KOTA MUNGKID (SUARABARU.ID) – Sosialisasi program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS) kepada masyarakat dilakukan di Deyangan, Mertoyudan, Kabupaten Magelang, hari ini (Kamis, 18 Juni 2026). Diikuti 250 peserta perwakilan warga dari beberapa kecamatan.
Anggota Komisi IX DPR RI, Vita Ervina, di sela acara itu mengatakan, sosialisasi bersama BPJS Kesehatan Kabupaten Magelang itu diharapkan agar masyarakat bisa tahu, sebenarnya manfaat dari kepesertaan BPJS Kesehatan. Dia berharap, persoalan yang ada bisa mendapat perhatian.
“Beberapa masukan akan menjadi catatan dari BPJS juga buat kami. Untuk bisa memberikan masukan agar tata kelola, maupun untuk pelayanan dari BPJS Kesehatan bisa terus ditingkatkan, sehingga hak layanan kesehatan buat masyarakat bisa terpenuhi,” harapnya.
Pada bagian lain dia menjelaskan, melihat rasio klaim dari seluruh Indonesia saat ini sudah sangat tinggi, di atas 108 persen. Sedangkan neto dana cadangan semakin menipis.
“Ketika iuran dari kepesertaan bisa punya Rp 14 triliun setiap bulan dan klaimnya mencapai Rp 16 triliun, ada kekurangan Rp 2 triliun setiap bulannya,” katanya.
Terkait kondisi itu, maka dilakukan kegiatan tersebut. Untuk mendorong agar masyarakat mulai mengaktifkan
kepesertaannya, sehingga keberlangsungan dari program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bisa terus terjaga.
Sementara itu Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Magelang, Maya Susanti, menambahkan, acara sosialisasi itu supaya masyarakat, khususnya peserta, bisa mengetahui hak dan kewajibannya. “Karena perlindungan kesehatan itu kan penting. Jangan sampai nanti tiba waktunya dapat musibah sakit, belum memiliki perlindungan, akan repot sendiri,” tandasnya.
Maka, menurut dia, perlu memastikan kepada warga terhadap keaktifan peserta. Kalau sudah aktif, maka kapan pun, di mana pun, tidak akan khawatir lagi. “Biasanya kan khawatir, wah saya berobat habisnya berapa ya,” tuturnya.
Maka, lanjutnya, dengan memastikan keaktifan itu, entah yang dibayari oleh Pemerintah, maupun yang dibiayai secara perorangan, maka sudah ada perlindungan kesehatan.
Ketika ditanya tentang pembekuan BPJS, menurut dia, yang dibekukan di seluruh Indonesia, tidak hanya di Kabupaten Magelang. Tujuannya, Pemerintah sedang melakukan verifikasi dan validasi. Mana yang tepat sasaran, mana yang belum tepat sasaran.
“Karena memang selama ini ada beberapa didapati data yang belum tepat sasaran, sehingga dilakukan verifikasi dan validasi lagi,” jelasnya.
Untuk di wilayah Kabupaten Magelang, keaktifannya sudah tinggi. Karena berangsur-angsur Bupati Grengseng Pamuji sudah menyampaikan ke jajarannya untuk melakukan verifikasi dan validasi. Menurut catatan dia, sudah di atas 70 persen. “Di atas 70 persen itu sudah bagus, ada peningkatan,” katanya.
Dia mengingatkan, masyarakat yang ikut secara mandiri dan membayar secara perorangan, untuk membayar iuran secara rutin. Hingga tingkat keaktifannya stabil, bahkan meningkat.
Eko Priyono
