BREBES (SUARABARU.ID) – Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dr Wahyu Setianingsih MKes menilai, bahwa Buang Air Besar Sembarangan masih banyak dilakukan masyarakat Brebes. Sehingga untuk bisa Open Defecation Free (ODF) atau bebas dari BABS tingkat Provinsi Jawa Tengah, juga harus menunggu Brebes.
”Jawa Tengah tidak bisa ODF kalau Brebes belum juga ODF,” ungkap dr Wahyu Setianingsih saat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) 2021 Bidang Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, di Hotel Grand Dian Brebes, Rabu (11/3).
Untuk itu, dr Ningsih mendesak kepada Pemkab Brebes agar secepatnya menyelesaikan permasalahan kesehatan berupa BABS. Semua elemen, harus bersama-sama mendukungnya demi pencapaian ODF lebih cepat.
Meski demikian, kata Ningsih, Pemkab akan lebih cepat menanganinya karena sudah bertekad dan sudah dideklarasikan bahwa 2020 Brebes ODF. Selain BABS, Ningsih juga menyoroti masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan dan Angka Kematian Bayi (AKB) yang dilahirkan, serta Stunting di Kabupaten Brebes. “Dari permasalahan-permasalahan diatas, harus kita pecahkan bersama termasuk dukungan anggaran yang cukup,” ungkitnya.
Bupati Brebes Hj Idza Priyanti SE MH sebagaimana disampaikan Wakil Bupati Brebes Narjo SH MH mengakui bahwa permasalahan kesehatan menjadi fokus utama dalam pembangunan Kabupaten Brebes. Namun demikian, Musrembang bukan semata agenda rutin tahunan yang hanya sekadar mengkalkulasikan besar kecilnya anggaran pada 2021. Sebab, besar kecilnya anggaran, bukan tolok ukur suksesnya perencanaan. Yang lebih penting adalah, seberapa besar efek, nilai dan manfaat dari kegiatan yang dilaksanakan.
Musrenbang, kata Narjo, merupakan langkah awal dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam pembahasannya, perlu sinkronisasi rencana kerja pemerintah kabupaten Brebes dengan kebutuhan masyarakat, dalam pencapaian tujuan pembangunan di bidang kesehatan.
Narjo membeberkan, banyak sekali permasalahan kesehatan yang dihadapi Kabupaten Brebes, diantaranya masih tingginya AKI dan AKB serta penularan penyakit seperti TB, DBD dan Cikungunya, sarana dan prasarana kesehatan yang belum memadai, tenaga kesehatan yang belum mencukupi, kasus gizi buruk, gizi kurang dan Stunting.
Didik Yuliyanto
