Penyebab utamanya adalah proses pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD belum tuntas secara menyeluruh di 123 desa yang ada di Kabupaten Kudus.

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kudus, Djati Solechah, membeberkan rincian terbaru mengenai progres pengajuan dana tersebut secara mendalam.

Hingga saat ini, tercatat baru 38 desa yang dananya sudah benar-benar cair ke rekening kas desa, yang berasal dari kelompok pengajuan tahap pertama (17 desa) dan tahap kedua (21 desa). Sementara itu, gelombang pengajuan berikutnya masih belum tuntas.

Terdapat 17 desa pada pengajuan tahap ketiga dan 27 desa pada pengajuan tahap keempat yang saat ini statusnya masih dalam proses pencairan. Selain itu, pada Senin (2/3/2026) ini, terdapat tambahan 15 desa yang berkas pengajuannya baru akan dikirimkan ke BPPKAD.

Secara akumulatif, total desa yang sudah mengajukan pencairan mencapai 97 desa. Namun, masih ada pekerjaan rumah besar karena terdapat 26 desa lainnya yang belum mengirimkan berkas atau pengajuannya masih berada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD).

“Kami berkomitmen bahwa pencairan ADD akan dipercepat. Jika berkas pengajuannya sudah lengkap, tentu ADD bisa langsung ditransfer ke pemerintah desa,” tegas Djati.

Gaji Kades dan perangkat Desa Belum Cair

Belum cairnya ADD membawa dampak bagi kesejahteraan perangkat desa, terutama bagi mereka yang tidak memiliki tanah bengkok (tanah kas desa sebagai gaji tambahan).

The post ADD 85 Desa di Kudus Belum Cair, Kades dan Perangkat Tak Gajian Dua Bulan appeared first on SuaraBaru.id.

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus, Djati Solechah, mengatakan lelang ini merupakan langkah strategis Pemkab Kudus dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus menata pengelolaan parkir agar lebih profesional, transparan, dan akuntabel.

“Lelang sewa parkir dilakukan secara terbuka dan online agar lebih transparan serta memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat maupun pelaku usaha yang berminat,” ujar Djati Solechah, Jumat (2/1/2026).

Nilai Limit Lelang Parkir Capai Rp1,5 Miliar

Djati menjelaskan, total terdapat 20 obyek parkir yang dilelang, terdiri dari 16 titik parkir tepi jalan serta 4 titik parkir di lingkungan pasar dan fasilitas umum. Seluruh obyek tersebut memiliki nilai limit kumulatif lebih dari Rp1,5 miliar, dengan masa pengelolaan rata-rata 361 hari kalender, kecuali untuk obyek tertentu.

Rincian Parkir Tepi Jalan yang Dilelang

Sebanyak 16 ruas jalan utama di Kota Kudus masuk dalam daftar lelang sewa parkir tepi jalan, dengan nilai limit sebagai berikut:

Jl. Jenderal Sudirman Zona I – Rp84.595.000

Jl. Jenderal Sudirman Zona II – Rp91.200.000

Jl. Sunan Kudus Zona I – Rp73.281.450

The post Pemkab Kudus Kembali Gelar Lelang Sewa Parkir 20 Titik Strategis, Nilai Limit Tembus Rp1,5 Miliar appeared first on SuaraBaru.id.

Kepala BPPKAD Kabupaten Kudus, Djati Solechah, mengatakan bahwa proses lelang sudah diumumkan lewat pengumuman bernomor 000.2.4/3321/2025. Aset yang dilelang berupa bangunan bekas sekolah dalam kondisi rusak berat dan hanya dijual sebagai hasil bongkaran. Pemkab menetapkan harga limit sebesar Rp 42.643.000, sementara peserta yang ingin mengikuti lelang harus menyetorkan uang jaminan sebesar Rp 20 juta.

Djati menjelaskan bahwa proses lelang dilakukan sepenuhnya melalui aplikasi resmi pemerintah di alamat lelang.go.id. Begitu informasi lelang ditayangkan, peserta dapat langsung mengajukan penawaran hingga waktu penutupan. Lelang akan berakhir pada Selasa, 2 Desember 2025 pukul 14.00 WIB, mengikuti waktu server aplikasi.

“Begitu pengumuman tampil di aplikasi, peserta sudah bisa memasukkan penawaran sampai batas akhir pada pukul dua siang. Semua prosesnya online melalui sistem lelang negara,” jelasnya.

Baca juga:

RAPBD Kudus 2026 Susut Drastis, Defisit Naik Hingga Rp 228 Miliar

Ia menambahkan, pemenang lelang nantinya menerima hak atas hasil bongkaran beserta pembersihan area. Pasalnya, lahan bekas bangunan itu segera dipersiapkan untuk pemanfaatan baru.

Lahan seluas sekitar 1.300 meter persegi tersebut rencananya akan disewakan kepada PT Buana Boga Nusantara, perusahaan kuliner cepat saji asal Kudus. Djati menyebut, bangunan eks SMP 3 sudah lebih dari sepuluh tahun tidak difungsikan dan kondisinya rusak berat. Pemkab menilai pemanfaatan melalui skema sewa dapat memberikan nilai tambah bagi daerah.

“Investor hanya membutuhkan lahannya saja, sehingga bangunan yang ada kita lelang bongkarannya,” ungkapnya.

Saat ini, proses penyusunan MoU antara Pemkab dan investor terus berjalan. Draft perjanjian telah dikirimkan dan tengah dipelajari oleh tim legal perusahaan.

Nantinya, kontrak pemanfaatan lahan berlaku selama lima tahun dengan nilai sewa tahunan Rp 78 juta. Investor juga mendapat hak eksklusif untuk memperpanjang kontrak hingga tiga periode, sehingga total masa sewa bisa mencapai 20 tahun. Pembayaran sewa dilakukan setiap tahun sesuai kesepakatan.

Dengan langkah ini, Pemkab berharap lahan bekas SMP 3 Kudus dapat kembali produktif dan mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi baru di kawasan tersebut.

Ali Bustomi

The post Eks Gedung SMP 3 Kudus Dilelang Murah! Harga Limitnya Cuma Rp 42 Juta appeared first on SuaraBaru.id.

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kudus, Djati Solechah, menjelaskan bahwa hingga 17 Oktober 2025, realisasi belanja daerah baru mencapai Rp1,6 triliun dari total anggaran Rp2,6 triliun, atau sekitar 63,36 persen.

“Penyerapan anggaran diperkirakan meningkat menjelang akhir tahun, karena banyak pekerjaan sudah dalam tahap pelaksanaan namun belum mengajukan pencairan,” ujarnya, Selasa (21/10/2025).

Sementara untuk pendapatan daerah hingga 30 September 2025, realisasinya telah mencapai 73 persen atau Rp1,8 triliun dari target Rp2,4 triliun.

Dari jumlah itu, pendapatan yang bersumber dari transfer pemerintah pusat sebesar Rp1,7 triliun, namun baru terealisasi sekitar Rp1,2 triliun.

Sedangkan untuk pendapatan asli daerah (PAD), terealisasi Rp 554 M atau setara dengan 80,17 persen dari total target sebesar Rp 692 M.

Artinya, di kas daerah Kabupaten Kudus masih ada uang sekitar Rp 1 T lebih di bank yang belum dibelanjakan.

Menurut Djati, masih banyaknya anggaran daerah yang mengendap di bank bukan karena kesengajaan, tetapi karena sejumlah proyek fisik belum selesai dilaksanakan.

“Belanja PUPR banyak yang belum terserap, begitu juga belanja RSUD, Dinas Arsip dan Perpustakaan, serta Inspektorat. Uang memang mengendap di bank karena kegiatan masih berjalan dan pembayaran belum bisa dilakukan,” jelasnya, Rabu (22/10/2025).

Djati menambahkan, setiap akhir tahun jumlah Kas Daerah (Kasda) Kudus selalu menunjukkan tren menurun sejak 2021 hingga 2024. Artinya, penyerapan anggaran akan meningkat signifikan menjelang akhir tahun anggaran.

Jika mengacu pada anggaran kas, seharusnya hingga akhir September realisasi belanja mencapai 82,38 persen, dan sampai akhir Oktober ditargetkan 89,48 persen. Namun, penyerapan belum maksimal karena masih ada kendala pada beberapa proyek besar.

Salah satunya yakni proyek pengembangan RSUD dr. Loekmono Hadi dengan total anggaran Rp56 miliar, tetapi baru terealisasi Rp1,9 miliar karena sistem pembayaran tidak menggunakan uang muka kerja. Selain itu, belanja modal di Dinas PUPR dari total Rp130 miliar baru terserap Rp15,94 miliar atau sekitar 12 persen.

Ketua DPRD Kudus Masan turut menyoroti kondisi tersebut dan berharap perangkat daerah mempercepat realisasi kegiatan agar serapan anggaran meningkat di akhir tahun. Masan menyebut sorotan yang disampaikan Menkeu Purbaya mengenai banyaknya anggaran Pemda yang terparkir di Bank ada benarnya.

“Semestinya penyerapan anggaran bisa segera dilakukan agar bisa memacu pertumbuhan ekonomi di masyarakat,”katanya.

Ali Bustomi

The post Dana Rp1 Triliun Lebih Pemkab Kudus Masih Parkir di Bank, Ada Apa? appeared first on SuaraBaru.id.

Hingga 31 Juli 2025, Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) mencatat capaian PBB-P2 sudah menembus Rp30,6 miliar dari target Rp50,9 miliar pada tahun ini.

Kepala BPPKAD Kudus, Djati Solechah, optimistis target tersebut dapat terpenuhi sebelum jatuh tempo pada 31 Agustus 2025.

“Kami terus melakukan berbagai upaya percepatan, mulai dari pemberian kebijakan bebas denda tunggakan hingga 31 Agustus 2025, penagihan rutin, hingga lomba lunas kering PBB bagi perangkat desa dan hadiah untuk desa yang melunasi PBB sebelum jatuh tempo,” jelasnya.

Baca juga:

Jangan Kaget! Tarif PBB-P2 di Kabupaten Kudus Tahun Ini Juga Melonjak Tinggi

PWI-LS Kudus Gelar Aksi Desak Usut Perusakan Nisan Makam Sunan Muria

Djati menambahkan, setiap desa dan kecamatan di Kudus memiliki karakter tersendiri dalam pelunasan PBB. Misalnya, wilayah Undaan biasanya baru membayar setelah panen.

Sementara, di lingkungan Pemerintahan Desa, pembayaran PBB-P2 juga relatif berjalan dengan baik tanpa ada gejolak berarti.

Hasil Panen Bagus, Warga Bersyukur

Sekretaris Desa Undaan Kidul, Kecamatan Undaan, Teguh Santoso, mengungkapkan capaian pembayaran PBB-P2 di desanya baru sekitar 60 persen.

“Kami optimistis bisa mencapai target. Warga akan tertib membayar pajak jika hasil dan harga panen bagus,” katanya.

Meski tarif naik signifikan, Teguh menilai ketaatan warga masih cukup baik. Di antara warganya memang ada rasan-rasan terkait kenaikan tarif PBB-P2, namun tidak ada yang melakukan penolakan seperti di wilayah Pati.

Teguh menegaskan, meskipun ada kenaikan tarif hingga 50 persen, belum ada warga yang mengajukan keberatan secara resmi. Menurutnya, kondisi ekonomi warga yang dipengaruhi hasil pertanian menjadi faktor utama kelancaran pembayaran pajak di wilayahnya.

“Kalau panen baik dan harganya baik, warga sudah sangat bersyukur dan akan tertib membayar pajak,”katanya.

Dengan sisa waktu sebulan hingga batas jatuh tempo, Pemkab Kudus berharap partisipasi masyarakat tetap tinggi agar target PBB-P2 2025 dapat tercapai sesuai harapan.

Ali Bustomi

The post Tak Seperti Pati, Pembayaran PBB-P2 di Kudus Lancar Meski Ada Kenaikan Hingga 50 Persen appeared first on SuaraBaru.id.

Lelang tersebut mencakup masa sewa selama lima bulan, yakni dari 1 Agustus hingga 31 Desember 2025, dan berhasil mengumpulkan total penawaran sebesar Rp623.321.874. Jumlah ini jauh melampaui total nilai limit yang ditetapkan sebelumnya sebesar Rp421.321.874.

Kepala BPPKAD Kabupaten Kudus, Djati Solechah, menyampaikan bahwa keempat pasar yang dilelang terdiri dari Pasar Kliwon, Pasar Bitingan, Pasar Jember, dan Pasar Baru.

“Alhamdulillah, hasil lelang parkir kali ini menunjukkan minat yang tinggi dari peserta, dengan nilai penawaran yang jauh di atas limit. Ini tentu menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang signifikan,” ujar Djati, Senin (28/7/2025).

Rincian hasil lelang parkir empat pasar di Kudus adalah sebagai berikut;:

Pasar Kliwon, dengan limit Rp141.703.333, penawaran tertinggi sebesar Rp185.703.333 dimenangkan Dewi Widiyawati (Kudus).

Pasar Bitingan, dengan limit Rp80.316.666, penawaran tertinggi sebesar Rp174.316.666 dimenangkan oleh Moch Reza Aldino (Kudus).

Pasar Jember, dari limit Rp50.235.625, penawaran tertinggi jatuh pada Rp76.235.625 oleh Suhadi (Kudus).

The post Lelang Parkir Empat Pasar Daerah Kudus Tembus Rp623 Juta, Berikut Daftar Pemenangnya appeared first on SuaraBaru.id.

Imbauan tersebut berkaitan dengan kebijakan baru mengenai penerimaan opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), yang kini langsung masuk ke kas daerah Kabupaten Kudus.

“Pendapatan dari opsen pajak kendaraan ini sangat signifikan. Nilainya besar dan sangat membantu dalam meningkatkan kemampuan fiskal daerah,” ujar Sam’ani, Kamis (10/7/2025).

Menurutnya, bagi warga Kudus yang masih menggunakan kendaraan dengan plat luar daerah, sebaiknya segera melakukan balik nama. Dengan begitu, pajak yang dibayarkan akan tercatat sebagai pendapatan daerah dan bisa dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan di berbagai sektor.

“Kami sudah menerbitkan surat edaran untuk seluruh ASN di lingkungan Pemkab Kudus agar menjadi contoh. Harapannya, masyarakat umum juga bisa ikut berpartisipasi,” tegas Sam’ani.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus, Djati Solechah, menyebutkan bahwa potensi pendapatan dari opsen PKB dan BBNKB ini mencapai Rp111,3 miliar. Jumlah itu setara dengan sekitar 35,98 persen dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kudus.

“Ini potensi yang sangat besar, dan akan sangat disayangkan jika tidak dimaksimalkan,” ujar Djati.

Dengan adanya imbauan ini, Pemerintah Kabupaten Kudus berharap kesadaran masyarakat untuk mengganti plat kendaraan ke wilayah Kudus meningkat, guna mendukung kemandirian keuangan daerah.

Ali Bustomi

The post Bupati Kudus Sam’ani Imbau Warga Ganti Plat Kendaraan ke K Kudus appeared first on SuaraBaru.id.

Tingginya tarif PBB-P2 tahun ini menuai respon dari sejumlah wajib pajak. Beberapa di antaranya ada yang mengaku keberatan akan besaran PBB-P2 yang harus dibayarnya.

Bahkan, beberapa desa ada yang pemerintah desanya secara resmi mengajukan permohonan peninjauan kembali atas besaran PBB-P2 yang dibebankan kepada warga desanya.

Salah satunya adalah Desa Undaan Kidul, Kecamatan Undaan. Sekretaris Desa setempat, Teguh Santosa mengatakan pada tahun ini, jumlah ketetapan PBB di wilayahnya mencapai Rp 651 juta dengan jumlah SPT yang mencapai 4.437. Jumlah ini meningkat sebesar 43 persen dari jumlah ketetapan tahun 2024 yang sebesar Rp 455 juta dengan jumlah SPT mencapai 4.391.

“Atas dasar itu, kami Pemerintah Desa Undaan Kidul sudah mengajukan permohonan peninjauan kembali atas besaran ketetapan PBB-P2 tersebut,”kata Teguh.

Keberatan lain juga muncul dari Desa Karangrowo, Kecamatan Undaan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, pemerintah desa setempat juga mengajukan peninjauan kembali ketetapan PBB-P2 lantaran NJOP tidak sesuai kondisi riil.

Pemerintah desa setempat beralasan banyak tanah pertanian di desa setempat yang terendam banjir.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus, Djati Solechah mengatakan wajib pajak perorangan maupun melalui Pemerintah Desa yang keberatan atas ketetapan PBB-P2 bisa mengajukan peninjauan kembali kepada Pemerintah Kabupaten Kudus melalui BPPKAD.

“Permohonan peninjauan kembali memang diperbolehkan dan memang ada mekanismenya,”kata Djati, Kamis (22/5/2025).

Baca juga:

Jangan Kaget! Tarif PBB-P2 di Kabupaten Kudus Tahun Ini Juga Melonjak Tinggi

Menurut Djati, dari pengajuan peninjauan kembali tersebut, Pemerintah Kabupaten melalui BPPKAD akan menindaklanjuti dengan melakukan pengecekan baik secara administrasi maupun secara langsung di lapangan.

“Dari peninjauan kembali tentu akan disikapi secara proporsional. Jika alasannya peninjauan kembali dan hasil pengecekannya memang sesuai, tentu permohonan tersebut bisa diakomodir atau dikabulkan secara keseluruhan maupun Sebagian,”ungkapnya.

Ali Bustomi

The post Keberatan Tarif PBB-P2 di Kudus? Warga Bisa Ajukan Peninjauan, Begini Prosedurnya! appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam proses lelang tersebut, hanya lima dari sebelas lot yang berhasil terjual dengan total nilai penawaran sebesar Rp 226.619.343. Nilai ini melampaui batas limit yang ditetapkan sebelumnya untuk kelima lot, yaitu sebesar Rp 184.619.343. Dengan demikian, terjadi kenaikan sebesar Rp 42.000.000 dari nilai limit.

Berikut hasil lengkap lelang:

Lot 1 – Ruas Jalan Simpang Tujuh

Limit: Rp 81.673.317 – Tidak ada penawar

Lot 2 – Ruas Jalan Jenderal Sudirman (GO – Pegadaian)

Limit: Rp 49.346.471

Pemenang: H. Windo Wijakso (CV Bina Serasi – Semarang)

Penawaran: Rp 56.346.471

Lot 3 – Ruas Jalan Jenderal Sudirman (SMP 2 – Bank Jateng)

Limit: Rp 53.183.477 – Tidak ada penawar

Lot 4 – Jalan Sunan Kudus (Kaligelis – Toko Srijaya)

Limit: Rp 42.747.513

Pemenang: Muh Reza Aldino (Barongan)

Penawaran: Rp 52.747.513

Lot 5 – Jalan Sunan Kudus (Kaligelis – Jember)

Limit: Rp 65.539.644 – Tidak ada penawar

Lot 6 – Jalan Sunan Muria

Limit: Rp 32.667.513 – Tidak ada penawar

Lot 7 – Jalan Ramelan

Limit: Rp 34.406.721 – Tidak ada penawar

Lot 8 – Jalan Pemuda (Sleko – Selatan Ramayana)

Limit: Rp 28.144.215

Pemenang: Dewi Widiawati

Penawaran: Rp 30.144.215

Lot 9 – Jalan Mangga

Limit: Rp 10.714.506 – Tidak ada penawar

Lot 10 – Jalan A. Yani

Limit: Rp 17.486.423

Pemenang: H. Windo Wijakso

Penawaran: Rp 21.486.423

Lot 11 – Jalan Bojana

Limit: Rp 46.894.721

Pemenang: Deny Hakimi (Garung Kidul)

Penawaran: Rp 65.894.721

Kepala BPPKAD Kudus, Djati, menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap enam lot yang tidak diminati.

“Kami akan meninjau kembali nilai limitnya setelah berkonsultasi dengan BPKP Jawa Tengah. Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar untuk pelaksanaan lelang ulang oleh KPKNL,” ujarnya.

Baca juga:

Ini Perbandingan Hasil Lelang Parkir dengan Realisasi Tahun Lalu, Pemkab Kudus Untung Besar!

Lelang titik parkir jalan umum ini merupakan salah satu upaya Pemkab Kudus dalam mengoptimalkan potensi pendapatan daerah dari sektor retribusi parkir secara transparan dan akuntabel.

Ali Bustomi

The post Lelang 11 Titik Parkir Jalan Umum di Kudus, Hanya 5 Lot yang Terjual, Ini Daftarnya appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam daftar absensi, turut hadir dua organisasi masyarakat (ormas) yakni GRIB Jaya dan Bodyguard Serigala Nusantara, serta sejumlah peserta individu. Rapat awal dipimpin langsung oleh Kepala BPPKAD Kudus, Djati Solechah.

“Proses lelang akan dilaksanakan secara terbuka melalui sistem KPKNL pada tanggal 27 Mei 2025. Para pemenang akan mendapatkan hak untuk mengelola dan menikmati hasil dari retribusi parkir,” terang Djati.

Djati mengatakan, pihaknya belum mengetahui pasti berapa peserta yang akan ikut lelang. Karena proses pendaftaran dilakukan secara online melalui KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang)

“Jadi yang tahu pasti berapa jumlah yang mendaftar adalah KPKNL,”ujarnya.

Djati menambahkan, pemenang akan ditentukan berdasarkan penawaran tertinggi dan diwajibkan melunasi nilai kesepakatan maksimal tanggal 28 Mei 2025. Bila tidak dipenuhi, maka uang jaminan yang telah disetorkan akan hangus.

Ia optimistis, lelang terbuka kali ini bisa meningkatkan potensi pendapatan daerah dari sektor parkir hingga dua kali lipat dari nilai limit awal yang telah ditetapkan.

“Saya optimistis penawaran yang akan muncul nanti bisa dua kali lipat dari limit yang sudah ditentukan,”ujarnya.

Tak hanya itu, pemenang lelang nantinya juga memiliki kewenangan untuk menentukan petugas parkir yang akan dipekerjakan. Mereka bisa mempertahankan petugas lama atau merekrut yang baru sesuai kebutuhan.

Djati menegaskan melalui skema lelang terbuka ini, Pemerintah Kabupaten Kudus menargetkan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir.

“Ke depan, sistem pengelolaan berbasis kompetisi diharapkan dapat mendorong pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat sekaligus meningkatkan efisiensi pengawasan di lapangan,”katanya.

Berikut Daftar 11 Titik Lokasi Parkir Tepi Jalan Umum yang Dilelang:

Jalan Alun-Alun Simpang Tujuh Kudus (kecuali depan mal dan Ramayana, serta sebagian utara Masjid Agung Kudus)

• Limit: Rp 81,6 juta | Jaminan: Rp 40,8 juta.

Jalan Jenderal Sudirman Zona I (Bimbel GO – Barat TL Pegadaian)

• Limit: Rp 49,3 juta | Jaminan: Rp 24,6 juta

Jalan Jenderal Sudirman Zona II (SMP 2 Kudus – Bank Jateng, kecuali depan Pasar Kliwon)

• Limit: Rp 53,1 juta | Jaminan: Rp 26,5 juta

Jalan Sunan Kudus Zona I (Timur Jembatan Kali Gelis – TL Toko Srijaya)

• Limit: Rp 42,7 juta | Jaminan: Rp 21,3 juta

Jalan Sunan Kudus Zona II (Barat Jembatan Kali Gelis – TL Perempatan Jember)

• Limit: Rp 65,5 juta | Jaminan: Rp 32,7 juta

Jalan Sunan Muria (Depan rumah dinas Dandim – Barat TL Proliman Barongan)

• Limit: Rp 32,6 juta | Jaminan: Rp 16,3 juta

Jalan dr Ramelan (Kantor Pura – TL Simpang Tujuh Kudus)

• Limit: Rp 34,4 juta | Jaminan: Rp 17,2 juta

Jalan Pemuda (Barat TL Sleko – Selatan Gedung Ramayana)

• Limit: Rp 28,1 juta | Jaminan: Rp 14,0 juta

Jalan Mangga (Timur Jalan Wachid Hasyim – TL Jalan dr Ramelan)

• Limit: Rp 10,7 juta | Jaminan: Rp 5,3 juta

Jalan Ahmad Yani (Selatan Alun-Alun Simpang Tujuh – TL Tugu Ahmad Yani)

• Limit: Rp 17,4 juta | Jaminan: Rp 8,7 juta

Lingkungan Gedung Taman Bojana

• Limit: Rp 46,8 juta | Jaminan: Rp 23,4 juta

Ali Bustomi

The post Berebut 11 Titik Parkir Strategis di Kudus, Siapa yang Menang Lelangnya? appeared first on SuaraBaru.id.