Kegiatan itu digelar di Hotel Front One Purwodadi, Senin (8/12/2025). Acara ini dihadiri berbagai unsur strategis, yang memiliki peran pengawasan pemilu.

Hadir dalam forum itu, perwakilan Forkopimda, Bawaslu, instansi terkait, partai politik, hingga lembaga pemantau, sebagai bentuk transparansi pemutakhiran data.

BACA JUGA: Rehab GOR Bung Karno Kudus Sudah 80%, Tapi Mampukah Rampung Tepat Waktu?

Ketua KPU Grobogan, Agung Sutopo menyampaikan, apresiasi atas kehadiran para pemangku kepentingan dalam proses pemutakhiran data pemilih.

”Sinergi antarlembaga menjadi faktor kunci, untuk menjamin validitas dan akurasi data pemilih, yang dikelola secara berkelanjutan,” jelas Agung Sutopo.

Validitas data pemilih itu disebut, menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan pemilu, dan pemilihan yang jujur, adil, serta demokratis.

BACA JUGA: Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih di Kudus Dikebut, 39 Desa Sudah Masuk Tahap Konstruksi

Agenda utama rapat diisi dengan paparan hasil rekapitulasi PDPB Triwulan IV, oleh Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Grobogan.

Pemaparan lain disampaikan Agung Budi Prasetyo, yang menjelaskan perubahan data pemilih berdasarkan hasil pemutakhiran berkelanjutan. Berdasarkan rekap, tercatat penambahan pemilih baru ada sebanyak 9.889 orang, yang tersebar di 19 kecamatan di Kabupaten Grobogan.

Sementara itu, pemilih yang dinyatakan tidak memenuhi syarat mencapai 4.203 orang, akibat berbagai faktor perubahan status kependudukan.

BACA JUGA: Kepala Daerah di Jawa Tengah Dilarang Tinggalkan Wilayah Selama Nataru

Akumulasi dari perubahan itu membuat jumlah pemilih pada Triwulan IV 2025, yang tercatat sebanyak 1.144.451 orang.

”Dari total 1.144.451 orang itu, rinciannya pemilih laki-laki berjumlah 570.115 orang dan pemilih perempuan sebanyak 574.336 orang, di seluruh wilayah Grobogan,” ujar Agung Budi Prasetyo.

Data itu menjadi dasar penting dalam perencanaan logistik dan tahapan pemilu berikutnya, agar penyelenggaraan lebih presisi dan efisien.

BACA JUGA: Penandatanganan Prasasti Taman Raden Mas Said di Monumen Batu Gilang Nglaroh

Dalam sesi tanggapan, Bawaslu Grobogan menyoroti persoalan alih status pemilih dari sipil menjadi anggota TNI dan Polri.

Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu, Amal Nur Ngazis meminta kepastian tindak lanjut atas perubahan status itu.

Menanggapi hal itu, KPU Grobogan menjelaskan, pemilih yang beralih menjadi TNI dan Polri, telah dicatat sebagai tidak memenuhi syarat. Langkah itu disebut telah disesuaikan dengan regulasi kepemiluan, yang secara tegas melarang anggota TNI-Polri menggunakan hak pilih.

BACA JUGA: SIG Bersama Semen Gresik Terima Kunjungan Puluhan Duta Minerba dari Kementerian ESDM untuk Edukasi Generasi Muda

Proses pleno berlangsung terbuka dan dinamis, sebagai wujud keterbukaan informasi publik, dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.

Setelah seluruh agenda rampung, dilakukan penandatanganan berita acara, dan surat keputusan hasil rekapitulasi Triwulan IV Tahun 2025. Dokumen resmi hasil pleno kemudian diserahkan kepada seluruh perwakilan lembaga dan instansi yang hadir dalam kegiatan itu.

Tya Widya

The post KPU Grobogan Gelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV appeared first on SuaraBaru.id.

Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Tegal, Yoni Ediyanto, SAP mengungkapkan, kegiatan ini menjadi momen strategis dalam memperkuat kolaborasi antara Bawaslu dengan berbagai mitra, termasuk unsur legislatif, eksekutif, pemantau pemilu, organisasi masyarakat, media, hingga akademisi.

“Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan soliditas dan kapasitas jajaran pengawas pemilu, kemudian membangun komunikasi strategis dengan mitra kerja dan masyarakat, serta mengidentifikasi potensi rawan pelanggaran serta meningkatkan literasi publik terkait pengawasan pemilu,” papar Yoni.

Sementara itu Ketua Bawaslu Kota Tegal, Fauzan Hamid, ST, dalam sambutannya menekankan pentingnya forum ini sebagai wadah refleksi dan konsolidasi kelembagaan. Ia mengapresiasi kehadiran para narasumber dan tamu undangan dari berbagai unsur, termasuk Anggota Komisi II DPR RI Eka Widodo, Pemerintah Kota Tegal, DPRD, serta berbagai elemen masyarakat sipil.

“Keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai pemisahan jadwal Pemilu Nasional dan Pilkada Daerah harus kita sikapi secara serius. Dari sini kita harus bersinergi memberikan masukan dan solusi agar regulasi ke depan lebih baik dan demokrasi semakin matang,” ujar Fauzan.

Sementara itu, Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono, SE, MM, menyampaikan apresiasi tinggi atas terselenggaranya kegiatan ini. Menurutnya, acara ini bukan sekadar pertemuan formal, melainkan langkah konkret memperkuat demokrasi substansial sebagaimana amanat RPJMN 2025–2029.

“Kita harus membangun kelembagaan pengawasan pemilu yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis nilai-nilai kebangsaan. Demokrasi adalah tanggung jawab kolektif,” tegas Dedy Yon.

Acara kemudian ditutup secara simbolis dengan penandatanganan

mengenai dukungan dan fasilitasi Pemkot Tegal dalam pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu. Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan dorongan kuat bagi terwujudnya pengawasan pemilu yang profesional, partisipatif, dan berintegritas menjelang kontestasi elektoral mendatang, khususnya Pilkada 2025 dan Pemilu 2029.

Nur Muktiadi

The post Bawaslu Kota Tegal Gelar Penguatan Sinergitas Bersama Mitra Strategis appeared first on SuaraBaru.id.

Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Nur Kholiq, mengatakan, langkah ini menjadi salah satu strategi dalam pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) pada semester I tahun 2025.

Lebih jauh Kholiq menjelaskan, Uji petik tersebut merupakan bagian dari strategi pengawasan yang diamanatkan dalam Surat Edaran (SE) Nomor 29 tahun 2025 tentang Pengawasan PDPB.

“Sample uji petik tersebut rinciannya 174 pemilih baru dan 403 pemilih yang tidak memenuhi syarat. Baik karena alih status menjadi TNI/Polri maupun karena meninggal dunia,” katanya, Kamis 10 Juli 2025.

Dirinya lebih lanjut mengatakan, selain mengecek langsung, data sample tersebut juga dicek melalui website cekdptonline.kpu.go.id. Hasil uji petik tersebut disampaikan Bawaslu Kabupaten/Kota ke KPU wilayah masing-masing.

“Sebanyak 418 sample sudah ditindaklanjuti, sisanya 159 belum ditindaklanjuti,” katanya menerangkan.

Pada rapat pleno rekapitulisi di tingkat Provinsi Jawa Tengah pada 4 Juli 2025 lalu, KPU menjelaskan, hasil pengawasan yang belum ditindaklanjuti tersebut karena adanya elemen data yang belum lengkap. Namun KPU berjanji akan menindaklanjutinya pada PDPB periode triwulan berikutnya.

Selain uji petik, dalam pengawasan PDPB tersebut Bawaslu Provinsi Jawa Tengah juga melakukan sejumlah langkah dan strategi seperti melakukan pencegahan hingga pengawasan langsung.

Puncaknya Bawaslu Provinsi Jawa Tengah melakukan pengawasan langsung rekapitulasi PDPB semester I tingkat Provinsi Jawa Tengah pada 4 Juli 2025 lalu. Sebelumnya terlebih dahulu dilakukan sinkronisasi data antara kedua lembaga penyelenggara pemilu tersebut.

Dalam rapat pleno tersebut KPU Provinsi Jawa Tengah menetapkan sebanyak 28.517.734 pemilih di Jawa tengah, dengan pemilih laki-laki sejumlah 14.223.360 dan pemilih perempuan sejumlah 14.294.734, dari 35 Kabupaten/Kota sejawa Tengah, 576 Kecamatan dan 8.563 Desa/Kelurahan.

Jumlah Daftar Pemilih PDBP semester I tahun 2025 mengalami kenaikan dari DPT (Daftar Pemilih Tetap) Pemilu 2024 sebanyak 28.289.413 dan DPT Pilkada 2024 sebanyak 28.427.616 pemilih.

“Perubahan daftar pemilih tersebut yaitu terdapat pemilih baru sejumlah 217.237 pemilih, pemilih tidak memenuhi syarat sejumlah 126.617 pemilih dan jumlah perbaikan data pemilih sejumlah 112.200 pemilih,” pungkasnya.

Hery Priyono

The post Awasi PDPB Semester I, Bawaslu Jateng Uji Petik 577 Sample Pemilih appeared first on SuaraBaru.id.

“Sesuai hasil rekap kami ada dua temuan, satu laporan, dan dua puluh saran perbaikan,” kata Ketua Bawaslu Kota Tegal, Fauzan Hamid ST di sela acara Rapat Koordinasi Evaluasi dan Refleksi Pengawasan Tahapan Serentak 2024 di Hotel Gulala Azana Guci Guci Kabupaten Tegal, 12-13 Desember 2024.

Kalau untuk saran pelanggaran kata Fauzan masuknya pelanggaran administrasi yang KPU harus menindaklanjuti.

“Untuk dua temuan tidak kami registrasi karena tidak memenuhi unsur. Kemudian satu laporan yang bersangkutan mencabut pada hari berikutnya dengan dugaan tentang memberikan materi lain. Jadi artinya tidak ada satupun yang diregistrasi,” terang Fauzan.

Lebih lanjut Fauzan meungkapkan, untuk pelanggaran terbanyak ada di administrasi lebih di kampanye.

Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Kota Tegal, Nur Aliah Saparida SE menambahkan peran masyarakat untuk bisa melaporkan ke Bawaslu Kota Tegal cukup tinggi. Hal itu karena masyarakat sudah mempercayai dan menyampaikan aduan-aduannya kepada Bawaslu selama proses Pilkada.

“Tingkat partisipasi pengawasannya menurut kami tinggi dan semua sudah terselesaikan di TPS,” ujar Aliah.

Sutrisno

The post Selama Pilkada 2024, Bawaslu Kota Tegal Dapati Temuan, Laporan dan Saran Perbaikan appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam keterangannya, Kapolri mengajak semua orang untuk menjaga persatuan dan kesatuan sesama anak bangsa. Sebelum Pilkada, pihaknya juga selalu menyerukan agar prosesnya bisa berjalan lancar, aman dan damai.

”Persatuan dan kesatuan selalu menjadi hal yang utama. Kita berdoa, agar seluruh pelaksanaan Pemilu bisa diterima seluruh pihak. Dan tentunya, ini menjadi harapan kita semua,” jelasnya.

BACA JUGA: Pasangan SetyoHadi-Sugeng Prasetyo Deklarasi sebagai Pemenang Pilkada Grobogan

Sementara itu di Jawa Tengah, Polda Jateng memberikan apresiasi atas lancarnya proses pemungutan suara yang berjalan di sejumlah daerah.

Hal ini seperti yang disampaikan Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto, dalam keterangannya di Mapolda Jateng, Kamis (28/11/2024). Secara umum dia menyebut, proses pencoblosan Pilkada Serentak 2024 di seluruh Jateng, telah berjalan dengan lancar, aman, dan tanpa kendala yang berarti.

”Ini semua berkat kerja keras para penyelenggara Pemilu, serta para anggota di lapangan yang bertugas mengamankan. Kami ucapkan terima kasih atas kerja sama seluruh pihak, atas peran serta yang diberikan, sehingga proses pemungutan suara berjalan dengan lancar dan aman,” tutur Artanto.

BACA JUGA: Perda RTRW Terus Disosialisasikan, Jadi Acuan Dalam Mewujudkan Penumpu Pangan dan Industri Nasional

Meski hasil penghitungan cepat (quick count) telah menunjukkan paslon pemenang Pilkada di beberapa daerah, namun Kabid Humas tetap mengimbau pada seluruh pihak, untuk menghormati hasil akhir dari proses demokrasi yang telah dilaksanakan.

”Masyarakat telah menggunakan hak pilihnya, dalam menentukan pemimpin di daerahnya. Apapun hasilnya, mari kita hormati bersama, karena ini adalah hasil dari proses demokrasi yang telah kita laksanakan bersama,” tandasnya.

Riyan

The post Coblosan Berjalan Aman dan Lancar, Polda Jateng Beri Apresiasi appeared first on SuaraBaru.id.

“Waktu kita tinggal 12 jam lagi menuju pencoblosan (Rabu 27 November 2024). Kita imbau semua pihak tidak melakukan tindakan melanggar hukum hak asasi manusia,” kata Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, Saurlin P Siagian, di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah, Selasa 26 November 2024.

Dia mengatakan, Komnas HAM sedang melakukan pengamatan situasi pemilu dalam sepekan ke depan dengan dua tim di Jawa Tengah.

“Tim di Jawa Tengah bagian Selatan dan Utara. Saat ini ada belasan orang sedang melakukan pekerjaannya,” kata dia.

Agenda pertama Komnas HAM di Jawa Tengah yakni mengolah informasi mengenai kondisi potensi pelanggaran di provinsi tersebut dari Bawaslu.

“Komnas HAM mendapatkan informasi dari Bawaslu. Seperti apa pelanggaran, situasi di lapangan dan lain-lain. Bawaslu Jawa Tengah telah memberikan banyak informasi kepada kami supaya bisa dicerna untuk membuat rekomendasi pada banyak pihak,” katanya.

Lebih lanjut, Komnas HAM mengkaji daerah rawan mengikuti data dari Bawaslu, untuk menurunkan tim.

Beberapa daerah rawan konflik dalam Pilkada Jawa Tengah kali ini, di antaranya Kabupaten Boyolali, Kota Semarang, Kota Surakarta, hingga Kabupaten Karanganyar.

Daerah rawan tersebut, kata Saurlin menjadi perhatian khusus dan dilakukan pengawasan khusus oleh Komnas HAM.

“Sehingga pelaksanaan pilkada dapat berjalan damai. Kami menghimbau semua pihak tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum supaya besok pemilihan berlangsung dengan adil,” kata dia.

Diaz Abidin

The post Pilkada Jateng, Komnas HAM Sebut 4 Kabupaten dan Kota Paling Rawan appeared first on SuaraBaru.id.

Etik Suryani yang merupakan petahana Bupati Sukoharjo dilaporkan atas dugaan pelanggaran kampanye menggunakan fasilitas negara.

Selain Etik Suryani, Camat Grogol, dan empat kepala desa (kades) dari wilayah Langenharjo, Pondok, Parangjoro, dan Pandeyan juga dilaporkan.

Sekretaris Tim Advokasi Pemenangan paslon 02 Ahmad Luthfi & Taj Yasin Maimoen, Moh Harier, mengungkapkan, ada dugaan pelanggaran kampanye ajakan mencoblos paslon cagub-cawagub Jateng nomor 01, Muhammad Andika Perkasa & Hendrar Prihadi.

Laporan dugaan kampanye itu dikemas dalam ‘Undangan Sosialisasi Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan’, di Gedung Serbaguna Berdikari, Sukoharjo, 25 Oktober 2024.

Dia bilang, kegiatan itu menggunakan surat undangan resmi dari Kecamatan Grogol, dan empat desa yang tersebut sebelumnya.

“Akan tetapi di dalam kegiatan ada penyalahgunaan. Ada dukungan terbuka perintahkan pemenangan pasangan Andika Perkasa & Hendi (Hendrar Prihadi),” kata Harier, usai pelaporan di Kantor Bawaslu Jateng, Senin 28 Oktober 2024.

Dia mengatakan, setidaknya ada sekitar 600 orang yang dilibatkan dalam acara itu.

“(Memakai) fasilitas pemerintah desa, dan kecamatan. Seharusnya tidak boleh digunakan sarana kampanye,” kata dia.

Harier juga menduga ada politik uang, di mana dalam kegiatan itu  peserta mendapat uang Rp100 ribu.

Dalam laporan itu, dia membawa bukti foto surat undangan kegiatan, uang, hingga video Etik Suryani mengajak coblos paslon Andika Perkasa & Hendrar Prihadi di Pilgub Jateng, serta dirinya di pemilihan Bupati Sukoharjo.

Kaji Laporan

Di tempat yang sama, Perwakilan Bawaslu Jateng Budi Evantri, mengatakan telah menerima laporan tersebut.

“Menerima dari tim kuasa hukum paslon 02 terkait dugaan pelanggaran politik uang dan fasilitas pemerintahan,” kata dia.

Laporan yang diterima itu, kata dia, maksimal akan dikaji awal selama dua hari sejak laporan disampaikan oleh pelapor.

“Misalnya kami mengkaji jenis pelanggaran yang dilaporkan, apakah kasusnya sudah pernah ditangani atau belum,” kata dia.

Diaz Abidin

The post Diduga Dukung Andika-Hendi, Tim Hukum Luthfi & Taj Yasin Laporkan Cabup Sukoharo, Camat, dan Kades ke Bawaslu Jateng appeared first on SuaraBaru.id.

Tim Pengawal Demokrasi Triwiyono, Susilo Tim melaporkan dugaan kampanye oleh kades di Kecamatan Nogosari,  Boyolali ke Bawaslu Jawa Tengah.

Dia menduga, dugaan pelanggaran kampanye tersebut sudah direncanakan sejak jauh-jauh hari.

“Buktinya sebelum ada penetapan pasangan calon bupati/wakil bupati banyak camat, kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Boyolali telah mendeklarasikan dukungan kepada calon Bupati Boyolali Agus Irawan,” kata Tim Pengawal Demokrasi Triwiyono Susilo, Rabu 23 Oktober 2024, melalui keterangan tertulis.

Dia bilang, meskipun dukungan dan deklarasi tersebut dilakukan sebelum adanya penetapan pasangan calon bupati/wakil bupati, masih dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kampanye.

“Tentu saja (pelanggaran) asal dapat menghadirkan alat bukti tambahan pasca-penetapan paslon bupati dan wakil bupati oleh KPU,” kata dia.

Adapun, Triwiyono mengatakan, laporan Tim Pengawal Demokrasi diterima Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dengan nomor 001/PL/PB/Prov/14.00/X/2024.

“Kami sudah mengadirkan alat bukti baru pasca-penetapan pasangan calon Bupati Agus Irawan dan Wakil Bupati Dwi Fajar Nirwana nomor urut 02 yaitu 3 orang saksi dan bukti-bukti elektronik, hal inilah menjadi temuan baru telah terjadinya pelanggaran oleh kepala Desa Jeron dkk,” ujar Triwiyono.

Tim Pengawal Demokrasi, kata Triwiyono, menemukan bukti tambahan itu dengan menelusuri dan menginvestigasi pada empat kecamatan di Kabupaten Boyolali. Berdasarkan hasil wawancara, Tim menemukan data dari masyarakat dan media elektronik.

“Kami menemukan pelanggaran-pelanggaran kampanye yang diduga dilakukan oknum polisi, camat, kepala desa, perangkat desa bahkan hingga tingkat RT. Kami yakin pelanggaran ini telah direncanakan jauh hari sebelum adanya penetapan paslon oleh KPU dan dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif,” tambah Triwiyono.

Berdasarkan data terakhir yang diterima Tim Pengawal Demokrasi, kata Triwiyono, sebanyak 23 kepala desa diduga tidak netral dalam Pilkada Boyolali. Dan saat ini sedang menunggu hasil keputusan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait ketidaknetralan camat di Kabupaten Boyolali itu.

“Saat ini kami memegang 4 surat bukti penerimaan laporan yang belum ditindaklanjuti oleh BKN dengan Nomor: 001/PL/PB/Kab/14.11/IX/2024, Nomor: 002/PL/PB/Kab/14.11/IX/2024, Nomor: 003/PL/PB/Kab/14.11/IX/2024, Nomor: 004/PL/PB/Kab/14.11/IX/2024 dengan 5 orang camat yg dilaporkan. Hal ini makin meyakinkan kami jika pelanggaran dan kecurangan secara TSM terjadi di Kabupaten Boyolali karena BKN pun tidak bisa berbuat apa-apa dalam menindak dan memutuskan oknum-oknum ASN yang tidak netralitas dalam Pilkada Boyolali 2024,” kata Triwiyono.

Dia juga mengimbau seluruh masyarakat Boyolali jika masih menemukan pelanggaran kampanye oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, agar merekam, menyimpan, dan melaporkan.

“Kami Tim Pengawal Demokrasi siap mendampingi untuk mengawal dan melaporkan pelanggaran kampanye tersebut,” kata dia.

Diaz Abidin

The post Sebut Dugaan tak Netral, Kades dan Camat di Boyolali Dilaporkan ke Bawaslu Jateng appeared first on SuaraBaru.id.

Tim hukum pasangan calon nomor urut 1 pemilihan gubernur (Pilgub) Jateng mendatangi kantor Bawaslu Jateng , di Kota Semarang, Kamis 17 Oktober 2024.

Perwakilan Tim Hukum pasangan Cagub Cawagub Jateng Andika Perkasa & Hendrar Prohadi, John Richard Latuihamallo, menerangkan, kedatangannya untuk mempertanyakan kerja Bawaslu Jateng.

John Richard bilang, permasalahan dugaan masifnya penggalangan kepala desa oleh salah satu paslon calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah.

Dugaannya, kata dia, penggalangan Lurah yang terjadi di Graha Padma Kota Semarang pada Kamis 17 Oktober 2024.

John Richard menyebut, akan melakukan gugatan hukum bila terjadi pembiaran praktik penggalangan Kades kepada seluruh pihak terkait, termasuk Bawaslu Jawa Tengah.

“Tidak menutup kemungkinan kami ajukan gugatan perbuatan melawan hukum, termasuk terhadap Bawaslu,” kata dia.

Lebih lanjut, John Richard, menyebutkan  saat ini ada sekitar 15 laporan dugaan pelanggaran pilkada kepada Bawaslu Jateng yang tidak ada satupun tertuju kepada paslon Andika Perkasa – Hendrar Prihadi.

“Kami hanya ingin paslon 01 dan 02 bisa berkompetisi di Pilgub Jateng ini secara fair dan taat hukum. Apa yang disampaikan oleh Bawaslu tadi menjadi suatu warning. Pilkada Jawa Tengah kali ini ada yang bertindak bersifat melawan hukum,” kata dia.

Soroti Gakkumdu

John Richard menyoroti kerja Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) terkait tindak lanjut dugaan tindak pidana dalam Pilgub Jateng 2024.

“Gakkumdu juga harus diawasi. Kalau memang sudah ada tipikal terjadi tindak pidana ya jangan kemudian ada kepentingan politis yang punya tujuan lain,” kata dia.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Jawa Tengah, Muhammad Amin menyebutkan jika dugaan pelanggaran mengarah kepada tindak pidana maka akan ditindak lanjuti melalui sentra Gakkumdu.

“Sentra Gakkumdu itu dari kepolisian, kemudian kejaksaan, dan juga Bawaslu. Jadi nanti di sana itu akan digodog,” tutur Amin.

Terkait hal itu bahkan Ketua Bawaslu Jateng, Muhammad Amin mengaku belum mendapat informasi tentang adanya kegiatan tersebut.

“Saya belum dapat informasi, nanti kalau ada informasi kami akan lakukan pengawasan,” tutur Amin.

Diaz Abidin

The post Tim Hukum Andika Perkasa & Hendrar Prihadi Bakal Gugat Bawaslu Jateng soal Dugaan Penggalangan Kades appeared first on SuaraBaru.id.

Acara yang dibuka Rektor USM, Dr Supari ST MT itu, mendatangkan beberapa narasumber. Di antaranya Wakil Rektor III USM Dr. Muhammad Junaidi SHI MH, Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah Handy Tri Ujiono SSos, dan Bawaslu Provinsi Jateng, Drs Sosiawan MH.

Presiden Mahasiswa USM, Asura Firay mengatakan, kegiatan itu merupakan salah satu program musyawarah kerja BEM USM, yang bertepatan dengan momentum Pilkada. Menurutnya, Seminar Youth Democracy ini, untuk memberikan edukasi kepada peserta, terkait dengan demokrasi dan Pilkada, dalam rangka turut ambil peran menyikapi problematikanya.

BACA JUGA: Rektor USM Dorong Mahasiswa Lulus Tepat Waktu

”Berdasarkan pada data Badan Statistik Jateng, ternyata demokrasi di Jateng dari tahun 2014-2020, mengalami penurunan kurang lebih 10 persen. Sehingga USM perlu mengambil langkah, untuk ikut serta mengawal demokrasi, terkhusus di Jateng,” ujarnya.

Hal senada diungkapkan Ketua Pelaksana, Lucky Faisal Ardanu. Disampaikannya, sebagai generasi penerus bangsa, mahasiswa berperan penting dalam menjaga dan memantau proses demokrasi di Indonesia.

”Kegiatan ini diikuti sebanyak 200 peserta, yang terdiri dari mahasiswa maupun tamu undangan. Sebagai generasi penerus bangsa, mahasiswa berperan penting sebagai agen perubahan, dalam menjaga dan memantau proses demokrasi di Indonesia. Kami berharap, melalui seminar ini, mahasiswa dapat berpartisipasi aktif dalam membangun sistem demokrasi,” pinta dia.

BACA JUGA: Food Waste Jadi Persoalan Internasional

Rektor Supari pun menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan yang mendatangkan narasumber hebat dan tepat. Dia ingin melalui seminar itu, dapat mengeluarkan rekomendasi pendapat dan masukan kepada pihak-pihak terkait.

”Saya sebagai Rektor gembira, dengan digelarnya seminar yang mendatangkan narasumer dari Bawaslu dan KPU Jateng. Karena USM merupakan sebuah perguruan tinggi yang visinya adalah ke-Indonesiaan. Sehingga semua produk kegiatan di USM, tujuan utamanya untuk kemajuan Indonesia, dan menyiapkan generasi penerus calon pemimpin di Indonesia,” ungkapnya.

Riyan

The post BEM USM Gelar Seminar Youth Democracy appeared first on SuaraBaru.id.