WONOGIRI (SUARABARU.ID) – Upaya peningkatan Pendapatan Aseli Daerah (PAD) menghadapi sejumlah kendala, antara lain basis pajak yang masih sempit dan dominasi sektor pertanian informal dalam struktur ekonomi daerah. Juga terkendala oleh keterbatasan ruang untuk menaikkan tarif pajak dan retribusi, yang memiliki potensi berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Bagian Prokopim Pemkab Wonogiri, mengabarkan, pernyataan di atas disampaikan Bupati Wonogiri Setyo Sukarno, Kamis (25/6/26), dalam Rapat Koordinasi (Rakor) dan Asistensi Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Wonogiri, dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah.
Rakor digelar di Ruang Kahyangan kompleks perkantoran Setda Pemkab Wonogiri. Ikut hadir Wakil Bupati Wonogiri Imron Rizkyarno, Ketua DPRD Wonogiri Sriyono, Sekda FX Pranata beserta para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah.
Kegiatan tersebut menghadirkan Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (FKDH dan DPRD) Kementerian Dalam Negeri Dr. Deddy Winarwan beserta tim. Rakor dan asistensi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik melalui sinergi antara Pemerintah Kabupaten Wonogiri dan DPRD.
Hasil Rakor dan asistensi tersebut, diharapkan dapat dijadikan landasan dalam menyusun langkah-langkah strategis dan terpadu, untuk mendukung pembangunan daerah yang lebih mandiri dan berkelanjutan.
Bupati dalam sambutannya, mengatakan, pelaksanaan Otonomi Daerah (Otda) selama kurang lebih 25 tahun telah memberikan berbagai peluang sekaligus tantangan bagi daerah. Pemerintah Daerah, terus berupaya mengoptimalkan potensi yang dimiliki untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Melalui kegiatan ini, Pemkab Wonogiri berharap dapat memperoleh arahan, masukan, dan solusi dari Kemendagri guna memperkuat tata kelola pemerintahan daerah,” kata Bupati Setyo Sukarno.
Pada bagian lain sambutannya, Bupati mengakui bahwa Kabupaten Wonogiri masih menghadapi tantangan berupa tingginya ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Selama periode 2010 hingga 2026, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah, rata-rata masih berada pada angka 11,47 persen.
Hasil Rakor dan asistensi tersebut diharapkan menjadi landasan dalam menyusun langkah-langkah strategis dan terpadu untuk mendukung pembangunan daerah yang lebih mandiri dan berkelanjutan.(Bambang Pur)
