajar.  Di desa berpenduduk kurang lebih 750 jiwa itu, pipanisasi dari sumber mata air sudah langsung menuju ke rumah-rumah. Secara geografis, Pasucen lebih datar, sehingga memungkinkan pipa mudah sampai ke rumah.

Kepala Desa Pasucen Salamun mengisahkan masa kecilnya. Saat itu warga desa kesulitan air, khususunya pada musim kemarau. Jika kemarau tiba, yang dilakukan warganya adalah mengambil air dengan cara dipikul. Mata air di desa tersebut berada di bawah, kurang lebih satu kilometer dari perkampungan.

“Cita-cita saya sejak jadi kepala desa ingin memakmuran warga, khususnya mengatasi masalah air bersih. Air memang menjadi problem utama kami, padahal air adalah kebutuhan sehari-hari. Saya teringat betul saat kecil harus ikut mengambil air. Kesusahan itulah yang mendorong tekad saya agar warga bisa mudah mendapatkan air bersih,” ujar Salamun, yang memimpin Pesucen sejak 2013.

Kehadiran pabrik semen, bagi warga Pusucen adalah berkah. Hampir lima puluh persen warganya bekerja di pabrik, kondisi yang tidak pernah terpikirkan.Dahulu wargabanyak yang merantau ke luar kota, khususnya ke Jakarta. Para pemuda desa juga sering mabuk-mabukan, sehingga suasana sering tidak kondusif.

Kegiatan kepemudaan juga tidak berkembang. Para pemuda cenderung kurang aktivitas. Kini, setelah ada BUMDes, munculbanyak kegiatan. Pengelolaan air bersih diserahkan melalui BumDes yang diketuai remaja putri, Novi Tri Lestari. Demikian juga kesenian diserahkan kepada para remaja.

Novi Tri Lestari mengakui dorongan dari kepala desa membuat dia bersama pengurus lain lebih mantap mengelola beberapa kegiatan, seperti pengelolaan air bersih dan kesenian.

Air bersih dikelola dengan memperhitungkan penggunaan air di masing-masing rumah. Setiap satu meter kubik, BumDes menerapkan tarif Rp 3.000. Kalau di rata-rata setiap rumah menggunakan air 20-30 meter kubik, namun pihak BumDes tidak membatasi penggunaan air.

Selain masjid dan musala, rumah yang teraliri air diwajibkan membayar sesuai dengan kesepakatan bersama. “Hanya masjid dan musala yang dibebaskan dari kewajiban membayar, itu pun pemakaian maksimal hanya lima meter kubik perbulan. Jika lebih dari itu, tetap kami tarik urannya. Balai desa juga seperti rumah-rumah warga, harus membayar setiap bulan,” ujar Novi.

Dia tidak menampik, setiap bulan ada warga yang menunggak membayar iuran air. Namun biaya keterlambatan akan dihitung pada iuran bulan berikutnya. Prinsip pengelola air bersih, bisa memahami kondisi warga dan tidak membebani mereka.

Diberlakukannya tarif per meter kubik dimaksudkan agar warga merasa memiliki, sehingga bisa merawat peralatan meteran yang ada di rumah masing-masing. Sebab, jika digratiskan, dikhawatirkan warga seenaknyasendiri menggunakan air.

Salamun menambahkan, aturan iuran penggunaan air bersih juga bertujuan agar pola pikir warga berkembang. Mereka dilatih tanggung jawab untuk disiplin melaksanakan kewajibannya. Tidak hanya haknya yang diterima, tetapi harus berpikir timbal balik.

“Iuran dari warga disamping untuk pemeliharaan, juga untuk membayar tenaga yang mengurusi air. Kadang ada problem aliran air, tidak jarang terjadi malam hari. Jika terjadi malam hari, tenaga kami langsung datang dan memperbaiki,”tuturnya.

Suarabaru.id/Tim

The post Ketika Air Serasa Berlian di Dukuh Wuni appeared first on SuaraBaru.id.

Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, kebijakan penggunaan Dana Desa 2021 yangdi salurkan dari rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Desa melalui Rekening Kas Umum Daerah akan diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi desa dengan membentuk, mengembangkan dan merevitalisasi BUMDes di 281 Desa.

Demikian disampaikan Yudo Jatmiko, Plt. Kepala Dinas Permasdes Kabupaten Tegal dalam acara Talkshow  Bincang Kreatif di dampingi H. Ibnu Effendi Kades Rembul, Guntur Zagiat Ardiansyah Kades Penusupan, M Nuridin Ketua BPD Desa Cangkring dan M Zamroni perwakilan Pendamping Desa. Acara ini disiarkan secara langsung di Studio Radio Slawi FM dan kanal Youtube pemkab Tegal, awal Februari ini.

“Menurut Yudo Jatmiko kebijakan tersebut dilakukan selaras dengan kebijakan pemerintah pusat. Prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk fokus tiga hal yakni pembentukan, pengembangan dan revitalisasi BUMDes, Penyediaan Listrik desa dan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif.

Ia menambahkan, sesuai dengan Permendes No 13 tahun 2020, pada masa pandemi Covid-19 ada skala prioritas yang harus diimplementasikan oleh pemerintah Desa yaitu penggunaan Dana Desa, yang semuanya untuk pemulihan dan pengembangan ekonomi desa. ”Dana Desa juga diharapkan dapat menumbuhkan perkenomian masyarakat desa,” ujarnya.

Dari 281 desa yang ada, lanjutnya, sudah ada 168 Bumdes yang sudah terbentuk dan berjalan dalam mengembangkan ekonomi produktif serta ekonomi wisata, pembangunan tempat pembelanjaan dan memanfaatkan potensi desa yang dimiliki sebagai Desa Wisata.

Dalam kesempatan lain Kades Rembul H. Ibnu Effendi mengatakan, Pihaknya dalam Implementasi penggunaan Dana Desa menggunakan skala prioritas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, dan memprioritaskan pengembangan ekonomi wisata sesuai dengan potensi yang dimiliki di desanya.

Arif Rahman

The post Pemkab Tegal Prioritaskan Dana Desa untuk BUMDes appeared first on SuaraBaru.id.

Anggota Komisi V DPR RI Ir H Sudjadi dalam sambutan secara virtual Selasa (22/12) mengatakan, air bersih bisa melalui Spamdes atau Pamsimas. Spamdes anggarannya dari Kementerian PU. Ada juga proyek sumur bor.

“Kalau dikelola Bumdes harus secara profesional karena sarana itu untuk  kehidupan dan penghidupan rakyat,” katanya.

Kalau ada kesulitan diminta bertanya kepada pejabat terkait. Air minum sumbernya bisa dari Dirjen Cipta Karya. Ada pam regional. Semua kegiatan Bumdes harus dilaporkan. Misalnya iurannya tertib apa tidak. Juga tentang penagihan, pencatatan dan pemeliharaan.

“Kalau berhasil bisa untuk contoh,” katanya.

Selebihnya dikatakan, setelah covid dia akan mengundang pejabat Dirjen untuk membuktikan bahwa di desa itu ada program Spamdes yang hebat.

Pejabat pusat juga akan diajak ke kecamatan lain di Magelang. Terutama meninjau yang hebat-hebat. Sehingga Magelang bisa menjadi contoh pembangunan bagi daerah lain.

Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah Cakra Nagara hadir dalam serah terima pengelolaan sementara pembangunan Spam di Desa Krogowanan, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang.

Disebutkan, fasilitas itu untuk pemenuhan kebutuhan air bagi warga setempat. Memanfaatkan sumber mata air di Desa Ketep, Kecamatan Sawangan.

Disebutkan, proyek itu telah selesai dibangun dan mempunyai kapasitas lima liter per detik. Untuk melayani 12 dusun di desa itu.

Untuk pelengkap di Spamdes itu dilakukan pembangunan broncaptering,  reservoir,  bangunan pelengkap, serta pembangunan dan pemasangan jalur transmisi dan distribusi. “Pengadaan dan pemasangan sambungan rumah tidak dipungut biaya,” katanya.

Dia berharap Spamdes itu diipelihara dengam baik sehingga senantiasa memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dia berterima kasih kepada manajer  pelaksana, tenaga ahli, masyarakat, perangkat desa, instansi terkait dan semua pihak yang terlibat dalam pembangunan itu  sehingga pekerjaan dapat selesai dan sudah bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat.

Kades Krogowanan, Sawangan, Sugiyono, mengatakan, semula ditarget akhir Desember  ternyata sejak akhir November sudah mulai bisa dioperasikan. Atas nama pemdes dia berterima kasih atas bantuan dan dukungan semua pihak. “Semula masyarakat mengonsumsi air kurang sehat, kalau kemarau airnya kering dan penghujan airnya keruh,” katanya.

Itu karena air setempat bukan dari mata air. “Maka saya usul program spamdes dan sampai saat ini sudah 12 dusun dengan 752  kk dan 10 masjid yang bisa menikmati air bersih,” tandasnya.

Semoga air bermanfaat bagi seluruh warga setempat. Sejauh ini tidak dipungut biaya untuk pemasangan gratis. Semua warga sudah menggunakan air bersih.

Eko Priyono

The post Warga Krogowanan Magelang Nikmati Air Bersih appeared first on SuaraBaru.id.