SEMARANG (SUARABARU.ID) – Pemerintah secara masif menggeser fokus penanganan kesehatan dengan mengencangkan upaya pencegahan (hulu) guna menekan laju kasus stroke di Indonesia.
Dalam rilis Kemenkes disebutkan, melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG), pemerintah menargetkan dapat menjangkau 130 juta penduduk pada tahun ini, setelah berhasil mencatat 70 juta pemeriksaan pada tahun pertama pelaksanaannya.
Langkah preventif ini diambil sebagai respons atas tingginya fatalitas stroke yang kini menjadi penyebab kematian tertinggi di Indonesia, dengan angka kematian mencapai sekitar 337.000 jiwa setiap tahun. Jumlah tersebut melampaui kematian akibat penyakit jantung maupun kanker.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, dalam lima tahun mendatang, program skrining massal tersebut ditargetkan mampu menjangkau 280 juta penduduk atau sekitar 80 persen populasi. Fokus utamanya adalah mendeteksi secara dini hipertensi, diabetes, dan kolesterol tinggi yang menjadi faktor risiko utama stroke.
“Prevalensi hipertensi di Indonesia hampir 20 persen dan diabetes lebih dari 10 persen. Daripada menunggu sampai stroke terjadi, kita harus mengendalikan faktor risiko ini sedini mungkin,” ujar Budi saat memberikan arahan pada Indonesia Collaborative Neuro-Networks Summit (ICONNS) 2026 di Jakarta, Jumat (10/7).
Pemerintah menerapkan pendekatan taktis 80-80-80, yakni 80 persen penduduk teridentifikasi, 80 persen dari mereka yang teridentifikasi mendapatkan penanganan, dan 80 persen dari yang ditangani berhasil mengendalikan kondisi kesehatannya.
Menkes Budi menambahkan, angka riil kematian stroke di lapangan diperkirakan dapat mencapai dua hingga tiga kali lebih besar karena masih banyak kasus di berbagai daerah yang belum tercatat dalam sistem registrasi nasional. Stroke juga menjadi beban pembiayaan kesehatan terbesar ketiga dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan total klaim melebihi Rp5 triliun setiap tahun.
“Setiap tahun sekitar 300.000 orang meninggal akibat stroke. Saya sangat terlibat secara pribadi karena ibu saya sendiri mengalami stroke ketika berusia 70 tahun. Saat itu, di kota kami bahkan belum tersedia CT scan sehingga harus dibawa ke kota lain, dan sudah terlambat. Ibu saya mengalami kelumpuhan selama sembilan tahun,” lanjut Menkes Budi.
Di sisi hilir atau penanganan darurat, pemerintah juga mempercepat kesiapan fasilitas dengan menargetkan seluruh 514 kabupaten/kota memiliki sarana CT scan dan cath lab. Akselerasi penyediaan layanan tersebut dinilai krusial karena penanganan stroke sangat bergantung pada kecepatan waktu (golden period).
Selain penguatan sarana, kompetensi tenaga medis ikut didorong. Dokter bedah umum di tingkat kabupaten/kota akan dilatih untuk mampu melakukan prosedur kraniotomi guna mengevakuasi hematoma pada kasus stroke hemoragik.
