Kehadiran BPOM di Grobogan ini mendapat perhatian Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto.

Pria yang juga putra daerah Grobogan ini  menilai langkah tersebut sebagai dorongan strategis untuk mempercepat pertumbuhan pelaku usaha lokal.

Menurut Edy Wuryanto, BPOM akan mempercepat proses perizinan sekaligus memperkuat pengawasan produk yang beredar di masyarakat.

BACA JUGA : Kasus Pemerasan PKL Kudus, Polisi Belum Tetapkan Tersangka, Masih Periksa Saksi dan Bukti

Langkah ini dinilai sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mendekatkan layanan kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Grobogan.

Termasuk bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang membutuhkan kemudahan dalam pengurusan izin edar.

Kehadiran BPOM di Grobogan juga diharapkan mampu menjadi solusi atas berbagai kendala yang selama ini dihadapi pelaku usaha, terutama dalam hal akses layanan yang sebelumnya terpusat di kota besar.

Dengan adanya fasilitas ini, pelaku UMKM tidak perlu lagi menempuh jarak jauh untuk mengurus legalitas produk, sehingga prosesnya menjadi lebih efisien dan cepat.

Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, menegaskan bahwa keberadaan BPOM di daerah memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kualitas dan daya saing produk UMKM.

“Ini untuk mempercepat UMKM naik kelas,” ujarnya saat menghadiri kegiatan bersama Asosiasi Pekerja Mie Ayam dan Bakso (APMISO), di BLK Grobogan, Selasa (14/4/2026).

Ia menilai, percepatan ini penting agar produk lokal mampu bersaing di pasar yang lebih luas, termasuk pasar nasional hingga internasional.

Selain itu, keberadaan BPOM juga memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya secara legal dan terstandar.

Edy menjelaskan bahwa wilayah kerja BPOM Grobogan tidak hanya terbatas pada satu kabupaten, melainkan mencakup beberapa daerah di sekitarnya.

BACA JUGA : Kenapa Shelter Bus Trans Semarang di Semarang Zoo Mangkang Dinonaktifkan?

Wilayah layanan tersebut meliputi Kabupaten Grobogan, Blora, Rembang, Pati, hingga Kudus.

Dengan cakupan tersebut, BPOM di Grobogan diharapkan mampu menjangkau lebih banyak pelaku usaha dan masyarakat yang membutuhkan layanan pengawasan.

“Ini untuk melayani wilayah Grobogan, Blora, Rembang, Pati, dan Kudus, jadi tidak semua wilayah Jawa Tengah tercover,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa pembagian wilayah ini dilakukan agar pelayanan bisa lebih fokus dan optimal di masing-masing daerah.

Selain berfokus pada legalitas produk, BPOM juga memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan keamanan pangan yang dikonsumsi masyarakat.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan pengawasan terhadap makanan yang disediakan dalam program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Pengawasan ini dinilai penting untuk memastikan kualitas dan kelayakan makanan, terutama yang diperuntukkan bagi masyarakat luas.

BACA JUGA : Kudus Borong 3 Penghargaan Bergengsi di Top BUMD Awards 2026

“Badan POM juga kita tugasi untuk mengecek semua masakan yang ada di SPPG, agar kelayakan makanan bisa dipastikan,” tambahnya.

Melalui langkah tersebut, pemerintah ingin memastikan bahwa setiap makanan yang dikonsumsi masyarakat memenuhi standar kesehatan yang telah ditetapkan.

Upaya ini sekaligus menjadi bentuk perlindungan terhadap konsumen dari potensi risiko pangan yang tidak aman.

Dorong UMKM

Di sisi lain, kehadiran BPOM juga mendorong pelaku usaha untuk lebih memperhatikan kualitas dan standar produksi.

Dengan demikian, produk yang dihasilkan tidak hanya legal, tetapi juga aman dan berkualitas tinggi.

Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk lokal yang dihasilkan oleh UMKM.

Badan Pengawas Obat dan Makanan bersama BPOM terus memperluas jangkauan layanan di daerah, termasuk di Grobogan, sebagai bentuk dukungan terhadap pelaku usaha dan perlindungan masyarakat.

Edy Wuryanto menegaskan bahwa sinergi antara Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM, dan pemerintah daerah akan menjadi kunci dalam mendorong UMKM naik kelas sekaligus memperkuat pengawasan pangan secara berkelanjutan.

TYA WIDYA

The post BPOM Ekspansi ke Grobogan, Edy Wuryanto: UMKM Harus Naik Kelas appeared first on SuaraBaru.id.

“Sido Muncul menjadi pioner terhadap sesuatu yang dibutuhkan orang banyak. Saya berharap nantinya banyak toko Indonesia di luar negeri yang menyediakan berbagai produk kita, termasuk di antaranya rempah yang memang banyak dibutuhkan orang baik untuk bumbu maupun pengobatan,” kata Ganjar Pranowo secara online dalam sambutan peresmian Pusat Laboratorium Penelitian Rempah dan peluncuran brand Sido Rempah di pabrik Sido Muncul, Bergas, Kabupaten Semarang, Kamis (22/12/2022).

Ganjar menyatakan sangat mendukung, dan akan membantu dengan meminta tolong kepada para duta besar untuk bekerja sama dengan pemerintah setempat, untuk bisa membuka toko Indonesia, yang menyediakan aneka produk Indonesia termasuk di antaranya rempah.

Menurut Ganjar, yang banyak di luar negeri adalah toko Asia, dan produk asal Indonesia hanya ada di pojokan. Yang menonjol produk Thailand, termasuk rempahnya.

“Maka bila ada Toko Indonesia di luar negeri, di sana bisa dijual produk Indonesia termasuk rempah yang memang sangat banyak dibutuhkan,” ujar Ganjar.

The post Ganjar Ingin Banyak Toko Indonesia di Luar Negeri Menyediakan Produk Rempah appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu diungkapkan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Rita Endang dalam keterangannya dikutip dari Suara.com, Senin (6/6/2022).

Menurut Rita, BPA bekerja dengan mekanisme endocrine disruptor, khususnya hormon estrogen.

Ia menggambarkan proses terganggunya sistem hormon tubuh akibat BPA yang berpindah dari kemasan pangan. Menurut Rita, gangguan sistem hormon tersebut utamanya berdampak pada sistem reproduksi, baik pada pria dan wanita.

“Gangguan dapat menyebabkan kemandulan (infertilitas), menurunnya jumlah dan kualitas sperma, feminisasi pada janin laki-laki, gangguan libido, sulit ejakulasi,” ujarnya.

Gangguan lainnya berupa munculnya penyakit tidak menular semisal diabetes dan obesitas, gangguan sistem kardiovaskular, gangguan ginjal kronis, kanker prostat dan kanker payudara.

Selain itu, masih ada efek serius berupa gangguan perkembangan kesehatan mental dan autisme pada anak-anak.

“Data tersebut merujuk pada hasil riset dan kajian di berbagai negara, termasuk dari dalam negeri yang dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada dan Universitas Airlangga,” kata Rita.

Dalam draft revisi kedua peraturan BPOM tentang label pangan olahan, dipublikasi pertama kali pada November 2021, BPOM mewajibkan produsen air kemasan yang menggunakan galon berbahan plastik polikarbonat untuk memasang label peringatan

“Berpotensi mengandung BPA, kecuali mampu membuktikan sebaliknya. Draft juga mencantumkan masa tenggang (grace period) penerapan aturan selama tiga tahun sejak pengesahan,” ungkapnya.

Rita mengatakan, penyusunan draft tersebut saat ini memasuki fase revisi lanjutan di BPOM, antara lain merujuk pada trend pengetatan ambang Tolerable Daily Intake (jumlah BPA yang wajar dikonsumsi tubuh) di sejumlah negara.

Sebagai perbandingkan, sejak 2019, Indonesia mematok level migrasi BPA 0,6 bpj sebagai syarat yang harus dipatuhi semua produsen pangan, termasuk produsen galon bermerek, yang menggunakan kemasan dari jenis plastik polikarbonat–pembuatannya menggunakan BPA.

Namun, hasil pengecekan paska pasar yang dilakukan BPOM atas galon guna ulang yang beredar luas di masyarakat periode 2021-2022 menunjukkan level migrasi BPA tak bisa lagi dipandang sebelah mata.

“Hasil pengecekan menunjukkan ada 3,4 persen dari total sampel galon air minum pada sarana distribusi dan peredaran yang level migrasi BPA-nya sudah di atas ambang batas aman 0,6 bpj,” terang Rita.

Rita menyampaikan bahwa hasil uji menunjukkan level migrasi yang mengkhawatirkan berada diantara ambang batas 0,05 – 0,6 bpj, mencapai 46,97 persen dari total sampel pada sarana distribusi dan peredaran serta 30,91 persen pada sarana produksi.

“Artinya, migrasi BPA pada galon guna ulang sudah sangat mengkhawatirkan dan karena itulah BPOM hadir untuk menyusun regulasi terkait pelabelan risiko BPA,” imbuh dia.

Rita menyebut draft regulasi pelabelan tersebut sekaligus bertujuan mendidik publik, menunaikan hak konsumen atas informasi produk yang detil dan memecut industri air kemasan untuk berlomba menghadirkan kemasan yang lebih aman dan sehat untuk masyarakat luas.

Ning Suparningsih

The post Risiko BPA pada Galon Guna Ulang, BPOM: Kemandulan Hingga Kanker appeared first on SuaraBaru.id.

“Barang seperti tas kresek hitam dan kertas koran mengandung bahan berbahaya seperti bahan kimia. Apa bila bahan-bahan tersebut dikonsumsi oleh manusia akan membahayakan bagi kesehatan tubuh,” kata Anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah IX Dewi Aryani bersama BPOM Jawa Tengah saat sosialisasi kegiatan Informasi, Komunikasi dan Edukasi (IKE) tentang Keamanan Pangan di Balai Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, Senin (9/8/2021).

Dewi Aryani mengimbau kepada kepala Daerah terutama di Dapil Jawa Tengah IX melalui Kepala Dinas terkait dan kepada Kepala Desa atau Lurah untuk mulai melakukan pembinaan bagi para pedagang kecil yang ada di wilayah masing-masing.

“Para pedagang untuk tidak lagi menggunakan kertas koran dan tas kresek warna hitam sebagai pembungkus makanan terutama makanan panas,” ujar Dewi.

Sosialisasi dilakukan di Kecamatan Warureja di Desa Demangharjo, Kedungkelor, Sigentong, Kendayakan dan Sukareja. Sementara itu, di Kecamatan Suradadi dilaksanakan di Desa Sidaharja, Bojongsana, Purwahamba, Jatibogor, dan Suradadi.

“Membungkus makanan dengan koran dan kresek hitam sangat berbahaya, karena mengandung bahan kimia,” kata Dewi.

Kepala BPPOM Jawa Tengah Sandra MP Linthin menambahkan, selain mengandung karbon, kertas koran juga mengandung Pb (senyawa timbal). Sehingga, jika digunakan akan berdampak pada makanan yang dibungkus.

Sandra menyarankan agar para pedagang untuk menggunakan bahan yang memang dikhususkan. Seperti menggunakan kertas minyak.

“Kertas koran bekas itu mengandung bahan berbahaya yang bisa menempel pada makanan yang akhirnya dikonsumsi dan menimbulkan efek negatif bagi tubuh,” pungkas Sandra.

Nino Moebi

The post Kertas Koran dan Kresek Hitam Berbahaya untuk Bungkus Makanan appeared first on SuaraBaru.id.

“Ini tentu akan menjadi simbol bahwa vaksin yang disuntikkan benar-benar aman,” kata Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay dalam pernyataan tertulisnya, Rabu (6/1/2021).

Kendati begitu, Saleh mengingatkan, emergency use authorization (EUA) vaksin ini belum dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Karena itu, Saleh meminta Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin segera berkoordinasi dengan BPOM. Sebab, tidak mungkin dilakukan vaksinasi sementara izin edar daruratnya belum disetujui.

“Kalau sudah ditetapkan vaksinasi perdana tanggal 13 Januari, lalu izin edarnya keluar kapan? Apakah sudah ada kepastian akan dikeluarkan sebelum tanggal 13 itu?” tanya politisi PAN ini.

Dia berharap BPOM tetap independen dan menjaga integritas terkait EUA ini. Tidak boleh terburu-buru mengeluarkan izin vaksinasi hanya karena Menkes sudah menetapkan vaksinasi perdana tanggal 13.

“Kalau memang belum selesai, selesaikan saja dulu dengan baik,” seru Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI tersebut.

Legislator dapil Sumatera Utara II itu melanjutkan, peranan BPOM sangat penting. Tanggung jawab terkait mutu, manfaat, dan keamanan vaksin yang akan disuntikkan ada di tangan BPOM.

Masyarakat tentu meletakkan semua keamanan vaksin yang ada saat ini kepada BPOM, Seperti dilansir suarabaru.id dari Siberindo.co.

“Presiden pun kelihatannya pasti menunggu EUA dari BPOM. Sebagai penerima vaksin perdana, presiden pasti akan mengikuti semua aturan yang ada,” tandasnya.

Claudia SB

The post PAN Senayan Tanyakan Izin BPOM Terkait Vaksinasi Perdana 13 Januari appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan yang digelar di Desa Tirta Buana, Desa Dapurang, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu, Sulbar, ini diikuti anggota Komisi IX DPR RI, Hj Andi Ruskati Ali Baal Masdar.

Kepala BPOM di Mamuju Netty Nurmuliawaty mengatakan, sosialisasi pemberdayaan masyarakat melalui KIE obat dan makanan ini bertujuan agar tidak ada lagi ditemukan kasus penggunaan obat dan makanan yang tidak memenuhi standar kesehatan untuk dikonsumsi atau digunakan.

Netty Nurmuliawaty menyampaikan, agar masyarakat melakukan langkah Cek KLIK sebelum membeli produk obat maupun makanan.

“Sebaiknya sebelum membeli produk obat mauoun makanan sebaiknya kita lakukan dulu Cek klik. Cek KLIK ini sangat mudah dilakukan,” pesan Netty, Sabtu (12/12/2020).

Menurutnya, Cek KLIK adalah langkah pemeriksaan produk agar masyarakat dapat mengetahui layak dan tidaknya suatu produk tersebut untuk digunakan.

“Dengan cek KLIK dapat dipastikan tidak ada lagi kasus penggunaan dan pemakaian produk yang tidak sehat. Cek yang pertama adalah cek Kemasan, yang kedua cek Label, ketiga cek Izin Edar dan cek Kadaluarsa,” tambah Netty.

Kegiataan sosialisasi ini merupakan kerja sama antara BPOM di Mamuju dan anggota Komisi IX DPR RI Perwakilan daerah Sulawesi Barat.

Anggota Komisi IX DPR RI Andi Ruskati Ali Baal mengatakan dalam sambutannya akan terus memperjuangkan penganggaran dan kebijakan di pusat dalam rangka peningkatan mutu, kualitas dan derajat kesehatan masyarakat khususnya masyarakat Sulawesi Barat.

“Kegiatan sosialisasi ini merupakan salah satu wujud kinerja kami. Kami ada di sini untuk memberi informasi dan meningkatkan pengetahuan serta wawasan kita tentang obat dan makanan. Ingat, akan jauh lebih baik mencegah daripada mengobati,” jelas Andi Ruskati, seperti dilansir dari siberindo.co grup suarabaru.id.

Penggunaan obat dari luar seperti kosmetik yang tidak memiliki izin edar sangat marak terjadi yang diedarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

“Penggunaan kosmetik juga sering kita temukan. Bahkan ada yang wajahnya sampai memerah akibat dari pemakaian kosmetik tersebut. Karena itu, jangan pernah tergiur dengan kosmetik yang tidak memiliki izin edar,” kata Andi Ruskati.

claudia sb

The post BPOM Mamuju Gelar Sosialisai Pemberdayaan Masyarakat appeared first on SuaraBaru.id.

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay menjelaskan, saat ini masyarakat calon pengguna menggantungkan nasib dan harapannya kepada BPOM.

“Untuk itu, BPOM tidak usah terburu-buru dalam memberikan izin. Silahkan manfaatkan waktu yang tersedia sebelum memberikan keputusan,” jelasnya kepada wartawan, Senin (7/12/2020).

Pemerintah, masih kata Saleh, perlu memastikan keamanan dan efektivitas vaksin dalam meningkatkan imunitas masyarakat.

“Harus dipastikan bahwa distribusi vaksin dilaksanakan secara aman. Pasalnya, saat ini, perdebatan soal distribusi vaksin justru terletak pada cold chain (tempat penyimpanan). Ada vaksin yang harus disimpan di tempat yang minus 20 derajat celcius, dan ada yang minus 7, dan lain-lain,” tegasnya.

Saleh juga berharap Pemerintah dapat memberikan penjelasan terkait efektivas vaksin yang baru masuk ke Indonesia ketika dipergunakan di China atau negara-negara lainnya.

Baginya, success story terkait penggunaan vaksin ini tentu sangat penting dalam memberikan motivasi bagi masyarakat. Ini menjadi penting sebab ada sebagian masyarakat yang menganggap bahwa vaksin ini baru pertama sekali mau dipakai di Indonesia.

“Selain mendata calon penerima vaksin, pemerintah tentu dituntut untuk segera menyiapkan tenaga-tenaga medis yang akan melakukan vaksinasi. Sebelum itu, tentu harus ada semacam simulasi dan pelatihan agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaannya. Penyiapan tenaga-tenaga medis ini harus seiring dengan penyediaan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan vaksinasi,” jelasnya. Seperti dilansir dari Siberindo.co

“Karena vaksinasi ini dianggap sebagai game changer, diharapkan para ahli epidemologi dapat mengeluarkan pendapat dan perspektif yang dapat dijadikan sebagai referensi. Pendapat para ahli ini tentu sangat diperlukan agar pelaksanaan vaksinasi tidak menimbulkan perdebatan dan kontroversi di tengah masyarakat,” tandas Saleh yang politisi PAN ini.

Claudia SB

The post Dewan Minta BPOM Lakukan Kajian Terhadap Vaksin Covid-19 appeared first on SuaraBaru.id.