Karangan bunga sebelumnya berasal dari berbagai elemen, mulai dari organisasi masyarakat, lembaga keagamaan, hingga komunitas pemuda. Di antaranya tampak karangan bunga dari LBH Ansor Kudus, GP Ansor, Banser, Pemuda Pancasila, hingga komunitas warga Karangrowo.

Selanjutnya, ada pula karangan bunga dari Masyarakat Dapil Kudus 4, Gabungan Pemuda Kudus, hingga Santri Kudus.

Dukungan atas tindakan tegas Kapolres Kudus juga banyak muncul di media sosial. Salah satu akun facebook, franky franky menulis ‘Semoga bisa diproses sampai ke pengadilan, khusunya buat anggota DPRD’.

Ada pula akun @ranto yang menuliskan ‘Langkah tegas Kapolres memberantas perjudian patut diapresiasi. Kami mendukung penuh agar penegakan hukum dilakukan secara adil tanpa pandang bulu’.

Sebelumnya, Polres Kudus berhasil mengungkap praktik perjudian yang melibatkan sejumlah pihak, termasuk salah satu oknum anggota DPRD Kudus. Penggerebekan dilakukan di Desa Karangrowo, Kecamatan Undaan, yang langsung menyita perhatian publik.

Aksi masyarakat yang mengirim karangan bunga ini dinilai sebagai simbol dukungan terhadap institusi kepolisian agar tetap teguh dan tidak terintimidasi oleh tekanan politik maupun sosial.

Plt Ketua Nasdem Kabupaten Kudus Akhwan juga menegaskan tidak akan melakukan intervensi atas proses hukum yang tengah berjalan di Polres Kudus. “Kami menghormati proses hukum yang kini tengah dilaksanakan oleh Pak Kapolres. Ujar Akhwan.

Hingga berita ini ditulis, karangan bunga terus berdatangan dan menarik perhatian pengguna jalan yang melintas di depan Mapolres Kudus. Tak sedikit warga yang mengabadikan momen tersebut sebagai bentuk solidaritas terhadap upaya penegakan hukum.

Ali Bustomi

The post Karangan Bunga Dukungan untuk Kapolres Kudus Terus Berdatangan appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam hal ini, Bawaslu Grobogan juga memastikan beberapa hal terkait dengan tahapan pencalonan DPRD ini.

Bebeberapa poin di antaranya adalah persyaratan administratif, sebagaimana dimaksud dalam PKPU 10 Tahun 2023, Daftar Calon Tetap (DCT) telah memenuhi keterwakilan perempuan minimal 30 persen di setiap dapilnya, sudah tidak ada pekerjaan calon anggota legislatif yang dilarang sebagaimana termaksud dalam peraturan perundang-undangan.

55 Peserta Pelatihan Magang ke Jepang Jalani Pemeriksaan Kesehatan di BLK Grobogan

Pengawasan dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan dengan pengawasan melekat di KPU Kabupaten Grobogan.

Sedangkan, pengawasan tidak langsung dilakukan dengan melakukan pencermatan melalui Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ketua Bawaslu Grobogan, Fitria Nita Witanti menjelaskan, Bawaslu Grobogan melakukan pencegahan dan pengawasan pada tahapan Pencalonan DPRD Kabupaten.

“Kami telah melakukan pengawasan mulai dari pengajuan bakal calon, pendaftaran, verifikasi, pencermatan rancangan DCT hingga penetapan. Kami pun telah melakukan beberapa bentuk pencegahan. Salah satunya dengan mengirimkan imbauan. Surat imbauan kami kirimkan baik ke Ketua Partai Politik maupun ke KPU Kabupaten Grobogan,” tutur Fitria, sapaan akrab Fitria Nita Witanti.

Bawaslu Grobogan mengawasi tahapan pencalonan DPRD Kabupaten mulai dari pengajuan bakal calon, pendaftaran, hingga penetapan Daftar Calon Tetap (DCT).

“Dalam perjalanan pengawasan pencalonan DPRD Kabupaten ini tentunya kami menemukan beberapa hal. Seperti saat pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) masih ditemukan adanya datar calon sementara yang mempunyai pekerjaan yang dilarang untuk menjadi calon anggota legislatif,” kata Fitria.

Dirinya menambahkan, hasil pengawasan tersebut kami sampaikan dalam bentuk saran perbaikan. Hingga saat penetapan DCT nama-nama tersebut sudah tidak muncul lagi dalam pengumuman DCT. Sebelumnya kami juga telah mengirimkan imbauan.

Selain itu, Fitria menginformasikan, dalam pencermatan rancangan DCT Bawaslu Grobogan juga menyampaikan imbauan terkait subtahapan ini.

Kirab Pemilu di Grobogan, Partisipasi Warga Indikator Suksesnya Pesta Demokrasi

“Dalam rangka pengawasan dan pencegahan tahapan penetapan DCT, Bawaslu Grobogan menyampaikan imbauan. Salah satu isi imbauan tersebut adalah agar KPU Kabupaten Grobogan menyusun rancangan DCT berdasarkan DCS hasil pencermatan oleh partai politik peserta pemilu dan Berita acara hasil verifikasi adminstrasi dokumen persyaratan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Grobogan,” imbuh Fitria.

Fitria menambahkan hingga penetapan DCT, Bawaslu Grobogan masih menemukan nama-nama yang mempunyai pekerjaan sebagai Badan Pemursyawaratan Desa (BPD).

“Setelah DCT ditetapkan KPU Kabupaten Grobogan tanggal 3 November 2023, kami masih menemukan nama-nama yang memiliki pekerjaan yang dilarang, sebagaimana diatur pada PKPU 10 tahun 2023. Kami pun mengirimkan saran perbaikan ke KPU Grobogan agar nantinya segera ditindaklanjuti,” kata perempuan kelahiran Kulonprogo ini.***

The post Bawaslu Grobogan Awasi Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilu 2024 dengan Pengawasan Melekat appeared first on SuaraBaru.id.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Eko Djumartono menyatakan ketentuan pemberian THR untuk anggota DPRD dan pejabat politik seperti Bupati sudah diatur oleh pemerintah pusat melalui keputusan Menteri Keuangan.

“Jadi sebagaimana diputuskan pemerintah pusat, selain ASN anggota DPRD dan pejabat daerah seperti Bupati akan dapat THR,”kata Eko, Selasa (4/5).

Eko menyatakan pencairan THR tersebut akan dilakukan di H-10 lebaran bersamaan dengan pencairan THR untuk ASN.

Baca juga :

Pemkab Kudus Siapkan Rp 30 M untuk THR dan Gaji ke 13 ASN

Ganjar Berharap THR Dibayar Sesuai Jadwal dan Aturan

Lebih lanjut kata Eko, untuk besaran THR, sebagaimana keputusan pemerintah pusat adalah sebesar gaji pokok beserta tunjangan lain yang melekat.

“Komponennya sama seperti ASN yakni gaji pokok dan tunjangan lain yang melekat seperti tunjangan anak dan tunjangan jabatan. Sementara untuk tunjangan kinerja seperti tunjangan perumahan, transportasi dan lainnya tidak dapat,”ungkapnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Pemkab Kudus telah mengalokasikan anggaran hingga Rp 30 miliar untuk pembayaran THR dan gaji 13 bagi ASN.

Menurut Eko, jumlah alokasi tersebut juga diperuntukkan bagi pembayaran THR anggota DPRD serta pejabat politik seperti Bupati.

Tm-Ab

The post Anggota DPRD dan Bupati pun Dapat Kucuran THR appeared first on SuaraBaru.id.