Dalam peresmian dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah, Pangdam IV/Diponegoro, serta Forkopimda Kabupaten Sukoharjo, yang menunjukkan sinergitas antara jajaran TNI, Polri, dan pemerintah daerah.

Dalam arahannya, Kapolda menyampaikan apresiasi atas kesiapan dan pelaksanaan kegiatan kunjungan, termasuk keberhasilan dalam Operasi Ketupat Candi 2025 yang berlangsung lancar, aman, tanpa adanya gangguan Kamtibmas yang berarti.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga ritme pelaksanaan operasi menjelang hari terakhir, agar target operasi dapat tercapai dengan hasil maksimal.

Kapolda menyampaikan rasa bangganya terhadap jajaran Polda Jateng yang berhasil menekan angka kecelakaan selama masa mudik, serta memberikan pelayanan yang optimal kepada para pemudik. Atas capaian tersebut, Presiden RI pun turut memberikan apresiasi kepada institusi Polri.

Kapolda menegaskan, Polri adalah bagian dari masyarakat, lahir dari masyarakat dan untuk masyarakat, sehingga tidak boleh menyakiti atau mengecewakan masyarakat. “Polisi yang menyakiti masyarakat, sama dengan menyakiti institusinya sendiri,” ujarnya.

Kapolda berpesan agar terus belajar dan jangan merasa hebat sebelum waktunya. Ia juga meminta para senior untuk menjadi teladan serta membimbing generasi penerus Polri.

Kapolda juga mengingatkan pentingnya pelaksanaan kegiatan sambang warga dan pengaturan lalu lintas pagi, karena kehadiran polisi di tengah masyarakat merupakan bentuk pelayanan nyata. “Jangan pernah lelah memberi contoh yang baik. Apel pagi, patroli, sambang, itu semua menjadi wajah Polri di mata masyarakat,” tambahnya.

Ribut menyampaikan, bahwa tidak ada toleransi bagi anggota yang melakukan pelanggaran, karena bisa menurunkan citra institusi. Ia meminta seluruh jajaran menjaga situasi Kamtibmas di wilayah Sukoharjo, demi mendukung iklim investasi yang aman dan kondusif.

Ning S

The post Resmikan Masjid Wali Polres Sukoharjo, Kapolda Jateng Beri Arahan Strategis Anggota appeared first on SuaraBaru.id.

Arahan ini disampaikan via daring untuk memastikan proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024 berjalan bersih dan transparan.

Mengikuti kegiatan Pimpinan Tinggi Madya Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Kepala Kantor Wilayah, Tejo Harwanto, Kepala Divisi Administrasi Anton Edward Wardhana, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Anggiat Ferdinan, dan Kepala Bagian Program dan Humas Toni Sugiarto.

Dalam arahannya, Nico menekankan adanya instruksi langsung dari Menteri Supratman Andi Agtas terkait larangan pungutan dalam bentuk apa pun selama proses penerimaan CPNS.

“Ada perintah tegas dari menteri agar tidak ada pungutan yang dilakukan oleh jajaran kita dalam proses penerimaan CPNS,” ungkap Nico.

“Saya tegaskan, seluruh pimpinan harus memerintahkan jajarannya untuk tidak memungut uang dari peserta CPNS maupun orang tua mereka,” lanjutnya.

Ia mengatakan, Kemenkumham berkomitmen penuh untuk menjalankan prinsip integritas dan akuntabilitas. Nico juga mengingatkan bahwa setiap bentuk pelanggaran, termasuk pungutan liar, akan ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku.

Arahan ini menjadi salah satu langkah preventif untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses seleksi CPNS di Kemenkumham.

Pimpinan tinggi madya diharapkan segera menyampaikan instruksi ini ke seluruh jajaran di wilayah masing-masing agar pelaksanaan penerimaan CPNS dapat berjalan sesuai dengan aturan dan nilai-nilai profesionalisme.

Ning S

The post Sekjen Kemenkum Nico Afinta Tegaskan Larangan Pungutan dalam Proses Penerimaan CPNS appeared first on SuaraBaru.id.

Menurut Kepala Kanwil (Kakanwil) Kemenkumham Jawa Tengah, Tejo Harwanto, ada 8 kompetensi manajerial yang harus dimiliki, yaitu integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan dan pengambilan keputusan.

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2017, Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

“Atau lebih sederhana, kompetensi manajerial adalah kemampuan sejauh mana kita mempengaruhi orang untuk melakukan sesuatu,” kata Tejo memberikan arahan pada jajaran di Kanwil Kemenkumham Jateng, Selasa (30/7/2024).

“Bahwa JFU (Jabatan Fungsional Umum) atau sekalipun mampu memiliki kemampuan manajerial dan harus bisa. Bagaimana dia melakukan komunikasi yang baik, mendorong orang lain melakukan perubahan, bekerja sama, meningkatkan kemampuan diri sendiri dan orang lain, serta mampu mengambil keputusan dalam pekerjaan,” terang Tejo.

Tak hanya JFU, Jabatan Fungsional Tertentu (JFT), menurut Tejo juga memiliki potensi kompetensi manajerial. Sebagai bentuk implementasi, JFT harus bisa memberikan doktrin kinerja berkualitas dan berintegritas kepada JFT yang setingkat atau dibawahnya.

“JFT Madya juga bisa berlaku sebagai supervisor bagi JFT lainnya. Harus mampu memberikan contoh dan arahan kepada JFT di bawahnya,” jelasnya.

“Di sisi lain, kompetensi manajerial perlu ditampakkan. Ada yang namanya promosi diri, bagaimana memasarkan kemampuannya, bukan hanya kemampuan untuk berpikir tapi juga kemampuan untuk berinovasi, memiliki kreativitas dan sebagainya. Selanjutnya, kemampuan manajerial manajerial perlu selalu diasah, itu perlu dibangun, perlu pembelajaran yang lebih,” tambahnya.

Tejo mengimbau mengenai keharusan ASN untuk mendapatkan kesempatan meningkatkan kompetensi melakukan program Corporate University.

Tejo juga mengingatkan tentang profesional dan integritas pegawainya. Menurutnya, profesionalisme erat kaitannya dengan integritas. “Saya khawatir kalau sudah tidak profesional maka tidak berintegritas,” tandasnya.

Ning S

The post Kakanwil Kemenkumham Jateng: Kompetensi Manajerial Harus Terus Dikembangkan appeared first on SuaraBaru.id.

Hal tersebut disampaikannya saat memberikan pengarahan kepada para peserta Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Taruna (Catar) Poltekip-Poltekim sebelum pelaksanaan ujian, Senin (29/7/2024).

“Jangan percaya jika ada orang yang bisa membantu meluluskan kalian, itu bohong. Kalau kalian percaya itu, saya yakin kalian sudah kalah di awal kompetisi ini,” tegasnya.

Tejo menyatakan, seleksi Catar Poltekip dan Poltekim yang diikuti total ada 1.502 peserta di Jateng ini bersih, transparan, dan 100% gratis tanpa biaya. Semua memiliki kesempatan untuk menjadi tunas pengayoman dan agen pembaharu bagi Kementerian Hukum dan HAM.

Alumni Akademi Ilmu Pemasyarakatan Angkatan 22 ini meyakini bahwa nantinya siapa pun yang lolos seleksi adalah orang-orang yang terbaik. Ia mendorong para peserta untuk terus semangat dalam mengikuti seluruh proses seleksi. “Semangat! Percaya pada kemampuan kalian. Jadilah kebanggaan keluarga dengan proses yang baik,” tandasnya.

Pernyataan yang sama juga ditekankan Kepala Kantor Regional I BKN Yogyakarta, Paulus Dwi Laksono untuk tidak mempercayai oknum-oknum yang menjanjikan kelulusan para peserta. “Tidak ada satu pun yang bisa membantu kalian, kalian harus berjuang sendiri,” kata Paulus.

Paulus menambahkan bahwa proses SKD sudah dilaksanakan menggunakan Computer Assisted Test (CAT), sehingga hasil sudah bisa diketahui setelah ujian selesai. Ia mengajak para peserta untuk semangat dan percaya diri dalam mengerjakan soal.

“Taati aturan yang ada dan kerjakan dengan maksimal, karena nilai kalian akan diranking seluruh Indonesia,” kata Paulus.

Diketahui, peserta harus mengerjakan 110 soal selama 100 menit yang meliputi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensi Umum (TIU), dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP).

Hadir mendampingi Kakanwil Jateng dan Kepala Kantor Regional I BKN Yogyakarta antara lain, Kepala Divisi Administrasi, Anton E. Wardhana, Kepala Bagian Umum, Anton Tri Oktabiono, Kepala UPT BKN Semarang Ahyu Wulandari, Kepala Subbagian Kepegawaian, TU, dan RT, Meivita Dewi W, Kepala Subbagian Humas, RB, dan TI, Hazmi Saefi, Perwakilan dari Biro SDM dan Inspektorat Jenderal Kemenkumham, serta panitia dari UPT BKN Semarang.

Ning S

The post Beri Arahan Peserta SKD Catar, Kakanwil Tejo Harwanto Tegaskan Seleksi Ini Bersih dan Transparan appeared first on SuaraBaru.id.

Ini merupakan tindak lanjut dari arahan Sekretaris Jenderal Kemenkumham Komjen Pol (Purn) Andap Budhi Revianto saat membuka Rapat Koordinasi Pengendalian Program Dukungan Manajemen Tahun 2024.

Menyadur amanat Sekjen yang merupakan kutipan dari arahan Presiden Joko Widodo, Kakanwil Kemenkumham Jateng menggarisbawahi 4 poin utama, yakni money follow the program, stop pemborosan anggaran, e-government dan fokus bekerja.

Tejo menjelaskan bagaimana “money follow the program” atau uang mengikuti program yang telah disusun. Menurutnya, alokasi anggaran harus digunakan untuk program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Jadi orientasinya adalah orientasi hasil bukan berbicara proses. Hasilnya bagaimana, ada tidak berdampak terhadap masyarakat, seperti pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan pengendalian laju inflasi, stunting yang menurunkan tingkat pengangguran terbuka, termasuk juga kemiskinan ekstrem,” papar Tejo dalam arahannya menutup kegiatan Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 yang berlangsung di Khas Hotel Semarang, Rabu (24/7/2024).

“Termasuk pembinaan yang dilaksanakan oleh petugas Pemasyarakatan dan pelayanan pada jajaran Imigrasi. Jangan sampai anggaran habis tapi tujuan atau hasil tidak tercapai. Setiap anggaran yang kita terima menjadi pertanggungjawaban kepada masyarakat, karena anggaran itu merupakan hasil dari masyarakat,” tuturnya.

Terkait stop pemborosan, Tejo menegaskan pentingnya penggunaan yang tepat sasaran. Tejo menegaskan, jangan sampai anggaran habis tapi tujuan tidak tercapai.

Bicara e-government yang berorientasi pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Kakanwil mengharapkan ada hilirisasi berupa transparansi atas kebijakan tersebut.

The post Kakanwil Kemenkumham Jateng Beri Arahan Kepala UPT Seluruh Jawa Tengah appeared first on SuaraBaru.id.

Menurut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Tejo Harwanto, kompetensi sosial kultural sama pentingnya dengan kompetensi manajerial dan kompetensi teknis.

Tejo mengatakan, secara singkat, kompetensi sosial kultural adalah kemampuan ASN untuk memahami situasi dan kebiasaan masyarakat setempat, dikorelasikan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi.

“Kita harus membaca situasi sesuai dengan kebiasaan budaya, adat istiadat setempat. Bagaimana kita bisa mempresentasikan local pride dalam pelaksanaan tugas dan fungsi,” ujar Tejo, memberikan arahan kepada Pejabat Struktural jajaran Imigrasi yang baru di Aula Kresna Basudewa Kanwil, Senin (1/7/2024).

“Harus bisa mengadopsi kearifan lokal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat setempat. Misalnya sesekali menggunakan bahasa daerah, pakaian, atribut atau ornamen yang menggambarkan budaya setempat,” tambahnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 tahun 2017, kompetensi sosial kultural merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk.

“Kita juga harus bisa menempatkan diri sebagai bagian dari masyarakat. Harus peka terhadap keinginan masyarakat dan harus mampu membaca gejolak yang terjadi di masyarakat,” kata Tejo.

Secara general, Alumni Akip Angkatan 22 itu menyampaikan, Pejabat Struktural harus peka memahami dan menerima kemajemukan, terbuka dan ingin belajar tentang perbedaan atau kemajemukan masyarakat, mampu bekerja bersama dengan individu yang berbeda latar belakang.

The post Beri Arahan Pejabat Imigrasi, Kakanwil Kemenkumham Jateng Ingin Kearifan Lokal Dikedepankan appeared first on SuaraBaru.id.

Hal ini diungkapkan Kapolda Jateng, Irjen Pol Ahmad Luthfi saat memberikan pengarahan di Mapolresta Surakarta, Sabtu (22/6/2024).

Menurut Luthfi, keberhasilan Polri dalam menjaga marwahnya sebagai institusi yang presisi tergantung pada kemampuan institusi dan personelnya untuk berubah mengikuti perkembangan situasi dan kondisi saat ini.

“Kita akan bisa menjaga marwah Polri karena di sana ada yang namanya kultur. Untuk menjadi Polri yang Presisi, kita harus mampu berubah sesuai dengan perkembangan zaman, situasi dan kondisi di mana Polri itu berada,” tegasnya.

Dirinya menggarisbawahi bahwa Polri telah mengalami transformasi signifikan, baik dari segi struktur organisasi maupun dalam penerapan teknologi dan ilmu pengetahuan. Ia menekankan, setiap personel Polri harus bertindak sebagai agen perubahan, tidak hanya terhadap dirinya sendiri tetapi juga terhadap masyarakat, guna menjaga keamanan dan ketertiban di setiap wilayah penugasan.

“Setiap personel Polri harus mampu berperan sebagai agen perubahan, baik terhadap diri sendiri dan masyarakatnya sesuai dengan perkembangan harkamtibmas. Hal ini untuk menjaga harkamtibmas di wilayah manapun anggota Polri bertugas” terangnya.

Kapolda menegaskan bahwa kewajiban pimpinan untuk memberikan contoh positif dan menghindari penularan budaya negatif di dalam institusi. Menjaga semangat pengabdian yang idealistik dalam Tri Brata dan Catur Prasetya harus tetap menjadi prioritas dalam pengembangan setiap anggota Polri.

Menurutnya, setiap anggota Polri yang baru dilantik memiliki semangat pengabdian berlandaskan Tri Brata dan Catur Prasetya, tetapi seiring waktu, dinamika penugasan seringkali mengkontaminasi idealisme tersebut.

“Dalam menjalani dinamika tugas, harus menjauhkan diri dari kultur yang tidak baik sehingga dapat mewariskan semangat idealisme kepada generasi penerus Polri,” katanya.

“Kewajiban kita adalah untuk menjauhkan kultur (yang tidak baik) yang nantinya akan mengkontaminasi generasi penerus Polri, sehingga Polri berubah menjadi Polri yang Presisi dan cintai masyarakat,” tandasnya.

Acara yang digelar ini mencerminkan komitmen Kapolda Jateng untuk terus memajukan Polri Polda Jateng menuju masa depan yang lebih baik.

Ning S

The post Personel Polri Harus Berubah Jadi Lebih Baik agar Tak Tergilas Zaman appeared first on SuaraBaru.id.

Keberadaan inovasi akan mampu menutupi celah tidak optimalnya pemberian layanan. Kekurangan terkait regulasi, sumber daya manusia, sarana prasarana dan anggaran bisa di-covering dengan inovasi yang tepat sasaran.

“Untuk menambal kekurangan kita di sektor sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta anggaran, kita perlu lebih kreatif untuk memberikan informasi dan layanan kepada masyarakat,” ungkap Tejo saat memimpin apel pagi di halaman Kanwil setempat, Senin (27/5/2024).

“Kita harus inovatif. Harus mampu mencari alternatif lain di luar keterbatasan kita. Kita berinovasi agar masyarakat bisa mendapatkan layanan secara maksimal,” imbuhnya.

Dalam konteks kali ini, Kakanwil mengarahkan kepada strategi efektif dalam menyebarluaskan informasi layanan yang ada di Kantor Wilayah. Tejo menilai, informasi yang tersampaikan secara detail dan komprehensif kepada masyarakat menjadi solusi atas kondisi tidak ketidakidealan di Kantor Wilayah. “Kita bisa berinovasi dalam menyampaikan penjelasan kepada masyarakat melalui internet, melalui portal-portal media sosial,” kata Tejo.

“Kita berikan informasi tentang layanan kita, tentang prosedur, syarat, biaya dan lainnya. Kanwil semakin informatif, transparan dan semakin mempermudah masyarakat untuk mendapatkan layanan. Masyarakat tidak perlu lagi ke Kanwil, cukup mengakses lewat internet semua bisa terjawab dengan baik,” sambungnya.

Pengarahan Kakanwil ini sekaligus menjawab aspirasi dari Martha Sari Wandoyo, salah satu pegawai yang mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan advis dalam apel tersebut. Sebelumnya, Martha mengusulkan agar ada peningkatan pelayanan melalui menambahkan sarana prasarana berupa komputer dan akses internet yang cepat.

Kakanwil berharap kinerja Kemenkumham Jateng harus terus maksimal, karena Kemenkumham Jateng merupakan Kantor Wilayah dengan kategori Tipe A, yang memiliki struktur organisasi yang lebih matang, profesional dan berintegritas. Diharapkan ada peningkatan soliditas antar divisi, bidang, bagian dan sub di bawahnya.

Ning S

The post Begini Arahan Kakanwil Kemenkumham Jateng kepada Pegawai, Kinerja Harus Maksimal appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu disampaikan Kakanwil Kemenkumham Jateng, Tejo Harwanto saat memberikan arahan pada kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I dan Persiapan Pelaksanaan Anggaran Triwulan II Tahun Anggaran 2024 yang digelar di Aula Kresna Basudewa, Kamis (21/3/2024).

Dikatakan, pertama terkait Deviasi Halaman III DIPA masih sering terjadi realisasi tidak sesuai dengan target RPD (Rencana Penarikan Dana).

“Kedua terkait Penyerapan Anggaran. Realisasi berdasarkan SPPD Per 19 Maret 2024 belum melampaui Target Triwulan I,” ungkapnya.

Terkait data kontrak, diketahui masih banyak UPT yang penyampaian data kontraknya terlambat. Menindaklanjuti problem tersebut, Kakanwil Kemenkumham Jateng merumuskan 10 strategi peningkatan nilai IKPA untuk periode mendatang.

Pertama, pelaksanaan anggaran harus sesuai IKPA dengan titik konsentrasi perbaikan di RPD untuk Belanja Barang, di Triwulan II sebesar 50%, Triwulan III sebesar 80% dan Triwulan IV sebesar 100%.

“Kedua, melakukan Revisi RPD diawal Triwulan II, III, dan IV sesuai dengan target penyerapan pada poin 1 dan mengisi formulir Rencana Kegiatan Triwulan II dan konsistensi untuk melaksanakan,” pesannya.

“Laksanakan kegiatan sesuai dengan tencana penarikan dana bulanan per jenis belanja, dengan deviasi tidak melebihi 5%. Daftarkan data kontrak ke KPPN maksimal 5 hari kerja setelah surat perjanjian kontrak ditandatangani,” sambungnya.

The post Begini Arahan Kakanwil Tejo Harwanto tentang Perumusan Strategi Peningkatan Nilai IKPA appeared first on SuaraBaru.id.

Demikian pesan Kapolda Jateng, Irjen Pol Ahmad Luthfi saat memberi arahan kepada para Bintara dan Tamtama Baru, lulusan Gelombang II TA 2023 di Gedung Serbaguna Akpol, Kamis (11/1/2024).

Dalam kegiatan pengarahan ini dihadiri PJU Polda Jateng dan para Kabag SDM Polres jajaran. Dihadapan 808 Bintara dan Tamtama Polri yang baru dilantik akhir Desember 2023 kemarin, Kapolda memberikan pengarahan sebagai bekal dan pedoman mereka menghadapi tantangan tugas di wilayah nantinya.

Kapolda menyebut bahwa para Bintara dan Tamtama baru tersebut adalah representasi Polisi Polda Jawa Tengah di masa datang. Dengan terpilih dari yang terbaik, memunculkan suatu kebanggaan dan diharapkan menjadi sosok polisi yang berperilaku terpuji.

“Dari seluruh putra putri Jawa Tengah, Anda adalah manusia terpilih diantara yang terbaik. Jadilah kebanggaan bagi kedua orang tua serta masyarakat sekitar dengan menjadi polisi yang berperilaku terpuji,” ujar Luthfi.

Menjadi anggota Polri, lanjutnya, mereka mengalami perubahan dari orang sipil menjadi sosok yang di dadanya terpatri Tri Brata dan Catur Prasetya. Menjadi polisi tidak hanya jalan profesi hidup, namun sebuah pengabdian. Dengan memiliki sikap pengabdian, maka akan terhindar dari sifat Adigang, Adigung, Adiguna (menyombongkan kekuatan, kekuasaan, dan kepandaian yang dimiliki).

“Setiap sikap perilaku penampilan Anda adalah hukum, oleh karena itu jaga sikap tutur kata dan perilaku di wilayah penempatan. Ingat jati diri masing-masing sebagai anggota Polri,” tandasnya.

Wilayah penugasan pertama para anggota Polri, lanjut Kapolda, diibaratkan hutan belantara yang penuh bahaya dan binatang buas dalam bentuk tantangan dan godaan. Tantangan dan godaan tersebut adakalanya ditularkan dari senior yang bersikap tidak terpuji, sehingga tidak perlu dicontoh.

The post Beri Arahan Ratusan Bintara-Tamtama Remaja, Kapolda Jateng Wanti-Wanti Soal Pengamanan Pemilu appeared first on SuaraBaru.id.