Rini memberikan apresiasi kepada Kementerian Hukum atas komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk kehadiran layanan di Mal Pelayanan Publik (MPP), peran strategis dalam pembentukan regulasi yang memberikan kepastian hukum, serta capaian Survei Kepuasan Masyarakat sebesar 97,17% dan Indeks Pelayanan Publik yang menjadi salah satu yang tertinggi di tingkat kementerian.
“Saya berharap capaian ini dapat menjadi contoh bagi kementerian dan lembaga lainnya. Namun demikian, kita tidak boleh berpuas diri dan harus terus melakukan peningkatan serta perbaikan pelayanan kepada masyarakat,” pesannya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta menyampaikan, rapat koordinasi diselenggarakan sebagai forum analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja semester pertama tahun 2026.
Melalui evaluasi tersebut diharapkan seluruh jajaran mampu mengidentifikasi berbagai kendala serta merumuskan langkah strategis agar target dan sasaran Kementerian Hukum pada semester kedua dapat tercapai secara optimal.
Rangkaian kegiatan juga diisi dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan 8 kementerian/lembaga tentang Peluncuran Etalase Produk Indikasi Geografis Indonesia sebagai bentuk penguatan ekosistem Kekayaan Intelektual nasional, serta penyerahan penghargaan kepada satuan kerja berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Melalui rapat koordinasi ini, Kementerian Hukum memperkuat komitmen seluruh jajaran untuk meningkatkan kinerja organisasi pada semester kedua tahun 2026, mempercepat transformasi birokrasi, serta menghadirkan pelayanan hukum yang semakin berkualitas, profesional, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Ning S
