BLORA (SUARABARU.ID) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blora memetakan sebanyak 149 desa dan kelurahan di 15 kecamatan yang berpotensi mengalami kekeringan selama musim kemarau 2026.
Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sekitar 139 desa. Penambahan wilayah rawan kekeringan ini menunjukkan adanya perluasan daerah terdampak akibat kondisi musim kemarau yang mulai memasuki puncaknya.
Sekretaris BPBD Kabupaten Blora, Mulyowati, mengatakan dari total 16 kecamatan yang ada di Kabupaten Blora, hanya satu kecamatan yang tidak masuk dalam peta wilayah berpotensi mengalami kekeringan.
“Untuk tahun ini ada 149 desa dan kelurahan yang sudah kami petakan sebagai wilayah dengan status siaga kekeringan. Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah ketika memasuki status tanggap darurat,” ujar Mulyowati, Senin (29/06/2026).
Mulyowati menjelaskan, apabila kondisi kemarau semakin panjang dan masuk ke tahap tanggap darurat, jumlah desa terdampak diperkirakan bisa meningkat.
“Kalau sudah masuk masa tanggap darurat, kemungkinan bisa lebih dari 160 desa dan kelurahan yang terdampak,” kata Mulyowati.
Menurut Mulyowati, terdapat penambahan wilayah rawan kekeringan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Salah satunya berasal dari Kecamatan Todanan yang sebelumnya belum masuk dalam daftar daerah berpotensi kekeringan.
“Tahun 2024 Todanan belum masuk. Tahun 2025 kemarin kan kemarau basah. Tahun ini ada tiga desa yang dipetakan di Todanan, karena ada beberapa dukuh yang ternyata mengalami kekeringan, tetapi sebelumnya belum terlaporkan,” jelas Mulyowati.
Lebih lanjur, Mulyowati mengaku, BPBD Blora juga telah menyiapkan langkah antisipasi menghadapi kemungkinan meningkatnya dampak kekeringan, termasuk pendistribusian air bersih ke wilayah terdampak.
Mulyowati menyebut, Kecamatan Jati dan Kunduran menjadi wilayah prioritas dalam penanganan karena selama ini menjadi daerah yang lebih cepat mengalami kekeringan.
“Untuk droping air bersih, yang menjadi prioritas adalah Kecamatan Jati dan Kunduran karena memang paling sering mengalami kekeringan lebih awal,” terang Mulyowati.
Meski demikian, hingga saat ini BPBD Kabupaten Blora belum menerima permintaan distribusi air bersih dari masyarakat. Pihaknya masih melakukan pemantauan terhadap kondisi di lapangan.
“Puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Juli hingga Agustus. Sampai sekarang belum ada permintaan dropping air bersih. Nanti kalau ada permintaan akan segera kami tindaklanjuti,” pungkas Mulyowati.
El Nyunanto
