Dalam acara Prime Topic dialog bersama Parlemen Jateng di The Wujil Resort & Hotel, Rabu (11/11/2020), hal tersebut dibahas dalam diskusi yang mengundang tiga nara sumber; Ketua DPRD Jateng, Bambang Kusriyanto, Ketua KPU Jateng, Yulianto Sudrajat, dan Kordiv Pengawasan Bawaslu Jateng, Anik Sholihatun.

Ketua DPRD Jateng, Bambang Kusriyanto, dalam penjelasannya mengatakan kalau antusiasme masyarakat dalam pilkada di masa pandemi saat ini tidak begitu besar jika dibanding pilkada seperti dalam kondisi normal.

“Di kabupaten/kota yang mengadakan pilkada tidak ada kampanye terbuka, dan debat tidak terlalu heroik karena di dalam forum debat itu hanya ada paslon yang disiarkan lewat media youtube dan medsos, (atensi) masyarakat yang melihat sangat kecil,” katanya.

Anggota dewan dari Fraksi PDIP ini mencontohkan, debat visi misi para paslon dari Kabupaten Semarang yang disiarkan online tidak ada yang menanggapi. Alih – alih ditanggapi, di kolom komentar malah banyak berkomentar yang tidak nyambung dengan debat paslon.

“Ini yang menurut saya antusiasme masyarakat kurang. Saya mengkhawatirkan masyarakat tidak ada yang ke TPS dan banyak golputnya. Tapi di sisi lain, sebagai penyelenggara pemilu pasti mengharapkan prosentase (pemilih ke TPS) tinggi,” katanya.

Tak hanya itu saja, politisi yang biasa disapa Bambang Kribo ini juga menyoroti soal persiapan panitia penyelenggara yang harus memikirkan bagaimana teknis pelaksanaan pilkada di lapangan pada saat hari H-nya dan siapa yang harus mengawasi.

Menurut Bambang, aturan menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak sesuai protokol kesehatan hingga keluar masuknya orang harus ada yang mengawasi, sementara panitia penyelenggara pemilu hanya bertugas menjalani jalannya pemungutan suara.

“Harapannya masyarakat datang ke TPS dengan tetap melakukan protokol kesehatan dan mereka itu niatnya karena memilih pemimpin, tapi jangan sampai mulai dari awal pendaftaran hingga coblosan nanti itu malah menimbulkan kluster baru. Kasihan masyarakat memilih seorang pemimpin tapi mengorbankan nyawanya di tengah pandemi,” katanya.

Narasumber lain, Ketua KPU Jateng, Yulianto Sudrajat mengatakan kalau hingga kini memang masih ditemukan pelanggaran protokol kesehatan para paslon pilkada, terutama yang dilakukan para pendukung masing-masing paslon.

Contoh terdekat seperti yang terjadi pada tahapan pengundian nomor urut suara dan pendaftaran paslon di KPU beberapa waktu lalu dimana massa pendukung banyak yang datang berkerumun, padahal sesuai aturan protokol kesehatan hanya dibatasi 50 orang saja.

“Pilkada kali ini memang lebih sunyi dibanding pilkada sebelumnya, termasuk dalam forum debat. Ini semata karena kita ingin mematuhi protokol kesehatan sesuai prosedur gugus tugas covid demi keselamatan semuanya, baik panitia, paslon, dan pemilih,” katanya.

Yulianto menjelaskan, dengan adanya pembatasan-pembatasan ini konsekuensinya mulai dari tahapan pendaftaran, pengundian nomor urut, hingga debat publik tidak ada tepuk tangan ataupun yel-yel dari para pendukung. Walau begitu hal ini tidak mengurangi substansi pilkada dan kampanye kali ini lebih didorong untuk dilakukan secara daring.

Tak hanya itu saja, Yulianto dalam dialog tersebut juga menjawab keraguan masyarakat terkait keamanan di tempat pemungutan suara (TPS) sesuai protokol kesehatan, dimana semua panitia pelaksana, lokasi, hingga tata cara pemungutan sudah diatur sedemikian rupa.

“Di TPS semua petugas panitia menggunakan APD lengkap dan ruangan disterilkan. Pemilih masuk ke TPS harus cuci tangan dulu, diukur suhunya dulu, kemudian diberi sarung tangan sekali pakai, kemudian masuk antrean jaga jarak didalam TPS, setelah mencoblos kemudian pemilih ditetesi tinta menggunakan pipet,” katanya.

Untuk mengantisipasi kerumunan, Yulianto menjelaskan, dalam surat undangan C6 nantinya pemilih akan ditentukan jadwal jam kedatangannya, mulai dari rentang waktu pukul 07.00 WIB hingga 13.00 WIB akan ditentukan secara berkala tiap kedatangan pemilih sehingga tidak terjadi kerumunan massa di satu TPS.

Bagi pemilih yang sedang menjalani isolasi mandiri karena positif covid atau seperti yang berada dirumah sakit, nantinya petugas KPU dan pengawas akan mendatangi langsung dengan mengenakan baju hazmat (APD).

“Semua sudah kita simulasikan, baik pada saat pemungutan dan penghitungan suara. Saya harap masyarakat tidak perlu khawatir lagi datang ke TPS karena covid, karena standar protokol kesehatan kita lebih lengkap dibanding tempat lain. Ini upaya KPU mematuhi protokol kesehatan sehingga pemilih nanti di TPS merasa aman, nyaman, sehat dan selamat,” katanya.

Sementara itu, Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Jateng, Anik Sholihatun dalam acara dialog tersebut mengatakan kalau pilkada di tengah pandemi seperti saat ini tantangannya sangat berat dan tidak mudah.

Melalui Index Kerawanan Pemilu (IKP) yang disusun Bawaslu, cara pandang yang digunakan adalah menggunakan pendekatan protokol kesehatan. Karena pihaknya menyadari mensukseskan pilkada kali ini seiring dengan upaya pemerintah mengatasi pandemi covid, sehingga memilih pemimpin dan menjaga kesehatan itu dianggap sama pentingnya.

“Terkait potensi kerawanan, setidaknya ada beberapa dimensi yang mendapat perhatian khusus, seperti dalam konteks sosial politik, dimensi infrastruktur dan jaringan, serta dimensi pandemi. Dan ini butuh perhatian khusus, karena kabupaten/kota kita terbesar kedua setelah Sumatera Utara, ditambah 80 persen petahana kembali ikut serta di pilkada ini,” katanya.

Namun begitu, dari sisi pelaksanaan tahapan, Anik menjelaskan kalau KPU sudah cukup sukses menjalankan hampir semua tahapan pilkada dengan segala problematikanya, dan tanpa ada penundaan salah satu tahapan.

Dari perspektif IKP, tercatat ada beberapa tahapan yang memang tinggi tingkat kerawanannya, seperti tahapan pemungutan suara, tahapan pemutakhiran data para pemilih, hingga tahapan kampanye yang terbilang sangat rawan karena harus terpancang soal menjaga keselamatan disaat pandemi.

“Jangan sampai ketika kita ingin menyampaikan visi misi tapi malah mengabaikan keselamatan. Dan terahir adalah kerawanan tahapan sosialisasi, Bawaslu dalam hal ini menilai bahwa pilkada kali ini bukanlah pilkadanya KPU, Bawaslu, ataupun paslon semata, namun ini adalah pilkadanya kita semua, sehingga semua pihak harus saling mendukung,” katanya.

The post Pilkada Sukses di Masa Pandemi appeared first on SuaraBaru.id.

Semua unsur pemerintahan mulai dari tingkat provinsi sampai kabupaten/kota hingga segenap elemen masyarakat untuk tidak jenuh menerapkan 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak).

Penegasan tersebut disampaikan Ketua DPRD Provinsi Jateng Bambang Kusriyanto di sela-sela giat pemantauan lapangan pelaksanaan operasi gabungan penegakan protokol kesehatan (Opsgab Gakprotkes) pencegahan Covid-19 di jalur Kabupaten Semarang – Salatiga via Banyubiru, Selasa (13/10/2020) siang.

Turut serta bersama Bambang, sejumlah anggota DPRD seperti Siti Ambar Fathonah, Dyah Kartika Permanasari, dan Ida Nurul Farida. Dalam giat tersebut terdapat dua lokasi yang dijadikan tempat operasi gabungan, yaitu di objek wisata Bukit Cinta dan di depan Kampoeng Banyumili.

“Protokol kesehatan sudah diundangkan. Dalam penerapan penegakan protokol kesehatan tidak serta merta tidak mengenakan masker langsung ditindak. Kalau tidak mengenakan masker ya harus dikasih masker untuk segera dikenakan. Edukasi mengenai 3M itu harus benar-benar menyeluruh sampai ke masyarakat,” kata politisi dari PDIP tersebut.

Dalam kesempatan itu Anggota Komisi D DPRD Jateng, Siti Ambar Fathonah, mendatangi langsung warga yang terjaring operasi gabungan. Dia melihat banyak warga yang mengendarai sepeda motor harus terjaring petugas gabungan yang terdiri atas Satpol PP, kepolisian, dan TNI (Koramil Banyubiru).

Menurut Ambar, untuk menyadarkan masyarakat menggunakan masker menjadi pekerjaan tidak mudah. Seperti masyarakat yang terjaring operasi itu kebanyakan bertani. Ada warga yang sedang mengangkut jerami lupa mengenakan masker. Ada juga yang bawa masker namun enggan mengenakannya dengan alasan takut masker kotor.

“Ini menjadi PR kita. Saya pun saat kunjungan ke daerah pemilihan selalu mewanti-wanti masyarakat untuk mengenakan masker, jaga jarak dan cuci tangan. Cara itu sederhana mengatasi penyebaran Covid-19 namun kerap dilalaikan. Masker harus dipakai, anggap saja kita atau teman kita kena (Covid 19) jadi harus waspada dan saling melindungi,” ungkapnya.

Dalam penindakannya, menurut politisi dari Fraksi Golkar tersebut mengatakan, kalau warga yang terjaring operasi sebaiknya terlebih dulu diberikan sosialisasi. Mengenai sanksi boleh memilih menyanyikan lagu Indonesia Raya, melafalkan Pancasila, dan bagi mereka yang muda dan sehat bisa push up semampunya.

Operasi Gabungan Prokes

Kepala Satpol PP Jateng Budiyanto EP menyatakan, dalam operasi gabungan Satpol PP, Polisi, TNI untuk periode 24 Agustus sampai dengan 12 Oktober telah terjaring 96.039 orang pelanggar.

“Pelanggaran terbanyak adalah tak mengenakan masker saat di lokasi yang berpotensi terjadi kerumunan. Usia pelanggar kebanyakan sekira 20-39 tahun. Jika dilihat dari profesi, paling banyak pegawai swasta, pelajar/mahasiswa kemudian PNS dan TNI/Polri,” katanya.

Budiyanto mengungkapkan titik operasi gabungan ini adalah semua lokasi yang berpotensi terjadi kerumuman orang. Seperti di jalan, tempat wisata, pabrik, hingga pasar tradisional.

Memang terjadi pergeseran, jika pada awal-awal dulu menyasar perkotaan maka kini lebih ke pinggiran dan masuk ke wilayah kecamatan. Sesuai rencana, operasi gabungan ini dilakukan hingga akhir November atau awal Desember.

The post Penegakan 3M dan Protokol Kesehatan Harus Masif appeared first on SuaraBaru.id.

Hal tersebut seperti yang diungkapkan Ketua DPRD Jateng, Bambang Kusriyanto, saat menjadi narasumber dalam siaran podcast parlemen Berlian TV, Kamis (10/9/2020), dengan dipandu host acara Nessa Ghozal.

Dalam penjelasannya, politisi yang biasa disapa Bambang Kribo ini memaparkan mengenai perlu ada sebuah racikan bumbu dalam menata Dewan. Bagi dia, Dewan bukanlah organisasi pemerintahan dengan konsep memerintah.

Supaya soliditas terbangun maka diperlukan sebuah resep masakan yang bernama komunikasi intens. Karena itu, ia mengaku secara intens berkomunikasi tidak saja dengan para pimpinan (wakil ketua, pimpinan komisi), namun juga dengan anggota.

“Saya tekankan jangan molor lebih dari 15 menit, alangkah baiknya lagi datang tepat waktu. Di setiap rapat pun, jumlah kehadiran juga harus memenuhi kuorum. Dengan keterpenuhan kuorum, keputusan yang diambil sudah mewakili kelembagaan,” katanya.

Bambang mencontohkan, dalam rapat Badan Anggaran berjumlah 37 orang, dan untuk memenuhi kuorum harus berjumlah 19 orang. Rapat-rapat lainnya juga harus seperti itu, supaya masalah ini tercapai, maka perlu dibangun komunikasi antara sesama anggota.

Sementara itu, saat disinggung perihal kinerja DPRD? Bambang menguraikan untuk sekarang ini dalam tata kenegaraan, kelembagaan DPRD menjadi bagian dari pemerintahan daerah. Karena itu, kinerja Dewan adalah bersama kepala daerah untuk mewujudkan visi-misi pemerintah yang tertuang dalam RPJMD.

“Lima tahun ini, visi-misi dalam RPJMD harus terealisasikan. Kita bahas bersama, kalau perlu didukung. Masyarakat harus aktif melihat pemberitaan – pemberitaan,” katanya.

Demikian pula dengan penyampian aspirasi. Politikus PDI Perjuangan itu coba menepis anggapan perihal skeptisisme dari masyarakat yang kerap beranggapan aspirasi sulit untuk disampaikan.

“Saya juga meminta kepada warga masyarakat untuk bisa datang saat anggota DPRD Jateng sedang reses. Di acara itu, masyarakat bisa menyampaikan segala aspirasi dan saran masukannya,” pungkasnya.

(adv)

The post Komunikasi Intens Jadi Resep DPRD Jateng appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam kesempatan tersebut, politisi yang biasa disapa Bambang Kribo ini membahas kesiapan Pilkada Serentak 2020 di Jawa Tengah. Dalam sambutannya, ia mengatakan bahwa saat ini persiapan gelaran pilkada di masa adaptasi kebiasaan baru (New Normal) sudah sangat baik.

“Dari hasil pengawasan/ pantauan DPRD di sejumlah kabupaten/ kota, persiapan pilkada sudah baik. Diharapkan lancar saat masa pencoblosan pada 9 Desember nanti,” kata politikus PDI Perjuangan itu didampingi Sekretaris DPRD Jateng, Urip Sihabudin.

Dikatakannya, beberapa bulan lalu, sempat diprediksi ada 8 kabupaten/ kota yang memiliki calon tunggal atau calon yang melawan kotak kosong. Namun, kata dia, sekarang sudah ada 6 kabupaten/ kota yang memiliki calon tunggal yakni Kota Semarang, Kabupaten Grobogan, Sragen, Boyolali, Kebumen, dan Wonosobo.

“Dalam pengawasan, kami sempat memprediksi bahwa Kota Solo juga akan memiliki calon tunggal. Namun, ternyata ada calon independen yang lolos,” ungkapnya.

Wartawan Diminta Ikut Mengawasi

Dalam hal ini, ia sangat mengapresiasi kinerja wartawan yang selalu mencari dan memberikan informasi terbaru bagi masyarakat. Untuk itu, ia mengajak awak media tersebut ikut berperan aktif mensukseskan pilkada serentak di Provinsi Jateng.

“Saya harap ada support dari media untuk mengikuti, mengawasi, dan mengawalnya, termasuk mengkritisi,” kata Mantan Ketua DPRD Kabupaten Semarang itu.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Jateng, Alwin Basri, dalam kesempatan tersebut mengatakan selama ini seluruh program – program pembangunan, seperti pembangunan infrastruktur tidak mengalami kendala. Hanya saja memang sedikit tersendat akibat dari pandemi ini.

“Dari kunjungan teman – teman dewan di lapangan memang ada sejumlah pengerjaan tersendat akibat pandemi, tapi sekarang sudah mulai jalan dengan menerapkan kebiasaan new normal ini. Termasuk untuk penyelenggaraan pilkada serentak ini juga sudah dipersiapkan jauh – jauh hari,” katanya. (adv)

The post Bambang Kribo : Jateng Siap Pilkada di Masa New Normal appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu disampaikannya saat kegiatan reses penyerapan aspirasi di Kecamatan Ungaran Barat, Kamis (6/8/2020). Hadir dalam acara tersebut sejumlah tokoh masyarakat, perangkat desa, lurah, dan camat dari 3 kecamatan yakni Kecamatan Ungaran Barat, Ungaran Timur, dan Bergas.

Politisi yang biasa disapa Bambang Kribo ini mengatakan pembangunan desa wisata itu perlu dilakukan, mengingat 208 desa di Kabupaten Semarang akan mendapatkan bantuan dari Pemprov Jateng pada 2021 mendatang.

“Saya berharap semua desa bisa membangun. Untuk itu, tolong digarap betul desa wisatanya,” katanya didampingi Ketua DPRD Kabupaten Semarang Bondan Marutohening bersama beberapa Anggota DPRD setempat.

Tidak hanya desa wisata, wakil rakyat dari PDIP ini berharap setiap desa dapat dibangun ruang terbuka hijau (RTH). Ia menilai pembangunan itu penting karena terkait dengan kesehatan bagi generasi penerus.

“Saat ini, yang sudah ada anggarannya di Kecamatan Ungaran Barat dengan anggaran Rp 4 miliar. Oleh karena itu, saya meminta agar segera disosialisasikan dan menata PKL nya,” katanya menjelaskan.

Sementara, Bondan Marutohening mengakui saat ini anggaran untuk masyarakat difokuskan pada penanganan Covid-19. Meski begitu, pihaknya mendapat arahan dari Bambang Kribo untuk mengalokasikan kembali anggaran sekitar 20% untuk masyarakat.

“Bantuan untuk pembangunan rumah ibadah juga akan ‘dihidupkan’ lagi, termasuk anggaran pembangunan untuk rumah tidak layak huni,” kata Bondan. (ADV)

The post Potensi Wisata Tinggi, Kades Didorong Bangun Desa Wisata appeared first on SuaraBaru.id.