SEMARANG SUARABARU.ID : Wakil Ketua DPRD Jateng Mohammad Saleh membuka acara forum grup discussion yang diselenggarakan oleh humas Sekwan Jateng di hotel Pandanaran Semarang. Dalam sambutannya beliau menekankan pentingnya sinergi media yang terjadi perubahan akan pola karena perkembangan teknologi. Dulu bila terjadi peristiwa di sore hari maka kita harus menunggu esok hari untuk mengetahui informasinya. Tetapi sekarang sudah bisa real time dan detik itu juga langsung tersebar.
Dengan perubahan tersebut maka dengan cepat akan mempengaruhi opini publik sehingga pihak terkait baik eksekutif maupun legislatif harus berhati hati dan tentunya bersinergi dengan media. Misalnya proses proyek pengerjaan fisik infrastruktur pemerintah harus melalui tahapan tahapan yang melibatkan DPRD. Tetapi hal tersebut bisa berubah ketika hal yang sifatnya viral terjadi, misalnya ketika viral warga yang menanam pohon pisang di tengah jalan sehingga mempengaruhi pemikiran masyarakat, tentu hal ini harus direspon dengan cepat oleh pemerintah.
“DPRD harus mampu menunjukkan kepada publik apa yang sedang dikerjakan, bagaimana proses kebijakan berlangsung, dan bagaimana pertanggungjawabannya. Transparansi menjadi kebutuhan utama,” tegas Mohammad Saleh, S.T. M.En.
Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Jawa Tengah, Indra Ashoka Mahendrayana,S.E., M.H. menilai keterbukaan informasi harus menjadi bagian dari budaya penyelenggaraan pemerintahan, mengingat mayoritas masyarakat kini mengakses informasi melalui platform digital.
“Komisi Informasi hadir sebagai penjaga keterbukaan informasi. Transparansi bukan hanya kewajiban, tetapi harus menjadi budaya dalam pemerintahan,” ujarnya.
Menurut Indra, pemerintah saat ini menghadapi berbagai tantangan komunikasi publik di era digital, mulai dari penyebaran misinformasi, kesenjangan akses teknologi, tingginya tuntutan respons masyarakat, hingga ancaman keamanan siber dan kebocoran data.
Indra Ashoka Mahendrayana,S.E., M.H., menegaskan bahwa kondisi tersebut menuntut penyelenggara pemerintahan untuk semakin mengedepankan akuntabilitas dan keterbukaan informasi sebagai instrumen pengawasan publik.
“Keterbukaan informasi juga menjadi sarana pengawasan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan,” jelasnya.
Indra menambahkan, kepercayaan masyarakat hanya dapat dibangun melalui praktik transparansi dan akuntabilitas yang dijalankan secara konsisten oleh seluruh badan publik.
Dalam kesempatan yang sama, Komisioner Bidang Kelembagaan dan Monitoring Evaluasi KIP Provinsi Jawa Tengah, Ermy Sri Ardhyanti, S.Sos. menegaskan pentingnya adaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi agar pelayanan informasi publik semakin optimal.
“Keterbukaan informasi publik di era digital harus terus diperkuat melalui adaptasi teknologi dan peningkatan kualitas layanan informasi kepada masyarakat,” ujarnya.
Melalui forum Focus Group Discussion bertema ” Transformasi Komunikasi Publik di Era Digital Penguatan, Transparansi, Akuntabilitas dan Kepercayaan Publik ” Semarang DPRD Jawa Tengah berharap dapat merumuskan langkah-langkah strategis untuk memperkuat komunikasi publik yang transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik terus meningkat.
