Menurutnya gelaran Dugderan yang menampilkan bedug raksasa dan gunungan ganjel ril akan menambah kesan menarik dalam menyambut datangnya bulan Ramadan.

Anang menyatakan, Dugderan adalah tradisi rutin tahunan yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang mengumumkan awal puasa Ramadhan.

“Hakikat Dugderan adalah pemerintah memberikan pengumuman dimulainya awal puasa Ramadhan di Kota Semarang,” kata Anang, Rabu (28/2/2024).

Dia menyatakan, upacara penyambutan Ramadhan tersebut merupakan prosesi yang sakral. Menurutnya, setiap kegiatan yang akan dilakukan harus menjunjung tinggi nilai budaya yang ada di Kota Semarang.

“Saya termasuk orang yang meminta Dugderan harus bersifat sakral. Sebaiknya jangan dicampur dengan apresiasi lain yang mengarah sifatnya hura-hura. Senangnya itu dalam konteks menyeluruh etnis yang ada di Kota Semarang,” katanya.

Begitu pula, Anang menilai, sebulan sebelum pengumuman awal puasa tersebut diawali dengan Pasar Dugderan terlebih dulu dapat memupuk perekonomian Kota Semarang makin tumbuh.

Termasuk di antaranya, menjadi langkah pembinaan terhadap pengrajin dan seniman Warak Ngendhog yang menjadi ikon Dugderan. Dengan adanya Dugderan yang meriah ini, Warak Ngendhog akan menjadi fokus perhatian masyarakat.

“Warak Ngendhog bisa ditampilkan mewakili unsur etnis yang ada. Warak Ngendhog ikon Dugderan, sudah semestinya menjadi unggulan yang harus ditingkatkan, jangan sampai hilang dari arena Dugderan,” katanya.

Nantinya, selain Pasar Dugderan yang digelar di Aloon-aloon Semarang, Dugderan kali ini akan ditandai pula dengan kirab budaya dari Balai Kota Semarang hingga Masjid Agung Semarang.

“Ini sekaligus menjadi upaya untuk mengenalkan budaya awal Kota Semarang seperti itu,” kata Politikus Partai Golongan Karya (Golkar) tersebut.

Sebelumnya diberitakan, prosesi Dugderan kali ini akan diselenggarakan dua hari jelang Ramadan. Sebulan sebelumnya, tepatnya mulai Rabu (28/2/2024) akan diselenggarakan Pasar Dugderan di Aloon-Aloon Semarang.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Semarang, Wing Wiyarso, mengatakan, Dugderan merupakan prosesi tahunan yang menjadi kearifan lokal warga Ibu Kota Jawa Tengah.

Dengan mengedepankan akulturasi budaya melalui Warak Ngendhog, Dugderan sudah menjadi budaya masyarakat Kota Semarang saat menyambut bulan suci Ramadan.

Menurutnya, Disbudpar Kota Semarang pada 2024 akan mengemas prosesi Dugderan lebih menarik dengan memamerkan bedug raksasa di Aloon-Aloon Masjid Agung Semarang.

“Kami akan kemas lebih oke lagi. Insya-Allah untuk penyerahan dan pembacaan suhuf halaqah, kami akan coba ubah setting-nya, kami pamerkan pemukulan bedug raksasa,” ujarnya.

Pihaknya menyebut, gunungan ganjel rel besar di dekat beduk akan menjadi pemecah keramaian. Terdapat gunungan kue khas Kota Semarang tempo dulu dengan ukuran kecil di empat sisi alun-alun.

“Sehingga, masyarakat tidak perlu saling berdesakan. Prosesi suhuf halaqah rombongan wali kota akan lebih oke lagi,” ujarnya.

Nantinya, Dugderan 2024 juga akan diawali dengan kirab budaya dari Balai Kota Semarang menuju ke Masjid Agung Semarang. Setiap kecamatan akan mengangkat budaya dan kearifan lokal masing-masing.

“Bergada atau pasukan 40-an. Walaupun tahun ini baru 16 peserta, mereka akan ikut kirab dan dinilai. Didukung komunitas lain seperti Sam Poo Kong, Tay Kak Sie, Tosan Aji, dan lain-lain,” ujar Wing.

Hery Priyono

The post DPRD Kota Semarang Menilai Tradisi Dugderan sebagai Prosesi Sakral appeared first on SuaraBaru.id.

Sekretaris Komisi D DPRD Kota Semarang, Anang Budi Utomo, mengatakan, pemerintah selain menyediakan fasilitas fisik berupa sarana dan prasarana pendukung pendidikan yang baik di setiap sekolah, juga harus memperhatikan pelayanan pendidikan bagi penyandang disabilitas.

“Pengembangan pendidikan kedepannya harus memperhatikan karakteristik individu siswa. Untuk itu, perlu adanya penambahan jumlah guru pendamping khusus (GPK) di sekolah- sekolah reguler yang bisa mempelajari dan memahami karakteristik semua peserta didiknya, termasuk yang berkebutuhan khusus,” katanya, Sabtu (30/12/2023).

Anang menjelaskan, kemampuan pedagogik dari guru pendamping khusus di sekolah ini sangat penting perannya  agar semua peserta didik bisa mendapatkan kualitas pendidikan yang baik, termasuk bagi anak-anak penyandang disabilitas atau difabel tak hanya yang normal saja.

“Jangan sampai anak- anak yang sebenarnya bisa bersekolah di sekolah reguler atau sekolah inklusi, tapi malah disekolahkan di Sekolah Luar Biasa (SLB), padahal hal ini bisa mempengaruhi secara psikologis anak. Kan nantinya anak-anak juga berbaur dengan masyarakat lainnya,” katanya.

Menurut Anang, Pemerintah kota Semarang, seharusnya mulai menyiapkan dan menyediakan sarana dan prasarana pendukung bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Yakni melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), dan Penataan Ruang (Distaru) dengan membuat jalur khusus untuk tuna netra, maupun toilet khusus penyandang disabilitas di sekolah.

“Sekarang masih belum optimal, belum lagi ke tempat umum lainnya seperti masjid dan perkantoran. Tidak bisa diakses seluruhnya dengan baik,” katanya.

Pemkot harus memperhatikan peserta didik berkebutuhan khusus, agar punya kesempatan yang sama di masa depan mendapatkan pendidikan baik, dan akhirnya bisa mandiri.

“Termasuk, pemberian kuota bagi mereka untuk nantinya bisa berkarir di perusahaan, atau di pemerintahan,” ujarnya.

Sehingga dewan mendorong adanya sekolah inklusi agar bisa memenuhi pelayanan pendidikan bagi semua peserta didiknya. Termasuk lembaga assesment bagi anak berkebutuhan khusus, yang digratiskan pemerintah.

“Sehingga setelah lulus assesment yang dibiayai pemerintah tersebut mereka bisa diterima di sekolah reguler, inklusi atau SLB,” katanya.

Sementara, Sub Koordinator Kurikulum dan Penilaian SMP Dinas pendidikan kota Semarang, Fajriah, menjelaskan, peserta didik penyandang disabilitas atau peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK) di sekolah reguler adalah kewenangan di Dinas Pendidikan Kota Semarang. Maupun pemenuhan sarana dan prasarana di sekolahnya disesuaikan dengan keinklusifan.

“Sekarang ada sekitar 200 peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK). Paling banyak yang punya keterbatasan lambat belajar, ini secara fisik tidak kasat mata. Berbeda dengan penyandang disabilitas seperti tuna daksa atau cacat fisik yang harus butuh kursi roda dipenuhi, maupun jalur jalan khusus pun juga penuhi. Kemudian disiapkan toilet sekolah khusus disabilitas. Karena tunadaksa tidak banyak sehingga dipenuhi dulu,” katanya.

Terkait penyediaan guru pedagogik, lanjut dia, memang idealnya di sekolah inklusi ada guru kelas, guru mata pelajaran (mapel) dan guru damping (shadow teacher). Namun, saat ini guru pendamping khusus (GPK) di kota Semarang dari pelatihan Kemendikbud berjumlah 15 guru.

“Lalu, ada tambahan sebanyak 80 GPK lagi usai kegiatan Bimtek Kurikulum Peserta Didik Berkebutuhan Khusus pada Bulan Desember ini oleh Disdik Kota Semarang, sehingga sekarang menjadi 95 GPK. Mereka juga dibekali materi dari alumni Kemendikbud,” katanya.

Diharapkan, dengan makin banyaknya GPK sekolah menjadi lebih siap menerima PDBK dan bisa memberikan layanan pendidikan bagi semua peserta didik tanpa terkecuali. Di Kota Semarang sendiri ada sebanyak 58 sekolah inklusi tingkat SMP.

“Sedangkan kalau untuk siswa autis diharuskan ada guru damping, namun dilihat dulu perilakunya. Kami nanti berkoordinasi dengan pihak sekolah dan orang tua siswa untuk proses pembelajaran, kurikulum dan assesmentnya sesuai aturan inklusi,” katanya.

Apalagi di kota Semarang saat ini telah terdapat Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) dibawah Disdik yang didalamnya terdapat psikolog untuk memberikan asesmen dan pendampingan PDBK inklusi permanen dan temporer. Sehingga sangat membantu asesmen PDBK sesuai jenis keinklusifan mereka

Hery Priyono

The post Peserta Didik Berkebutuhan Khusus Didorong Dapat Layanan Pendidikan yang Terbaik appeared first on SuaraBaru.id.

”Bayangkan, kalau organisasinya tidak profesional, bagaimana para atlet bisa serius bertanding. Prestasi atlet selaras dengan pengelolaan organisasi yang akuntabel,” kata Arnaz, di sela acara Bintek Penatausahaan Keuangan, yang digelar KONI Kota Semarang, di Legacy Convention Hall, Semarang, Rabu (30/11/2022).

Menurut dia, lolosnya 750 atlet Kota Semarang ke Porprov 2023, salah satunya berkat pengelolaan organisasi yang baik. Karenanya, semua organisasi olahraga, baik KONI maupun Pengkot/Askot, harus melakukan perencanaan yang matang.

BACA JUGA: Kapolresta Surakarta Berikan Hadiah pada Siswa TK Hafal Al Fatihah dan Pancasila

Ditambahkannya, pentingnya efisiensi anggaran dengan menerapkan skala prioritas. ”KONI Kota Semarang berhasil melakukan efisiensi anggaran, sehingga kami dapat meningkatkan jumlah maupun nominal atlet Program Semarang Emas (PSE). Termasuk memberikan asuransi untuk para atlet,” imbuhnya.

Arnaz berharap, para pengurus Induk Organisasi Cabang Olahraga (IOCO) juga melakukan perencanaan strategis (renstra), sebagai arah program pelatihan dan pengembangan atlet ke depan.

”Ini perlu dilakukan, sebagai salah satu langkah pengendalian program kerja serta monitoring dan evaluasi,” tukas Ketua Kadin Kota Semarang ini.

BACA JUGA: Tim Sparta Polresta Surakarta Amankan Motor Berknalpot Brong yang Resahkan Warga

Sementara itu, Sekum KONI Kota Semarang, Teguh Setyono, menyebutkan, kegiatan ini untuk meningkatkan literasi keuangan sistem pelaporan yang baik bagi IOCO. Pihaknya juga tidak ingin melihat para pengurus IOCO, bolak-balik ke KONI, untuk konsultasi bersama Tim Satgas. Bintek ini mengajarkan semuanya, terkait pelaporan keuangan.

”Kegiatan ini juga untuk sinkronisasi antara keuangan IOCO dengan KONI. Selain itu juga, memberikan pemahaman bagaimana membuta laporan keuangan yang baik dan benar. Karena dana yang kita gunakan adalah dana hibah dari Pemkot Semarang,” imbuhnya.

Teguh menegaskan, kegiatan ini untuk mencegah terjadinya masalah hukum di kemudian hari, karena penggunaan anggaran yang tidak sesuai peruntukkannya. KONI juga tidak akan mempersulit, sepanjang sesuai aturan.

BACA JUGA: Pemkot Magelang Beri Penghargaan kepada Pembayar Pajak Tercepat Sekaligus Launching SIMONARELA

”Bagi IOCO yang belum paham soal penyusunan keuangan, segeralah belajar dan lakukan konsultasi. Apalagi nanti Porprov Jateng 2023 di Pati Raya, dilaksanakan pada September mendatang, atau jelang akhir tahun. Jadi dibutuhkan kecepatan dalam membuat laporan. Maka kegiatan ini sangat penting,” terang Teguh.

Dalam bintek itu, Sekretaris Komisi D DPRD Kota Semarang, Anang Budi Utomo, menyampaikan, IOCO untuk belajar Standar Satuan Harga (SSH). Karena itu menjadi acuan dalam penggunaan anggaran baik pengadaan barang maupun jasa.

”Jangan sampai IOCO membelanjakan barang tidak sesuai SSH. IOCO harus belajar dan jangan sampai belanja diluar SSH. Kalau itu terjadi, saya pastikan akan terjadi temuan dan berujung masalah hukum,” terang dia.

BACA JUGA: Menpora: Prestasi Olahraga Indonesia Harus Murni Tanpa Doping

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang, Pravarta Sadman, memberikan apresiasinya atas kegiatan bintek ini.

”Bagi IOCO yang belum menyelesaikan kewajiban SPj, untuk segera menyelesaikannya, karena batas akhir Laporan Pertanggungjawaban sampai 15 Desember. Dan ke depan kita bekerja sama untuk kesuksesan Porprov Jateng 2023,” pesan Pravarta.

Riyan

The post Pentingnya Efisiensi Anggaran dengan Menerapkan Skala Prioritas appeared first on SuaraBaru.id.