JAKARTA (SUARABARU.ID)– Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Sekretariat Negara, Noviyanti, membuka secara resmi kegiatan Capacity Building Program on Applied Climate Services Operations for Colombo Plan Member Countries (CBP ACSO) 2026.
Hadir dalam kegiatan yang digelar Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bersama Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia ini, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani. Selain itu, hadir pula peserta dari berbagai negara anggota Colombo Plan.
Seperti dikutip dari laman resmi BMKG, Teuku Faisal Fathani, menyambut para delegasi yang datang dari Bhutan, Laos, Mongolia, Sri Lanka, Vietnam, Maladewa, Filipina, serta perwakilan Indonesia.
BACA JUGA: Dirlantas Polda Jateng Bantu Rp 10 Juta dan Sepeda Motor untuk Kontes Batu Nusantara di Semarang
Dalam sambutannya Faisal menegaskan, perubahan iklim saat ini bukan lagi sekadar tantangan. Melainkan realitas yang berdampak langsung pada berbagai sektor kehidupan, mulai dari sumber daya air, ketahanan pangan, kesehatan, hingga infrastruktur.
”Kita telah melihat bagaimana ketahanan dan kemampuan masyarakat diuji oleh cuaca ekstrem, penyebaran penyakit, serta tekanan ekonomi yang bertambah, yang mana semuanya sangat memengaruhi sumber daya air, ketahanan pangan, kesehatan publik, dan infrastruktur,” ujar Faisal.
Menurutnya, dalam konteks itu, ketersediaan layanan informasi iklim yang andal, menjadi kebutuhan esensial. Hal itu untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data, sekaligus mengurangi risiko bencana.
BACA JUGA: Peserta dari 12 Negara Ikuti Human Origins Heritage yang Digelar UKSW
Faisal menjelaskan, BMKG terus mengembangkan sistim observasi, meningkatkan kemampuan pemodelan dan prediksi, serta menghadirkan layanan iklim yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Pendekatan ini mencerminkan transformasi dari research to operation to services paradigm, dalam pengembangan layanan iklim di Indonesia.
”Informasi iklim yang akurat membutuhkan penyelenggaraan observasi yang sistematis, yang pada gilirannya akan memungkinkan pemerintah, komunitas, dan sektor bisnis untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Ini merupakan momentum utama untuk mendorong laju pembangunan,” jelasnya.
Lebih lanjut Faisal memaparkan, bagi Indonesia peningkatan kapasitas serta penyebarluasan ilmu pengetahuan merupakan prioritas utama. Melalui kerja sama bilateral maupun multilateral yang komprehensif (hard, soft, and direct diplomacy).
BACA JUGA: Nonton Drama Korea di Waktu Luang, Hobi Unik Ketua DPRD Grobogan Lusia Indah Artani
Sementara itu, Noviyanti menegaskan, program ini merupakan bagian dari komitmen Indonesia dalam memperkuat kerja sama pembangunan internasional, melalui skema South-South and Triangular Cooperation (SSTC).
Disampaikan dia, Indonesia tidak hanya berbagi pengalaman, tapi juga mendorong pertukaran pengetahuan antarnegara, sebagai ruang pembelajaran bersama. Kolaborasi antara Kementerian Sekretariat Negara dan BMKG, dinilai sebagai contoh nyata kemitraan strategis dalam penguatan kapasitas layanan iklim.
”Kami berharap, kolaborasi ini dapat membangun jaringan yang kuat dan berkelanjutan, serta melahirkan inisiatif-inisiatif baru di bidang layanan iklim yang memberikan manfaat bersama,” tegasnya.
Riyan
