KUDUS (SUARABARU.ID) – Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Mejobo Tenggeles, H Ilwani, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Kejaksaan Negeri (Kejari) Kudus yang memanggil 78 mitra SPPG untuk proses klarifikasi terkait dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN).
Menurut Ilwani, langkah Kejari Kudus merupakan upaya yang tepat untuk memastikan seluruh SPPG di Kabupaten Kudus benar-benar memenuhi persyaratan sekaligus mengusut ada tidaknya keterkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia mengungkapkan, jumlah SPPG di Kudus saat ini mengalami lonjakan yang sangat signifikan. Padahal, berdasarkan kebutuhan daerah, jumlah ideal diperkirakan hanya sekitar 80 an unit. Namun kini jumlahnya telah mencapai lebih dari 130 an SPPG.
“Selama ini jumlah SPPG di Kudus bertambah sangat cepat. Banyak yang tiba-tiba berdiri, sehingga memang perlu dilakukan verifikasi kembali,” ujar Ilwani.
Meski demikian, Ilwani enggan berspekulasi apakah kemunculan banyak SPPG tersebut berkaitan langsung dengan dugaan korupsi di BGN. Ia menyerahkan sepenuhnya proses penyelidikan kepada aparat penegak hukum.
Menurutnya, yang terpenting saat ini adalah seluruh SPPG diverifikasi ulang untuk memastikan legalitas, kelengkapan administrasi, serta kelayakan operasionalnya.
“Ini merupakan bagian dari evaluasi program MBG. SPPG-SPPG yang ada memang harus diverifikasi lagi untuk memastikan kelayakannya,” katanya.
Jumlah Penerima Manfaat Menurun
Ilwani juga mengaku membludaknya jumlah SPPG berdampak langsung terhadap operasional mitra yang telah lebih dahulu berdiri.
Ia mencontohkan SPPG Mejobo Tenggeles miliknya yang semula melayani hampir 4.000 penerima manfaat (PM). Namun setelah banyak SPPG baru bermunculan, jumlah penerima manfaat yang dilayani turun menjadi sekitar 3.600 orang.
Penurunan tersebut, menurutnya, cukup disayangkan karena fasilitas dan kapasitas SPPG yang dikelolanya justru telah memenuhi bahkan melampaui standar.
Ia mengungkapkan telah menginvestasikan dana sekitar Rp1,1 miliar hanya untuk pengadaan peralatan dapur. Selain itu, jumlah relawan yang dipekerjakan juga lebih banyak dibanding ketentuan minimal yang dipersyaratkan.
“Peralatan dapur saja saya habis sekitar Rp1,1 miliar. Belum lagi jumlah relawan. Mengapa malah jumlah penerima manfaatnya dikurangi,” ungkapnya.
Ilwani juga menegaskan bahwa SPPG yang dikelolanua, telah beroperasi sejak Agustus 2025, yang mana belum banyak orang berminat membuat SPPG. Dibangun secara mandiri, Ilwani menegaskan bahwa upayanya adalah guna membantu kesuksesan program MBG Presiden Prabowo.
“Jadi, tujuan saya membuat SPPG ini adalah membantu program Presiden Prabowo,”katanya.
Kejari Klarifikasi Puluhan Mitra SPPG Terkait Kasus Dugaan Korupsi BGN, Berikut Daftar Lengkapnya
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Negeri Kudus memanggil 78 mitra SPPG di Kabupaten Kudus untuk memberikan klarifikasi terkait dokumen administrasi dan pelaksanaan program.
Langkah tersebut merupakan bagian dari pendalaman dugaan korupsi yang tengah diusut terkait Badan Gizi Nasional (BGN). Selain memeriksa kelengkapan administrasi, Kejari juga melakukan pendataan untuk memastikan seluruh SPPG yang beroperasi telah memenuhi ketentuan dan layak menjalankan Program Makan Bergizi Gratis.
Proses klarifikasi tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program MBG di Kabupaten Kudus, sekaligus memastikan bantuan pemerintah benar-benar dikelola secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Ali Bustomi
