JAKARTA (SUARABARU.ID) – Kementerian Hukum RI menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja Semester I Tahun 2026 di Graha Pengayoman Kementerian Hukum, Kamis (2/7/2026).
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, Heni Susila Wardoyo, mengikuti kegiatan tersebut bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Tjasdirin, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Delmawati, serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Toni Sugiarto.
Rakor dibuka oleh Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, yang dalam arahannya menegaskan bahwa seluruh program dan kebijakan Kementerian Hukum harus selaras dengan prioritas pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan Presiden Republik Indonesia.
“Kita sebagai pembantu Presiden harus memahami apa yang menjadi program prioritas Presiden. Oleh karena itu, seluruh tujuan dan program prioritas tersebut harus kita laksanakan bersama-sama,” tegas Supratman.
Menteri Hukum menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kementerian Hukum atas berbagai capaian yang telah diraih selama semester pertama tahun 2026. Menurutnya, keberhasilan organisasi merupakan hasil kerja keras seluruh pegawai yang telah memberikan dedikasi terbaik bagi bangsa dan negara.
“Dalam banyak hal kita mampu memperoleh berbagai capaian karena yang hebat adalah seluruh pegawai Kementerian Hukum. Terima kasih atas karya terbaik yang telah diberikan untuk Indonesia,” ujarnya.
Supratman juga memaparkan sejumlah capaian strategis Kementerian Hukum, di antaranya pelaksanaan Program Pasti Ada Solusi sebagai sarana pengaduan masyarakat secara langsung, terbentuknya 83.980 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh Indonesia sebagai upaya memperluas akses terhadap keadilan.
Kemudian pembentukan lebih dari 1.600 Sentra Kekayaan Intelektual di perguruan tinggi, serta keberhasilan Indonesia menempati peringkat pertama di ASEAN dalam pendaftaran Indikasi Geografis. Ke depan, Kementerian Hukum juga akan memperkuat penerapan sistem meritokrasi dan kolaborasi antar kementerian melalui program Tower Hall Meeting.
Sementara itu, Menteri PANRB, Rini Widyantini, menekankan pengendalian kinerja harus berorientasi pada hasil yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, transformasi birokrasi harus mampu menjawab kebutuhan publik melalui pelayanan yang mudah, cepat, pasti, dan inovatif.
“Kinerja instansi pemerintah harus lebih berorientasi pada outcome yang berdampak langsung kepada masyarakat. Kita harus mampu mengenali kebutuhan masyarakat dan terus menghadirkan inovasi pelayanan publik,” ujarnya.
