Kerja sama ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara kedua belah pihak, di Ruang Bina Praja, Setda Kabupaten Semarang, Jalan Diponegoro No 14 Ungaran, Rabu (19/2/2025).

Naskah PKS ditandatangani Ketua BKBH Fakultas Hukum USM, Dr Tri Mulyani SPd SH MH dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang, Evi Sunariah. Dalam keterangannya, Tri mengatakan, kerja sama ini sangat baik sekali, strategis, penting dan menguntungkan untuk kedua belah pihak.

BACA JUGA: Badan Eksekutif Mahasiswa FTIK USM Gelar Latihan Dasar Kepemimpinan

Menurut dia, bagi Pemkab Semarang, BKBH Fakultas Hukum USM merupakan Organisasi Bantuan Hukum (OBH), yang telah terakreditasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

”Kami dijadikan sebagai partner Pemkab Semarang, untuk melaksanakan program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, berupa bantuan hukum hukum gratis, yaitu litigasi dan nonlitigasi bagi warga miskin dan atau tidak mampu, yang berperkara di wilayah hukum Kabupaten Semarang,” ungkap Tri.

Bagi BKBH Fakultas Hukum USM, lanjutnya, Pemkab Semarang adalah pemberi dukungan dalam memasilitasi anggaran bantuan hukum. Pemerintah hadir memberikan akses keeadilan bagi warga miskin dan atau tidak mampu.

BACA JUGA: Fajri/Reno ke Semifinal USM-Padma Cup 2025

Hal itu sesuai amanat Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Equality Before The law (persamaan di hadapan hukum). Bantuan hukum gratis ini sangat diharapkan bagi warga miskin dan tidak mampu, yang sedang berperkara. Mereka tidak tahu harus bagaimana, ketika tertimpa permasalahan hukum.

”Mereka berpikir, menyelesaikan perkara hukum memerlukan biaya yang tidak sedikit, sedangkan mereka untuk makan sehari-hari saja susah. Untuk itu kami hadir memberikan bantuan hukum gratis untuk mereka. Semoga kehadiran kami membawa kemanfaatan dan keadilan yang berkepastian hukum,” pungkasnya.

Riyan

The post Biro Konsultasi Bantuan Hukum FH USM-Pemkab Semarang Jalin Kerja Sama appeared first on SuaraBaru.id.

Pada acara itu dihadiri Pengurus Yayasan Alumni Universitas Diponegoro, di antaranya Sekretaris I Yayasan Eddy Djoko Pramono SH MH MT, Sekretaris II Dr Rr Dian Indriana T SE MSi Ak CA, Bendahara Dewi Tuti Muryati SH MH.

Sedangkan dari jajaran rektorat hadir Ketua Senat Universitas Prof Dr Hardani Widhiastuti MM Psikolog, Wakil Rektor I Prof Dr Ir Sri Budi Wahjuningsih MP, Wakil Rektor III Dr Muhammad Junaidi SHi MH, Sekretaris Universitas Dr Abdul Kharim SE MSi mewakili Rektor USM.

BACA JUGA: Arnaz Jalani ‘Fit and Proper Test’ di PDI Perjuangan, Sampaikan Program dan Strategi Memimpin Kota

Disamping itu juga, dihadiri pimpinan institusi mitra Fakultas Hukum, Dekan Fakultas Hukum Semarang Raya, Dosen Fakultas Hukum, Tenaga Kependidikan, Alumni, Dewan Mahasiswa serta Badan Eksekutif Mahasiswa.

Ketua Panitia Dies Natalis FH USM, Dr Sukimin SH MH mengatakan, peringatan Dies Natalis Fakultas Hukum Ke-37 ini, diisi dengan berbagai kegiatan. Antara lain Lomba Debat Hukum antarpelajar SLTA se-Jateng, kuliah umum, bakti sosial, Workshop Kurikulum OBE.

”Kami juga menggelar pelatihan paralegal bagi mahasiswa fakultas hukum USM dan mahasiswa fakultas hukum Semarang Raya. Selain itu ada juga seminar Nasional dan Lomba Debat Hukum antarmahasiswa tingkat Jawa-Bali, memperebutkan piala bergilir Prof Dr Muladi SH,” katanya.

BACA JUGA: Sanksi Dewan Kehormatan PWI Dilaksanakan, Kasus Dana UKW BUMN Selesai

Ditambahkan dia, bersamaan upacara Dies Natalis, pihaknya memberikan reward kepada para mahasiswa berprestasi akademik dan nonakademik, pemberian santunan kepada Panti Asuhan, Pondok pesantren, pemberian apresiasi alumni dari Dr Aan Tawli SH MH kepada lulusan terbaik pada wisuda ke-68, sebesar 10 juta.

Ada juga apresiasi berupa beasiswa kuliah di Magister Hukum USM, bagi lulusan yang meraih IPK lebih dari 3,90.

”Pada Upacara Dies Natalis diisi orasi ilmiah, dengan tema reformasi agraria antara kenyataan dan harapan, yang disampaikan dosen tetap Fakultas Hukum Dr Supriyadi SH MKn,” ujarnya.

BACA JUGA: Jarpuk Bantu Entaskan Kemiskinan di Wonosobo

Sedangkan Dekan Fakultas Hukum Dr Ampri P Sihotang SS SH MHum menyatakan, Fakultas Hukum terus meningkatkan kualitas dan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu di bidang Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Dalam bidang pendidikan sumber daya manusia, menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Yaitu terdapat jumlah Doktor sebanyak 17 orang atau 60 persen, dari jumlah dosen tetap sebanyak 29 orang.

Di bidang penelitian, terdapat beberapa dosen yang mendapatkan hibah kompetitif Dikti, hibah kompetitif internal dan penelitian dosen pemula.

BACA JUGA: Nurul Afni Azzahro dari LKSA Mlonggo Sabet Juara Tiga Lomba Ismu In Arabic di Banyumas

Pada bidang pengabdian, dosen telah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Baik terhadap masyarakat umum, maupun di sekolah SLTA, serta melakukan penyuluhan hukum di desa binaan, yang dilakukan BKBH Fakultas Hukum, atas hasil kerja sama dengan Kemenkumham Jawa Tengah.

”Adanya peningkatan penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Hukum ini, mengantarkan Fakultas Hukum meraih prestasi Akreditasi Unggul dari BAN-PT, yang diterima pada bulan Juni tahun lalu,” ungkapnya.

Sementara itu dalam orasinya, Dr Supriadi menyampaikan, reformasi agraria merupakan pembaruan yang mencakup suatu proses yang berkesinambungan, berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya agraria.

BACA JUGA: Wali Kota Semarang Menjalani “Fit and Proper Test” PDI Perjuangan

”Semua itu dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum, serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia,” sebut dia.

Namun tujuan reformasi agraria di Indonesia itu, saat ini belum berhasil. Hal itu terbukti, dengan masih ditemukannya permasalahan agraria, terutama pada banyaknya kasus pertanahan yang belum tersentuh penyeslesaianya secara maksimal, baik melalui regulasi maupun kekuatan kekuasaan pemerintah.

”Ke depan, diharapkan pemerintah dan masyarakat saling bersinergi untuk mewujudkan reformasi agraria,” tandasnya.

Riyan

The post FH USM Gelar Upacara Dies Natalis Ke-37 appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan tersebut mengambil tema ”Peningkatan Pemahaman Aspek Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kelurahan Gedanganak, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang”.

Kegiatan mengahdirkan narasumber Dr Ratna Juita Subaidah SH MH yang menyampaikan materi tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga. Menurut Ratna, korban KDRT semakin hari semakin meningkat, dan kebanyakan korbanya perempuan dan anak, sehingga kegiatan ini menjadi penting untuk memberikan wawasan mengenai aspek hukum KDRT bagi mereka.

”Dengan mengetahui hak-haknya, maka perempuan dan anak akan terlindungi, dan apabila membutuhkan konsultasi hukum atau pendampingan, BKBH FH USM akan senantiasa membantu mereka,” ujarnya.

Ketua BKBH FH USM Dr Tri Mulyani SPd SH MH mengatakan, BKBH FH USM bekerja sama dengan Bagian Hukum Sekda Kabupaten Semarang dalam hal penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu di Wilayah Kabupaten Semarang.

Syarat-syarat bagi masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan hukum gratis antara lain Surat Permohonan bantuan hukum, KTP, dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kelurahan.

”Mengenai hak dan kewajiban bagi masyarakat yang perkaranya sedang ditangani, semuanya gratis tidak dipungut biaya, karena anggaran sudah disiapkan oleh pemerintah sebagai wujud tanggung jawab pemerintah kepada rakyat,” ungkapnya.

Kegiatan penyuluhan mendapat respons positif dari peserta. Hal itu nampak pada antusias peserta dengan berbagai pertanyaan dan sharing terkait dengan permasalahan hukum yang mereka alami.

”Saya berharap, dengan adanya penyuluhan hukum ini, masyarakat semakin mempunyai kesadaran hukum, mampu menjadi polisi bagi diri sendiri, sehingga terhindar dari berbagai permasalahan hukum,” ungkap Tri.

Muhaimin

The post BKBH FH USM Beri Penyuluhan Hukum KDRT di Kelurahan Gedanganak appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan tersebut mengambil tema ”Peningkatan Pemahaman Aspek Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kelurahan Pedurungan Lor Kecamatan Pedurungan Kota Semarang”.

Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber Ketua BKBH FH USM Dr Tri Mulyani SPd SH MH.

Menurut Tri, korban KDRT semakin hari semakin meningkat, dan kebanyakan korbanya perempuan dan anak, sehingga kegiatan ini menjadi penting untuk memberikan wawasan mengenai aspek hukum KDRT bagi mereka.

Dengan mengetahui hak-haknya,katanya, perempuan dan anak akan terlindungi. Apabila membutuhkan konsultasi hukum atau pendampingan, BKBH FH USM akan senantiasa membantu mereka.

”Saya berharap, masyarakat akan semakin mempunyai kesadaran hukum sehingga mampu memproteksi diri sendiri dan masyarakat di lingkungan sekitarnya,” ujarnya.

Narasumber lain, Agus Saiful Abib SH MH membawakan materi ”Sosialisasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat yang Tidak Mampu”.

Dia mengatakan, syarat mendapatkan bantuan hukum gratis dari BKBH FH USM adalah surat permohonan bantuan hukum, KTP, dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kelurahan.

”Selama akan mendapatkan bantuan hukum, masyarakat tidak dipungut biaya apa pun. Sebab, anggaran sudah disiapkan oleh pemerintah sebagai wujud tanggung jawab pemerintah kepada rakyat,” ungkapnya.

Kegiatan penyuluhan mendapat respons sangat positif dari peserta. Hal itu nampak pada antusias peserta dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan dan sharing terkait dengan permasalahan hukum.

Muhaimin

The post BKBH FH USM Beri Penyuluhan Hukum di Kelurahan Pedurungan Lor appeared first on SuaraBaru.id.

Pemberdayaan hukum dilakukan atas permohonan Kepala Desa Kebonbatur, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, M Abdullah Fatoni tertanggal 29 Agustus 2022.

Kepala Desa Kebonbatur, M Abdullah Fatoni mengatakan, tujuan pemberdayaan hukum ini untuk memberikan edukasi masyarakat mengenani permasalahan hukum. Kegiatan mengangkat tema ”Pelatihan Pembagian Harta Waris dan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Desa Kebonbatur, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak”.

”Tema tersebut sengaja diangkat, mengingat warga di Desa Kebonbatur banyak pemasalahan tentang pembagian waris disebabkan karena kekurangpahaman mereka mengenai hukum waris yang berlaku di Indonesia,” kata Fatoni.

Acara ini menghadirkan dua narasumber yaitu Dr Tri Mulyani SPd SH MH dan Agus Saiful Abib SH MH. Turut hadir dalam acara tersebut Ketua RW Kebon Sawit, Ery Santoso, Dosen Fakultas Hukum Universitas Semarang, Admin dan para legal.

Fatoni berharap, dengan adanya kegiatan tersebut, dapat meningkatkan kemampuan masyarakat Desa Kebonbatur untuk menyikapi segala permasalahan hukum khususnya mengenai pembagian harta waris.

Muhaimin

The post BKBH FH USM Bekerja Sama Kanwilkumham Jateng Malakukan Pemberdayaan Hukum appeared first on SuaraBaru.id.