”Siapa mahasiswa yang berani turun untuk mengawasi pembagian BLT? Saya undang Anda setelah ini, saya ajak turun. Demo Anda adalah untuk mengawasi, mengecek pembagiannya benar. Nanti saya fasilitasi. Demo juga, tetapi bentuknya lain,” ajak Ganjar, saat hadir dalam Diskusi Panel Dinamika dan Strategi Menghadapi Dampak Pengalihan Subsidi BBM, di Hotel Patra Jasa, Semarang, Selasa (27/9/2022).

Dalam acara yang dihadiri berbagai kalangan, termasuk mahasiswa dan perwakilan driver ojek online itu, Ganjar memaparkan sejumlah data mengenai dampak kenaikan BBM.

BACA JUGA: OTT Masih Terjadi, Membuktikan Pelaku Korupsi Bisa Siapa Saja

Mulai dari penurunan PDRB, yang diperkirakan sebesar 0,23 persen, perkiraan kenaikan kemiskinan di Jateng sebesar 0,399 persen, penurunan konsumsi rumah tangga 0,31 persen, hingga dampak yang terjadi pada belasan ribu nelayan kecil, petani, dan pelaku transportasi baik online maupun konvensional.

”Kita sampaikan secara terbuka, pengangguran akan naik, kemiskinan punya potensi meningkat, ekonomi ada kemungkinan memang menurun. Jadi situasinya nggak bagus. Lalu bagaimana kita merespons, karena kondisinya harus direspons dengan baik, maka ayo kita melakukan tindakan yang lebih jelas,” pinta Ganjar.

Menurut dia aksi protes dan demonstrasi boleh-boleh saja dilakukan, untuk menyampaikan aspirasi, asalkan tidak merusak dan saling menyakiti. Dia bahkan membuka ruang diskusi yang sangat lebar, bagi semua kalangan. Baik mereka yang terdampak maupun yang membawa aspirasi masyarakat.

BACA JUGA: Baznas Salurkan Bantuan Kepada Warga Kurang Mampu Terdampak Kenaikan BBM

Sementara itu, Kapolda Jateng, Irjen Pol Ahmad Luthfi menambahkan, diskusi panel ini dilakukan, setelah menggelar Forum Group Discussion (FGD), di 18 daerah se-Jateng.

”Diskusi panel ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat, untuk bersama-sama mempunyai konsep sense of crisis. Jadi mempunyai solusi, menyiapkan, dan tanggap terhadap kebijakan yang ada,” terang Kapolda.

Riyan

The post Mahasiswa Diajak Turun ke Lapangan Awasi Pembagian BLT appeared first on SuaraBaru.id.

”Jangan potong BLT untuk alasan apapun. Saya bilang tindak tegas, kalau ada yang melakukan itu. Jangan main-main yang urusan rakyat ini,” kata Ganjar di Semarang, Selasa (20/9/2022).

Peringatan itu disampaikannya, setelah mendapatkan laporan terkait dugaan penyunatan dana BLT Bahan Bakar Minyak (BBM), di Dukuh Nglego, Desa Sumberejo, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora. Kasus itu diduga dilakukan istri perangkat desa setempat, dengan modus memotong bantuan sebesar Rp 20 ribu per Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

BACA JUGA: Warga Dihimbau Berikan Keterangan yang Jujur pada Regsosek

”Tadi saya kontak dengan Bupati Blora. Hari ini sudah diperiksa polisi, alasannya tidak tahu. Besok pagi seluruh Kades akan dikumpulkan, dan Bupati Blora minta, agar saya ikut bicara dan besok saya akan ikut bicara,” katanya.

Kejadian itu sempat viral, setelah ada warga yang mengunggah video di media sosial. Video itu berisi seorang wanita yang diduga istri perangkat desa, mengumpulkan uang dari warga dengan alasan untuk fotokopi dan beli es.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, istri perangkat desa itu memotong dana BLT BBM, setelah menerima bantuan uang. Alasan pemotongan itu, akan digunakan untuk iuran.

BACA JUGA: Geram Jateng Gelar Unjuk Rasa Sampaikan 4 Tuntutan

”Ini berlaku untuk seluruh desa. Bukan hanya di Blora. Jangan potong BLT untuk alasan apapun. Alasannya kemarin untuk iuran, nggak ada itu. Itu menjadi modus saja,” tegas Ganjar.

Dia menambahkan, akan turun langsung ke Blora, untuk memberikan pemahaman kepada seluruh kepala desa. Dia berharap, dari kasus itu semua perangkat desa dapat menjaga integritasnya. ”Kepolisian sudah memeriksa, besok dikumpulkan, mudah-mudahan semuanya paham,” jelasnya.

Informasi terakhir, uang hasil pemotongan dana BLT BBM itu sudah dikembalikan. Hal itu dilakukan, setelah kepolisian turun untuk melakukan penyelidikan.

Riyan

The post Pelaku Pemotongan BLT BBM Keluarga Penerima Manfaat Akan Dipolisikan appeared first on SuaraBaru.id.

Penerima bantuan sebelumnya dilakukan pendataan melalui Babinsa di wilayah Koramil masing-masing. “Penerima bantuan atau penerima manfaat harus memenuhi tiga persyaratan. Penerima harus ber-KTP warga Kota Tegal, harus mempunyai usaha warung atau dagang dan belum menerima dana BPUM (Bantuan Pemerintah Usaha Mikro),” kata Pj Pasi Teritorial Kodim 0712 Tegal, Kapten Inf Shokib Setyadi di Makodim 0712 Tegal, Jumat (27/05/2022).

Kodim 0712 Tegal mendapat kuota 12.000 orang untuk pedagang atau penjual warung khusus untuk warga ber- KTP Kota Tegal. Selain calon penerima manfaat harus menyertakan KTP dan foto lapak mereka berdagang, Kapten Shokib memastikan, bahwa calon penerima manfaat belum menerima bantuan BPUM dari pemerintah.

“Karena apa bila calon manfaat sudah menerima bantuan pasti akan ditolak di aplikasi. Pelaksanaan penyaluran bantuan berlangsung sejak (18/05) hingga (31/05)2022) mendatang. Dan hingga saat ini berjalan lancar dan tertib,” ujar Kapten Shokib. Shokib berharap, bantuan tersebut bisa membantu warga untuk menambah modal mereka.

Salah satu penerima manfaat Imam Warsito (38) warga Kelurahan Debong Kidul, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal usai menerima uang tunai Rp 300 ribu mengatakan senang menerima bantuan. Imam di kediamannya mempunyai usaha jasa parutan kelapa. “Alhamdulillah dengan bantuan ini bisa buat nambah modal dan beli sembako,” terang Imam.

Sutrisno

The post Kodim 0712 Tegal Salurkan Bantuan Rp 3,6 M kepada Warga Kota Tegal appeared first on SuaraBaru.id.

Ratusan warga yang didominasi kaum lansia rela mengantri untuk menerima bantuan dari pemerintah dan pencairan melalui kantor Pos Indonesia sebesar Rp 600 ribu. “Kegiatan pencarian Bantuan Langsung Tunai dari kantor Pos Indonesia. Jumlah penerima manfaat sebanyak 396 orang,” kata Staf Kelurahan Kejambon, Rachmat Wijaya di sela kegiatan.

Rachmat mengatakan, pencairan BLT di kantor Kelurahan Kejambon pertama dimulai sejak pukul 08.00 hingga pukul 11.00 WIB dilanjutkan dengan pencairan dari warga Kelurahan Mangkukusuman. Pancairan BLT Tegal Timur memang dipusatkan di Kantor Kelurahan Kejambon.

Rachmat menyebutkan, syarat pencarian BLT adalah membawa undangan dari Pos Indonesia, KK, KTP dan penerima manfaat harus sudah vaksin ke-2. Saat ditanya tidak ada tempat untuk cuci tangan, pengecekan suhu badan, Rachmat menunjuk untuk cek suhu badan ada di tempat pendaftaran sekalian cek kesehatan. “Apa bila ada warga yang belum vaksin nanti langsung di tempat pendaftaran dari Nakes melakukan vaksin,” ujar Rachmat.

Penerima manfaat, Saenita (74) warga RT 08 RW 01 Kelurahan Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, mengaku sudah mengantri dua jam. Tapi, diminta untuk menunggu karena jatah untuk Kelurahan Mangkukusuman pukul 11.00 setelah dari warga Kelurahan Kejambon.

Nino Moebi

The post Warga Kota Tegal Antre BLT untuk PPKM Level 4 appeared first on SuaraBaru.id.

Penyerahan BLT dilaksanakan secara simbolis oleh Plt Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Tegal, Dr Drs Irkar Yuswan Apendi MM mewakili Wali Kota Tegal, H Dedy Yon Supriyono SE MM di Bank Pasar Jalan Lele Kota Tegal, Senin (27/12/2021).

Wali Kota Tegal H Dedy Yon Supriyono dalam sambutannya yang dibacakan oleh Ikrar Yuswan Ependi menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan pemberian bantuan langsung tunai DBHCHT kepada buruh pabrik rokok di Kota Tegal.

“Saya berterima kasih kepada Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah, Bea Cukai Tegal dan BPR Bank Pasar Tegal serta semua pihak yang telah berupaya sehingga kegiatan ini bisa dilaksanakan dan memberikan manfaat bagi banyak orang,” ujarnya.

Dalam sambutan tersebut Wali Kota Tegal juga menyampaikan bahwa BLT DBHCHT merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam membantu masyarakat di bidang ekonomi.

“Ini adalah bukti bahwa pemerintah tetap ada untuk masyarakat, memikirkan dan melaksanakan kegiatan yang bisa meningkatkan taraf hidup dan perekonomian masyarakat. Saya rasa BLT ini sangat tepat diberikan kepada buruh pabrik rokok. Sebab melalui tangan-tangan dan kinerja mereka yang cekatan, batang demi batang rokok dihasilkan dan dapat didistribusikan ke penjuru daerah sehingga akhirnya rokok bisa dinikmati konsumen,” paparnya.

Plt Direktur PD BPR Kota Tegal Mohammad Iyas menyampaikan bahwa dalam satu tahun pendaptan BPR yang dipimpinnya meningkat. “Dalam keadaan sehat, dana pihak ketiga meningkat, bank sudah memberikan kontribusi kepada pemerintah Kota Tegal,” ujar Ilyas.

Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Tegal yang juga Sekretaris DBHCHT Kota Tegal Kelik Haryono menambahkan bahwa bantuan BLT tersebut diberikan untuk membantu buruh pabrik rokok di masa pandemi Covid-19.

“BLT ini diberikan secara simbolis dan akan diberikan sekaligus selama tiga bulan yakni Oktober sampai Desember 2021. BLT ini diharapkan dapat mampu membantu beban hidup dan mensejahterkan dan meningkatkan taraf hidup buruh pabrik rokok sehingga dapat membantu memulihkan roda perekonomian daerah,” ujar Kelik.

Nino Moebi

The post Buruh Pabrik Rokok Warga Kota Tegal Dapat BLT appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam pasal 3 ayat 3 PMK tersebut, dijelaskan proporsi penggunaan DBH CHT diamanatkan sebesar 50 persen untuk kesejahteraan masyarakat, 25 persen untuk penegakan hukum dan 25 persen untuk bidang kesehatan.

Untuk bidang kesejahteraan masyarakat, dalam pasal 5 ayat 3 dikatakan penggunaan DBH CHT untuk kesejahteraan masyarakat diantaranya bisa diwujudkan melalui pemberian bantuan langsung tunai kepada buruh tani tembakau/atau buruh rokok.

Bahkan, alokasi BLT  untuk buruh tani tembakau/atau buruh rokok tersebut diberikan porsi yang cukup besar. Dari 50 persen bidang kesejahteraan masyarakat, pemberian bantuan bisa dialokasikan sebesar 35 persen.

“Pelaksanaan pemberian bantuan langsung tunai kepada  buruh tani tembakau/atau buruh rokok paling kurang mempertimbangkan kriteria penerima bantuan, besaran bantuan dan jangka waktu pemberian bantuan,”jelas PMK tersebut.

Sementara, untuk bidang penegakan hukum yang mendapatkan alokasi 25 persen, kegiatan yang diperbolehkan diantaranya pembinaan, pengelolaan dan pengembangan kawasan industri tertentu hasil tembakau, sosialisasi ketentuan tentang cukai, hingga penyampaian informasi tentang ketentuan cukai di media cetak, elektronik dan media dalam jaringan.

Penegakan hukum tersebut juga bisa diwujudkan dalam bentuk pendanaan kegiatan pemberantasan cukai ilegal yang dilakukan untuk mendukung instansi terkait seperti Bea Cukai.

Baca Juga:

Ratusan Miliar DBH CHT Kudus Terancam Tak Bisa Digunakan

Pedagang Pasar Kliwon Keberatan Jateng di Rumah Saja

Sedangkan untuk bidang kesehatan, dari 25 persen alokasinya   bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan baik promotif, prefentif maupun kuratif, penyediaan sarpras kesehatan hingga pembayaran iuran Jaminan Kesehatan bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja.

Kepala Bappeda Kabupaten Kudus,Jatmiko mengatakan turunnya PMK 206/2020 ini memang menjadikan persoalan tersendiri bagi Kudus. Pasalnya, ketentuan tersebut diterbitkan saat APBD Kudus 2021 sudah disahkan.

Akibatnya, banyak kegiatan yang dibiayai DBH CHT tersebut tidak sesuai dengan ketentuan PMK 206/2020 tersebut. Salah satunya adalah digunakannya DBH CHT untuk kegiatan pembangunan infrastruktur.

“Kami masih akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait penyesuaian PMK tersebut dengan kondisi di Kudus. Sebab, APBD 2021 sudah disahkan sebelum PMK tersebut terbit. Jika PMK tersebut dipaksakan, banyak anggaran DBH CHT Kudus yang tak bisa terpakai,”ujarnya.

Sementara, disinggung mengenai adanya BLT bagi buruh rokok, Jatmiko mengatakan kalau hal tersebut memang sesuai amanat PMK. Hanya saja, realisasinya tentu akan menunggu konsultasi lebih lanjut.

Alokasi DBH CHT Kudus tahun 2021 mencapai Rp 155 miliar. Sementara, Silpa tahun sebelumnya sebesar Rp 48 miliar sehingga total DBH CHT Kudus tahun ini sebesar Rp 203 miliar

Tm-Ab

The post PMK 206/2020, Buruh Rokok Bisa Nikmati  BLT dari DBH CHT appeared first on SuaraBaru.id.